Awal tahun lalu, saat Terawan masih jadi menteri dan melantik duta imunitas corona, Remotivi telah mewanti-wanti: keterbukaan informasi adalah kunci memerangi pandemi dan Indonesia harus belajar dari Korea atau Singapura dalam melakukan komunikasi krisis. Tahun ini, kita bisa menyaksikan bahwa, bukannya belajar, pemerintah justru makin bebal dan denial. 

Dari mulai getol menampik krisis oksigen di RS Sardjito, menyatakan bahwa rumah sakit “overkapasitas(bukan kolaps), sampai mengklaim bahwa pandemi “sangat-sangat terkendali” dan bisa memprediksi situasi membaik lima hari lagi. Entah dengan dalih tak mau membuat masyarakat panik atau menjaga optimisme, komunikasi pemerintah justru memperkeruh situasi. Padahal saat pandemi, komunikasi publik yang baik sama krusialnya dengan penyediaan obat-obatan dan kehadiran media sama pentingnya dengan tenaga kesehatan. 

Ketika kondisi di lapangan ditutup-tutupi atau dipoles sedemikian rupa dalam sumber informasi resmi, mau tak mau kita mengandalkan kanal media akar rumput yang berawal dari inisiatif warga. Di Indonesia, selain Lapor Covid-19, ada juga Kawal Covid-19 dan Pandemic Talks sebagai media warga yang bergerak melawan pandemi melalui penyediaan informasi. Terbaru, situs Urun Daya Covid-19 dan Warga Bantu Warga turut diluncurkan untuk membantu pengarsipan informasi mengenai layanan kesehatan. 

Aktivisme yang tertuang dalam bentuk media warga tumbuh karena dilandasi solidaritas dan resiliensi. Namun, kita tak boleh lupa, kehadiran mereka juga jadi bukti bahwa pemerintah gagal untuk mengkomunikasikan kegentingan pandemi.

 

Kesenjangan dan Inkonsistensi Informasi

Lapor Covid-19, Kawal Covid-19, dan Pandemic Talks adalah tiga media warga yang secara konsisten menjadi kanal penyedia informasi sejak awal pandemi tahun lalu. Ketiganya memiliki misi serupa, yaitu mengatasi kesenjangan informasi dan memberikan materi edukasi. Tak hanya menjadi sumber informasi, platform ini juga menjadi pusat bantuan dan kanal aduan, mulai dari bantuan untuk mencari rumah sakit rujukan, hingga aduan penyelewengan bantuan sosial

Meski media warga menandakan keberdayaan, kemunculannya menunjukkan permasalahan krusial yang tak bisa diabaikan, yaitu kegagalan komunikasi pemerintah. Dalam webinar yang diadakan SAFEnet, Miki Salman, salah satu inisiator Kawal Covid-19, justru mengatakan:

“Semestinya kita (Kawal Covid-19) gak ada. Dan sebetulnya melawan pandemi ini bukan dengan data akar rumput… Pemerintah lah yang seharusnya memainkan peran utama.”

Artinya, ada yang tidak beres ketika warga harus turun tangan membuat platform media untuk mendapatkan informasi yang akurat. Apalagi ketika media warga bukan hanya melengkapi, tapi justru mengoreksi dan memverifikasi data pemerintah. Ada masalah ketika media warga harus menggantikan peran pemerintah dalam menyediakan informasi yang terpercaya.

Penelitian Farizi dan Harmawan (2020) mengkonfirmasi ada tiga permasalahan utama dalam buruknya sistem informasi pemerintah selama pandemi: 1) inkonsistensi informasi, 2) minimnya transparansi data, dan 3) data yang tidak tersinkronisasi dengan baik sehingga memunculkan kesimpangsiuran. Ketiga persoalan ini berupaya dijawab oleh berbagai media warga. 

Kawal Covid-19, misalnya, mencoba menutup gap data dengan mengkompilasi statistik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar bisa dibandingkan dan diverifikasi. Lalu ketika pemerintah mengklaim tingginya angka kesembuhan di Indonesia, Pandemic Talks membuat konten edukasi mengenai praktik ‘kosmetik data’ dan praktik cherry-picking. Tujuannya agar publik tetap waspada bahwa keadaan sedang tidak baik-baik saja. Untuk melawan inkonsistensi informasi pemerintah, Lapor Covid-19 di kanal media sosialnya membuat kompilasi pernyataan kontradiktif pemerintah selama penanganan pandemi.

Selain pengawalan data dan koreksi informasi, ketiga media ini juga rutin melakukan advokasi. Lapor Covid-19 sedari awal terus mengawal dan mendorong isu pemberian insentif kepada tenaga kesehatan. Kawal Covid-19 menindaklanjuti laporan warga dengan menegur perusahaan, institusi pendidikan, hingga pemerintah daerah yang melanggar protokol kesehatan.

 

Aktivisme Data Media Warga 

Kanal resmi pemerintah mengandalkan sumber data dari Pusdatin Kementerian Kesehatan. Meski cakupannya luas, seringkali ia kurang akurat atau pembaharuannya lambat. Sebaliknya, platform informasi media warga menggunakan crowdsourcing atau urun daya untuk menggali informasi dari level akar rumput. Sehingga informasi dalam media warga mampu menangkap masalah yang luput diberitakan pemerintah. 

Misalnya saja, Lapor Covid-19 mencatat sebanyak 265 orang meninggal di luar rumah sakit ketika menjalani isolasi mandiri. Angka ini diperoleh melalui penelusuran di media sosial, berita online, dan laporan warga. Apa yang dilakukan oleh relawan Kawal Covid-19, Lapor Covid, dan Pandemic Talks, adalah aktivisme data melalui media warga sebagai medium utama. 

Dalam hal ini, media warga memiliki peran politis. Melalui media yang diciptakannya, warga secara aktif ikut mengatur kehidupan sehari-hari mereka (Milan dan Gutierrez, 2015). Apalagi ketika media warga muncul sebagai upaya perlawanan terhadap narasi dominan. Dalam konteks Covid-19, media warga tidak hanya mengawal produksi informasi, tapi juga mengawal akuntabilitas pemerintah dalam menangani pandemi. 

 

Besarnya Hambatan

Meski telah melakukan berbagai upaya, relawan platform informasi masih menemui banyak hambatan. Menurut Ibnu Nadzir (2020),  meski gerakan aktivisme data di Indonesia selama pandemi telah banyak bermunculan, kehadirannya terkendala akibat figur-figur yang memiliki kuasa terhadap penyebaran informasi. 

Seperti selebriti yang mempromosikan teori konspirasi, atau pemerintah yang memang sedari awal tidak menghargai basis data ilmiah. Akibatnya, dampak kehadiran media warga dan aktivisme data tidak merata dan belum tentu dimanfaatkan dalam pembuatan kebijakan.

Meski sudah setahun lebih platform informasi warga bergerak memerangi gap informasi, pemerintah tidak menunjukkan niatan untuk merangkul gerakan sipil ini, dan justru malah menyangkal data-data yang diutarakan relawan. 

Ketika data Lapor Covid-19 menunjukkan fasilitas kesehatan telah kolaps, Kementerian Kesehatan membantah dan justru menggunakan istilah ‘over-kapasitas’. Juga ketika Pandemic Talks berupaya untuk memberikan informasi mengenai obat-obatan yang seharusnya dikonsumsi, pemerintah malah mengaburkan informasi dengan mempromosikan Ivermectin yang masih dalam tahap uji klinis. 

Inisiatif warga untuk membuat platform informasi patut diapresiasi dan didukung. Namun warga hanyalah warga, dan sebesar apa pun kekuatannya tentu tidak sebanding dengan pemerintah yang memiliki sumber daya dan kuasa. Ketika relawan sudah kewalahan, masih bisakah kita mengharapkan pemerintah untuk memperbaiki diri?

 

 

Milan, Stefania & Gutierrez, Miren. (2015). Citizens’ Media Meets Big Data: The Emergence of Data Activism. Mediaciones 11(14), p. 120-133.

Farizi, Sofia Al & Harmawan, Bagus Nuari. (2020). Data Transparency and Information Sharing: Coronavirus Prevention Problem. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia 8(1) p. 35-50.