Ketika wabah Covid-19 mengemuka pada Desember 2019, organisasi hak asasi dan kebebasan pers Reporters Sans Frontieres (RSF) mengkhawatirkan wabah lain ikut menyertainya: pembungkaman pers.

Kekhawatiran mereka cukup beralasan. Kala itu, di banyak negara, pembatasan pers sudah terlihat. Mulai dari pengusiran jurnalis Amerika Serikat dari China, sentimen negatif Donald Trump terhadap para wartawan yang meliput pandemi, kriminalisasi jurnalis dan pembatasan siar media di Filipina, hingga sensor informasi oleh pemerintah Tiongkok, Korea Utara, Irak, dan Iran.

Sekretaris Jenderal RSF Christophe Deloire menyebutkan, pembatasan pers selama pandemi corona dilakukan karena pelbagai faktor, mulai dari menyelamatkan muka pemerintah hingga menjaga stabilitas negara. Kepada kantor berita Perancis, AFP, ia menuturkan, “Rezim memanfaatkan situasi ketika orang-orang menderita dan mobilisasi melemah, untuk memaksakan kebijakan yang tidak mungkin diadopsi pada waktu normal.”

Selain itu, pembatasan pers dilakukan karena negara punya motif politik tertentu. China misalnya,  punya kepentingan membuat narasi positif baru soal negaranya. Sementara itu, Amerika punya presiden petahana yang akan maju di Pilpres 2020, sehingga membutuhkan promosi positif. Beda lagi Filipina, yang presidennya ngebet mendesain keadaan rawan demi menciptakan status darurat militer.

 

Tren Global

Laporan World Press Freedom Index menunjukkan, pandemi corona memperburuk krisis yang dialami wartawan di seluruh dunia. Pandemi ini juga memungkinkan pemerintah untuk mengambil keuntungan dengan bertindak sewenang-wenang.

Kendati peringkat Amerika Serikat naik tiga angka menjadi ke-45 dari 180 negara, tapi kondisi persnya masih buruk. Sentimen anti-pers yang disertai dengan penangkapan, penyerangan fisik, pencemaran nama baik, dan pelecehan terhadap jurnalis telah merebak di tingkat lokal.

Sementara itu, China berada di peringkat 177, sama seperti tahun lalu. Di tengah pandemi, rezim Xi Jinping bahkan mengusir wartawan Amerika yang bekerja untuk The New York Times, The Wall Street Journal, dan The Washington Post. Pengusiran itu dilakukan hanya selang beberapa minggu setelah pemerintahan Trump membatasi 100 warga negara Tiongkok yang boleh bekerja di Amerika.

Di Irak, pemerintah belum lama mendenda Reuters dan menangguhkan lisensi terbit media itu selama tiga bulan. Pasalnya, Reuters dinilai telah menerbitkan cerita mengada-ada soal tak ada laporan kasus corona yang nyata. Kejadian ini membuat ranking Irak terpuruk di 162.

Negara-negara Asia memang memiliki skor kebebasan pers yang relatif rendah. Di Thailand, Perdana Menteri Prayut Chan-o-Cha telah mengancam untuk menangguhkan atau menyunting berita yang ia anggap "tidak benar". Thailand menerapkan keadaan darurat dari Maret. Dengan dalih mencegah kepanikan massal, pemerintah jadi punya wewenang untuk “mengoreksi” berita dan media tak punya pilihan selain mengamininya.

Sebelas dua belas, kementerian kesehatan Myanmar memerintahkan empat operator telekomunikasi negara itu untuk memblokir akses 221 situs web dengan tuduhan membawa “berita palsu”. Situs berita media yang kritis seperti Voice of Myanmar dan Narinjara News adalah beberapa yang kena blokir.

Selain menjadi dalih untuk sensor, pemerintah beberapa negara Asia juga memperkenalkan aturan-aturan baku yang membuat posisi wartawan kian terpojok. Usai menerapkan Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act 2019, Singapura mulai gencar menyortir media yang dianggap “berbahaya” selama pandemi corona. Salah satunya dilakukan pada States Times Review yang dianggap menuduh pemerintah menyembunyikan jumlah sebenarnya dari virus.

Sejak April 2020 Vietnam memberlakukan denda 10-20 juta Dong (US$426-$853) atau setara gaji minimum bulanan jika terbukti menyebarkan "berita palsu" di media sosial. Polisi telah menggunakan peraturan yang sudah ada sebelumnya untuk memanggil lebih dari 650 orang di bulan sebelumnya: 146 didenda, sisanya dipaksa menghapus pernyataan mereka. 

Sebagian besar sasaran tangkap adalah warga yang mengkritik buruknya penanganan Covid-19 dan korupsi yang dilakukan pemerintah. Tak heran jika kemudian, menurut laporan Amnesty International, sekitar 10 persen dari tahanan hati nurani Vietnam—orang-orang yang dipenjara karena mempertahankan hak asasi mereka dengan damai—dipenjara sehubungan dengan aktivitas Facebook dan Youtube mereka.

Di Indonesia, jurnalis yang mengkritik Presiden Jokowi bisa diseret ke penjara selama 18 bulan. Khususnya bagi mereka yang dianggap menerbitkan kebohongan terkait virus dan informasi yang dianggap memusuhi kepemimpinan.

Ada satu benang merah yang bisa ditarik dari kasus-kasus ini. Di berbagai negara, berita palsu menjadi dalih bagi pemerintah untuk membungkam kritik dan menyensor media. Dengan demikian, otoritas negara menobatkan diri sebagai satu-satunya sumber informasi yang benar. Sensor media juga merupakan ciri khas rezim otoriter untuk mengamankan status quo mereka. 

Alih-alih membangun kepercayaan publik pada pemerintah, yang terjadi malah sebaliknya. Ketertutupan pemerintah Indonesia justru membuat statistik soal persebaran pandemi di Indonesia tak bisa dijadikan sebagai rujukan. Bahkan, wartawan pun cenderung lebih mempercayai data-data mandiri seperti  Kawalcovid.org, ketimbang dari keterangan resmi negara.