Aksi massa mahasiswa menentang rencana 3 periode Jokowi pada hari Senin (11 April 2022) lalu berbuntut kekerasan. Ade Armando, seorang aktivis media sosial yang dikenal juga sebagai pendukung Jokowi, dihajar oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab yang mendaku sebagai bagian dari massa aksi. Masalahnya, tindakan pemukulan Ade oleh sebagian kecil peserta massa aksi menjadi janggal. Dalam pernyataannya, Ade mengaku kehadirannya ke tempat demonstrasi adalah bagian dari solidaritas terhadap aspirasi mahasiswa. Ade justru menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan Jokowi.

Kita wajib mengecam tindakan kekerasan yang dialami oleh Ade. Pengeroyokan terhadap Ade harus membuat kita menyadari ruang publik kita telah sangat telah sangat teracuni oleh polarisasi identitas, hingga sulit untuk memahami kompleksitas pilihan politik seseorang. Dalam kasus Ade, tak sedikit netizen yang berkomentar dan mempertanyakan mengapa Ade Armando hadir memberikan solidaritas bagi mahasiswa jika ia pendukung Jokowi. Mereka meragukan kesungguhan penolakan Ade, dan menganggap yang ia lakukan justru manipulasi politik. 

Komentar semacam itu – juga kemarahan yang berujung pengeroyokan pada Ade – lahir dari logika reduksionis yang tidak bisa memisahkan substansi dari sosok. Seolah pendapat Ade dalam menolak langkah 3 periode menjadi tidak sahih, karena sosok Ade yang dicap sebagai pembela Jokowi. Seolah jika Ade mendukung Jokowi, maka dia pasti akan selalu mendukung semua langkah politik yang menguntungkan Jokowi. 

Padahal dalam ruang publik yang demokratis, semua orang berhak berbeda pendapat sejauh tidak mencederai hak politik orang lain. Penyerangan terhadap Ade adalah penyerangan yang nyata pada kebebasan berekspresi di ruang publik. Mengapa ruang publik kita sangat rentan akan munculnya kekerasan untuk menyerang perbedaan?


Lensa Oposisi Biner

Jawaban untuk pertanyaan ini tentu bisa beragam. Namun bagi saya, bibit konflik yang berbuah kekerasan pada Ade turut disemai oleh cara media memberitakan isu 3 periode yang membungkus diskusi dalam kerangka “oposisi biner” di mana sikap politik seseorang selalu dibingkai hitam-putih, dan ditempatkan sebagai pendapat berlawanan. 

Cara pandang tersebut dominan di media, terutama dalam tayangan talkshow, seperti misalnya acara Kupas Tuntas, Satu Meja the Forum, hingga acara populer seperti Indonesia Lawyers Club. Pihak yang mendukung perpanjangan masa jabatan selalu dimunculkan dalam sosok pendukung Jokowi yang hendak melangkahi konstitusi. Semementara yang menolaknya dipotret sebagai sosok penentang Jokowi, dan menghendaki untuk melindungi konstitusi. Memang, dalam tayangan talkshow, menu utama untuk menarik atensi publik adalah adu pendapat untuk memancing debat dan diskusi publik. 

Debat di ruang publik tentu tidak masalah, justru lebih baik dibanding memaksakan kesepakatan. Namun, lensa oposisi biner jadi bermasalah karena mereduksi perdebatan dalam pertarungan antarfigur elit yang menjadi sekutu versus lawan politik Jokowi. Dengan demikian lensa ini mengaburkan esensi soal isu kemunduran demokrasi dan menggantinya dengan menampilkan polarisasi politik. 

Polarisasi politik yang ditampilkan dalam media menjadi berbahaya ketika ia menghilangkan ruang bagi khalayak untuk  belajar memahami kerumitan dari pilihan politik figur-figur yang seliweran di layar kaca. Media menghilangkan perspektif bahwa sikap terhadap wacana penundaan pemilu atau perubahan konstitusi bukan sekedar masalah ingin presiden tetap Jokowi atau diganti.

Metode berita “oposisi biner” mungkin bisa menyederhanakan masalah yang ada. Saya mengakui, ada banyak realitas sosial yang memang bisa dijelaskan dalam kerangka hitam-putih ini. Terutama, misalnya, dalam persoalan keadilan sosial, seperti masalah pelanggaran HAM, urusan perampasan lahan, kenaikan upah. Namun dalam isu wacana 3 periode ini, yang kita butuhkan bukan oversimplifikasi, tetapi diskusi yang dapat merangkul kompleksitas dan keragaman rasionalisasi politik, yang nyatanya justru dihilangkan dalam media.

 

Kepentingan Elit, Konflik Rakyat

Kompleksitas ini sebenarnya penting ditampilkan dalam kerangka politik demokratis. Misalnya saja, saya pribadi menolak rencana perpanjangan masa jabatan Jokowi, tetapi penolakan saya bukan berarti saya menyetujui superioritas konstitusi yang ada yang tidak boleh diubah. Dalam demokrasi, cara pandang seperti ini tentu saja keliru karena justru demokrasilah yang menyediakan kesempatan bagi perubahan kesepakatan apapun – pemimpin, struktur institusi, termasuk konstitusi – selama itu dilakukan dalam mekanisme demokratis itu sendiri. Demokrasi adalah soal prosedur; prosedur yang kompetitif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan.

Pro-kontra penundaan pemilu seringkali dijustifikasi dengan narasi semacam “memperbaiki konstitusi” atau “melindungi konstitusi.” Namun, baik narasi pro maupun kontra pada dasarnya sama-sama mengabaikan pertanyaan soal bagaimana rakyat biasa bisa berpartisipasi dalam penentuan keputusan politik ini, karena keduanya sama-sama meletakkan keputusan di tangan elit. Tidak heran jika kemudian saya melihat bahwa wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi ini tidak lebih dari manifestasi kepentingan elit yang ingin bertarung mendapatkan pos-pos kekuasaan atau mendudukinya lebih lama.

Sialnya, ketika elit berkompetisi, mereka memenangkannya dengan memecah rakyat dalam kubu-kubu politik yang dipolarisasi untuk lebih mudah dimobilisasi. Polarisasi inilah yang dipertajam media massa kita dengan memberi panggung pada suara-suara elit yang saling beroposisi. Lebih sialnya lagi, suara-suara elit ini malah menggaungkan pandangan bahwa sikap politik ditentukan oleh keberpihakan mereka pada figur, atau yang lebih parah pada identitas tertentu. Seolah pilihan politik adalah soal sentimen dan pembelaan terhadap sosok atau identitas tertentu. 

 

Kompleksitas dan Kontradiksi

Ketika Ade Armando – sebagai sosok yang sering mengeluarkan pernyataan dukungan untuk Jokowi dan mengkritik kelompok Islam – menyatakan tidak mendukung perpanjangan jabatan presiden 3 periode, ia dianggap kontradiktif. Sayangnya diskusi mengenai kontradiksi dan kompleksitas dalam debat politik sudah sejak lama dihilangkan narasinya dalam wacana publik kita yang mengedepankan polarisasi.

Polarisasi antara kelompok Islam dan nasionalis, misalnya, makin menguat sejak Pilpres 2014 dan 2019, dan Pilkada DKI Jakarta 2017. Tapi dampaknya terasa hingga sekarang, ketika politik berbasis identitas ini disematkan pada sosok: entah mendukung atau melawan Jokowi. Alhasil, cara berpikir yang dominan muncul dalam wacana publik yang diproduksi media kita sangat linear. Yang tidak ingin pemilu ditunda artinya tidak mendukung Jokowi, atau sebaliknya. 

Di sinilah kita perlu mengupayakan terjadinya perubahan orientasi pemberitaan media massa yang berlaku sekarang. Pemberitaan yang berdasarkan pola pikir hitam-putih, dan memperlihatkan segala sesuatu harus dipahami secara linear ini harus dikritisi. Media perlu  memberikan ruang diskusi yang lebih mendalam, dan menampilkan berbagai pendapat politik yang lebih beragam, bahkan yang kontradiktif, untuk membantu publik memahami dari mana kontradiksi tersebut berasal. 

Alih-alih terus mengkomodifikasi berita kekerasan terhadap Ade Armando, mengeksploitasi kehidupan pribadinya dalam judul clickbait, atau mengulang pernyataan kontroversialnya, kita lebih membutuhkan media untuk membantu publik memahami bahwa menjadi pendukung Jokowi dan menolak penundaan pemilu adalah dua hal yang tidak bertentangan, atau bahwa menyampaikan kritik terhadap agama tidak bisa jadi alasan seseorang jadi sasaran kekerasan.