Pernahkah kamu menggunakan lagu milik orang lain untuk konten video Youtube? Atau mengambil karya ilustrasi dari Pinterest dan menggunakannya untuk konten Instagram? Apakah dalam melakukan proses mengunduh, mengunggah, atau menyebarkan konten digital kamu memikirkan tentang resiko pelanggaran hak cipta? 

Teknologi memang memudahkan kita dalam menerbitkan dan membagikan karya. Namun, ruang digital turut mengaburkan konsep “kepemilikan” di dunia digital. Hak cipta di dunia digital memang masih abu-abu dari segi hukum. Di kala kesadaran mengenai hak cipta masih rendah, pelaksanaannya juga seringkali terbentur dengan perdebatan antara kepentingan umum dan kepentingan individu maupun korporasi. Perlu ada solusi untuk menengahi agar publik tetap bisa bebas berekspresi namun di sisi lain hak-hak pencipta juga terlindungi. 

 

Tingginya Risiko Pelanggaran 

Meningkatnya produksi dan konsumsi konten digital berbanding lurus dengan meningkatnya kasus pelanggaran hak cipta. Di tahun 2021 saja, dalam sebulan Kementrian Kominfo memutus akses 360 konten yang melanggar hak cipta. Copytrack Global Infringement Report (2019) juga mencatat bahwa Indonesia berada di peringkat ke-6 negara dengan kasus pencurian gambar terbanyak. 

Siapapun bisa melanggar hak cipta. Salah satu contohnya adalah perseteruan Awkarin dengan illustrator bernama Nadiyah Rizki yang karyanya digunakan oleh Karin tanpa izin. Tak ketinggalan, media juga turut menjadi pelanggar hak cipta. Seperti Hipwee yang tersandung pelanggaran hak cipta  karena me-repost dan memodifikasi foto tanpa izin untuk konten Instagram mereka. 

Kasus di atas menunjukkan bahwa hak cipta adalah persoalan yang krusial, tapi seringkali kita abaikan dalam memanfaatkan media digital. Kebebasan berekspresi di ruang maya seringkali membuat kita lupa akan adanya resiko pelanggaran tersebut. 

Hanya karena karya tersebut dibagikan secara online, bukan berarti kita bisa dengan bebas menggunakannya.  Apalagi, setiap media sosial memiliki kebijakan yang berbeda-beda terkait hak cipta

 

Apa Kata Regulasi?

Tak banyak dasar hukum yang bisa jadi rujukan soal sejauh apa tindakan kita di internet bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Kita memang memiliki UU Hak Cipta, tetapi pembahasan hak cipta dalam konteks ruang digital belum diakomodasi secara komprehensif.

Hak Cipta termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual  (HAKI) dan diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta meliputi hak moral yang terkait dengan penggunaan nama (atribusi) serta segala macam perubahan (modifikasi) terhadap karya, dan hak ekonomi yaitu hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi. 

Dua hal ini, atribusi dan modifikasi, digunakan sebagai prinsip dasar untuk menarik batas antara tindakan yang melanggar atau tidak melanggar hak cipta. Misalnya, penggunaan karya secara komersial wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. 

Sedangkan, penggunaan ciptaan non-komersial seperti untuk tujuan pendidikan tidak dianggap melanggar selama memberikan credit (atribusi) dan tidak merugikan ‘kepentingan yang wajar’ dari pemegang hak cipta.  Namun, ‘kepentingan yang wajar’ ini tidak didefinisikan lebih lanjut. Di titik inilah klaim atas hak cipta memasuki ruang abu-abu dan menjadi subjek perdebatan.

Bukan berarti penerapan ‘kepentingan yang wajar’ tidak ada patokan sama sekali. Kita bisa mencontoh dari implementasi fair use di Amerika Serikat. Fair use atau penggunaan yang wajar memungkinkan publik untuk menggunakan ciptaan tanpa seizin pemiliknya, dengan tujuan mengomentari, mengkritik atau memparodikan karya. Meski demikian, harus dicatat bahwa belum ada hukum internasional yang mengatur standarisasi prinsip fair use dalam ruang digital--yang tentu arus informasi menembus batas nasional.

 

Dilema dan Inisiatif Solusi

Batas antara yang boleh dan yang tidak memang seringkali berurusan dengan kepentingan ekonomi. Melalui penelitiannya yang menelusuri sejarah dan filosofi hak cipta, Bettig (1992) menemukan bahwa kemunculan hak cipta didorong oleh bangkitnya kapitalisme dalam industri percetakan, dan akhirnya melahirkan konsep properti intelektual. Ide, gagasan, atau pengetahuan, yang sebelumnya dianggap sebagai barang publik, kemudian dipagari menjadi barang privat dengan kepemilikan eksklusif. 

Lalu, bagaimana kita sebagai pengguna media mesti menavigasi peliknya dunia digital yang telah memberikan akses dan mengaburkan batas antara kepemilikan individu dan komunal? 

Salah satu upaya untuk menengahi dilema antara hak cipta dan kepentingan publik muncul dari sebuah organisasi nirlaba bernama Creative Commons. Creative Commons tidak menggantikan fungsi hak cipta, melainkan mempermudah pemegang hak cipta dalam memberikan izin bagi publik untuk mendistribusikan, me-remix, atau mengadaptasi karya mereka melalui lisensi. 

Terdapat enam jenis lisensi CC, keenamnya mengatur penggunaan karya cipta mulai dari yang paling ketat hingga yang paling luwes. Kehadiran Creative Commons mampu meminimalisir monopoli hak cipta dan membantu perkembangan industri kreatif. 

Selain itu, bagi pembuat konten yang seringkali terkendala hak cipta foto,  tersedia juga situs seperti Pexels dan Unsplash, di mana fotografer memberikan akses gratis bagi siapapun untuk mengunduh dan menggunakan foto mereka secara gratis. 

Kesadaran tentang hak cipta sangat penting bagi awam maupun profesional yang sehari-hari berurusan dengan produksi konten, apalagi bagi organisasi media. Produksi konten semestinya selalu mengupayakan pemberian credit (atribusi), berlangganan lisensi, atau memastikan penggunaan non-komersial. Ini adalah praktik standar yang selalu diupayakan Remotivi dalam produksi konten kami. 

Meski demikian, pengguna perlu juga menyadari bahwa resiko pelanggaran hak cipta akan selalu ada. Mempraktikkan hak cipta secara etis di ruang digital bagaikan berjalan di atas lapisan es -- dikelilingi resiko dan memerlukan kewaspadaan. 

Namun di tengah-tengah inisiasi untuk mendobrak eksklusivisme properti intelektual dengan tetap melindungi hak pencipta, seperti yang dilakukan Creative Commons, patut diapresiasi. Inisiasi tersebut mampu menjembatani gap antara kepentingan umum dan individu dalam konteks kepemilikan, serta membantu kita untuk mengkonsumsi konten secara lebih aman di ruang digital.

 

Bettig, Ronald. (1992). Critical perspectives on the history and philosophy of copyright. Critical Studies in Mass Communication 9(2) pp 131-155.

Palfrey, John et al. (2009). Youth, Creativity, and Copyright in the Digital Age. International Journal of Learning and Media 1(2) pp. 79-97.