Ketika menulis ini, daerah tempat tinggal saya baru saja diguyur hujan. Saya tinggal di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebuah kota di pinggiran Pantai Utara Jawa. Sudah beberapa hari ini hujan mengguyur Kota Pekalongan. Hujan yang lebat mengakibatkan sebagian besar wilayah di Kota Pekalongan tergenang banjir.

Banjir sedikitnya melanda 16 kelurahan di Pekalongan dan 623 warga paling tidak mengungsi. Meski tidak semuanya, banjir sangat akrab bagi masyarakat Pekalongan. Jangankan hujan, tidak hujan pun Pekalongan dan sekitarnya bisa terendam banjir, apalagi jika air laut sedang pasang.

Pemberitaan di Media Massa

Bagi masyarakat Pekalongan, banjir menjadi isu yang selalu gurih dibicarakan. Bahkan kalau ditarik ke spektrum yang lebih luas, banjir menjadi perbincangan hangat di seluruh Indonesia sampai dunia. Setiap kali banjir melanda, pemberitaan soal itu menghiasi media massa di Indonesia, baik cetak maupun daring.

Media, khususnya yang memiliki koresponden di beberapa kota/kabupaten yang terendam banjir, sudah pasti akan melaporkannya. Pemberitaan banjir di Pekalongan pun mencuat ke publik. Namun, pemberitaan yang tercecer di masyarakat hanya menyampaikan apa pun yang keluar dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot Pekalongan. Kalau tidak begitu, ya, apa-apa saja yang keluar dari pihak-pihak yang sebetulnya tidak mumpuni menjelaskan soal banjir, katakanlah pihak kepolisian.

Jika kita mengetik kata kunci “Banjir Kota Pekalongan” atau “Banjir Pekalongan” di mesin pencari, kita akan menemukan berita-berita seperti aksi kepedulian dari pihak tertentu, langkah pemerintah yang hanya sekadar usul sampai kondisi terkini banjir. Misalnya, akan muncul berita “Terdampak Banjir, Kota Pekalongan Terima Bantuan dari BNPB” di Tribun Jateng. Atau, berita iNews Jateng berjudul “Banjir di Pekalongan Tak Kunjung Surut, Warga Naik Rakit untuk Beraktivitas”.

Berita tentang langkah pemerintah daerah yang justru masih sekadar usul juga muncul. Misal, berita “Pemkot Usulkan Normalisasi Sungai Bremi dan Sungai Meduri, Atasi Banjir di Kota Pekalongan” yang dimuat Liputan4.com.Radar Semarang juga menerbitkan berita berjudul “Atasi Banjir Pekalongan Utara, Optimalkan Drainase dan Pompa”.

Hal yang sama juga akan kita temukan jika memasukkan kata kunci “banjir” di mesin pencari. Kita akan disuguhkan berita-berita yang kurang lebih memiliki nada serupa. Pemberitaan soal bencana hanya sebatas apa yang terjadi dan bagaimana langkah pemerintah daerah soal itu, padahal banjir adalah salah satu akibat dari krisis iklim, isu yang sebetulnya harus diangkat ke publik.

Sayangnya, media gagal menyampaikan itu ke khalayak. Pemberitaan yang dangkal dan sekadar menyampaikan apa yang keluar dari pemerintah daerah bukan cuma pemberitaan soal bencana. Jika kita mengamati berita yang muncul di media, utamanya yang berkaitan dengan isu-isu di daerah, media seolah cuma corong informasi penguasa. Dengan kata lain, kita seolah diajak mundur ke masa Orde Baru di mana pers hanya menjadi penyambung lidah penguasa.

Mesranya Pers dengan Pemerintah Daerah

Alih-alih menjadi pemantau kekuasaan di tingkat daerah, pers justru menjalin hubungan yang mesra dengan pemerintah daerah. Tidak masalah sebetulnya kalau pers dekat dengan pemerintah daerah. Namun, semestinya hubungan keduanya tidak lantas jadi seperti majikan dan kacung. Pers semestinya tidak hanya menjadi corong pemerintah daerah melainkan bisa menjadi ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik kepada pemerintah daerah.

Namun, tampaknya “tali kekang” pemerintah daerah atas pers telanjur sangat erat. Saya ambil contoh di Kota Pekalongan. Awak pers di Kota Pekalongan dimanjakan oleh pemerintah daerah setempat, salah satunya dengan menghadirkan media center. Dalam situs resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, kehadiran media center disebut untuk mengurangi misinformasi di masyarakat, sekaligus memfasilitasi wartawan.

Tidak ada penjelasan konkret apa yang dimaksud misinformasi. Hanya saja, sejauh ini informasi yang dianggap benar adalah yang berasal dari Pemkot Pekalongan. Pemkot Pekalongan bisa mengklaim bahwa sebuah informasi salah hanya karena bernada negatif. Saya pernah melakukan liputan tentang air sungai yang terkena limbah. Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, liputan saya dianggap misinformasi padahal yang terjadi memang demikian. 

Maka, jangan heran kalau bermunculan berita dengan judul “Pemkot Pekalongan Terima Bantuan Dana Siap Pakai dari BNPB”, “Pemkot Pekalongan Salurkan Bantuan Logistik Korban Banjir”, “Pemkot Pekalongan Akan Bangun Masjid Ikonis di Exit Tol Setono” sampai “Pemkot Pekalongan Terus Optimalkan Penurunan Angka Kemiskinan”.

Pemkot Pekalongan juga pernah—jika tidak mau menyebutnya sering—menggelar acara ngobrol bareng dengan awak media. Hal ini seolah menunjukkan bahwa praktik pers otoriter itu masih dilanggengkan. Contoh kasus yang saya sebutkan itu memperlihatkan bahwa pemerintah daerah sukses mengontrol media. Saya menduga hal yang sama juga terjadi di daerah lain.

Urgensi Media Tandingan

Lantaran menjalin hubungan yang mesra dengan pemerintah daerah, pemberitaan isu lokal pun jadi termonopoli. Dalam hal ini, pemerintah daerah berhasil memonopoli pemberitaan di daerah sehingga tidak akan muncul berita buruk dari pemerintah daerah. Ujungnya, pemerintah daerah pelan-pelan mendapat citra positif di masyarakat. Sejauh pengamatan saya, di Kota Pekalongan itu berhasil.

Nyaris tidak ada berita buruk dari pemerintah daerah. Pemberitaan negatif yang muncul hanya perkara kecelakaan dan bencana. Itu pun beritanya tidak mendalam dan hanya mengandalkan pernyataan dari satu pihak saja. Di samping itu, kritik dari warga terhadap pemerintah daerah melalui media cenderung kering kerontang. Walhasil, kemunculan media tandingan yang tidak dikontrol oleh pemerintah daerah menjadi sangat urgen. Tapi apakah itu mungkin?

Beberapa daerah barangkali bisa melakukannya. Tapi, di sebagian daerah lainnya, mendirikan media tandingan bukan perkara mudah, apalagi mereka yang menolak taat pada pemerintah daerah bisa dikucilkan. Ruang-ruang ke pemerintah daerah akan tertutup bagi media yang tidak taat pada pemerintah setempat.