Televisi terbukti menghilangkan suara kritis terhadap produk legislasi paling bermasalah kita.
Potensi masalah UU Cipta Kerja bukan cuma dari aspek ketenagakerjaan atau lingkungan. UU ini juga menjadi tiket terusan bagi dominasi oligarki penyiaran.
Melawan tirani tak harus dengan tangan yang mengepal di udara. Bisa juga dengan gelak tawa.
Kita butuh media yang dikelola dari, dengan, dan bagi publik. Meski masih banyak tantangan, kooperasi media adalah jawaban yang selama ini kita cari.
Proyek Meikarta terancam gagal karena tersandung berbagai kasus. Namun ia berhasil dalam satu hal: sebagai proyek percontohan demokrasi yang dicaplok korporasi.
Ramainya pemutaran film dokumenter Sexy Killers kerap disertai dengan diskusi. Hal ini menunjukkan potensi terbukanya ruang-ruang publik baru dalam membicarakan berbagai isu. Namun sebenarnya, seberapa besar dampaknya bagi deliberasi politik?
Pemilu 2019 membosankan dan tak produktif. Adakah upaya media untuk mendorong munculnya diskursus alternatif?
Teknologi digital merupakan salah satu faktor kekacauan informasi di Indonesia. Mengapa ini terjadi dan bagaimana kita bisa menanggulanginya?
Kemunculan wacana golput membuat banyak kalangan kalang kabut. Bagaimana media mengambil perannya?
Kita dibanjiri dengan iklan dan materi promosi Meikarta di media, namun konten jurnalistik mengenai hal ini justru sangat kering. Ada apa di balik fenomena ini?
Investigasi Nairn menunjukkan bahwa elit menyetir wacana publik. Apakah kita benar-benar bebas berpartisipasi dalam ruang-ruang politik?
Kita sering mendengar ratapan tentang hilangnya kebenaran ditelan hoax. Namun, apakah otak kita benar-benar didesain untuk menerima kebenaran?