Banjir informasi menjadi bencana karena informasi yang menghujam tiap detik hanya membawa kebingungan, mendangkalkan pemahaman, hingga mengaburkan perbincangan. Untuk itu media melakukan pengaturan agenda (agenda setting) melalui penonjolan suatu isu untuk mengarahkan fokus dan perhatian publik. 

Pencetus teori agenda setting, McCombs dan Shaw (1972) menemukan bahwa agenda media berdampak krusial pada publik juga pemerintah. Media menyodorkan pada publik isu apa yang penting untuk dibincangkan. Wacana publik yang terbentuk ini dapat mempengaruhi arah kebijakan yang diambil pemerintah. 

Karena itulah, idealnya, media mestinya berorientasi untuk kepentingan publik dalam mengatur agenda pemberitaannya. Pada praktiknya, seringkali keterlibatan publik dalam agenda media sebatas jadi barang dagangan, sementara kepentingan penguasa tetap jadi penentu utama.

 

Model Agenda Setting Media

Bagaimana cara media mengatur agendanya? Ada tiga model utama menurut temuan Valenzuela (2019). 

Pertama, media melakukan repetisi pemberitaan. Repetisi ini dilakukan media untuk memberikan ruang bagi publik mempelajari sebuah isu sesuai pengemasannya melalui kata kunci tertentu. Contoh repetisi pemberitaan dalam agenda media dilakukan TV One yang terus-menerus menyebut bencana Lumpur Lapindo sebagai Lumpur Sidoarjo untuk mengalihkan opini publik soal penyebab bencana lumpur bukan dari Lapindo tapi dari alam. 

Kedua, melakukan penonjolan dan memunculkan detail karakterisasi suatu isu. Misalnya pemberitaan berbagai stasiun televisi yang menyebut Omnibus Law sebagai solusi mengatasi permasalahan lapangan tenaga kerja. Alih-alih menyebutnya sebagai permasalahan baru karena semakin membuat tenaga kerja semakin rentan.

Ketiga, media menggunakan Public Relationship (PR) berbagai instansi pemerintahan dan swasta. Pada  model ini media terbantu PR lewat pasokan informasi terorganisir guna menyusun agendanya. Contohnya Tribunnews yang menyediakan kanal khusus kehumasan bagi MPR di medianya, ini tentu mempengaruhi agenda Tribunnews memberitakan MPR. 

 

Antara Publik dan Penguasa

Lalu, bagaimana media menentukan agendanya? Dalam teori agenda setting, ada pandangan klasik bahwa media menjalankan fungsi sebagai gatekeepers atau penyaring arus informasi dan penentu “menu” berita untuk disajikan. Lewat pengaturan agenda, media punya kuasa untuk membentuk pengetahuan dan perbincangan publik. Artinya, teori ini mengasumsikan dampak satu arah, dari agenda media terhadap agenda publik.

Kehadiran internet membuat media massa tak lagi punya dampak satu arah. Kini, bukan hanya media massa yang dapat membentuk dan menyaring isu untuk diperhatikan publik. Lewat media sosial, khalayak juga bisa menentukan arah wacana, apalagi ketika pernyataan mereka memancing percakapan yang lebih besar dan viral. 

Percakapan di media sosial, terutama yang menjadi trending topic, kini dapat berbalik mempengaruhi pemberitaan apa yang ditonjolkan media. Proses ini disebut sebagai reversed agenda-setting, yaitu ketika agenda publik balik membentuk agenda media (Prabowo dan Irwansyah 2016). 

Sayangnya, pengaruh percakapan publik di media sosial biasanya hanya menyentuh percakapan yang viral. Media daring di Indonesia, misalnya, menyediakan kanal khusus viral di Tribunnews, Liputan6, Kumparan, hingga Detik. Percakapan publik yang ditonjolkan juga terbatas pada fenomena yang unik tapi cenderung trivial. Artinya, percakapan publik hanya dilihat sebagai komoditas untuk mendulang klik.

Ironisnya, ketika diskusi di media sosial membentuk opini publik yang mengkritisi isu krusial, media malah abai. Salah satu bukti paling jelas terlihat dari agenda pemberitaan media terhadap isu Omnibus Law.

Data dari Drone Emprit jelas menunjukkan bahwa opini publik yang menolak Omnibus Law “sangat besar dan mendominasi percakapan.” Klaster opini kritis ini terdiri dari berbagai kelompok masyarakat. Sebaliknya, klaster yang mendukung, selain lebih sedikit juga didominasi oleh akun-akun pendukung pemerintah. Tak berlebihan jika kita menyimpulkan bahwa agenda publik adalah melawan pengesahan Omnibus Law. 

Data dari sisi media yang ditelusuri dalam penelitian Remotivi justru menunjukkan bahwa agenda perlawanan publik tak tampak dalam agenda pemberitaan media. Dari komposisi sorotan isu hingga narasumber pemberitaan, sebagian besar media daring justru memberikan panggung untuk menyuarakan agenda pemerintah dan mengabaikan opini kritis masyarakat. Dengan demikian, agenda media justru menggembosi agenda publik.

Temuan ini menjadi indikasi bahwa meskipun media sosial dapat memberikan ruang untuk menyuarakan agenda dan opini publik, pembentukan agenda media tetap didominasi kepentingan penguasa.