Pemberitaan media di Indonesia terkait isu agama cenderung bernada intoleran. Perlakuan diskriminatif kerap terjadi terhadap kelompok-kelompok minoritas. Padahal, pemberitaan media yang sehat dalam isu agama sangat penting dalam situasi sosial masyarakat Indonesia yang majemuk.

Demikian yang dikatakan redaktur senior harian The Jakarta Post Endi M. Bayuni dalam acara bedah buku Blur karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dan diskusi bertajuk “Kaidah Jurnalistik dan Persepsi Jurnalis dalam Pemberitaan Agama di Indonesia”, yang bertempat di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen,Jakarta, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Senin lalu (18/03).

Menguatkan pernyataan Endi, Imam Shofwan dari Yayasan Pantau mempresentasikan isi laporan penelitiannya tentang peliputan agama oleh media di Indonesia. Melalui penyebaran kuisioner terhadap enam ratus responden wartawan yang berada di enam belas provinsi, diperoleh data bahwa terdapat bias dalam pemberitaan agama terkait latar belakang si wartawan. Kuisioner tersebut, misalnya, menanyakan hal-hal yang mempengaruhi wartawan dalam menulis pemberitaan mengenai agama. Hal-hal itu seperti: apakah wartawan mengidentifikasi diri sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) atau penganut agama tertentu; apakah Syariat Islam perlu diterapkan atau tidak; atau setujukah pada partai politik yang berazaskan agama tertentu.

Sebagai ilustrasi laporan tersebut, Imam memberikan contoh peristiwa penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, pada 2011 lalu. Dalam peristiwa ini, banyak media memberitakan bahwa terjadi “bentrokan” di wilayah tersebut. Padahal, menurut Imam, yang terjadi bukanlah sebuah “bentrokan”, melainkan “penyerangan”. Alasan Imam, faktanya ada 1500 orang yang sengaja menyerbu rumah salah seorang Ahmadi yang sedang bersama dua puluh Jamaah Ahmadiyah lainnya. Dalam penyerangan itu, tiga orang dari pihak Ahmadiyah tewas karena mempertahankan properti mereka.

Menanggapi hal tersebut, mantan Komisioner Komnas HAM Yoseph Adi Prasetyo menjelaskan, “Pemberitaan isu agama sangat tergantung pada integritas dan moralitas wartawan—juga para pemilik modalnya. Media paling sering membangun stereotip. Misal kata ‘bentrok’ dan ‘sesat’. (Padahal) kata bentrok harus dilihat dari sisi jumlah dan tempat.” Yoseph yang biasa dikenal sebagai Stanley ini kemudian menambahkan, “Media gagal dalam meliput isu agama karena pada kebijakan editorial, pemahamannya cenderung dangkal, tidak kongkret, dan menghindar. Untuk itu, dalam peliputan berita agama hendaknya jurnalis berpegang kepada UUD 1945, Pancasila, HAM, 9 elemen of journalism, kode etik jurnalis, dan nilai universal dari ajaran-ajaran agama, sehingga media atau wartawan dapat menghasilkan berita yang tidak berpihak.”

“Di sinilah diperlukannya profesionalisme sebagai seorang wartawan. Profesionalisme merupakan tantangan terbesar wartawan dalam peliputan berita agama. Wartawan diharapkan meninggalkan ‘jaket’ identitasnya, sehingga berita yang diserahkan ke newsroom bisa netral,” tanggap Endi. Anggota The International Association of Religion Journalists (IARJ) ini kemudian menambahkan, “Media seharusnya menjadi solusi, bukan malah memperkeruh, sehingga media bisa menjadi jembatan, agar tidak terjadi konflik.”(REMOTIVI/Suci Wulan Ningsih)