Kala semua orang harap-harap cemas soal efektivitas vaksin Covid-19, wartawan menghadapi tugas yang lebih menakutkan: memisahkan fakta dari fiksi dan memberi pendidikan publik terkait wabah ini. Seperti digambarkan veteran jurnalis kesehatan yang membidani HealthNewsReview.org di AS, Gary Schwitzer, “Wartawan perlu menavigasi badai kesalahan informasi pandemi.” 

Sebelum pagebluk Covid-19 jadi topik utama media arus utama Indonesia pada akhir Maret 2020, Aditya Ramadhan, reporter desk kesehatan Antaranews, sudah menulis tentang bahayanya. Ia membaca jurnal kesehatan The Lancet, meneruskan kabar dari Wuhan, mengikuti laporan media asing, menyeleksi fakta dan hoaks seputar virus sekaligus melaporkan skeptisisme publik yang jadi tren umum di hampir semua negara. Ia sendiri tak ingat berita pertama yang ditulisnya, tapi ia tahu, situasi peliputan Covid-19 di Indonesia masih jauh dari ideal.

“Semua wartawan, tak peduli dari desk liputan apa pun, mendadak harus paham isu Corona,” keluhnya pada saya, Selasa (30/3).

Berbincang lewat aplikasi Zoom selama nyaris satu jam, ia menyebutkan jumlah wartawan kesehatan di media kita terbilang minim. Walhasil, ketika kasus pandemi menjadi pembicaraan utama, semua wartawan dialihfungsikan untuk meliput isu tersebut. Wartawan yang biasanya berkutat dengan urusan pidana mendadak harus memantau rumah sakit pertama rujukan Covid-19, RS Dr. Sulianto Saroso, Jakarta. Mereka yang biasa meliput korupsi di DPR tiba-tiba dituntut ngepos di Kementerian Kesehatan seperti Aditya.

Jumlah pasti wartawan kesehatan di Indonesia sulit dikonfirmasi. Tapi pada 2008, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Bambang Harimurti, mengeluhkan jumlahnya yang sedikit. Sudah sedikit jumlahnya, wartawan kesehatan tak didukung basis keilmuan yang memadai. Di Kanada, AS, dan Inggris, pendidikan wartawan kesehatan dikelola secara serius. Di Inggris bahkan dibuka kelas kuliah untuk memperoleh gelar Bachelor of Medical Journalism di Westminster University. Mereka yang boleh menekuni program satu tahun ini adalah mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang telah menempuh dua tahun masa perkuliahan.

Basis keilmuan Aditya sendiri bukan dari jurusan kedokteran, meski ia telah bergelut di desk yang kurang populer ini relatif lama sejak 2017. Ia tahu persis sulitnya meliput isu kesehatan jika wartawan tak paham isu yang mereka tulis.  Dalam konferensi pers maupun wawancara langsung, akan ditemukan banyak istilah teknis. Kejelian dibutuhkan untuk memahami dan memverifikasinya.

“Sayangnya, [kejelian] ini tak terjadi di media massa kita,” tandas Aditya.

Dampak ketidakkompetenan wartawan ini serius. Berita soal pandemi ditulis secara asal-asalan, kutip sana-sini, dan tidak disertai konteks pemahaman yang utuh. Liputan vaksin Covid-19, misalnya, dikemas secara bombastis, disajikan dengan clickbait dan sepenggal-penggal seperti tampak pada judul-judulnya: “Nambah Lagi, 29 Warga Meninggal Usai Disuntik Vaksin Corona,” “Warning Efek Samping Vaksin Corona dari Norwegia,” “Sehari Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Seorang Dokter Ditemukan Tewas,” “Enam Jam Setelah Disuntikan Vaksin, Ariel NOAH Mulai Rasakan Efek Samping.”

Kendati demikian, kesalahan tidak sepenuhnya ada pada wartawan. Saat bekerja dari rumah belum diberlakukan kantornya, Aditya mempertaruhkan kesehatannya untuk melakukan liputan. Jangankan menghadirkan tulisan yang lengkap dan mendidik, jurnalis kita bahkan belum selesai dengan urusan keselamatan dan upah minimum. Data The Press Emblem Campaign (PEC), organisasi nirlaba di bidang kebebasan pers mengungkapkan, sejak 1 Maret 2020 lebih dari 600 jurnalis telah meninggal karena Covid-19. Sementara itu, wartawan tetap harus mengejar target berita yang dipatok perusahaan media. 

“Sumber-sumber di desk kesehatan sangat terbatas, sementara kami dituntut menghasilkan berita serba cepat di media daring,” ungkap Aditya. 

Walhasil, untuk straight news, media hanya mengandalkan keterangan resmi dari pemerintah yang dibagikan lewat rilis atau konferensi pers. Tak ada waktu untuk cek ulang. Aditya tak menampik riset Remotivi bahwa mayoritas media daring di Indonesia hanya menjadi corong pemerintah dalam pemberitaan Covid-19 mengingat narasumbernya didominasi sumber-sumber resmi alih-alih jurnal kesehatan yang diakui atau pemerhati kesehatan. Aditya mengaku ia “menebus” bab yang hilang dari proporsi narasumbernya dengan mewawancarai ahli epidemiologi sesekali, khususnya ketika membuat artikel yang lebih panjang. Namun, itu saja belum cukup.

Kontrol dari redaksi pun belum maksimal. Ketika ada judul-judul clickbait soal vaksin dari reporter dan diloloskan editor, “sanksi” dari stakeholders redaksi berupa teguran saja.

“Kalau ada berita clickbait atau viral dikritik, pasti ada arahan dari direksi atau pemimpin redaksi harus diapakan nanti. Yang penting sesuai dengan prinsip Antaranews: penting, akurat, dan cepat,” tandasnya.

 

Tantangan Berita Terjemahan Covid-19

Rabu (30/3) pukul 12.00 siang, Novita Sari Simamora sudah duduk di depan komputernya untuk memantau berita. Rutinitasnya sebagai editor desk kesehatan di Bisnis.com dimulai dengan mencari-cari artikel dari media asing, menerjemahkannya, lalu menugaskan reporter untuk meliput berita.

“Biasanya saya cari-cari berita di Metro Express, The Guardian, atau Reuters. Untuk mengakali agar berita yang dihadirkan tak lepas dari konteks aslinya, biasanya saya akan membaca banyak berita yang sama sekaligus dari beberapa media untuk dibandingkan,” ujarnya.

Tujuan perbandingan ini semata agar berita yang dihadirkan tak menimbulkan interpretasi ganda, misinformasi, atau yang paling parah, mengamplifikasi rasa takut publik. Namun, terlepas dari kehati-hatiannya, Novita tetap pernah kebobolan menerjemahkan berita yang seolah memperlihatkan vaksinasi menyebabkan tenaga kesehatan terinfeksi Covid-19. Ia tak pernah ditegur oleh redaksi untuk artikel tersebut.

Dalam tulisan yang lain, Novita memberitakan isi podcast Sule yang menghadirkan Ariel Noah. Saya sempat bertanya-tanya soal urgensi tulisan ini karena informasi tentang vaksin yang diberikan tak didasarkan pada pandangan ahli. Novita merespons, tak penting siapa yang diwawancara asalkan narasumber memiliki itikad membantu mengedukasi publik soal Covid-19. Rupanya di tempat ia bekerja, ada kesepakatan bersama dari redaksi untuk memberikan pendidikan publik lewat tips dan artikel bersentimen positif.

“Kami selalu melihat manfaat pemberitaan dari media luar, apakah berhubungan dengan masyarakat, apa dampak baik dan buruknya ke manusia dari tahap produksi, harga vaksin, hingga distribusinya. Intinya adalah apakah berita itu cukup mendidik publik atau tidak,” tuturnya.

 

Bagaimana Seharusnya Liputan Vaksin Dilakukan?

Mengutip Gary Schwitzer dari HealthNewsReview.org, jurnalis dihadapkan pertanyaan penting soal tingkat kepercayaan vaksin.  “Perbedaan antara apa yang kami ketahui dan apa yang belum kami pahami harus dijelaskan lebih sering dan lebih jelas dalam liputan,” tandasnya pada International Journalist Network.

Karena itulah, tips darinya adalah wartawan perlu membina hubungan baik dengan para ahli, termasuk ahli biostatistik, epidemiologi, virologi independen dan dokter umum. Tujuannya, profesi-profesi itulah yang paling punya pengetahuan untuk menjelaskan secara ilmiah soal vaksin Covid-19 demi pendidikan publik.

Selain mengutamakan narasumber dari akademisi atau ilmuwan, Schwitzer menyarankan penggunaan bilah sisi atau kotak info dengan label seperti: "Ini yang tidak kami ketahui" atau "Berikut adalah masalah yang kurang kami jelaskan". Dia juga menekankan bahwa grafik dapat menambahkan konteks dan membantu pembaca menavigasi angka-angka tentang pandemi seperti pada artikel ProPublica ini.

Bagian ini juga menjadi transparansi jurnalis untuk menunjukkan mana yang benar-benar diketahui dengan bukti dan mana yang belum mereka pahami. Sehingga, publik akan terhindar dari “jebakan-jebakan batman” para jurnalis yang gemar mengobral judul bombastis.

Laura Helmuth, Pemimpin Redaksi Scientific American menandaskan, “salah satu tantangan terbesar untuk pandemi ini adalah ilmu pengetahuan bergerak begitu cepat. Itu berarti panduan tentang cara terbaik untuk melindungi diri sendiri telah berubah dengan cepat juga.”

Dengan demikian, salah satu tantangan utama dan berkelanjutan memberitakan vaksin Covid-19 adalah wartawan kesehatan harus bisa menjelaskan pandemi dengan memadai secara keilmuan dan dinamis dalam merespons temuan saintifik baru. Hal ini tak akan mudah dilakukan selama wartawan kesehatan hanya dituntut cepat alih-alih jeli, menerbitkan berita yang mencetak klik alih-alih membangun pengetahuan.