“Aku juga nggak punya keistimewaan untuk baca isu lingkungan, mendalami isu lingkungan. Aku nggak punya keistimewaan berupa banyak waktu karena setiap hari ya, hari ini liputan apa, ya untuk hari ini,” ujar Tasya, seorang jurnalis perempuan dari Jakarta.

Demikian kisah Tasya, 22 tahun, saat ditanyakan apakah ia pernah menuliskan isu lingkungan secara mendalam serta mengaitkannya dengan krisis iklim. Baginya, agak mustahil untuk mengangkat masalah krisis iklim saat membuat tulisan tentang lingkungan yang lebih mendalam saja sudah sulit.

Tasya memaparkan beberapa alasan di balik sulitnya menuliskan masalah krisis iklim di medianya. Pertama, ia dituntut untuk memahami beragam isu dalam waktu yang sama, mulai dari politik, hukum, kriminal, tata kota, hingga lingkungan. Segala isu pun hanya dipahaminya secara sekilas agar ia dapat terus memproduksi berita. 

Kedua, pekerjaan Tasya merenggut jam kerja yang panjang dan padat. Media tempatnya bekerja mewajibkan jurnalis untuk sudah berada di lokasi liputan setidaknya sejak jam sembilan pagi. Ia bisa meliput ke satu hingga empat lokasi dalam sehari. Umumnya, ia selesai bekerja paling cepat pukul delapan malam.

Namun, dalam sejumlah kesempatan, Tasya sudah mulai bekerja sejak jam tujuh pagi. Itu pun ia masih diminta untuk menulis berita hingga pukul sebelas malam. Dengan pola kerja seperti itu, Tasya terbiasa menghabiskan 11 hingga 15 jam untuk bekerja setiap harinya. Dengan pola kerja tersebut, Tasya merasa hampir tak memiliki ruang untuk mendalami isu tertentu, termasuk lingkungan dan krisis iklim. 

Tasya mengisahkan salah satu masalah lingkungan yang beberapa kali diangkatnya yakni banjir di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Saat meliput banjir, Tasya bisa berpindah ke beberapa tempat dalam sehari untuk menuliskan bagaimana kondisi di setiap wilayah. 

Berita yang Tasya tulis lebih banyak berbentuk deskripsi kejadian. Medianya pun menuntut agar berita dibuat secepat mungkin menggunakan telepon genggam.

“Jadi aku running aja, cuma mengutip warga, kayak jam berapa, jadi yang lebih detail peristiwanya sih. Misalnya, kalau banjir ya hujannya mulai jam berapa, kemudian akhirnya jam berapa, kemudian ketinggian air yang paling tinggi itu berapa cm, kemudian perlahan mulai surut sejak jam berapa. Jadi kayak berita running cepat saja gitu,” jelas Tasya. 

“Jadi kalau menulis analisis kayak krisis iklim gitu, belum pernah sejauh ini. Medianya hitung kecepatan dan memang butuh fakta detail kayak gitu, jadi nggak pernah kita kaitkan gitu [dengan masalah krisis iklim],” lanjutnya.

Meski secara pribadi Tasya menilai masalah lingkungan, termasuk banjir, tak lepas dari masalah krisis iklim, kebijakan yang tak berpihak pada lingkungan, hingga eksploitasi alam untuk kepentingan bisnis segelintir orang, ia tak memiliki banyak kewenangan dalam pemilihan isu maupun perspektif berita. Hampir seluruh pemilihan isu ditentukan oleh kantornya.

“Jurnalis nggak memiliki kewenangan besar. Yang punya kewenangan besar ya itu redaktur sama korlipnya (koordinator liputan), ya pokoknya orang kantor itu, jadi kita [bekerja] sesuai penugasan aja,” ungkap Tasya. 

“Kita [bisa] mengajukan, tapi diterima atau enggaknya, balik lagi ke mereka yang punya kendali isu-isu apa yang mau dimainkan di redaksi. Peran reporter ya menurutku kecil sih,” lanjutnya.

Hal serupa diungkapkan oleh Sekar, seorang jurnalis yang bekerja di media daring arus utama skala nasional lainnya. Sekar juga menulis isu yang cukup beragam, mulai dari perkotaan, ekonomi, hukum, politik, lingkungan, dan sebagainya. 

Selama dua tahun bekerja sebagai jurnalis, Sekar tak merasa memiliki banyak ruang untuk membuat berita yang ideal. Jangankan membuat berita yang mendalam atau utuh, Sekar merasa membuat berita pendek yang ideal saja sulit, termasuk untuk masalah lingkungan.

Setiap hari atasan Sekar mengirimkan poin-poin apa saja yang perlu ia beritakan. Sekar juga dituntut untuk menulis setidaknya 8 hingga 10 berita per hari, termasuk pengambilan foto dan terkadang video. Apabila tugas gagal dikerjakan oleh jurnalis, hal ini akan mempengaruhi penilaian terhadap mereka. 

“Nah, itu [penugasan kantor] betul-betul bikin kualitas berita jadi lebih rendah karena kita menginformasikan sesuatu, yang misalkan seharusnya satu artikel saja sudah lengkap semua, tapi karena ada permintaan jumlah berita, jadi mau nggak mau harus dipecah-pecah menjadi beberapa angle,” jelas Sekar pada Kamis (25/11/2021). 

Akhirnya, banyak berita yang isinya berulang serta seragam. Bentuk pemberitaan semacam ini dilakukannya untuk semua pemberitaan, termasuk isu lingkungan.

“Yang penting terpenuhi dulu kuotanya, sementara kalau buat kualitas beritanya ya kurang,” ungkap Sekar.

Jurnalis lain dari media daring arus utama skala nasional yang berbeda, Dimas, juga mengalami masalah serupa. Dimas telah menjadi jurnalis sejak 2018 dengan fokus isu tata kota dan transportasi. Ia memiliki sejumlah pengalaman dalam meliput isu yang berkaitan dengan lingkungan seperti polusi udara, banjir, hingga reklamasi. Kuota minimal pembuatan berita turut menyulitkan Dimas untuk memaksimalkan pemberitaan isu lingkungan.

“Waktu itu, gue pernah inisiatif pengen bikin tulisan panjang soal polusi udara di Jakarta. Gua pengen wawancara pengamat, pejabat, dalam arti, dalam satu tulisan. [...] Cuma itu pasti lebih berhari-hari kan, sementara ditargetin sehari itu 10 berita,” kisah Dimas saat dihubungi pada Kamis (18/11/2021). 

Dengan sistem kerja di media daring arus utama seperti yang dialami oleh Tasya, Sekar, dan Dimas, jurnalis tak memiliki banyak ruang untuk belajar, memahami, apalagi menuliskan isu lingkungan secara utuh. Masalah yang lebih spesifik lagi seperti krisis iklim menjadi semakin sulit dijangkau mereka. 

 

Politisi sebagai Sumber Paling Mudah

Cara Sekar menuliskan berita lingkungan tak berbeda jauh dengan Tasya. Mayoritas ia mendeskripsikan apa yang terjadi di suatu lokasi. Selain itu, Sekar juga kerap menggunakan pejabat atau politisi untuk membicarakan soal banjir. Alasannya, politisi merupakan salah satu narasumber yang mudah untuk dihubungi. Mereka juga banyak yang mendekatkan diri ke wartawan, mengajak wartawan turut meliput dirinya saat turun ke kawasan banjir, dan sebagainya.

Salah satu pengalaman Sekar meliput banjir justru didapat ketika mengikuti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Selain berkomentar mengenai banjir, anggota DPRD DKI Jakarta tersebut juga menyampaikan bahwa dirinya memberikan bantuan yang kemudian diberitakan wartawan. 

Sementara itu, bagi Dimas, politisi atau pejabat merupakan salah satu narasumber yang memang mudah dihubungi. Mereka pun rajin mengirimkan rilis tertulis kepada wartawan agar komentar mereka atas suatu fenomena dipublikasikan.

“Pejabat itu kan masuk kategori nilai berita, mereka juga gampang dihubungi,” ujar Dimas saat menjelaskan alasan politisi menjadi salah satu narasumber yang sering digunakan untuk isu lingkungan.

Erwin Daryanto selaku Managing Editor dari Detik.com menjelaskan bahwa politisi memang merupakan narasumber yang paling mudah diakses. Contohnya, jelas Erwin, dalam isu kebakaran hutan atau lahan gambut, jurnalis jauh lebih mudah meminta pendapat politisi daripada melihat keadaan secara langsung maupun menganalisisnya secara mendalam. 

“Kalau politisi sih, Komisi IV [DPR] gitu, cepet ya,” kata Erwin saat dihubungi pada Senin (22/11/2021).

Penggunaan nama politisi atau Presiden Joko Widodo sebagai judul berita juga cukup menjual, ungkap Erwin. Berita lingkungan yang menggunakan nama politisi atau Jokowi dalam judul berita menarik jumlah pembaca yang lebih banyak, apalagi bila bentuknya perdebatan yang melibatkan mereka.

“Biasanya kalau dikaitkan dengan politik ya [lebih menjual]. Misalnya, yang disampaikan oleh Jokowi, kemudian disangkal oleh Greenpeace, kemudian disangkal lagi oleh pemerintah. Tapi, traffic [jumlah pembaca berita] hari itu ya, besoknya sudah nggak,” jelas Erwin.

Erwin mengakui bahwa pembuatan berita lingkungan memang masih jarang yang bersifat mendalam atau mengaitkan ke akar masalah yang lebih besar seperti krisis iklim dan sebagainya. Berita lingkungan lebih banyak berbentuk deskripsi suatu peristiwa, penemuan hal-hal baru, hingga kutipan atau penjelasan dari politisi.

Masalah lain yang Erwin temui adalah masih jarangnya jurnalis yang memiliki pemahaman mengenai isu lingkungan. Hal tersebut turut menjelaskan mengapa jurnalis lapangan menuliskan berita yang bentuknya sebatas deskriptif maupun mengutip dari rilis atau narasumber, termasuk politisi.

“Teman-teman wartawan yang memiliki kepedulian terhadap artikel lingkungan ini kurang karena rumit kan untuk membaca laporan lingkungan. Misalnya, isu polusi udara, ada [istilah] ‘ISPU’, ada ‘PM 2.5’. Mungkin beberapa wartawan belum familiar dengan itu,” kata Erwin.

“Ketika terjadi banjir kan teman-teman wartawan tidak mengaitkan bahwa ini ada faktor krisis iklim. Jadi tahunya bahwa banjir ya karena banjir saja, pernyataan politisi apa, pernyataan korban apa, sudah itu saja,” lanjutnya. 

Keterbatasan pemahaman ini juga tidak didukung pemberian materi atau pelatihan peliputan isu lingkungan terhadap wartawan. Tasya dan Dimas menyampaikan tak pernah mendapatkan pelatihan atau pematerian isu lingkungan sama sekali, sementara Sekar tak mengingatnya.

“Minimnya pengetahuan wartawan karena minimnya pelatihan-pelatihan terhadap wartawan,” ujar Erwin.

 

Biaya Tinggi dan Terbentur Pengiklan

Akses menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh media saat berencana untuk menaikkan isu lingkungan, baik secara fisik maupun terhadap data. Penelitian dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terkait implementasi keterbukaan data Pemerintah Indonesia, khususnya di 182 lembaga publik, masih buruk.

Sulitnya mengakses data, jelas Erwin, turut menyulitkan proses meliput isu lingkungan. Ada pula, jelas Erwin, data-data yang seharusnya bisa diakses oleh publik secara gratis tetapi perlu mengeluarkan biaya.

“Data dari pemerintah itu [banyak yang] nggak dibuka. Kalaupun dibuka, itu nggak lengkap. Akhirnya, kita menulis secara nggak maksimal. Seringnya begitu,” jelas Erwin. “Akhirnya, karena kita tidak ada data, terus sulit ke lapangan, kemudian kita akhirnya berdasarkan omongan pemerintah dan NGO saja gitu.”

Di sisi lain, peliputan isu lingkungan seperti mengenai industri kelapa sawit, batubara, hingga masalah kebakaran hutan acap membutuhkan tenaga dan biaya yang besar. Secara tenaga, jelas Erwin, jurnalis perlu berfokus pada satu isu dalam waktu yang lama. Kemudian, peliputannya juga membutuhkan biaya transportasi ke lokasi yang cukup jauh, terlebih dengan posisi media nasional yang mayoritas tersentralisasi di Jakarta.

“Iya, butuh biaya itu tadi. Misalkan perlu ongkos ke Kalimantan Timur, itu jauh, kemudian ongkosnya mahal,” jelas Erwin.

Di satu sisi, media perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk meliput isu lingkungan secara mendalam. Di sisi lain, pembacanya cenderung sedikit dibandingkan dengan isu lain.

“Untuk pembaca, isu lingkungan ini kurang banyak lah,” ungkap Erwin.

Dengan mayoritas bentuk bisnis dari media daring arus utama di Indonesia, hal tersebut cukup merugikan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika menjelaskan bahwa mayoritas media daring masih mengandalkan iklan programmatic untuk pemasukan uangnya.

Cara kerjanya, jelas Wahyu, yaitu dengan pihak pengiklan, sebagai sumber pemasukan bagi media, melihat seberapa banyak pengunjung atau pageviews dari sebuah media. Penilaian pihak pengiklan atas jumlah pembaca atau pengunjung laman dari sebuah media mempengaruhi seberapa besar biaya iklan yang akan mereka berikan pada sebuah media.

“Karena itu, redaksi dikejar tuntutan mencari traffic besar. Caranya ya fokus pada kata kunci yang trending topics. Akibatnya, media daring kerap hanya memberitakan fenomena di permukaan dan bukan akar persoalan, termasuk dalam isu lingkungan,” jelas Wahyu saat pada Minggu (28/11/2021).

Banyaknya media daring yang masih menggantungkan penghasilannya dari pengiklan membuat model bisnis mereka mengakomodir kebutuhan pengiklan yakni dengan memburu pengunjung sebanyak-banyaknya. Model bisnis tersebut turut menyebabkan banyaknya jumlah berita yang harus ditulis wartawan dan jam kerja mereka yang panjang, sebagaimana yang dialami Tasya, Sekar, dan Dimas. 

Model bisnis tersebut juga membuat isu lingkungan, termasuk krisis iklim, tak menjadi produk jualan yang menguntungkan. Di Indonesia, isu lingkungan memang masih menjadi isu yang jarang diangkat oleh media daring skala nasional. Berdasarkan riset dari Climate Tracker terhadap tujuh media daring arus utama di Indonesia, mayoritas isu lingkungan khususnya energi dibuat menggunakan perspektif ekonomi alih-alih lingkungan.

Selain itu, ekosistem media arus utama di Indonesia pun dikuasai oleh segelintir konglomerat. Permasalahannya, banyak media arus utama yang turut mempublikasikan berita secara bias, bergantung pada pemilik medianya. Sementara itu, banyak dari investor media yang turut memiliki saham di ranah energi kotor, salah satunya adalah batubara.

Laporan Climate Tracker menunjukkan adanya kaitan antara media yang dimiliki korporasi dengan kepemilikan saham di industri batubara dengan pemberitaannya. Setidaknya, 62,6 persen artikel dari media tersebut menyoroti bagaimana industri batubara memiliki kontribusi yang positif terhadap ekonomi.

Dengan itu, Wahyu menilai media seyogianya menggunakan pendekatan bisnis yang berbeda dari biasanya agar tetap dapat menaikkan isu lingkungan. Salah satunya adalah menggunakan sumber pendanaan yang lebih bervariasi. 

“Dengan penyelenggaraan acara, grant based reporting, penggalangan dana atau langganan berbayar,” ujar Wahyu untuk memberikan contoh variasi sumber pendanaan yang bisa digunakan oleh media.

Ketua Umum The Society of Indonesian Environmental (SIEJ) atau Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia, Rochimawati, juga menilai bisnis media daring yang bergantung pada investor maupun iklan membuat peliputan isu lingkungan menjadi semakin sulit, terlebih saat terjadi konflik kepentingan di mana pihak investor ataupun pengiklan merupakan aktor di balik masalah lingkungan yang ada.

“Mungkin dia jadi tertutup oleh pengiklan-pengiklan yang adalah pelaku kejahatan lingkungan. Jadi ada yang ujung-ujungnya juga seperti itu ya,” ujar jurnalis yang akrab dipanggil Ochi saat dihubungi pada Kamis (25/11/2021).

Selain itu, ujar Ochi, media juga bisa membuka peluang bekerja sama dengan pihak lain untuk meliput isu lingkungan. Langkah tersebut bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan tingginya biaya peliputan. Kolaborasi dalam proses liputan pun bisa menguntungkan baik pihak media, masyarakat, komunitas, atau organisasi yang fokus pada isu lingkungan.

“[Perlu] mengajak teman-teman atau berkolaborasi untuk mengatasi krisis iklim dengan menggandeng komunitas-komunitas yang berhubungan dengan isu lingkungan,” pungkas Ochi.
 

*Nama Tasya, Sekar, dan Dimas disamarkan