Keputusan presiden untuk membatalkan vaksin berbayar membuat warga bisa sedikit bernafas lega di tengah gelombang kabar memprihatinkan yang kita saksikan di tengah pandemi. Dari pembatalan ini, kita patut belajar hal penting: menyuarakan kritik dan kegelisahan lewat media sosial adalah salah satu cara krusial untuk terus melawan. Apalagi jika kita hidup di bawah pemerintah yang sering cari celah ketika warganya lengah. 

Protes, kritik, dan suara perlawanan, dan aktivisme digital dalam bentuk yang mungkin terlihat sepele adalah bentuk kontribusi. Ia membuka jalan menuju solusi. Dari awal sikap pemerintah Indonesia memang sudah condong pada komersialisasi vaksin. Namun, protes dan perlawanan berbagai lapisan masyarakat berhasil mengurungkan niat pemerintah. 

Sebagian dari protes ini, dilakukan melalui media sosial—atau bisa disebut sebagai bentuk aktivisme digital. Selama pandemi, media sosial memang menjadi suaka bagi warga untuk menumpahkan kegelisahan, bersolidaritas, hingga mengkritik kebijakan. Protes terhadap vaksin berbayar adalah satu dari sedikit kasus aktivisme digital yang mampu membuahkan hasil. 

Indonesia bukan satu-satunya yang memanfaatkan media sosial sebagai medium kritik di kala pandemi. Di Filipina, warganya memanfaatkan media sosial untuk mengekspresikan kemarahan mereka kepada rezim Duterte yang dianggap gagal menangani Covid-19.  Warga India juga demikian, yang telah terlebih dahulu menghadapi tsunami gelombang kedua. Keduanya menjadi contoh bagaimana media sosial telah menjadi arena bagi warga untuk menegosiasikan kebijakan yang buruk. 

Meski kehadirannya memberi warna baru terhadap gerakan sosial, aktivisme digital seringkali terjebak dalam stigma dan polarisasi. Selain terus dibandingkan dengan aksi langsung, aktivisme digital juga dimentahkan dengan suara sinis seperti, “jangan cuma kritik tanpa solusi.” Namun, peran warganet dalam memprotes vaksin berbayar menjadi bukti bahwa aktivisme digital adalah cara yang valid untuk membangun basis dukungan yang lebih luas. Aktivisme digital melengkapi dan mendukung—bukan menggantikan—gerakan sosial.

 

Konektivitas Digital

Melalui kronologi yang disusun Faisal Basri kita bisa melihat bahwa protes terhadap vaksinasi berbayar terjadi secara berjilid-jilid, dimulai dari akhir tahun 2020. Akibat protes itu, pemerintah memberikan komitmen untuk menyediakan vaksin gratis. Tetapi, di tanggal 11 Juli 2021, di saat pelaksanaan vaksin belum merata dan angka kematian semakin tinggi, Kimia Farma tiba-tiba mengumumkan penjualan vaksin gotong royong untuk individu. Segelintir pejabat publik seperti Puan Maharani dan Moeldoko kompak mendukung keputusan ini. 

Warga pun menggunakan media sosial untuk mengkritik kebijakan tersebut. Salah satunya dokter Berlian Idris yang mempertanyakan inkonsistensi kebijakan pemerintah; cuitannya di-retweet hingga lebih dari dua ribu kali. Selain itu, jurnalis foto Bhagavad Sambadha mengatakan bahwa vaksin berbayar menyalahi mandat untuk memenuhi hak kesehatan warga; cuitannya di-retweet lebih dari empat ribu kali.  

Mengutarakan protes dengan menekan tombol likes atau retweet seringkali dibingkai sebagai slacktivism, yaitu bentuk aktivisme yang dinilai malas dan tak efektif untuk membuat perubahan. Namun besarnya retweet terhadap opini-opini kontra vaksin berbayar, berhasil mengamplifikasi narasi di media sosial yang akhirnya menumbuhkan kesadaran bersama. Melalui peta analisis jejaring sosial yang dibuat @NephiLaxmus, kita bisa melihat masifnya percakapan mengenai vaksin berbayar, dan bagaimana percakapannya didominasi oleh warga yang menentang kebijakan tersebut.

Bennet dan Segerberg (2013) menggagas apa yang disebut sebagai connective action untuk menjelaskan logika kerja aktivisme digital. Ada tiga karakteristik utama yang menjadi pembeda connective action, yaitu: 1) individu tidak harus terikat dengan kelompok tertentu untuk bisa berpartisipasi; 2) partisipasi diwujudkan melalui ekspresi personal; dan 3) absennya hierarki sehingga partisipasi tidak digerakkan oleh komando tunggal. 

Konsep “aksi konektif” dan ketiga fiturnya ini dapat membantu kita memahami aktivisme digital dalam kasus vaksin berbayar. Akibat pola partisipasi yang bersifat cair, personal, dan inklusif, konektivitas digital bisa menjadi medium dalam menggalang dukungan publik. Imbasnya, suara kritis warganet menjadi legitimasi bagi kelompok masyarakat dan aktivis yang mengadvokasi pembatalan vaksin berbayar, di antaranya epidemiolog Pandu Riono, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Koalisi Masyarakat Sipil, hingga anggota Komisi IX DPR RI

Dengan demikian, gaung protes vaksin berbayar semakin terasa baik di media sosial maupun di media massa. Di sini kita bisa melihat bagaimana aktivisme digital bukan sesuatu yang terpisah dari gerakan kolektif, melainkan sebagai pelengkap yang memberikan warna baru terhadap gerakan. 

 

Faktor Keberhasilan

Tak bisa dipungkiri, aktivisme digital tak selalu berhasil dan efektif sebagai strategi gerakan sosial. Penelitian Lim (2013) menunjukkan bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang mempengaruhi sejauh mana aktivisme media sosial bisa berhasil di Indonesia. Kondisi ini berkaitan dengan framing. 

Pertama, gerakan dibingkai melalui narasi yang disederhanakan agar mudah dicerna dan mudah disebarkan. Agar sederhana, dalam narasi tersebut harus ada batas yang jelas antara siapa ‘korban’ yang ditindas dan siapa ‘pelaku’ yang sedang menindas. Kedua yaitu ikonisasi atau adanya simbol yang menjadi wajah dari sebuah gerakan. Ketiga, yaitu kemudahan untuk berpartisipasi dan minimnya risiko yang ditimbulkan dari partisipasi tersebut.

Protes terhadap vaksin berbayar bisa meraih keberhasilan karena ia memenuhi beberapa syarat tersebut, salah satunya syarat yang pertama. Protes vaksin berbayar memiliki narasi sederhana karena ia mencerminkan relasi antara warga (yang tak memiliki kuasa) terhadap institusi negara (yang memiliki kuasa). Pemerintah menjadi musuh bersama. Narasi yang sederhana ini akhirnya menghasilkan tuntutan yang spesifik, yaitu pembatalan vaksin berbayar. Selain itu, isu kesehatan yang bersifat universal membuat siapapun bisa berpartisipasi tanpa harus takut menerima represi. 

Sementara itu, gerakan yang kurang berhasil, contohnya adalah protes terhadap pelanggaran HAM di Papua. Meski banyak warganet yang bersimpati, isu Papua kompleks dan memiliki banyak lapisan. Sehinga, narasinya tidak bisa disederhanakan. Risiko dari partisipasi pun lebih tinggi. Kita masih ingat bagaimana Veronica Koman dijerat oleh pasal UU ITE karena vokal dalam menyuarakan isu Papua. 

Ilustrasi di atas memperlihatkan bagaimana efektivitas gerakan sosial di media digital dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi. Ini menunjukkan bahwa aktivisme digital memiliki spektrum yang kompleks dan dinamis, sehingga tak bisa digeneralisir. 

 

Menolak Pasrah

Logika connective action dan penelitian Lim menunjukkan bahwa meski aktivisme digital tak selalu efektif, strategi ini bisa menjadi pertimbangan untuk menguatkan gerakan sosial. Pertimbangan ini penting agar gerakan sosial tidak terjebak dalam apa yang disebut Alice Evans (2019) sebagai despondency trap. 

Despondency trap adalah istilah yang mencerminkan keadaan di mana gerakan sosial diliputi rasa pesimis terhadap perubahan yang bisa diciptakannya. Ketika gerakan terjebak dalam despondency trap, ia akan berjalan di tempat tanpa ambisi atau optimisme, sehingga pada akhirnya berpasrah kepada status quo. 

Kebuntuan dan rasa frustasi adalah masalah klasik yang melanda gerakan kolektif di berbagai belahan dunia. Dalam konteks aktivisme digital, kita bisa menghindari despondency trap dengan melangkah keluar dari polarisasi yang mengitarinya, sembari mulai mempertimbangkan cara-cara agar pemanfaatannya bisa maksimal. 

Keberhasilan protes terhadap vaksin berbayar layak menjadi bahan pembelajaran agar perlawanan warga terhindar dari despondency trap. Kekecewaan dan rasa frustasi yang datang berkali-kali terkadang membuat kita berpikir tak ada lagi jalan keluar, tak ada harapan untuk perbaikan. 

Namun dengan dimediasi teknologi, warga bisa membangun kesadaran bersama yang menjadi basis dari gerakan kolektif. Aktivisme digital yang muncul—meski tidak ada jaminan selalu berhasil—menumbuhkan harapan dan kekuatan untuk terus mengawal dan melawan.