Ketika Ditipu Orang Minta Tolong
Bangku belakang

Ketika Ditipu Orang Minta Tolong

Kebutuhan bersosial media tinggi, penipuan, dan pencurian data pribadi marak. Sudah seharusnya RUU Perlindungan Data Pribadi harus segera disahkan.

OLEH: Faesal

Seorang mahasiswa semester akhir yang sedang bingung menentukan arah.

Mobilitas saya bermedia sosial bisa dibilang cukup tinggi. Hampir setiap saat telepon genggam selalu saya pegang, barangkali bakal ada informasi kampus yang penting. Dengan adanya medsos, semua urusan jadi lebih gampang. Tidak perlu lagi effort ke kampus hanya karena ingin tahu informasi yang terkadang sepele.

Mungkin media sosial kelihatannya mempermudah kehidupan. Eitss, belum tentu Ferguso! Ada saja hal yang bikin saya jengkel dan sedikit traumat memakai medsos. Pesan WhatsApp tak dikenal berikut pernah bikin saya hampir pingsan saat mendapatinya:

"Halo, ini nomor anaknya bapak T***** ya? Saya lagi menuju rumah sakit, bapak Anda kecelakaan dan butuh perawatan. Saya butuh uang untuk membayar biayanya sebesar Rp. XXXXXX."

Saya langsung lemes dan panik karena memang bapak saya lagi di luar dan kebetulan bawa motor sendiri, seakan-akan informasi tersebut memang benar adanya. Saya buru-buru balas pesan tersebut dan meminta nomor rekeningnya.

Setelah uangnya dikirim, saya baru punya inisiatif untuk menelepon, tapi... nomornya sudah tidak aktif. Di-chat malah centang satu. Saya makin panik tapi beberapa saat kemudian terdengar bunyi klakson motor di depan rumah dan ternyata itu bapak saya sendiri. Saya bingung, tidak tahu mau menyalahkan siapa karena saya juga goblok, bisa-bisanya dikibulin penipuan klasik seperti itu.

WhatsApp menjadi momok tersendiri bagi saya karena banyaknya penipuan dan informasi hoaks di aplikasi sejuta umat ini. Padahal sebenarnya saya paling jengkel ketika bapak saya termakan berita hoaks hasil forward grup keluarga besar. Tapi, kali ini saya akui saya terperangkap juga.

Setelah ditelusuri, modus penipuan memang sudah berkembang. Ia berlangsung bukan hanya lewat SMS saja melainkan juga lewat teknologi digital masif saat ini seperti Whatsapp. Tapi, bagaimana caranya mereka tahu informasi detail tentang data saya dan bahkan keluarga? 

Sebenarnya, menurut data Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, ada 1.617 kasus tindak kejahatan digital dengan modus ini sepanjang tahun 2019. Ada beberapa tipu muslihat kejahatan di WhatsApp seperti phising, mengarahkan korban agar klik di tautan tertentu. Ketika memencet tautan tersebut data pengguna akan dapat diakses dengan mudah oleh penipu. Kedua, modus penipuan minta tolong. Modus inilah yang saya alami dengan pola yang tidak jauh berbeda. Ketiga, modus penipuan dengan meminta kode OTP. Jika Anda mengirimkan kode OTP tersebut, ucapkan selamat tinggal kepada privasi Anda. Penipu akan tahu semuanya hingga data rekening bank Anda sekalipun.

Terlepas dari banyaknya kasus penipuan dan bentuk modus yang makin beragam, saya menemukan bahwa data kita bocor lewat berbagai cara. Cara paling konvensional adalah penipu mengumpulkan nomor WhatsApp dari konter pulsa. Di luar itu, data bisa bocor lantaran diretasnya berbagai situs, termasuk e-commerce. Namun, sedikit mind-blowing mengetahui fakta bahwa pemerintah juga kecolongan dalam hal kebocoran data.

Kasus data dari 26 juta riwayat pencarian menyangkut nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelanggan IndiHome tersebar di situs gelap. Bukan hanya itu, data pribadi Presiden Joko Widodo berupa surat keterangan vaksinasi pun pernah tersebar luas di Twitter. Jika data RI 1 saja tersebar, bagaimana harapan kita sebagai masyarakat umum dalam memperoleh perlindungan data pribadi?

Kemenkominfo harus mengambil tanggung jawab dalam melindungi data pribadi. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) perlu segera disahkan karena urgensinya yang sangat penting di tengah transformasi digital yang masif. Pada dasarnya, RUU PDP mengamanatkan bahwa setiap warga berhak atas perlindungan data diri, keluarga, martabat, dan harta benda. RUU PDP menjadi upaya-upaya konstitusional memberikan kepastian hukum atas kejahatan siber. 

Namun, belum ada tanda-tanda terang kapan RUU penting ini akan disahkan atau bahkan akan menjadi prioritas. Kepada Kominfo, perlindungan data kami apa harus menunggu era digitalisasi 5.0, 6.0, atau 7.0?



  • GLOSARIUM

  • INDEKS

  • Kecuali dinyatakan berbeda, semua konten dalam situsweb ini menggunakan lisensi Creative Commons, CC-BY-NC. Keterangan lebih lanjut, lihat di sini.

Pusat Kajian Media & Komunikasi

Tower Borneo Kalibata City
RT.9/RW.4, Rawajati
Pancoran
South Jakarta City, Jakarta 12750

kotaksurat@remotivi.or.id

Desain oleh: Ismi Ulfah
Pengembangan oleh: Ginanjar Seladipura

Pusat Kajian Media & Komunikasi

Kecuali dinyatakan berbeda, semua konten dalam situsweb ini menggunakan lisensi Creative Commons, CC-BY-NC. Keterangan lebih lanjut, lihat di sini.

Desain oleh: Ismi Ulfah
Pengembangan oleh: Ginanjar Seladipura