Pendekatan yudisial dan praktis diperlukan untuk memperbaikinya.

Orang-orang terobsesi dengan agama artis favorit mereka. Lahan eksploitasi bagi industri hiburan.

Konsentrasi penyiaran di tangan segelintir konglomerat media menciptakan pilihan semu: jumlah stasiun TV beragam, tapi isinya seragam!

Televisi terbukti menghilangkan suara kritis terhadap produk legislasi paling bermasalah kita.

Potensi masalah UU Cipta Kerja bukan cuma dari aspek ketenagakerjaan atau lingkungan. UU ini juga menjadi tiket terusan bagi dominasi oligarki penyiaran.

Banyak orang menjual jiwanya demi konten. Biang keroknya, model bisnis YouTube.

Ada media yang melanggengkan stigma dan diskriminasi.

Kami membuat riset kecil untuk menjawabnya, dan menemukan sejumlah praktik bermasalah yang dilakukan secara berjamaah.

Bukan lagi milik dirinya, tubuh perempuan menjadi ajang perdebatan publik dan diatur oleh negara. Regulasi yang ada menunjukkan demikian.

Komisi Penyiaran Indonesia diamanatkan UU Penyiaran untuk melindungi kelompok marjinal di sektor penyiaran. Tapi sepertinya mereka ogah-ogahan.

Pemecatan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya cuma gejala dari masalah yang ada di TVRI. Namun, masalahnya sendiri jarang kita bicarakan. Sekaranglah saatnya.

Sikap Remotivi atas Penunjukan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo.

Apakah KPI merupakan lembaga yang tepat untuk mengawasi layanan Over-The-Top (OTT)? Mari belajar dari pengalaman Uni Eropa.

Di tengah buruknya kinerja dan transparansi, komisioner KPI malah berniat untuk mengawasi layanan Over-The-Top seperti YouTube dan Netflix. Niat ini menunjukkan tidak beresnya pengelolaan KPI yang harus ditangani dengan serius.

Edaran pers dari Remotivi, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan LBH Pers.