Bangku belakang

Di Media “Nasional”, Saya Nggak Tahu Apa-Apa Tentang Daerah Sendiri

Rumah saya yang kebanjiran itu adanya di Tangerang, tapi kenapa protesnya terus-terusan ke Pemprov DKI Jakarta doang ya?

OLEH: Muammar Elfikri

Mahasiswa tingkat akhir yang masih nggak tahu hidupnya mau dibawa ke mana.

Saya adalah warga Ommelanden yang lokasi daerahnya menjadi penyangga ibukota. Gampangnya, saya tinggal di Tangerang.

Banjir adalah sahabat setia yang selalu menemani saya dan keluarga tiap tahunnya. Orang tua, kakak, adik, sepupu, tetangga, dan bahkan saya sendiri sering ngedumel, mengeluhkan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang seolah-olah tidak tidak becus mengurusi kotanya.

Tapi tunggu. Saya kan ber-KTP Tangerang, rumah saya yang kebanjiran itu adanya juga di Tangerang, tapi kenapa protesnya terus-terusan ke Pemprov DKI Jakarta doang ya? Terus Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan Pemprov Banten memang sudah ngapain saja? Jawabannya: nggak tahu.

Karena itu saya mulai tertarik untuk mengakses media lokal demi melihat perkembangan daerah tempat saya tinggal. Saya pun memulainya dengan mengikuti akun media sosial milik perusahaan media lokal seperti @abouttng dan @kabarbanten.

Hasilnya? Ada sih, tapi hanya template kutipan pejabat seperti “normalisasi”, “pengerukan”, “optimasi bendungan”, dan lain-lain. Namun untuk perkembangannya bagaimana? Apakah program itu beneran jalan? Apakah program itu benar-benar menyelesaikan masalah dan berdampak kepada masyarakat?

Entahlah.

Namun melalui media lokal saya jadi tahu permasalahan di Tangerang yang tidak banyak orang tahu. Misalnya adalah mengenai “transformer” atau truk-truk besar milik pengembang perumahan yang sering melewati jalanan warga di siang hari dan kerap kali menelan korban jiwa.

Seharusnya, kendaraan bermuatan besar hanya boleh lewat selepas tengah malam. Hal ini menandakan lemahnya pengawasan Pemkot terhadap masalah ini. Padahal kita sebagai warga memiliki hak perlindungan agar dapat beraktivitas secara aman dan nyaman tanpa perlu adanya kekhawatiran terhadap “transformer” yang lalu lalang di siang hari.

Tapi apakah kasus ini diketahui warga Tangerang? Saya rasa tidak, sehingga Pemkot tenang-tenang saja. Toh dari pihak masyarakat tidak ada yang memprotes secara keras.

Lain hal, dari @kabarbanten saya terkejut ketika membaca informasi mengenai masih maraknya warga yang BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di Serang, ibu kota Provinsi Banten. Wow, bisa dibayangkan, di tahun 2020, ibu kota provinsi yang seharusnya bisa jadi percontohan bagi kota dan kabupaten lain malah masih mengalami masalah sanitasi. Terus bagaimana dengan daerah lain di Banten seperti Lebak, Cilegon, atau Serang?

Jawabannya: nggak tahu. Tahu informasi soal BABS di Serang saja harus kita dulu yang “nyamperin” informasinya. Media yang katanya nasional pun jarang yang memberitakan hal ini, seolah-olah menutup telinga dan tidak peduli dengan masalah-masalah yang terjadi di daerah luar Jakarta.

Kalau begitu, caranya masyarakat mengawasi kinerja pemerintah daerah bagaimana dong?

Nah, di sinilah media lokal berperan penting dalam mengawasi segala perkembangan di daerah. Media berperan sebagai “penjaga” yang mengawasi jalannya pemerintahan serta melaporkannya kepada masyarakat.

Saya berpendapat bahwa tingkat kemajuan suatu daerah salah satunya dapat diukur dengan perkembangan media lokal yang ada, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Karena dengan adanya media lokal yang memberitakan segala kejadian yang ada di daerah, secara tidak langsung masyarakat daerah diajak untuk bersama mengawal dan berperan dalam pembangunan daerah.

Namun media yang benar-benar bisa menjalankan tugasnya sebagai pengawas adalah media yang berani dan kritis terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Sedihnya, beberapa media lokal yang saya temui terkesan hanya sebagai “humas”-nya pemerintah saja, melaporkan agenda-agenda yang dilakukan oleh Pemkot/Pemprov tanpa adanya pemantauan kritis lebih lanjut mengenai agenda tersebut. Agenda yang disorot juga kebanyakan bernada positif yang memuji kinerja Pemkot/Pemprov yang seolah-olah mereka sudah bekerja maksimal tanpa adanya cacat sedikit pun.

Hal ini tidak mewakili suara-suara warga kota. Permasalahan BABS tadi contohnya. Media hanya memberitakan kejadian tanpa memberikan sedikitpun “sentilan” kepada pemangku kebijakan.

Tentunya, saya ingin mengapresiasi dua media lokal yang selama ini membantu saya memahami permasalahan yang ada di daerah saya. Saya memilih kedua media tersebut lantaran informasinya yang selalu diperbaharui setiap saat, berbeda dengan media lokal lainnya.

Meski belum maksimal, saya tetap akan terus mendukung eksistensi kehadiran media lokal sebagai garda terdepan dalam pengawasan terhadap para pemangku kebijakan di kota maupun provinsi. Dan saya yakin dengan perkembangan teknologi digital, media lokal dapat dikemas secara menarik dan mudah dijangkau oleh siapa pun. Beda halnya sebelum era digital di mana mengkonsumsi media lokal melalui surat kabar atau televisi adalah hal yang membosankan.



  • GLOSARIUM

  • INDEKS

  • Kecuali dinyatakan berbeda, semua konten dalam situsweb ini menggunakan lisensi Creative Commons, CC-BY-NC. Keterangan lebih lanjut, lihat di sini.

Pusat Kajian Media & Komunikasi

Kolega x MarkPlus Segitiga Emas Business Park, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.4/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

kotaksurat@remotivi.or.id

Desain oleh: Ismi Ulfah
Pengembangan oleh: Ginanjar Seladipura

Pusat Kajian Media & Komunikasi

Kecuali dinyatakan berbeda, semua konten dalam situsweb ini menggunakan lisensi Creative Commons, CC-BY-NC. Keterangan lebih lanjut, lihat di sini.

Desain oleh: Ismi Ulfah
Pengembangan oleh: Ginanjar Seladipura