Beberapa waktu lalu, penceramah selebriti (celebrity preacher) di kalangan anak muda, Hanan Attaki, ditolak untuk berceramah di beberapa tempat. Tempat yang menolak kehadirannya itu di antaranya: Gresik, Jember, Situbondo, dan Sidoarjo. Keempat tempat tersebut secara geografis berada di provinsi Jawa Timur.

Sebelumnya, berbagai media sempat “membingkai” penolakan terhadap tokoh agama ini dengan mengutip pernyataan salah satu pengurus PCNU Gresik, Jawa Timur yang menduga bahwa Hanan Attaki merupakan eks anggota organisasi terlarang di Indonesia: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Setelah tudingan dan desas-desus tersebut beredar, media kemudian mengangkat klarifikasi Hanan Attaki bahwa dirinya bukanlah eks anggota organisasi terlarang itu, apalagi sampai menjadi simpatisannya.

Kontroversi serupa juga belum lama menimpa Abdul Somad, seorang pendakwah populer yang ingin pergi ke Singapura namun ditolak oleh pemerintah setempat. Penolakannya dikarenakan ia dianggap mempromosikan ajaran ekstrimis dan memecah belah. Ajaran tersebut, misalnya, soal martir bunuh diri, menyebut "jin kafir" tinggal di dalam salib, dan melabeli non-Muslim dengan sebutan "kafir". Tudingan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam sebagaimana diberitakan BBC News.

Tudingan tersebut juga pada akhirnya mendapat klarifikasi dari Abdul Somad, sebagaimana diangkat CNN Indonesia. Ajaran yang dianggap ekstrimis itu, khususnya soal martir bunuh diri, mengambil konteks di Palestina ketika tentara Palestina tidak memiliki alat apa pun untuk membalas serangan Israel. Begitu pula dengan materi ceramahnya yang menyinggung soal “jin dan kafir”. Menurut Abdul Somad, pendapatnya bukan sepenuhnya murni darinya, melainkan dari para ulama dan hadis nabi. Ia hanya menyampaikan dan tempatnya berada di masjid.

Penyertaan “konteks” dalam pemberitaan tentang penolakan tokoh agama ini sejatinya penting. Itu agar pembaca dapat memahami “duduk perkara” yang sesungguhnya: baik persoalan “identitas asli” Hanan Attaki maupun “materi ceramah” Abdul Somad secara komprehensif dan holistis alih-alih pemberitaan yang sempit dan menerima kebenaran satu pihak secara membabi buta.

Jika pemberitaan secara tidak kritis hanya mengangkat “narasi persatuan”, kebhinekaan (dalam konteks Indonesia), atau bagaimana kehadiran tokoh di suatu tempat akan mengancamnya, hal ini justru dapat berdampak kurang baik terhadap persatuan itu sendiri. 

“Narasi Persatuan” yang Tak Skeptis: Berpotensi Mengaburkan Hak Individu

Pemberitaan yang mengutamakan “narasi persatuan” di satu sisi memang berpotensi positif. Ia mampu mempererat tali persaudaraan antar sesama manusia atau kelompok. Namun, masalah bisa datang ketika pemberitaan yang orientasi demikian mengarah pada tudingan yang dapat melanggar hak seseorang sebagai warga negara. Belum lagi jika “tudingan” tersebut terkesan tak akurat. Alih-alih menjernihkan persoalan, tudingan itu justru bisa semakin memperkeruh keadaan dan mengentalkan polarisasi. 

Dalam hal ini, disiplin verifikasi yang menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel merupakan salah satu elemen jurnalisme menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Disiplin melakukan verifikasi memungkinkan wartawan menyaring desas-desus, gosip, ingatan yang keliru, dan manipulasi untuk mendapatkan informasi yang akurat. Pelaksanaan atas hal tersebut pada akhirnya akan membedakan jurnalisme dengan hiburan, propaganda, fiksi, atau seni (Harsono, 2010: 20).

Tidak berhenti di sana, secara teoritis, Kovach dan Rosenstiel juga menawarkan lima konsep untuk melakukan verifikasi. Pertama, jangan menambah atau mengarang apa pun. Kedua, jangan menipu atau menyesatkan pembaca, pemirsa, maupun pendengar. Ketiga, bersikaplah setransparan dan sejujur mungkin terkait metode dan motivasi Anda dalam melakukan reportase. Keempat, bersandarlah terutama pada reportase Anda sendiri. Kelima, bersikaplah rendah hati.

Dalam tataran praktis, Kovach dan Rosenstiel juga menawarkan metode konkret dalam melakukan verifikasi. Misalnya, penyuntingan secara skeptis. Penyuntingan suatu berita dalam hal ini harus dilakukan baris demi baris, kalimat demi kalimat, yang didasari pada sikap skeptis.

Dalam konteks kasus di atas, misalnya, media perlu skeptis: benarkah Hanan Attaki merupakan eks anggota organisasi terlarang di Indonesia sebagaimana dikatakan salah satu pengurus PCNU Gresik, Jawa Timur? Atau, benarkah Abdul Somad mempromosikan ajaran ekstrimis dan memecah belah seperti diungkapkan Mendag Singapura? Hal ini perlu dilakukan media sedari awal sebelum pemberitaan itu tayang dan dikonsumsi publik.

Selain penyuntingan secara skeptis, hal yang perlu dilakukan media ialah memeriksa akurasi. Apakah lead berita sudah didukung dengan data-data penunjang yang cukup? Atau, apakah pemberitaan ini cenderung berpihak atau “melakukan penghakiman secara halus” terhadap salah satu pihak? Hal-hal ini penting diperhatikan sebelum memberitakan kontroversi kedua tokoh agama tersebut.

Penutup

Berkaitan dengan disiplin verifikasi dalam pemberitaan media, ada satu pelajaran penting yang beririsan dengan kasus di atas, yakni dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) pada 2020 silam. Pemberitaan di majalah Tempo edisi 19 Desember 2020, misalnya, pernah menyebut bahwa putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sempat ikut terlibat dalam kasus tersebut.

Penyebutan nama Gibran dalam kasus itu tentunya tidak semena-mena. Pimpinan Redaksi majalah Tempo, Wahyu Dhyatmika mengatakan bahwa ia sudah melakukan disiplin verifikasi yang ketat, bahkan berlapis sebelum laporan tersebut diturunkan terlepas tudingan banyak pihak bahwa pemberitaan soal Gibran dilandasi motif kebencian.

Awalnya, laporan dalam majalah Tempo itu berasal dari beberapa pengusaha yang menjadi korban pemerasan staf Kementerian Sosial. Tak lama berselang, Tempo segera menelusuri siapa staf yang dimaksud, dan apa kaitannya dengan Menteri Sosial Juliari Batubara (tersangka yang sudah ditetapkan sebagai penerima suap bansos oleh KPK).

Setelah Tempo menelusuri beberapa sumber informasi tersebut, terkuak fakta mengejutkan bahwa putra Presiden Jokowi yakni Gibran dan Politisi PDIP, Puan Maharani, disinyalir terlibat dalam kasus dugaan korupsi bansos. Hal pentingnya, Tempo tidak langsung membenarkan informasi yang didapat, mereka justru memeriksa kebenaran informasi itu terlebih dahulu.

Tempo mengonfirmasi temuan yang didapat ke pihak bersangkutan, yaitu Gibran dan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan yang direkomendasikan Gibran untuk membuat goodie bag bansos. Namun, hingga tenggat waktu konfirmasi (deadline), mereka yang dikonfirmasi tak kunjung merespons. Laporan tersebut akhirnya diturunkan.

“Pengejaran dan permintaan konfirmasi sudah kami tulis. Ditunggu betul sampai menit-menit terakhir, tapi karena tak ada jawaban [maka] kami tetap turunkan. Karena berdasarkan kode etik, sepanjang ada upaya untuk meminta konfirmasi, sebuah laporan tetap bisa diturunkan berdasarkan verifikasi atas fakta yang kami temukan,” kata Wahyu, Pimpinan Redaksi Majalah Tempo.

Dari pelajaran penting ini, media memiliki peran vital dalam menyajikan kebenaran atau keakuratan informasi. Untuk mencapai hal itu, disiplin verifikasi “wajib terpenuhi” sebelum suatu berita ditayangkan dan dikonsumsi publik. Hal itu dilakukan supaya publik dapat menentukan sikap dan keputusannya terhadap berbagai persoalan.

Apabila media tidak taat terhadap disiplin verifikasi, jangan harap suatu berita akan mencerdaskan kita semua. Yang ada, ia malah membuat kita semakin tersesat. Pun, kita bisa bertanya, apakah tidak kritisnya media dalam memberitakan tudingan sejatinya ditujukan untuk mengejar traffic? Bahwa media ingin mereguk untung dari ramainya perselisihan antarpihak yang digorengnya? Ini menjadi pertanyaan menarik yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. [*]

Harsono, Andreas. 2010. A9ama Saya Adalah Jurnalisme. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.