Foto jurnalistik membawakan cerita wabah Covid-19 yang membuat perasaan kita campur aduk tak karuan. Di India misalnya, foto-foto yang dirilis media menggambarkan krematorium yang tak mampu menampung mayat, rumah sakit yang kewalahan, hingga ekspresi keluarga yang ditinggalkan anggotanya. Selain membawa keprihatinan dan bantuan luar negeri, foto-foto jurnalistik Covid-19 di India juga membawa perdebatan.

Avneesh Kumar, fotografer dan dosen di Manipal University, India menegaskan tak ada cara yang lebih ampuh menggambarkan Covid-19 di India ketimbang melalui foto jurnalistik. Tulisan tak sanggup lagi menggambarkan kondisi yang carut-marut dan terkendala pembredelan yang dilakukan pemerintah selama lockdown. Walhasil, foto jurnalistik jadi senjata terakhir yang mudah disebarkan dan lebih realistis.

Sebelum ada media baru, foto jurnalistik diprediksi akan mati. Tapi, foto jurnalistik tetap bertahan seiring berkembangnya media baru bahkan dengan audiens yang kian luas. Pun, kini foto jurnalistik menyediakan fasilitas kemasan yang lebih interaktif dengan kombinasi audio dan video.

Masalahnya, media baru yang terus memacu perkembangan teknologi membuat foto jurnalistik mudah dimanipulasi. Temuan World Press Photo 2015 menyebutkan 20% kontestan melanggar kode etik lantaran melakukan manipulasi dalam karya. Bentuk manipulasi yang paling banyak yakni penyuntingan yang menyebabkan hilangnya subjek tertentu, misal, karena foto digelapkan. 

Bentuk-bentuk manipulasi lainnya antara lain pemotongan, penguatan dan penyesuaian warna, hingga konversi ke pewarnaan hitam-putih yang juga mengubah isi foto. Manipulasi ini dianggap bermasalah karena dapat mengalihkan publik dari realitas sebenarnya.

 

Merefleksikan Realitas dan Mempengaruhi Kebijakan

Dibandingkan bentuk jurnalisme lain, foto lebih gamblang menceritakan peristiwa. Visualisasi peristiwa yang ditampilkannya lebih otentik karena membekukan peristiwa lalu menyampaikannya kepada publik. Tapi bukan berarti foto jurnalistik tidak dapat digugat kebenarannya. Sama dengan bentuk jurnalisme lain yang tidak bisa merekam seluruh segi peristiwa atau permasalahan, yang dihadirkan foto jurnalistik hanya sudut tertentu saja.

Penelitian profesor Roland Bleiker dari Universitas Queensland dengan menggunakan studi kasus pengungsi pada 2013 menunjukkan hal tersebut. Media di Australia cenderung menggambarkan pengungsi sebagai ancaman yang tidak manusiawi lewat foto jurnalistiknya. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan foto jurnalistik dua media besar Australia dominan menggambarkan pengungsi sebagai kelompok alih-alih individu. Sebanyak 66 persen foto jurnalistik menggambarkan pengungsi sebagai kelompok sementara hanya dua persen yang menggambarkan mereka sebagai individu. Pilihan framing pengungsi sebagai kelompok menonjolkan mereka sebagai ancaman kedaulatan, apalagi mereka dicitrakan menumpangi perahu-perahu besar dan berbondong-bondong hendak masuk ke batas pantai. Pada media The Australia, gambar semacam ini dibubuhi dengan tajuk “Tidak ada lowongan untuk manusia perahu” yang mengonotasikan pengungsi datang hanya karena butuh pekerjaan bukan karena terusir peperangan di negara asalnya.

Halaman utama The Australian 14 Oktober 2009

Sajian foto semacam ini membentuk cara pandang publik bahwa pengungsi adalah ancaman kedaulatan. Pemerintah Australia menelurkan kebijakan Operation Sovereign Borders yang militeristik hanya untuk menghalau 873 pengungsi. Pun faktanya, dengan letak Australia yang tidak strategis dan jumlah pengungsi yang sedikit, pengungsi jauh dari ancaman kedaulatan negara. Pengungsi di Australia hanya tiga persen dari populasi pengungsi seluruh dunia. 

Tapi foto jurnalistik juga mendorong negara-negara Eropa lebih terbuka terhadap pengungsi. Nilüfer Demir mengambil foto seorang anak yang tak bernyawa dan tersapu ombak ke pantai. Alan Kurdi, sang anak, bersama keluarganya berusaha mengungsi ke Eropa dari Suriah tapi perahu mereka tenggelam di Laut Mediterania.

Foto tersebut kontan memicu parlemen Inggris, terutama kelompok oposisi, untuk mempertimbangkan kembali kebijakan perbatasan mereka. Tagar #refugeeswelcome dan #SyriaCrisis pun menjadi trending topic di Twitter dan Facebook.

Lewat penceritaan yang tepat, foto jurnalistik dapat mengundang perbincangan, empati, hingga kebijakan yang tepat, terlebih di era media baru di mana partisipasi publik lebih mudah dilakukan. Lebih-lebih foto memiliki bahasa universal yang dapat melintasi batas budaya dan negara. Modal bahasa universal dari foto ini yang membuat UNESCO menggunakannya untuk mempromosikan HAM dan mendorong penerimaannya oleh beragam kelompok dan individu 

 

Tantangan Foto Jurnalistik Era Media Baru

Namun, pertanyaan besar muncul ketika World Press Photo 2015 mengumumkan 20% kontestan didiskualifikasi karena mengubah isi foto melalui penyuntingan. Pertanyaan tersebut yakni bagaimana selama ini media menerapkan standar penyuntingan atas foto yang telah dirilis? Pertanyaan yang disodorkan Michele McNally, ketua juri World Press Photo 2015 ini punya konsekuensi serius: jangan-jangan selama ini publik disuguhi foto jurnalistik yang manipulatif.

Lebih parahnya, penelitian T.J. Thomson menunjukkan lebih dari separuh mereka yang pernah dimuat fotonya oleh media tidak menyadari telah difoto atau bahkan fotonya dipublikasikan. Padahal, interaksi dengan subjek foto wajib dibangun oleh jurnalis foto. Selain untuk menunaikan kode etik, hal ini juga penting dilakukan untuk meminimalisir kesalahan keterangan hingga interpretasi.

Kesalahan-kesalahan dalam foto jurnalistik di atas bukan hal baru. Sejak ditemukannya kamera, hal tersebut sudah ada—misalnya foto penggambaran masyarakat Afrika yang rasis selama 130 tahun dan diakui National Geographic sebagai kesalahan mereka. Masalahnya, sejak berkembangnya media baru, kesalahan ini semakin rentan, apalagi untuk media yang menggunakan jurnalis foto dadakan entah karena menghemat biaya atau sulit mengakses peristiwa bencana hingga perang. Verifikasi jadi sulit dilakukan, padahal verifikasi adalah jantung prinsip foto jurnalistik yang membedakannya dengan jenis foto lain.

Untuk itu, World Press Photo menawarkan kode etik baru menghadapi tantangan media baru dalam bentuk buku saku. Isi buku saku tersebut ialah panduan dan gambaran umum bagaimana menghindari manipulasi untuk media dan jurnalis foto. Di dalamnya dijelaskan batasan-batasan penyuntingan hingga verifikasi. Tawaran ini penting untuk diperhatikan agar foto jurnalistik yang memiliki kekuatan menggambarkan peristiwa tetap diorientasikan kepada publik.