Muhammad Irham mestinya sudah terbang ke Jakarta ketika sebuah perintah dari atasannya datang pagi itu, Minggu (28/3). “Lo geser ke Makassar sekarang! Ada bom meledak di Gereja Katedral!”

Wartawan BBC News Indonesia ini baru saja selesai meliput agenda lain di Maros, 42 kilometer jauhnya dari lokasi kejadian. Ia bergegas menuju Makassar dan sampai sekira pukul 11.00 WITA. Di sekitar gereja tak banyak kerumunan orang, baru ada tiga jurnalis yang datang, garis polisi pun telah dibentangkan hingga jarak dua ratus meter. Namun, ia masih bisa melihat dengan jelas potongan tubuh manusia dan rambut yang terburai akibat ledakan dahsyat bom bunuh diri dua sejoli terduga simpatisan Jamaah Ansharut Daulah itu.

“Semua masih berantakan, belum dibereskan,” katanya.

“Enggak mual, Bang, atau takut kek minimal?” tanya saya penasaran.

“Ya enggak, udah biasa meliput yang begini (terorisme).”

Jika pertanyaan saya diajukan pada Irham sebelas tahun silam, barangkali jawabannya akan berbeda. Sewaktu bom meledak di Hotel JW Marriot Jakarta dan membunuh 62 orang pada 17 Juli 2009, ia masih jadi jurnalis “bau kencur” di Radio KBR. Ia mengaku tak banyak yang bisa dilakukan kecuali menjaga salah satu pintu masuk hotel sendirian, mewawancarai saksi mata seadanya, dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan umum soal pengalaman mereka mendengar, menyaksikan, merasai, dan mencium peristiwa teror.

Bertahun-tahun kemudian saat meliput teror di Makassar, ia telah belajar banyak. Tak sekadar memberitakan kejadian, ada pesan antikekerasan yang selalu dikedepankannya—terorisme itu salah, melukai sesama, membunuh yang tak berdosa. 

Gue paham ada media-media lain yang menghamba pada klik, trending topic, dan sangat Google-driven, lalu mengeksploitasi identitas agama, ras, dan informasi sensitif untuk memperkeruh suasana,” ujarnya. “Akan tetapi, buat gue tetap harus ada seseorang yang mendudukkan komposisi itu, sehingga gue jarang berhenti [cuma] wawancara orang di lokasi kejadian, apalagi sumber resmi pemerintahan. Gue cari juga pendapat para pakar dari kampus atau organisasi kredibel, pun tokoh agama yang cenderung bisa mendinginkan tensi,” ujarnya.

Ia juga lebih sadar, ada etiket yang mesti diperhatikan ketika mempertimbangkan narasumber dan daftar pertanyaan.

“Yang paling penting adalah consent [kesediaan] dan sensitivitas kita sebagai wartawan. Jika ada narasumber yang tampaknya masih trauma, kita tentu akan mempertimbangkan lagi tidak mewawancarainya. Ini mirip seperti calon narasumber gue, umat Gereja Katedral yang terkena luka akibat bom Makassar, lalu belum bisa diwawancarai karena trauma. Pasti enggak bakal gue wawancara juga saat itu.”

Upaya mempertimbangkan kondisi psikologi korban dan saksi mata juga sangat diperhatikan oleh mantan wartawan Tirto.id yang kini bekerja untuk Haluan, Mawa Kresna. Berkali-kali meliput terorisme dari kasus Siyono, terduga teroris di Jawa Tengah yang mati misterius pada 2016, bom Kampung Melayu 2017, baku tembak napi terorisme Mako Brimob 2018, hingga bom bunuh diri sekeluarga di Surabaya 2018, ia cenderung berhati-hati menghadapi narasumber.

“Aku memilih lebih banyak mendengarkan ketimbang melempar pertanyaan ke narasumber saat liputan terorisme,” ujarnya. 

Ia mencontohkan dengan pertemuan tak sengajanya dengan pendeta asal Jogja yang kebetulan jadi korban di bom Surabaya. “Sambil sarapan kami ngobrol, dia cerita kronologi kejadian, sementara aku banyak diamnya. Diam di sini maksudnya jadi cara kita untuk mengetahui bagaimana kondisi psikologi korban teror, sudah mau cerita atau masih dilanda trauma. Makanya, aku biasanya cuma kasih satu pertanyaan, gimana sih, Pak, ceritanya? Kalau jawabannya mengalir, ya lanjutkan dengan tanggapan lainnya.”

Kresna paham betul, korban teror pasti menghadapi trauma dan rentan menghadapi trauma kedua (secondary trauma) ketika harus ditanya hal mengerikan berulang-ulang oleh banyak wartawan. 

Masalah narasumber, kata Kresna, sebenarnya tak sekadar menyangkut teknik memilih pertanyaan, tapi juga soal menentukan siapa figurnya. Mengamini jurnalis senior Kanada, Stephen J.A Ward (2011), mewawancarai narasumber lebih dari satu (bukan tunggal) dan bukan melulu sumber resmi, membandingkan tiap klaim, serta menyeimbangkan interpretasi fakta adalah bentuk tanggung jawab wartawan atas sebuah cerita. 

Sama seperti Irham, Kresna akan lebih banyak meminta keterangan dari narasumber pengamat atau saksi mata untuk mengimbangi narasi sumber resmi. Saat meliput bom Surabaya selama kurang-lebih tiga hari misalnya, ia mengantongi belasan wawancara dengan narasumber yang beragam. Ia lantas memilih dari antara hasil wawancara itu mana yang kuat dijadikan cerita.

Ada beberapa cerita hasil liputan bertiga bersama tim dari Tirto.id, tentang kronologi kejadian, uraian soal jaringan, hingga yang paling penting adalah cerita yang meneduhkan pembaca. Yang dimaksud terakhir oleh Kresna adalah cerita dengan narasumber tokoh agama dan mengarusutamakan pesan toleransi serta kerukunan.

“Saya sadar betul setelah bom Surabaya meledak, ada potensi konflik horizontal baru,” ujanya. “Ada distrust antarumat, sehingga untuk meneduhkan mereka, saya memilih cerita soal bagaimana kerukunan umat beragama terjaga selama ini. Bagaimana relasi Gusdurian dan NU, Muhammadiyah, serta komunitas gereja di Surabaya.”

 

Menjaga Mutu Liputan Terorisme

Elmar Theveßen, wakil editor dan kepala penyiar ZDF Jerman pernah berujar di Deutsche Welle, tujuan teroris bukan membunuh sebanyak mungkin orang tapi menebarkan rasa takut. Karena itulah jurnalis harus mendasarkan kerja-kerja peliputannya kepada tiga aspek penting yaitu etika, akurasi, dan kredibilitas alih-alih mengamplifikasi teror atau jualan sensasi.

Irham sepakat dengan itu. Alih-alih menebarkan teror, ada yang tak boleh dilupakan dalam menjaga mutu liputan terorisme yakni memberikan konteks pada tiap-tiap peristiwa teror, dengan komposisi narasumber, framing, dan data yang pas. Framing yang digunakan ketika meliput terorisme tak boleh dibatasi sebatas framing peristiwa aksidental (framing episodic) saja. Wartawan sebaliknya harus memberikan edukasi pada publik soal bahaya terorisme, memberi konteks yang utuh, mengetengahkan solusi, pun menyajikan cerita-cerita humanis yang mendamaikan.

Kresna menambahkan, untuk menjaga mutu liputan terorisme tugas paling penting wartawan adalah disiplin verifikasi. “Memverifikasi informasi itu paling krusial. Saat teror meletus, hoaksnya ngeri banget. Aku juga sadar, ketika liputan sensitif, yang harus diwaspadai adalah twist informasi yang beredar. Jadi, jangan sampai wartawan termakan informasi semacam itu.”

Soal verifikasi ini dikomentari pula oleh jurnalis Narasi yang meliput terorisme secara serius sejak 2016, Aqwam Fiazmi Hanifan.

“Kuncinya menjaga mutu liputan jurnalisme, wartawan harus tetap skeptis atas temuan polisi dan sumber resmi lainnya,” ujar wartawan yang sempat bekerja di Tirto.id ini. “Semua temuan polisi harus kita verifikasi. Aku juga biasanya minta reporter-reporterku secara detail. Misal bicara peluru, kaliber berapa pelurunya, pistol jenis apa, berapa nomor rangka pistol, dll.”

Tak bisa dipungkiri, sambungnya, jika wartawan terbiasa ngepos di polisi, bertanya hal-hal yang detil soal kasus terorisme pasti akan berbuntut pada stigmatisasi.

“Buntutnya, wartawan cenderung menelan bulat-bulat informasi dari sumber resmi tanpa mengkritisi. Yang perlu kita sepakati, jangan percaya sepenuhnya pada polisi. Tapi bukan berarti enggak semua yang dilakukan polisi salah juga,” tukasnya sembari tertawa.

Pernyataan Aqwam ada benarnya. Jurnalis The New York Times yang digemari Aqwam, Rukmini Callimachi, menunjukkan verifikasi dan keuletan mencari data adalah dua kekuatan penting yang harus dimiliki wartawan spesialis isu terorisme. Callimachi sampai harus bergerilya mencari informasi di mana-mana, dari chat room tempat teroris bersembunyi hingga lokasi berbahaya seperti Mosul. Ia melakukannya untuk memverifikasi data yang didapatnya dalam liputan soal al-Qaeda hingga ISIS. Aqwam sendiri harus berjibaku melakukan riset mandiri sebelum meliput terorisme di Mindanau, Filipina selama nyaris sebulan.

Besar di keluarga yang lekat dengan Hambali membuatnya tak gampang berpuas diri menyigi data-data soal terorisme. Ia merasa harus mempelajari jaringan terorisme global untuk memetakan kelompok teror di Indonesia, melakukan riset lokasi peliputan sebelum terjun ke lapangan, termasuk menelusuri kultur masyarakat, jaringan, dan sebagainya.

“Liputan terorisme media di Indonesia masih sangat kering. Kita sudah harus mulai naik kelas dengan membuat liputan yang sangat teknis. Jangan melulu aksidental, peristiwa bom meledak baru kebakaran jenggot,” ucapnya.

 

Pedoman Peliputan Teror

Terakhir, persoalan meningkatkan mutu jurnalisme ini juga tak boleh dilepaskan dari komitmen pada kode etik dan pedoman peliputan. Di Indonesia, Dewan Pers menyusun pedoman peliputan terorisme yang terdiri atas tiga belas poin. Di antaranya menjaga keselamatan diri sendiri, tidak mengglorifikasi teror, tidak mengeksploitasi identitas keluarga pelaku, tidak menampilkan gambar atau visual yang mengganggu, wajib wawancara pengamat, hingga disiplin verifikasi.

Sebenarnya pedoman peliputan terorisme ini tak cuma monopoli regulator pers di masing-masing negara. Di BBC News Indonesia, tempat Irham bekerja, ada pedoman peliputan terorisme yang harus diketahui semua wartawan seperti tak meliput saat aksi teror terjadi, penyiapan informan untuk menganalisis kekuatan teroris sebelum terjun liputan, tak mewawancarai narasumber pelaku teror untuk alasan keamanan serta tak memberi mereka ruang mempopulerkan kampanye kekerasannya.

Pada akhirnya, mengutip sejarawan Amerika Walter Laqueur (1999), jurnalis disebut-sebut sebagai sahabat teroris karena bersedia memberikan eksposur maksimal terhadap operasi teroris. Mengapa? “Kekerasan adalah berita, sedangkan perdamaian dan harmoni bukan,” tulisnya. “Teroris membutuhkan media, dan dalam terorisme media menemukan semua bahan dari sebuah cerita yang menarik.”

 

 

Laqueur, Walter. 1999. The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction. UK: Oxford University Press

Ward, Stephen J.A. 2011. Ethics and the Media. UK: Cambridge University.