Sebelumnya, Luviana hanya mendengar kasak-kusuk soal praktik seksisme terhadap tubuh perempuan, para reporter hingga presenter TV. Namun, begitu terjun langsung sebagai reporter TV pada 2002, ia melihat sendiri perlakuan seksis tersebut. Dari sana ia tahu, tubuh dan wajah jurnalis memang tak pernah luput dari penilaian TV bersangkutan.

Sehari-hari ia juga mesti berhadapan dengan catcalling, mansplaining, dan diskriminasi dalam pelbagai bentuk. Presenter harus cantik, perempuan hamil tak boleh tampil di TV karena gemuk, hingga teman yang tak bisa live membawakan beritanya sendiri karena wajahnya dianggap kurang menarik—hal-hal ini terjadi di hadapannya. 

Mereka yang dianggap cantik pun harus bekerja keras untuk menjaga tubuhnya. Mereka hanya makan nasi tiga sendok, dua lembar roti tawar, atau buah, sayur dan air putih agar tetap kurus serta menarik di televisi dan bisa terus bersiaran. Ukuran cantiknya tak mengubah apa yang diyakini konsumen yang telah dijejali iklan-iklan produk kecantikan: putih, langsing, kurus.

Hal yang paling membuatnya gemas adalah ketika ada sebuah stasiun TV swasta yang mencari jurnalis dengan menghitung jumlah penyuka wajah cantiknya. Pemirsa diminta mengirimkan SMS siapa calon jurnalis yang disukai setelah melihat wajah-wajah mereka, tanpa perlu mengetahui contoh karya jurnalistiknya.

Hal itu mengingatkan Luviana dengan pengalaman kawannya yang lain. Sang kawan ditolak menjadi jurnalis TV ketika pewawancara mengetahui luka bekas cacar di wajahnya. Padahal, sang kawan sudah lulus dalam serangkaian tes yang lain dan wawancara merupakan tes terakhir.

Karena itulah selepas dari televisi, Luviana mendirikan Konde.co, media alternatif yang semangatnya dari awal menjadi perpanjangan lidah kelompok perempuan, termasuk jurnalis perempuan dan warga pinggiran. Di bawah naungan produksi Konde.co, ia juga membuat film berjudul “More than Work” yang menceritakan potret buram tubuh perempuan. 

Hari ini, semakin banyak jurnalis perempuan mampu menapaki jabatan sebagai pemimpin redaksi media massa, setelah tertatih-tatih tentunya. Namun, Luviana tetap skeptis.

“Memang bagus di tengah belantara jurnalis perempuan yang cuma sedikit ini, ada pemimpin perempuan yang semakin banyak di redaksi. Akan tetapi, saya tetap khawatir, kehadiran pemimpin redaksi perempuan itu tak lebih dari politik afirmasi demi memenuhi tanggung jawab moral melibatkan perempuan,” ujarnya.

 

Makin Banyak Pemred Perempuan Belum Cukup

Kekhawatiran Luviana ada benarnya. Data nasional wartawan perempuan paling mutakhir bisa didapat dari survei yang dilakukan Ignatius Haryanto bersama Luviana dan diterbitkan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) pada 2012. Di laporan survei bertajuk Jejak Jurnalis Perempuan itu disebutkan, untuk setiap 10 jurnalis hanya ada 2 sampai 3 jurnalis perempuan. Pun, mungkin hanya di Jakarta komposisi jurnalis perempuan dan laki-laki mencapai 40 berbanding 60. 

Rendahnya jumlah wartawan perempuan di newsroom berpengaruh pada jumlah petinggi redaksi. AJI mencatat, jumlah petinggi redaksi perempuan hanya berkisar di angka enam persen. Artinya, 94 persen atau mayoritas jurnalis perempuan bekerja sebagai reporter atau bukan pengambil keputusan redaksional. Kecilnya jumlah jurnalis perempuan dalam redaksi menyebabkan kurang ramahnya banyak kebijakan media terhadap kebutuhan perempuan, termasuk dalam tugas peliputan dan masalah pengupahan.

Sembilan tahun sejak survei yang disusun Ignatius Haryanto dan Luviana itu dirilis, masih belum ada data serupa tersedia. Di AS, beberapa lembaga telah melakukan pemetaan jumlah jurnalis perempuan. Sensus ruang redaksi media daring American Society of News Editors (ASNE)  2014 misalnya mencatat 63 persen dari organisasi berita yang disurvei di AS memiliki setidaknya satu perempuan di antara tiga pemimpin redaksi mereka.

Sementara di radio dan TV, survei Radio Television Digital News Association (RTDNA) 2014 menemukan proporsi perempuan yang menempati posisi direktur berita TV mencapai 31 persen, sementara manajer umum 20 persen. Di sisi lain, proporsi perempuan hanya 23 persen di jabatan direktur berita radio dan 18 persen di manajer umum.

Meski tak seburuk yang terjadi di Indonesia, contoh kasus di AS tetap saja menunjukkan ketimpangan yang juga terjadi di belahan dunia lain. Laporan Global tentang Status Perempuan di Media Berita yang menyurvei lebih dari 500 perusahaan media di hampir 60 negara menemukan bahwa laki-laki menduduki 73 persen dari pekerjaan manajemen puncak.

Penyebabnya sebenarnya nyaris sama di masing-masing negara. Laporan Nieman menyebutkan ada beberapa hambatan yang membuat jurnalis perempuan susah mencapai puncak karier di media. Pertama, perempuan mengalami diskriminasi secara eksplisit dan distigmatisasi seolah-olah lebih lemah secara fisik dan psikologis dibanding lelaki. Persepsi ini diperparah pandangan perempuan harus menghadapi siklus menstruasi, hamil, dan melahirkan. 

Di mata manajemen redaksi, jurnalisme selalu diidentikkan dengan kerja keras, dengan jam kerja yang tidak teratur dan intens, serta gaji yang sering kali tidak sebanding dengan karier pekerja kerah putih lainnya. Sementara itu, perempuan masih harus menjalani peran dobel serta berjibaku dengan urusan anak dan problem domestik lainnya. Pada akhirnya, perempuan dipandang manajemen redaksi tak punya kapabilitas, waktu, dan ketahanan cukup untuk menjadi pemimpin.

Ini pula yang menjelaskan kenapa kanal-kanal media relatif sulit dilimpahkan kepada wartawan perempuan. Dari analisis terhadap 21.440 artikel The New York Times yang diterbitkan pada awal 2014, ditemukan perempuan menulis kebanyakan cerita di 5 dari total 21 kanal: fesyen, kuliner, rumah dan arsitektur, wisata, dan kesehatan. Sementara itu, pria menulis kebanyakan cerita kanal sisanya.

Kedua, ada disparitas gaji dan tunjangan antara lelaki dan perempuan. Survei Universitas Indiana menyebutkan perempuan hanya mendapatkan gaji dan tunjangan sebanyak 83 persen lebih kecil dibandingkan wartawan laki-laki. Kondisi ini bahkan tak jauh berbeda dengan satu dekade sebelumnya.

Ketiga, para pemimpin perempuan baik di media cetak maupun elektronik masih merasakan tekanan untuk memenuhi sejumlah ekspektasi berbasis gender. Artinya, ada bias perlakuan antara terhadap laki-laki dan perempuan yang duduk sebagai pemimpin redaksi. Jika pemimpin redaksi laki-laki berteriak atau marah, itu dianggap sebagai simbol ketegasan dan kepemimpinan. Sebaliknya, jika perempuan yang marah, kepribadiannya dianggap terlalu sensitif. Sayangnya, standar ganda itu sering dijadikan alat untuk memecat karyawan perempuan seenak jidat. 

 

Peer Group adalah Kunci

Saya berbincang dengan Uni Lubis, Pemimpin Redaksi IDN Times yang karier kewartawanannya telah merentang sejak medio 1990-an. Ia tak menampik wartawan perempuan kerap menghadapi berbagai hambatan yang tak dirasakan wartawan lelaki. Ia menginventarisasi beberapa hambatan yang pernah ia rasakan atau ketahui dari teman-temannya sesama wartawan perempuan.

Hambatan pertama adalah stigmatisasi bahwa perempuan merupakan pekerja yang lemah. Pada dasarnya, stigmatisasi semacam ini juga terjadi di berbagai media luar negeri. Karena itulah, menurut Uni perempuan mesti menjaga kesehatan agar selalu prima.

“Jika sering sakit termasuk sakit saat menjadi ibu, itu akan membuka pintu untuk diremehkan. Orang akan bilang: ah, perempuan nih repot. Nanti kalau kirim jurnalis perempuan ke lapangan repot, tidur di mana, dan seterusnya. Karena itulah, wartawan perempuan jarang dikirim ke medan-medan liputan sulit termasuk liputan investigasi.”

Berikutnya, agar perempuan bisa terus bertahan di industri media yang disesaki pelecehan verbal, non-verbal, bahkan kekerasan seksual, perempuan harus lebih berani.

“Saya ingat dulu pernah bertemu dengan para kontributor perempuan di daerah, lalu mereka cerita kerap dilecehkan oleh atasan atau narasumber. Yang saya lakukan adalah berbicara langsung kepada atasan mereka masing-masing untuk memutus rantai kekerasan itu.” 

Uni sadar ia dapat menyampaikan keresahan mereka karena memiliki privilese. Situasinya akan lain buat para kontributor yang bergantung pada gaji dan pekerjaannya atau khawatir menjadi sasaran victim blaming. Untuk itu, menurutnya, membangun peer group, serikat, atau kawanan menjadi mutlak diperlukan.

Ia bercerita, sekarang kian banyak perempuan yang duduk menjadi pemimpin redaksi media-media di Indonesia. Pun, kian banyak pula pemimpin redaksi yang berani bicara. Namun, mayoritas pengambil keputusan seperti pemilik atau direktur perusahaan masih diisi oleh lelaki. Konsekuensinya, wartawan harus tunduk bila pemilik menginginkan artikel yang diburu pembaca namun tak peka gender: Yang mengeksploitasi perempuan cantik, tubuh perempuan, dan lain sebagainya.

Menghadapi situasi ini, para pemimpin redaksi perempuan, termasuk Uni Lubis di dalamnya, mempunyai grup WhatsApp khusus. Ada pemimpin redaksi Elshinta, CNN TV, Liputan6, SCTV, Metro TV, Kumparanmom, Femina, dll. Di dalamnya, para pemimpin redaksi perempuan berbagi keresahan dan saling menguatkan untuk menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan.

“Karena kami perempuan sadar bahwa kami minoritas, kami bicara bersama-sama. Kami ngomong keras ketika ada pelecehan seksual. Kami juga bicara ketika pemberitaan di media-media kita lebih banyak menyudutkan perempuan, seperti dalam kasus prostitusi VA beberapa tahun silam,” jelas Uni.

Uni menyadari, gagasan-gagasan yang disampaikannya barangkali terlalu mengawang untuk diterapkan di banyak perusahaan media. Untuk berani melawan ketidakadilan termasuk mendobrak glass-ceiling saja, jurnalis perempuan dihadapkan pada konsekuensi dilematis. Luviana dipecat karena vokal menyuarakan hak-haknya dan menentang diskriminasi gender sebagai buruh media. Nurul Nur Azizah harus mengikuti proses sidang yang berlarut-larut saat mempertanyakan alasan pemberhentiannya dari Kumparan.com tanpa pesangon. 

“Jadi, untuk berani melawan (ketidakadilan), perempuan harus siap dengan konsekuensi diganti atau mengundurkan diri. Yang namanya pemilik kan bisa melakukan apa pun, enggak perlu alasan untuk ganti. Sebagaimana enggak ada alasan juga kenapa mau angkat perempuan ini jadi pemimpin redaksi,” ujar Uni.