Setiap kali berita konflik memenuhi halaman koran dan layar kaca, seringkali pertikaian berlanjut menjadi ‘perang narasi’ di lini masa. Mulai dari konflik Israel-Palestina yang baru-baru ini pecah kembali, hingga konflik terkait Papua. Beragam silang pendapat mewarnai perdebatan mengenai masalah yang sebenarnya terjadi dan bagaimana memahami situasi.  Publik pun mau tak mau mengandalkan media untuk mengolah informasi.

Dalam carut marut konflik, media tak hanya memiliki peran dalam memberitakan fakta di lapangan, tapi juga membangun narasi mengenai realita konflik. Jurnalis sendiri pun telah menyadari betapa krusialnya narasi yang mereka bawa. Tiap konflik terjadi, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), misalnya, selalu mewanti-wanti agar awak media “terapkan perspektif jurnalisme damai.” 

Jurnalisme damai bisa dibilang jadi solusi andalan yang selalu diajarkan dalam kelas-kelas liputan. Mengapa jurnalisme damai bisa muncul sebagai tawaran solusi? Bagaimana perspektif ini dituangkan dalam berita? Bagaimana praktiknya di Indonesia? Memahami implementasi jurnalisme damai tak cuma relevan buat wartawan dan awak media, tetapi juga khalayak dan pembaca.

 

Muncul Sebagai Perspektif Alternatif

Di tahun 1970-an, penelitian Johan Galtung menemukan bahwa framing yang dominan dalam berita konflik di berbagai media cenderung menempatkan konflik sebagai sebagai persoalan menang-kalah atau benar-salah. Framing semacam ini disebutnya sebagai “jurnalisme perang.” 

Dengan memperlakukan konflik sebagai perang, media hanya menampilkan aspek kekerasan dan mengeksploitasi peristiwa untuk mendulang rating. Akibatnya, media seringkali mempertajam pertikaian. 

Galtung (2003) merumuskan perlunya perspektif lain dalam liputan konflik. Ia menggarisbawahi praktik alternatif yang fokus pada transformasi konflik—inilah yang disebut sebagai jurnalisme damai. Menurutnya, ada empat prinsip dasar yang membedakan jurnalisme damai dari jurnalisme perang:

Jurnalisme Perang Jurnalisme Damai
1. Berorientasi kekerasan; melihat konflik sebagai persoalan ‘kita versus mereka’ dan hanya terbatas pada apa yang terjadi saat itu 1. Berorientasi perdamaian; melihat konflik dari perspektif yang lebih luas dengan mengelaborasi konteks sosio-historis dari masing-masing pihak yang terlibat
2. Berorientasi pada propaganda; menutup-nutupi fakta 2.  Berorientasi kebenaran; mengungkap fakta
3. Berorientasi elit; fokus di beberapa tokoh elit saja 3. Berorientasi warga; memberi ruang bagi kelompok yang selama ini terlupakan atau tidak terdengar suaranya
4. Berorientasi ‘kemenangan’; melihat konflik selesai ketika ada pihak yang ‘menang’ atau ketika ada gencatan senjata 4. Berorientasi penyelesaian; mengangkat upaya yang bisa dilakukan untuk resolusi konflik.

Mengetahui perbedaan ini bisa jadi titik awal bagi jurnalis maupun pembaca, dan juga netizen yang hobi membagikan berita, untuk memilah mana berita konflik yang layak disajikan dan disebarluaskan. 

Misalnya saja, kita bisa lihat perbedaan antara liputan yang menyoroti bagaimana “KKB di Papua Kembali Berulah” dengan yang mendorong bahwa “Jokowi Harus Segera Gelar Dialog Jakarta-Papua.” Meski sama-sama memberitakan konflik di Papua, artikel kedua memberikan konteks untuk lebih memahami konflik, sedang yang pertama hanya mengeksploitasi kekerasan dan berorientasi sensasi.

 

Advokasi di Indonesia

Di Indonesia, advokasi jurnalisme damai telah dilakukan sejak awal masa reformasi, tepatnya sejak pecah konflik etnis di Poso dan Maluku tahun 1999-2001. Dari liputan konflik etnis pasca-reformasi, kita bisa melihat bagaimana jurnalis Indonesia masih meraba-raba dalam meliput konflik. Reportase konflik dikemas secara deskriptif, mengandalkan militer sebagai sumber tunggal, dan belum berani mengangkat isu SARA secara terbuka

Kegagapan wartawan tidak mengejutkan mengingat pers Indonesia saat itu baru saja bebas dari belenggu rezim otoriter selama 32 tahun. Konsep jurnalisme damai yang pada saat itu masih relatif baru dan terkesan abstrak pun berpotensi disalah artikan (Steele, 2014). 

Situasi ini mendasari kedatangan jejaring jurnalis aktivis yang dipimpin Jake Lynch dan Annabel McGoldrick pada tahun 2000 di Palu untuk mengkampanyekan jurnalisme damai. Misinya bukan hanya mengekspor teknik liputan konflik yang baik, tetapi juga mempromosikan strategi untuk menavigasi kebebasan pers.

Organisasi jurnalis dan organisasi non-pemerintah di dalam negeri pun secara bahu-membahu terus mengadvokasi jurnalisme damai di Indonesia. Untuk konflik di Aceh, misalnya, Tifa Foundation  mengadakan pelatihan bagi awak media serta menerbitkan panduan peliputan konflik yang berorientasi pada resolusi. 

Walau begitu, pers Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam menerapkan jurnalisme damai. Dalam kasus serangan di asrama mahasiswa Papua tahun 2019, misalnya, pemberitaan media yang diskriminatif gagal membuat publik memahami akar masalah dan justru mendorong eskalasi konflik. Aliansi Jurnalis Independen menilai media Indonesia belum menerapkan jurnalisme damai lantaran pemberitaannya tidak sensitif dan tidak berimbang.

 

Tidak Bebas Kritik

Berawal dari konsep alternatif, perspektif jurnalisme damai kini diarusutamakan sebagai standar ideal. Tapi jurnalisme damai tidak serta merta menjadi kesepakatan bersama yang bebas kritik.

Kritik paling vokal datang dari Loyn (2007) yang berargumen bahwa jurnalis tidak bertugas mengintervensi atau menghentikan konflik yang sedang terjadi. Posisi utama jurnalis adalah pengamat di tengah konflik dan membangun narasi dari fakta yang diamati, bukan sebagai juru damai. 

Kritik ini dijawab oleh Lynch (2007). Menurutnya, tujuan jurnalisme damai bukan meminta jurnalis jadi aktivis, tapi menghadirkan narasi yang membuka kemungkinan resolusi dalam reportase mereka. 

Pendapat Dandhy Laksono mengenai jurnalisme damai rasanya bisa menawarkan jalan tengah dalam memandang perdebatan ini. Menurutnya, tugas jurnalis yang utama adalah menjunjung tinggi fakta, bukan sebagai juru damai. Namun di sisi lain, jurnalis harus pandai dalam memilih fakta yang bisa membantu de-eskalasi konflik. Perlu digarisbawahi, menyeleksi fakta bukan berarti menutupi ketidakadilan yang terjadi. 

Jurnalisme damai menonjolkan kesadaran bahwa tanggung jawab wartawan bukan hanya sebagai pembawa pesan, tapi juga berperan untuk menyuarakan mereka yang ditindas dan dirugikan dalam konflik. Mengutip Dandhy, perlu diingat bahwa jurnalisme damai tidak hanya harus faktual, tapi juga memiliki misi kemanusiaan. 

 

Crispin, Maslog & Lee, Seow Ting. (2005). War or Peace Journalism? Asian Newspaper Coverage of Conflicts. Journal of Communication 55 (2) p. 211-329.

Galtung, Johan. (2003). Peace Journalism. Media Asia 30(3) p. 177-180.

Loyn, David. (2007). Good journalism or peace journalism?—Counterplea by David Loyn. Conflict and Communication Online 6(2)

Steele, Janet. (2014). Journalism and Conflict in Indonesia: From Reporting Violence to Promoting Peace by Stave Sharp (review). Indonesia 97 p. 139-141. Southeast Asia Program, Cornell University.