Senin, 24 Oktober 2011, sebuah diskusi bertema Media, Kebencian, dan Kekerasan diselenggarakan di Komunitas Salihara, Jakarta Selatan. Hadir dua pembicara Ade Armando, seorang pengamat media, dan Agus Sudibyo, ketua komisi pengaduan masyarakat dan penegakan etika.

Agus menyatakan bahwa televisi senang memuat berita soal kerusuhan, kekerasan, perkelahian, atau terorisme. Dilihat dari aspek jurnalistik, Ia melihat media di Indonesia sudah tidak lagi berpegang pada prinsip jurnalistik: formalitas dan moralitas.

Banyak media yang tidak memperhitungkan aspek moralitas; tidak melirik aspek kemanusiaan dan keadilan. Dalam makalahnya, Agus menyebutkan, Indonesia, negeri yang rawan kericuhan ini, semestinya menganut prinsip “jurnalisme damai”. Prinsip ini menekankan pada praktik jurnalisme yang melihat perang atau pertikaian bersenjata sebagai sebuah masalah, sebagai ironi kemanusiaan yang tidak seharusnya terjadi. Jurnalisme damai cenderung untuk mengutamakan aspek empati korban yang kehilangan keluarganya daripada liputan jalannya konflik.

Namun, alumnus program pasca sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ini menggambarkan media kita sebagai jurnalisme “hit and run”: mengedepankan kecepatan penyampaian pesan dan mengabaikan kelengkapan, akurasi, keberimbangan, juga dampak pemberitaan. Benturan antara dua hal tersebutlah (kecepatan dan kelayakan) yang seringkali menjadi permasalahan. Karena media, khususnya televisi, sangat mengedepankan rating.

Lain hal, Ade Armando memaparkan hasil penelitiannya terhadap lima media online Islam radikal: Voice of al-islamEramuslimSuara-IslamHidayatullah, dan Arrahmah. Menurutnya, dalam media-media tersebut digambarkan bahwa Kristen menjadi ancaman tersendiri bagi kaum muslim. Ade menyebutnya sebagai demonisasi (setanisasi), di mana Kristen selalu digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Media-media tersebut tidak mencantumkan sumber dan keterangan secara jelas. Fakta dan opini pun berbaur.

Hal-hal seperti itulah, lanjut pengajar di Universitas Indonesia ini, menjadi ancaman bagi keragaman di Indonesia. Beberapa faktor seperti kebebasan pers pasca reformasi, lemahnya kontrol dari publik dan pemerintah, serta mudahnya membuat media online (tanpa biaya produksi dan distribusi), menjadikan media-media semacam itu dapat lebih berkembang maju.

Permasalahan-permasalahan media seperti itulah menjadi menghambat pemenuhan kebutuhan publik. Di akhir makalahnya, Agus mengatakan bahwa pencapaian kebaikan publik oleh media merupakan hasil sampingan dari kinerja setiap media mengejar kepentingan partikularnya sendiri. Bukan suatu kesengajaan atau niat untuk mengejar keutamaan-keutamaan ruang publik.

“Dengan kata lain, keadaban publik dalam ruang media terwujud bukan sebagai hasil solidaritas atau kepedulian media terhadap problem yang sedang dihadapi khalayaknya, tetapi hasil tidak sengaja dari tindakan setiap pelaku media dalam mengejar keuntungan bisnisnya,” tulis Agus. (REMOTIVI/Indah Wulandari/Muhamad Heychael)