Teknologi finansial (fintech) memang mempermudah akses pembiayaan. Namun, tanpa regulasi dan literasi, yang terjadi bukan inklusi tapi eksploitasi masyarakat rentan.

Pelayanan publik lewat media sosial adalah hal krusial jika pemerintah serius menjalankan pemerintahan digital. Namun, alih-alih melayani publik, media sosial pemerintah di Indonesia sering jadi alat pencitraan dan represi.

Kemunculan non-fungible token (NFT), atau token atas kepemilikan aset digital, bertujuan mendemokratisasi distribusi karya digital tapi terancam fluktuatifnya nilai pasar.

Media sosial membuat vigilantisme tak hanya berarti aksi kekerasan untuk main hakim sendiri, tapi juga keberpihakan pada korban yang terpinggirkan. Tapi, ia bukan cara yang ideal.

TikTok sebagai media sosial mendorong industri musik jadi lebih demokratis bagi audiens dan musisi.

Meski teknologi memfasilitasi interaksi jarak jauh, energi yang terkuras setelah zoom meeting menunjukkan bahwa koneksi sosial tak bisa sepenuhnya digantikan oleh komunikasi virtual.

Strategi jurnalisme parasut, atau menurunkan jurnalis ke tempat yang jauh dan asing, adalah praktik usang yang memungkinkan kesalahan pemberitaan lebih tinggi dan mengancam keamanan.

Dengan memberi panggung pada predator seks, media menyepelekan dampak kasus kekerasan seksual dan menggandakan trauma korban.