Apa imaji atau masalah yang muncul di kepalamu saat mendengar krisis iklim?

Dibandingkan sejumlah masalah lainnya seperti kelaparan, kurangnya lapangan kerja, bencana, hingga kesehatan publik, masalah krisis iklim memang terasa lebih berjarak dari masyarakat. Padahal, semuanya sama-sama penting untuk dibicarakan di publik. 

“Memang kalau kita membandingkan dengan isu-isu yang lebih konkrit, terutama kalau kita bicara untuk publik secara luas ya, terutama isu-isu seperti kelaparan. kesehatan, itu tentu jauh lebih real dibandingkan isu krisis iklim. Jadi memang jauh kalau dibandingkan isu-isu seperti itu,” jelas Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara Tata Mutasya kepada Remotivi pada dihubungi pada Jumat (14/1/2022).

Kendati demikian, ungkap Tata, bila dibandingkan dengan setidaknya lima tahun silam, perbincangan mengenai krisis iklim sebetulnya telah meningkat. ”Dulu yang bicara krisis iklim itu hanya aktivis lingkungan,” kisahnya.

Sementara itu, selama lima tahun ke belakang, percakapan mengenai krisis iklim mulai keluar dari gelembungnya. Percakapannya semakin meluas sejak hadirnya pandemi Covid-19. Tata menilai ketertarikan terhadap masalah kesehatan publik dan lingkungan turut meningkat, termasuk diskusi mengenai krisis iklim.

Survei dari Indikator Politik dan Yayasan Cerah Indonesia pun menunjukkan bahwa generasi z dan milenial telah memiliki kesadaran mengenai masalah krisis iklim. Sebagian besar dari mereka (61%) juga berpendapat bahwa perubahan iklim disebabkan oleh ulah manusia.

“Sebuah fenomena yang menarik ya di mana mahasiswa mulai berbicara soal itu. Jadi mereka mulai belajar dan berbicara soal krisis iklim” ungkap Tata.

Namun, ungkap Tata, sekalipun sudah meluas, kampanyenya masih terbatas di kelompok tertentu, seperti ekonomi kelas menengah, pelajar, hingga mahasiswa. Tata menilai masih ada pekerjaan rumah besar untuk mendistribusikan informasinya ke publik yang justru lebih terdampak, tetapi memiliki akses informasi yang lebih terbatas. Contohnya, kelompok miskin kota, masyarakat adat, serta sejumlah kelompok marjinal lainnya.

“Kenapa mereka yang paling terdampak? Karena mereka tidak punya pilihan untuk adaptasi. Misalnya, kalau orang-orang kaya itu bisa memindahkan rumahnya ke tempat yang lebih aman. Kemudian ketika ada krisis air, bisa beli, sementara mereka tidak bisa. Kemudian secara penghasilan juga begitu, ketika penghasilan mereka terdampak, itu sulit, sementara menengah ke atas itu mereka punya alternatif,” jelas Tata.

 

Usaha “Membumikan” Narasi Krisis Iklim

Dengan narasi krisis iklim yang berjarak, Tata menilai perlu ada usaha lebih untuk “membumikan” kampanye atau perbincangan masalah krisis iklim. Narasi untuk masyarakat mengenai krisis iklim seharusnya mampu membuat orang menyadari bahwa ini adalah masalah yang mendesak dan memiliki dampak yang telah dirasakan dalam keseharian.

“[Perlu] membumikan isu, bukan hambatan sih, tetapi sesuatu yang harus dilakukan. Jadi misalnya, mengaitkannya dengan ekonomi [...] kemudian, banyak isu lain, angle lain, jadi kita memang menggunakan angle yang dekat dengan isu publik, misalnya isu kesehatan,” jelas Tata.

Dalam pengalaman Tata melakukan kampanye, salah satu trik yang kerap digunakannya adalah mengaitkannya ke masalah lain yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Salah satu contohnya adalah kampanye mengenai masalah krisis iklim di lingkup urban yakni dampak kesehatan dari polusi udara di Jakarta. 

Polusi udara terjadi karena ulah manusia, salah satunya PLTU Batubara yang berada di sekitar Jakarta. Di sisi lain, polusi udara berdampak pada perubahan iklim atau kondisi krisis iklim.

Kampanye dengan mengangkat dampaknya bagi kesehatan publik di ruang urban tersebut dilakukan melalui kolaborasi sejumlah pihak, termasuk Greenpeace yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Koalisi Ibu Kota. Tak sangka, ujar Tata, pendekatan narasi tersebut justru berhasil menyaring masyarakat di luar dari lingkaran orang-orang yang memang berfokus pada isu lingkungan.

Akhirnya, koalisi tersebut bersama dengan sejumlah masyarakat Jakarta yang terdampak masalah polusi udara mengajukan tuntutannya secara hukum atau melalui citizen lawsuit. Tuntutan tersebut mereka menangkan di tingkat Pengadilan Negeri.

Sekalipun reaksi atas hasil tersebut beragam, seperti ada pihak yang memutuskan untuk banding dan ada yang menerima putusannya, Tata melihat bahwa kampanye tersebut merupakan salah satu langkah terjauh dalam pembuatan narasi mengenai masalah iklim. Percakapan mengenai polusi udara dan krisis iklim pun turut meningkat, mulai dari di sosial media, hingga pemberitaan media massa. 

Melalui langkah tersebut, Tata menyadari bahwa publik tergerak untuk bersama-sama mendesak perubahan saat terbangun kesadaran bahwa masalah yang sehari-hari mereka rasakan berkaitan dengan krisis iklim yang akarnya perilaku manusia.

“Jadi salah satunya yang paling berhasil itu isu polusi udara [...] karena kalau polusi itu kan kita merasakan. Intinya mendekatkan isu, misalnya dampaknya ke ekonomi, polusi, banjir,” tegas Tata.

Cara lain yang bisa digunakan adalah melihat apa saja nilai yang penting bagi publik. Survei Purpose menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat (69%) pernah mendengar tentang krisis iklim. Mayoritas dari mereka (86%) menyetujui pentingnya menjaga lingkungan karena hal tersebut merupakan perintah agama. Sebagian yang lain (75%) menilai bahwa bencana alam adalah hukuman Tuhan. 

Survei Purpose tersebut menunjukkan pentingnya nilai agama bagi masyarakat. Dengan itu, Tata menilai penting untuk turut melibatkan tokoh-tokoh agama dalam membicarakan masalah krisis iklim, khususnya menggunakan perspektif agama.

“Indonesia itu kan religius ya. Jadi perlu pendekatan nilai-nilai keagamaan dalam kampanye. Jadi kita memang tidak bisa menafikan itu, orang Indonesia itu dekat dengan agama, dan kita perlu menggunakan pendekatan tersebut,” pungkasnya.

 

Pelibatan Komunitas

Pada kawasan urban seperti Jakarta, mungkin banjir atau polusi udara merupakan hal yang sering terjadi hingga pada tahap dinormalisasi oleh masyarakatnya. Fenomena lain terjadi di kawasan pulau-pulau kecil seperti Nusa Tenggara Barat (NTT) di mana ruang hidup menyempit karena banyak daratan yang telah berubah menjadi laut. Tak hanya itu, bencana badai siklon varian baru, yakni Siklon Tropis Seroja, kini muncul di sana. 

Masalah lain terjadi di Bangka Belitung di mana nelayan semakin sulit mendapatkan ikan. Sementara itu, di beberapa titik, gempa hadir dengan dampak yang lebih buruk.

Berbagai fenomena tersebut serta masih banyak masalah lainnya terjadi sebagai akibat krisis iklim. Beragamnya fenomena yang ada menjadi salah satu hambatan dalam membangun narasi mengenai krisis iklim. Pasalnya, setiap daerah, komunitas, bahkan individu, bisa saja merasakan dampaknya dengan cara yang berbeda-beda.

Dengan itu, Manajer Kampanye Keadilan Iklim dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yuyun Harmono, menilai sebetulnya pihak yang paling mengetahui apa masalah yang terjadi bahkan narasi serta kampanye yang paling pas mengenai krisis iklim adalah komunitas terdampak itu sendiri, baik itu mewakili wilayah maupun latar belakang tertentu.

Mereka yang hidup di wilayah urban, rural, pesisir, pegunungan, dan sebagainya merasakan dampak yang berbeda-beda. Begitu pun dengan perempuan dan anak, kelompok LGBTQ+, masyarakat adat, dan seterusnya. 

“Memang harus pelan dan harus memulai dari mereka melakukan asesmen sendiri. Kalau kita yang ngajarin, itu nggak akan masuk, maka harus dimulai dari asesmen yang mereka lakukan sendiri,” jelas Yuyun saat dihubungi pada Sabtu (15/1/2022).

Pihak yang berada dari luar komunitas tersebut belum tentu memahami apa saja yang menjadi penting bagi mereka, termasuk terkait dengan dampaknya. Selain itu, bisa saja ada bias apabila pihak di luar komunitas mengajar literasi iklim secara searah.

“Yang kita lakukan di komunitas itu upaya untuk mengenali perubahan iklim berbasis pada keterlibatan mereka sendiri untuk menganalisis itu,” jelas Yuyun. 

Salah satu langkah yang biasa dilakukannya adalah mempertemukan sesama anggota komunitas, khususnya mereka yang memiliki umur lebih tua dengan mereka yang lebih muda. 

“Nah, ketika mereka dipertemukan untuk melihat perubahan atau perbedaan kondisi lingkungan atau kondisi iklim, itu pasti akan ketemu. Katakan misalnya ada orang tua yang dilibatkan dalam suatu diskusi, dia akan tahu bahwa pada masa dia kecil curah hujan nggak sebesar ini, musim masih bisa diprediksi, kapan waktunya kemarau kapan waktunya musim penghujan gitu,” ujar Yuyun. 

Dalam pengalaman Yuyun, percakapan mengenai kondisi iklim hingga dampak-dampaknya, misalnya pada penghasilan ikan bagi nelayan, atau panen bagi petani, mampu memperlihatkan adanya perubahan ke arah yang lebih buruk, terlebih saat perbedaan kondisi berjarak sepuluh hingga dua puluh tahun karena dampak krisis iklim memang tak bisa dilihat secara instan. 

“Jadi ingatan kolektif itulah yang kemudian menjadi satu pengetahuan di masyarakat untuk kemudian generasi muda ini mengetahui perbedaan masa sekarang dengan 10 atau 20 tahun lalu itu seperti apa,” ungkap Yuyun.

“Jadi penting ingatan kolektif komunitas, terutama mereka yang lebih tua, lebih senior, lebih sepuh, dalam komunitas tersebut untuk berdialog dengan mereka yang masih muda, sehingga mereka bisa membandingkan kondisi masa lalu dengan masa sekarang. Dari situ, kemudian kita bisa melihat bahwa ini bukan sesuatu yang bisa taken for granted karena dulu nggak seperti ini,” lanjutnya. 

Pasalnya, dalam sejumlah pengalaman yang Yuyun lalui, mayoritas komunitas yang ditemuinya masih menilai bencana yang mereka alami memang terjadi secara natural atau “bencana alam”. Dengan itu, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melalui dialog di internal komunitas untuk menyadari bahwa sebetulnya telah terjadi perubahan-perubahan tersebut.

“Harus terlihat dampaknya dan harus disambungkan siapa yang menyebabkan atau apa yang menyebabkan dampak itu terjadi. Jadi tunjukkan dulu, kemudian juga kaitkan dengan penyebabnya,” jelas Yuyun.

“Beda lokus beda pendekatan,” tegasnya.

 

Peran Media Massa

Setiap pihak memiliki peran yang penting dalam memberikan literasi dan mengampanyekan masalah krisis iklim untuk meningkatkan kesadaran publik. Salah satu pihak yang memiliki peran krusial untuk mendorong peningkatan tersebut adalah media massa. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Society of Indonesian Science Journalist (SISJ) Dewi Safitri.

“Ini titik yang krusial ya bagi media, bagaimana kita bisa menjadi jembatan untuk memberi informasi yang paling baik tentang perubahan iklim. Karena kalau nggak sekarang, ya kita sudah telat banyak, jadi memang usahanya memang mesti banyak,” tegas Dewi kepada Remotivi saat dihubungi pada Rabu (19/1/2022).

Kendati demikian, jelas Dewi, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh media massa dalam memberitakan masalah krisis iklim, di luar dari masalah pola produksi, pemahaman jurnalis, hingga bisnis medianya. Salah satu permasalahan yang masih dihadapi adalah bagaimana menarasikan krisis iklim secara sederhana dan dekat dengan masyarakat.

Dewi menilai banyak diskusi mengenai krisis iklim yang masih menggunakan pendekatan atau perspektif dari negara-negara seperti Amerika, Eropa, atau Australia. Studi-studinya juga banyak yang berasal dari sana. Sementara itu, Indonesia memiliki kompleksitas atau tantangan masalah yang berbeda dengan negara-negara tersebut.

Pertama, jelas Dewi, terminologi krisis iklim sendiri berasal dari daerah-daerah tersebut, seperti Amerika, Eropa, atau Australia, sehingga banyak narasi mengenainya pun yang bersumber dari sana. Sementara itu, dampak yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia tentunya sangat berbeda, baik secara geografis, hingga dampak yang dirasakan dari krisis iklim. 

Dengan itu, idealnya, pembuatan narasi mengenai krisis iklim perlu lebih menyesuaikan konteks yang terjadi di daerahnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Yuyun.

Kedua, terminologi krisis iklim pun masih terasa berjarak. Penjelasan mengenai krisis iklim banyak yang masih menggunakan perspektif sangat ilmiah.

“Perubahan iklim itu, sekali lagi, adalah konsep ilmiah. Itu sesuatu yang tidak mudah untuk dijelaskan dalam bentuk yang real gitu. [...] Tetap saja akan ada istilah, ada terminologi, ada jargon,” ungkap Dewi. 

Terkait dengan masalah tersebut, Dewi menilai sebetulnya kita telah memiliki contoh pendekatan narasi ilmiah di masyarakat. Dewi menganalogikannya dengan masalah pandemi Covid-19.

“Perubahan iklim ini secara konseptual itu nggak beda sama Covid. Awal-awal itu, tidak ada yang ngerti soal Covid, tapi [setelah] banyak bicara sama epidemiolog mikrobiolog, baca liputan orang, lihat video, ikut konferensi pers, terus-menerus, sehingga membuat jurnalis, termasuk publik, memahami,” jelas Dewi. 

Dengan itu, sebagaimana cara yang telah ditempuh dalam membangun kesadaran mengenai Covid-19, media massa bisa melakukan langkah yang sama, yakni meningkatkan intensitas diskusi dan peliputan mengenai masalah krisis iklim. 

Ketiga, ungkap Dewi, sekalipun terminologi “krisis iklim” lebih tersebar di masyarakat, hal tersebut tidak diimbangi kesadaran mengenai konsep atau dampaknya. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat kekosongan dalam membangun narasi keterhubungan antara krisis iklim dan apa yang selama ini dianggap bencana alam. Pasalnya, masih banyak media massa yang membuat berita menggunakan bingkai “bencana alam” saat yang sebetulnya terjadi adalah dampak dari krisis iklim.

“Sejak puluhan tahun lalu sebenarnya Indonesia sudah menjadi korban dari perubahan iklim, cuma waktu itu kita nggak sadar, ilmu kita belum sampai sana, riset belum sampai sana. Jadi terminologinya [krisis iklim] baru muncul belakangan, dan orang kadung anggap ini [bencana dampak dari krisis iklim] biasa saja gitu,” ujar Dewi.

Dewi menilai salah satu yang bisa dilakukan oleh media adalah berhenti sebatas menyebutnya sebagai “bencana alam”. Media massa perlu menunjukkan keterkaitan antara masalah bencana yang rutin terjadi di Indonesia dengan krisis iklim, yang justru berakar dari ulah manusia.

Dewi kembali menganalogikannya dengan Covid. Sekalipun isu Covid terhitung jauh lebih baru dibandingkan krisis iklim, permasalahannya yang mendesak dan menyangkut banyak orang membuatnya mendapatkan ruang untuk dibahas terus-menerus. Walhasil, media mampu membangun pemahaman di masyarakat.

“Karena rotasi pemberitaan Covid terus-menerus selama dua tahun terakhir ini, maka kemudian orang mau-nggak mau akan terpapar terus kan pada informasi itu dan orang akan belajar. [...] Saya kira sama saja dengan perubahan iklim,” ujarnya. 

Sementara itu, masalah krisis iklim telah ada sejak puluhan tahun lalu. Kondisinya pun sudah mendesak dan menyangkut banyak orang. Namun, Dewi menyayangkan masalah krisis iklim yang belum juga mendapatkan ruang besar untuk didiskusikan secara lebih intens.

Tantangannya, menurut Dewi, adalah bagaimana media massa menyadari bahwa krisis iklim sama-sama mendesak dan memerlukan ruang yang lebih besar sebagaimana Covid-19.