Meski Indonesia, katanya, adalah negara hukum, saya yakin rakyatnya sebisa mungkin menghindari berurusan dengan hukum. Padahal, makin dewasa, makin banyak urusan membutuhkan pengetahuan hukum. Mulai dari menghitung upah lembur saat weekend, menuntut ganti rugi ketika barang yang dibeli tak sesuai promosi, hingga menghadapi risiko dilaporkan polisi saat ribut di medsos

Literasi hukum yang tidak memadai membuat kita makin rentan terkena kerugian uang hingga pelanggaran HAM.  Sayangnya, aturan hukum yang njlimet dan ruwet malah membuat bingung kewalahan. Jasa pengacara juga terkenal mahal dan sulit diakses. 

Kehadiran berbagai platform konsultasi hukum sebenarnya menawarkan sebuah solusi. Mulai dari situs, aplikasi, hingga hotline WhatsApp membuka akses untuk bertanya pada ahli dengan lebih mudah dan murah (bahkan gratis).

Namun, jasa konsultasi hukum online (daring) tidak serta merta menyelesaikan masalah. Aspek etika dan akurasinya dipertanyakan. Literasi hukum juga perlu diperhatikan.
 

Akses Mudah dan Murah

Di Indonesia, layanan konsultasi hukum daring tersedia dalam berbagai platform. Salah satu pionir adalah situs HukumOnline yang menyediakan jasa konsultasi gratis dan dikemas dalam bentuk tanya jawab via kotak surat. Meski pertanyaannya cenderung spesifik, jawaban yang diberikan biasanya general dan hanya merujuk pada pasal-pasal. Yang menjawab bukan advokat berizin, tetapi awak redaksi dengan latar sarjana hukum. 

Lewat anak perusahaannya Justika, Hukumonline juga menyediakan konsultasi berbayar via chat dan telepon untuk konsumen yang membutuhkan layanan lebih spesifik. Konsultan yang menangani adalah advokat profesional rekanan Justika. Sistemnya mirip seperti Halodoc tapi untuk pengacara dengan berbagai spesialisasi.

Pemerintah tak mau kalah canggih. Sejak tahun 2015, Kementrian Hukum dan HAM meluncurkan aplikasi bantuan hukum gratis bernama Legal Smart Channel. Tapi aplikasi ini minim sosialisasi, dan baru gencar setelah pandemi. Terbukti di tahun 2020 jumlah konsultasi hukum online meningkat sepuluh kali lipat.

Selain itu, ada juga layanan berbasis artificial intelligence (AI). Salah satunya milik Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berupa situs generator dokumen hukum. Anda dapat memasukkan kata kunci dokumen yang diperlukan, misalnya kontrak jual beli, surat kuasa, hingga surat resign ataupun PHK. Setelah memasukkan data diri, mesin akan mengeluarkan link untuk mengunduh dokumen sesuai identitas dan keperluan Anda.

Inovasi teknologi telah memfasilitasi publik untuk mendapat layanan hukum dengan lebih mudah dan murah. Kehadiran banyak platform sebenarnya merupakan bentuk demokratisasi akses. Mereka membuka pengetahuan hukum dan menyediakan pilihan untuk mengakses jasa ahli hukum yang sebelumnya jadi privilese kelas atas. 

Tetapi, di balik berbagai keuntungan yang diberikan, platform konsultasi hukum online masih menyimpan masalah yang perlu jadi catatan.

 

Minim Etika dan Akurasi

Salah satu problem adalah akurasi hasil konsultasi yang, sayangnya, berbanding terbalik dengan kemudahan dan kemurahan akses. Ryan Calo, profesor hukum dari University of Washington, menyebutkan pendapat legal yang diberikan lewat konsultasi hukum online rentan terhadap gugatan balik. 

Selain itu, perkara yang lebih mendasar adalah konsultasi hukum daring tidak dianggap sebagai sebuah relasi antara advokat dan klien yang ditentukan oleh etika profesi legal. Konsep relasi ini sering kita dengar lewat film atau drama legal (seperti Suits, The Good Wife, atau I Care A Lot)  dengan istilah keren attorney-client privilege atau “hak istimewa klien-pengacara”. 

Medium daring meniadakan ikatan ini sehingga konsultasi yang dilakukan tidak memiliki hak dan kewajiban yang mengikat antara klien dan konsultan. Artinya, advokat tidak bisa dimintai pertanggungjawaban legal atas opini atau hasil konsultasi yang diberikan. Tidak ada pula kewajiban legal untuk menjaga privasi klien. 

Justika juga mengakuinya dalam syarat dan ketentuan layanannya (yang seringkaliluput dari perhatian). Disklaimernya, Justika tidak bertanggung jawab pada kesalahan yang dilakukan advokat. Padahal mereka mengklaim ada proses kurasi ketat dalam memilih ahli yang ditampilkan.

Maka jadi wajar jika beberapa ahli memasang rambu-rambu kehati-hatian. Legalitas dan kualitas konsultasi hukum online patut dipertanyakan selama belum ada regulasi dan kode etik yang melindungi publik.

 

Adakah Jalan Tengah?

Setelah difasilitasi teknologi, praktik konsultasi hukum online sepatutnya juga dilindungi regulasi. Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menyerukan jasa bantuan advokat harus dinyatakan dalam surat perjanjian yang jelas. Hal ini penting dihadirkan dalam konsultasi hukum online. Tidak hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga membantu advokat agar terhindar dari persaingan tidak sehat.

Akurasi dan perlindungan klien konsultasi hukum online mestinya sama dengan konsultasi hukum konvensional. Internet sebagai medium interaksi antara klien dan advokat tidak bisa dimaknai sebagai pembatalan atas tanggung jawab advokat. Standar ideal dalam pelayanan publik berbasis teknologi, termasuk bantuan akses hukum, mensyaratkan kualitas layanan sejalan dengan kecepatan dan kemudahan - bukan justru dikorbankan. 

Selama belum ada regulasi dan etik yang melindungi kepentingan publik, pengguna harus menyadari keterbatasan fungsi dan kualitas konsultasi. Drew Shimsaw, seorang ahli hukum, menilai nasihat hukum yang dibuat oleh konsultan berbasis AI tidak bisa digunakan. Fungsi AI cukup sampai di tahap pengumpulan informasi sebagai rujukan - bukan menentukan pengambilan keputusan. 

Batas tersebut harus selalu disadari saat memanfaatkan konsultasi hukum online. Platform penyedia jasa sebaiknya juga membantu literasi pengguna. Literasi yang dibutuhkan bukan hanya soal berbagai aturan hukum, tetapi juga keterbatasan layanan yang mereka sediakan.