Televisi adalah salah satu kanal penggalangan dana publik yang masif. Dari sepuluh televisi swasta yang bersiaran nasional, hanya terdapat dua stasiun yang tidak mengadakan penggalangan dana publik, yaitu Trans TV dan Metro TV. Dalam periode dua minggu penelitian (18–31 Januari), Remotivi menemukan 213 spot penggalangan dana publik yang tersebar di delapan televisi swasta. Namun demikian, praktik ini tidak disertai dengan pertimbangan etis yang memadai.

Roy Thaniago, Direktur Remotivi, dalam publikasi penelitian dan diskusi publik “Mempertanyakan Penggalangan Dana Publik oleh Media” yang diadakan di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, 27 Mei 2013, memaparkan pelanggaran-pelanggaran televisi dalam hal etika filantropi. Televisi, di antaranya, kurang memberi penghargaan kepada pemirsa yang telah menyumbang. Hal ini ditunjukkan dengan  tidak konsistennya disebutkan “sumbangan dari pemirsa”. Absennya pemirsa ini malah digantikan oleh kemunculan pemilik media, seperti yang dilakukan oleh Harry Tanoesudibjo (MNC Group) atau Direktur Utama SCTV Sutanto Hartono. Pada kasus lain, bantuan dari Pundi Amal SCTV malah diserahkan oleh Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) dan bantuan Atap Rumah Bangsa malah diserahkan oleh CEO TV One Ardiansyah Bakrie. Kedua contoh tadi seharusnya secara struktural dan manajerial tidak punya hubungan apa pun dengan TV One. Menurut Roy, hal ini bisa diartikan sebagai upaya media “melayani” atau “bersilaturahmi” dengan pejabat atau tokoh publik tertentu, namun  difasilitasi oleh dana publik.  

Lestari, seorang panelis yang juga membuat penelitian serupa terhadap media massa secara umum, menambahkan bahwa praktik filantropi media tidak dilakukan secara transparan. “Hanya 20% yang mempublikasikan (profil) organisasi secara terbuka,” ujarnya. Bahkan, 60% dari media tidak mencantumkan kontak atau aksesibilitasnya kepada publik. Hal ini memberi kesan bahwa media tidak terbuka mengenai dana yang telah digalang dari publik. “Beberapa media bahkan tidak merespon ketika dihubungi,” tambahnya.

Roy pun mengusulkan pada media untuk membatasi diri dengan hanya berperan sebagai pengawal jalannya demokrasi. Ini bisa dilakukan dengan cara mengawasi kegiatan penyaluran sumbangan dan tidak perlu turut campur dalam penggalangan dana. Roy menyebutkan bahwa Metro TV telah memberi contoh yang ideal mengenai peran media ini. “(Dalam periode penelitian kami) Metro TV tidak menggalang dana, tapi menjembatani antara mereka yang ditimpa musibah dengan  pemirsa yang ingin membantu, dengan cara memberi informasi. Untuk usaha penyaluran, biarlah lembaga yang profesional dalam hal filantropi, seperti Palang Merah Indonesia, yang melakukannya,” seloroh Roy. Praktik filantropi media, menurutnya, bertentangan dengan filosofi media itu sendiri.

Perwakilan Dewan Pers Imam Wahyudi menolak usulan Roy. Menurutnya, memutus hubungan filantropi dan media adalah kontra-produktif. Berdasarkan pengalamannya dalam membentuk Seputar Indonesia Peduli pada akhir 1990-an, tindak penggalangan dana publik oleh media memberikan dampak positif yang luar biasa hebat. Pada mulanya, menurut Imam, upaya filantropi media dikelola dengan bagus: transparan dalam hal aksesibilitas dan pertanggungjawaban dana yang telah terkumpul. Imam berpendapat bahwa hal-hal buruk itu baru terjadi akhir-akhir ini. Namun, menurutnya, ekses negatif tersebut tidak berarti serta merta harus melarang media melakukan aktivitas filantropi sama sekali. “Kalau ada masalah dengan tikus, ya bunuh tikusnya. Jangan malah lumbungnya ikut dibakar, dong,” pungkasnya.

Lestari mengamini pendapat ini. Menurutnya, Kode Etik Filantropi Media Massa yang disahkan oleh Dewan Pers akhir Januari kemarin memiliki potensi untuk memperbaiki kinerja media dalam hal filantropi. Sejak disahkannya kode etik tersebut, menurutnya, beberapa media mulai melakukan perbaikan. “Beberapa perusahaan media mulai menggunakan rekening terpisah (dari rekening perusahaan) untuk penggalangan dana,” ujarnya.. Namun, menurutnya, kode etik ini masih mengandung celah, “Pasal-pasalnya punya makna ganda. Perlu informasi penjelas.”

Haryanto, anggota tim perumus Kode Etik Filantropi Media Massa sekaligus perwakilan Pundi Amal SCTV menanggapi bahwa dokumen ini masih baru dan membutuhkan banyak perbaikan. Ia pun menuturkan bahwa kode etik ini berada di dua rumah, yakni di Perhimpunan Filantropi Indonesia dan Dewan Pers, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri mengenai lingkup kewenangannya. Namun ia optimis bahwa kode etik ini mampu diterapkan dengan baik. “Media kan ada banyak yang mengawasi. Apalagi ada KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang punya kewenangan memberi sanksi. Kontrol membuat media belajar,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan Haryanto serta hasil penelitian Remotivi, Nina Armando, salah seorang komisioner KPI yang hadir dalam acara diskusi tersebut, berpendapat bahwa masalah ini adalah masalah etis yang serius. “Saya akan membawa diskusi ini ke rapat pleno KPI,” ujarnya. (REMOTIVI/Yovantra Arief)