Sebagai penanda, Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 bisa dijadikan salah satu tonggak upaya untuk mengakhiri rezim Orde Baru yang bercorak otoritarian. Hal inilah yang ditegaskan oleh Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Judhariksawan, dalam diskusi “Demokratisasi Penyiaran: Mercusuar Siaran Berkualitas”, Rabu (19/12) lalu di Universitas Islam Bandung (UNISBA), Jawa Barat.

Jika dulu kedaulatan rakyat tidak terlaksana, pemerintah terlalu turut campur tangan, tidak ada lembaga negara independen yang mewakili publik, terdapat keseragaman isi siaran dan sentralisasi penyiaran, maka UU ini dimaksudkan untuk meruntuhkan semua hal itu. Selain hal-hal di atas, UU ini juga mensyaratkan adanya desentralisasi penyiaran, otonomi daerah yang berwujud Sistem Siaran Jaringan (SSJ), dan pembentukan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Juga yang tak kalah penting: posisi frekuensi sebagai ranah publik adalah prinsip demokratasi penyiaran yang layak digarisbawahi, menurut Judhariksawan. Namun, menurutnya, sampai hari ini prinsip demokratisasi penyiaran tersebut belum juga terlaksana.

Hal tadi dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) Imawan Mashuri. Dalam diskusi yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung ini, Imawan menuturkan bahwa identitas kedaerahan mulai hilang karena konten “Jakarta” yang dibawa oleh kesepuluh televisi Jakarta yang bersiaran nasional. Inilah yang pada awalnya memunculkan dorongan untuk membangun televisi lokal. Namun, upaya tersebut bukannya tanpa rintangan. Tidak jarang televisi lokal Bandung, misalnya, dijual kembali kepada pebisnis Jakarta, sehingga pada akhirnya dikuasai kembali oleh “perspektif Jakarta”. Lain hal, “Posisi televisi lokal masih di bawah (televisi yang bersiaran nasional), karena belum (mampu) berinvestasi (dengan) membeli pemancar yang sepadan dengan televisi nasional,” papar Imawan. “Kontennya pun belum terlalu intens,” tambahnya.

Iman Abda dari Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) ikut ambil suara dalam diskusi ini. Menurutnya, masih ada beberapa daerah yang secara ekonomi tidak dapat menyokong berkembangnya sebuah industri. Contohnya, seperti belum adanya stasiun televisi atau radio yang mengakomodir daerah tersebut dalam sistem penyiaran, sehingga ada keterbatasan akses informasi pada masyarakat tertentu. “Di situlah peran radio lokal,” ujarnya.

Menurut Judhariksawan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Beragam permasalahan dalam UU Penyiaran harus dibenahi: interpretasi yang berbeda, sengketa kewenangan KPI dan pemerintah, tidak adanya independensi media, terjadinya pemusatan kepemilikan, kamuflase SSJ, dan sebagainya. Bola pun berada di tangan para pemegang kekuasaan, termasuk delapan anggota tim pilihan Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas merevisi UU ini. Pertanyaannya kemudian, seperti kata Judhariksawan, mau menegaskan atau menegasikan demokratisasi penyiaran? (REMOTIVI/Indah Wulandari)