Tepat setahun lalu, Bukalapak (BUKA) resmi mencatatkan namanya di bursa saham. Selanjutnya, GOTO (perusahaan gabungan Gojek dan Tokopedia) juga menyusul di pertengahan April 2022. Pasca kedua perusahaan rintisan berstatus unicorn itu menawarkan sahamnya ke publik (initial public offering/IPO), media ramai memberitakan jejeran startup lain yang diramalkan berencana menyusul. Beberapa pihak bahkan menilai strategi IPO itu telah menjadi “stamina” bagi perusahaan rintisan lain untuk melakukan hal serupa. 

Banyak orang menilai rekam jejak kedua startup itu tak begitu baik. Misalnya, setelah dua bulan IPO, GOTO sempat terdengar akan mencari modal tambahan lagi lewat private placement sekalipun telah meraup Rp13,7 triliun dari IPO. Strategi ini merupakan aksi menerbitkan saham baru yang penjualannya langsung ditargetkan ke investor besar atau grup investor tertentu tanpa melalui transaksi reguler di bursa saham. Begitu juga dengan harga saham BUKA yang terus-menerus merosot. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan, performa saham BUKA selama semester I-2022 terperosok hingga minus 38,60 persen per Rabu (29/06).

Beberapa pihak sempat membaca arah ini sebelumnya. Misalnya saja, Tesar Sandikaputra, ketua Indonesian Digital Empowerment Community. Ia telah memprediksi bahwa BUKA dan GOTO melakukan IPO sebagai exit strategy atau yang ia sebut sebagai solusi kepepet. Pembacaan itu selaras dengan temuan Katadata yang menyebutkan bahwa rasio startup Indonesia mengambil exit strategy tercatat 0,4 kali selama 2019-2021 atau terbesar di Asia Tenggara. Exit strategy yang dimaksud meliputi IPO, merger, dan akuisisi. 

“Mereka IPO itu bukan untuk mendapatkan keuntungan/modal, tetapi untuk balikin modal investor sebelumnya. Itu sah-sah saja, boleh. Tetapi mana yang lebih besar? Jangan sampai 80% untuk investor lama, cuma 20% untuk modal. Kacau kalau begitu, perusahaan nggak akan berkembang. Niat mereka bukan membuat perusahaan menjadi lebih baik, tetapi biar nggak rugi-rugi amat. Itu terbukti kan dari dua perusahaan terakhir nggak ada yang sukses. Apa gebrakan BUKA dan GOTO setelah IPO? Nggak ada kan?” jelas Tesar. 

Salah satu pengamat pasar saham, Teguh Hidayat juga sempat melakukan analisis terhadap rencana GOTO melantai di pasar saham jauh-jauh hari. Dengan membandingkan kasus sebuah perusahaan tambang yang telah IPO sebelumnya, Teguh memperingatkan bahwa yang dilakukan GOTO tidak jauh berbeda yakni memanfaatkan euforia publik untuk menjual saham dengan harga premium. Sama seperti Tesar, ia menjelaskan bahwa strategi tersebut membuat para “pendirinya” saja yang untung karena telah menjual saham perusahaan yang rugi dengan harga super premium memakai iming-iming “untung di masa depan”. 

Realitas yang Dirancang

Poin Teguh soal iming-iming masa depan ini sebenarnya dilakukan oleh berbagai startup. Salah satu daya pikat yang pertama adalah berbagai inovasi atau kecanggihan teknologi yang ditawarkan startup sebagai sebuah solusi permasalahan sosial. Misalnya, memesan layanan transportasi dengan sekali pencet, mengambil pinjaman tanpa ribet, belanja dari mana pun tanpa harus berpindah tempat, hingga berbagai layanan yang bersifat lebih cepat, singkat, atau mudah lainnya. Berbagai cara mereka lakukan demi mengajak masyarakat untuk menikmati cara hidup yang baru, yang bisa menggantikan yang lama, usang, dan kuno.

Ditambah lagi, pemerintah turut merespons fenomena ini dengan tak kalah gencar lewat beberapa kebijakan, mulai dari gerakan 1000 startup digital, gembor-gembor ekonomi digital, hingga penyesuaian kebijakan di pasar modal oleh Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Oleh sebab itu, Tesar sendiri menyebutnya sebagai sebuah kesepakatan bersama yang sengaja dibuat. 

“Seperti batu akik, saat lagi heboh waktu itu harganya bisa 5-10 juta. Semua percaya kalau harganya segitu. Kalau sekarang dijual dengan harga yang sama, nggak ada yang mau. Itu yang namanya bubble. Jadi, ini sudah ‘disepakati’ kalau startup A itu valuasinya sekian triliun, tapi rata-rata lihatnya dari omset. Profitnya? Sedikit saja,” kata Tesar. 

Lantaran mendorong perubahan perilaku konsumsi secara masif, ditambah sambutan-sambutan baik pemerintah, tak heran bila akhirnya startup menciptakan tren dan respons positif yang terus meluas ke masyarakat. Hal ini pulalah yang digarisbawahi oleh Faris Abdurrachman, seorang analis ekonomi dan pengamat sektor teknologi. Ia menjelaskan bahwa banyak orang mungkin telah terbiasa mendengar kisah sukses Steve Jobs, Nadiem Makarim, atau Mark Zuckerberg tanpa tahu hal yang terjadi di baliknya. 

“Kita jarang memikirkan kemungkinan atau skenario lainnya. Apakah ini adalah jenis inovasi terbaik yang ada di luar sana yang bisa kita upayakan? Apakah kita benar-benar butuh belanja dalam waktu lima belas menit setiap saat? Pertanian Indonesia, misalnya, perlu solusi teknologi juga tetapi nggak banyak yang ke situ, karena mungkin venture capital tidak merasa itu sektor yang menguntungkan,” kata Faris. 

Terjadi karena Ada Konteksnya

Faris juga memandang bahwa kondisi ini sangat mungkin terjadi karena berbagai konteks yang ada di Indonesia. Ia mengatakan bahwa sangat mungkin kemunculan beberapa aplikasi dan sebagian besar startup hari ini bergantung pada pekerja yang dibayar rendah seiring upaya mereka mencari laba.

Analisis Fathikhah dan Sidik menyebutkan, banyaknya pengemudi ojek daring menandakan tidak terserapnya mereka ke sektor formal. Pada saat bersamaan, ketidakpastian dan kerentanan yang dialami oleh para pengemudi ojek daring karena absennya kebijakan publik juga mirip dengan pengalaman pekerja-pekerja sektor informal. Jadi singkatnya, mereka bukan lantas “terserap” tetapi justru terjebak di sektor informal. 

Beban kerja beserta risiko pekerjaan yang demikian ditanggung pengemudi ojek daring secara mandiri. Dari pendapatan yang mereka peroleh setiap hari, mereka harus menyisihkan uang untuk membeli bahan bakar, servis berkala, melakukan perawatan kendaraan bermotor milik mereka sendiri, menyediakan pelayanan tambahan (seperti pengharum, jas hujan, desinfektan, dll), hingga menanggung risiko kecelakaan kerja. 

Saat ini, angka pengemudi ojek daring memang tetap tinggi. Tetapi, belum tentu mereka mau dan memilih berada di kondisi seperti itu. Dari penelitian Arif Novianto sepanjang Maret 2020 hingga Maret 2022, tercatat 71 aksi protes yang melibatkan 132.960 pengemudi daring dari seluruh Indonesia. Kementerian Perhubungan baru-baru ini saja membuat ketentuan tarif ojek daring, setelah berulang kali ribuan pengemudi mengeluhkannya. 

Itu sebabnya, Tesar sama-sama sepakat bahwa kondisi ini perlu mulai dipikirkan banyak pihak dan segera diatasi. Ia menilai bahwa kemunculan startup dan penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah pada akhirnya telah mengubah banyak hal sehingga perlu benar-benar dipertanggungjawabkan. 

“Sudah terlalu besar untuk gagal. Efeknya bisa bahaya kalau nggak ada antisipasinya. Ngeri ini, jangan salah. Sekarang semua orang banyak yang menjadi supir ojek daring sebagai pekerjaan utama. Lalu, tiba-tiba startup-nya mati. Berapa ribu orang yang kehilangan pekerjaan? Belum yang lain-lain seperti UMKM dan pekerjanya,” tegas Tesar. 

Begitupun dengan Faris yang menilai sulitnya mengukur kontribusi startup terhadap perekonomian. Ia mengaku masih cenderung skeptis mengingat ekosistem yang telah terbentuk sekarang masih belum menunjukkan manfaat sesungguhnya. 

“Semua benefit yang terlihat masih dipengaruhi oleh subsidi dan promosi besar-besaran dari startup yang ujungnya didanai oleh venture capital. Mudah untuk dapat jutaan konsumen dalam waktu hanya dua tahun kalau ada subsidi besar. Startup-startup ini sudah terlanjur menarik konsumen dan menghancurkan incumbent, tapi ketika mereka sendiri kolaps, siapa yang akan menggantikan mereka? Nggak bagus untuk pembangunan ekonomi, dan nggak bagus untuk kesejahteraan pekerja juga kalau satu-satunya opsi kebanyakan dari mereka adalah menjadi pekerja gig dengan stabilitas pendapatan minim dan perlindungan tenaga kerja yang hampir tidak ada. Ini nggak bisa dibiarkan terus-terusan begini,” jelas Faris. 

Berinvestasi di Deep Tech

Ketiadaan solusi dan penanganan permasalahan sosial yang serius sejak lama sebenarnya juga bisa menjadi penyebab lain euforia startup. Misalnya, andai layanan transportasi publik difasilitasi dan dikelola dengan baik oleh pemerintah, aksesibilitas dan integrasinya juga memadai bagi berbagai kalangan dari seluruh wilayah, kita mungkin tidak benar-benar membutuhkan layanan transportasi seperti ride-hailing. Keberadaannya mungkin bisa tetap berguna, tetapi hanya bersifat opsional saja, bukan pilihan yang muncul karena keterbatasan alternatif lain. 

Pemanfaatan teknologi oleh perusahaan rintisan bukan lantas tidak bisa atau tidak boleh. Hanya saja, ia perlu dilakukan secara lebih tepat dan berjangka panjang. Faris menawarkan ide lain yakni deep tech. 

Konsep ini sederhananya adalah sebuah gagasan startup yang hadir untuk menyediakan solusi teknologi berdasarkan tantangan ilmiah. Upaya ini membutuhkan penelitian dan pengembangan yang panjang serta investasi modal yang cenderung besar sebelum komersialisasi yang sukses. Risiko utama gagasan ini dianggap teknis belaka mempertimbangkan risiko pasar yang jauh lebih rendah dibandingkan solusi yang disediakan bagi kehidupan masyarakat. 

Gagasan serupa pernah diserukan oleh Noah Smith, seorang akademisi di bidang ekonomi dari California. Di blog pribadinya, ia menulis bahwa teknologi dan penelitian substantif yang berdampingan akan membuat “kemajuan teknologi” lebih dari sekadar teknologi sebagai alat belaka. Ia menilai ekosistem yang demikian memungkinkan untuk benar-benar mengubah kehidupan sosial kita secara radikal menjadi lebih baik. 

Faris memberi contoh vaksin Covid-19 Moderna dan Pfizer sebagai dampak dari deep tech. Baik Moderna maupun Pfizer merupakan startup deep tech. Faris menganggap, ke depan, Indonesia juga pasti butuh startup deep tech di bidang pertanian, perikanan, konstruksi, dan sebagainya. 

“Sayangnya, venture capital biasanya ragu untuk investasi di deep tech. Karena pertumbuhannya tidak secepat itu dan modal yang dibutuhkan besar. Sains perlu waktu yang tidak singkat. Dan sebenarnya, untuk menjadi negara maju kita tidak perlu founder yang bikin unicorn dengan valuasi sekian USD milyar, yang kita perlukan adalah pengusaha biasa yang bisa bikin pabrik dan mempekerjakan banyak orang. Di sinilah mungkin peran negara bisa sangat penting. Negara harus jadi ‘investor’ untuk deep tech dan manufaktur, di saat swasta hanya kebanyakan fokus ke consumer tech,” pungkas Faris.