Kita tahu bahwa media seringkali mereduksi kisah kemiskinan jadi sirkus di layar kaca. Tidak hanya jadi komoditas hiburan di tayangan reality show, cerita tentang warga miskin seringkali juga dipertontonkan secara vulgar dalam warta berita. 

Sebagai contohnya, seiring dengan rutinitas penerimaan mahasiswa baru setiap pertengahan tahun, media kita rutin memberitakan cerita nelangsa siswa dari keluarga miskin menembus kampus favorit. Kita membaca bagaimana kisah anak buruh tani dan anak tukang las yang lolos masuk UGM membanjiri media. Hanya bermodal salinan rilis, Kompas, Detik, Suara, hingga Kumparan kompak menulis kisah sedih mengharu-biru sarat inspirasi.

Berita semacam itu menurut penelitian Melissa Anne dari University of Texas merupakan bentuk poverty porn. Dalam perspektif ini, fokus berita adalah menceritakan penderitaan kemiskinan yang dialami subjek tanpa menjelaskan faktor struktural yang dihadapinya dengan membingkai kerja keras sebagai jalan keluar kemiskinan. Bentuk pengemasan ini menonjolkan sensasionalitas dengan memantik simpati publik, tapi yang hendak dicapai hanya perhatian publik untuk klik bukan memantik diskusi publik untuk mengatasi kemiskinan.

Selain mengaburkan masalah kemiskinan, poverty porn juga menebalkan stigma orang dengan kemiskinan dan melanggengkan mitos-mitos kemiskinan. Dalam berita anak keluarga miskin yang berhasil masuk perguruan tinggi, misalnya, masalah akses pendidikan jadi kabur dan mitos kemiskinan karena sifat malas mengakar. 

Padahal penelitian SMERU Research Institute menunjukan bahwa anak dalam keluarga yang masuk kelompok 60 persen termiskin hanya berpeluang 1%-20% persen untuk melanjutkan kuliah, temuan ini terbukti dengan data BPS 2020 yang menyebutkan angka partisipasi kasar kuliah hanya 16,13 % untuk kelompok pengeluaran rendah.

 

Mengeruk Simpati Mengaburkan Masalah

Konser amal bertajuk Live Aid pada 1985 untuk menggalang dana bagi korban kelaparan Ethiopia menjadi penada penggunaan istilah poverty porn bagi khalayak umum. Acara galang dana tersebut mengeksploitasi kondisi kemiskinan dengan menampilkan foto jurnalistik yang terkesan melebih-lebihkan anak-anak yang terserang busur lapar. Kemudian muncul pertanyan etik: jika foto jurnalistik tersebut diambil dari jurnalis asing, digunakan untuk audiens non-Ethiopia, dipromosikan oleh bintang rock kaya, siapa yang diuntungkan?

Pasalnya foto-foto tersebut hanya mereduksi sebuah negara, budaya, dan krisis menjadi citra stereotip penderitaan Afrika secara umum. Apa lagi setelah diketahui bahwa para jurnalis foto hanya mengambil situasi paling ekstrim dan membuatnya tampak seperti situasi paling umum di sana, seperti pengakuan Chester Higgins. Akibatnya, kisah satu orang yang stereotipikal diterima sebagai kebenaran objektif dan berdampak pada komunitas umum di Afrika.

Meskipun mendapat kritikan dari berbagai pihak, poverty porn makin luas digunakan terutama oleh media. Menurut Melissa Anne hal ini karena poverty porn sebagai pengemasan berita dapat mendulang perhatian publik lebih luas dibanding bentuk pengemasan lain untuk tema kemiskinan. Dengan menjadikan cerita kemiskinan sebagai daya tarik utama, poverty porn bekerja dengan tujuan agar audiens mendapat pelampiasan hasrat obsesifnya untuk simpatik pada penderitaan.

Sama seperti bentuk konten pornografi seksual yang menjual gambaran seksualitas yang dilebih-lebihkan, tak realistis, hingga imajinatif, poverty porn bekerja pada prinsip tersebut. Selain itu berita dengan kemasan poverty porn hanya menawarkan kualitas voyeuristik dimana pengalaman kepuasan tercapai hanya dengan mengkonsumsi konten belaka. Sehingga audiens hanya dijadikan konsumen tanpa dipantik untuk membicarakan permasalahan secara utuh.

Berita berbentuk poverty porn di Indonesia umumnya dapat pula ditemukan pada isu lansia. Kerentanan lansia yang berlipat ganda dikomodifikasi sedemikian rupa untuk mendulang klik dengan imbuhan “kisah pilu”, “miris”, atau “menyedihkan” di awal berita, yang tanpa diimbuhi pun sudah menunjukan kondisi tersebut. Tiga berita lansia di Brebes, Magetan, dan Pinrang dari Tribunnews ini adalah contohnya.

Tiga berita tersebut hanya berfokus pada pernak-pernik kemiskinan lansia yang tak signifikan pada isu kemiskinan itu sendiri. Selain itu lansia yang harusnya jadi subjek cerita, justru jadi objek cerita dari pengamatan wartawan, tetangga, hingga orang lain yang tak berhubungan dengan sang lansia. 

Apa yang ditawarkan dalam tiga berita itu hanya pengalaman kemiskinan lewat narasinya. Melalui eksploitasi cerita “sebatang karang di gubuk”, “sering makan tanah”, dan “menjual sendok demi makan” untuk klik. Tiga cerita itu memang fakta, tapi menjadikannya sebagai fokus tunggal berita sejak dalam judul adalah pengaburan masalah sehingga berbahaya bagi pemahaman publik tentang kemiskinan.

Padahal cerita lansia dengan kemiskinan punya hubungan langsung dengan kebijakan Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Rehabilitasi Lanjut Usia dari Kementerian Sosial, tapi tak ada yang menghubungkannya. Seandainya tiga berita tersebut menyediakan ruang tanggungjawab pemerintah pada lansia dan tak hanya fokus pada penderitaan lansia saja, maka obrolan kemiskinan lansia akan lebih produktif.

 

Mitos-mitos Kemiskinan

Penggambaran yang keliru terhadap kemiskinan secara langsung meneguhkan mitos-mitos kemiskinan. Media yang mengemas beritanya dengan model poverty porn punya andil atas mitos ini. Laporan Oxfam Cymru menjabarkan mitos kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan pemberitaan media.

Setidaknya ada enam mitos soal kemiskinan yang dibangun media, menurut laporan tersebut. Antara lain, kemiskinan lahir karena sifat malas, berhubungan dengan kecanduan alkohol dan obat terlarang, salah mengelola keuangan, dan orang dengan kemiskinan hidupnya mudah karena bantuan sosial. Eksisnya mitos-mitos kemiskinan ini menyebabkan orang dengan kemiskinan diselimuti stereotip.

Penelitian Ruth Patrick di Inggris yang dibukukan, "For Whose Benefit?", menunjukan adanya pencemoohan terhadap mereka yang diberitakan menggunakan model poverty porn karena steriotipe yang dilekatkan. Media seolah mengadu domba “warga pekerja keras” dengan “warga pemalas.” Akibatnya opini publik di Inggris terhadap program jaminan kesejahteraan terpolarisasi antara yang menolak dan mendukung.

Keadaan tersebut dimanfaatkan politisi konservatif untuk menanggalkan agenda politik progresif, terutama program kesejahteraan yang selama ini diperjuangkannya. Sehingga penggunaan poverty porn oleh media secara langsung berdampak pada kebijakan publik secara umum. Untuk itu, media penting memperhatikan model pemberitaannya.

Ada empat aspek penting dalam panduan pemberitaan kemiskinan yang dikeluarkan Die Armutskonferenz—organisasi pengentasan kemiskinan di Austria—untuk menghasilkan pemberitaan yang tepat: 

  1. Orang dengan kemiskinan harus jadi subjek cerita. 

  2. Gambar yang digunakan untuk mengilustrasikan kemiskinan tidak mengumbar streotip kemiskinan

  3. Bahasa yang digunakan harus sensitif dan memberdayakan. 

  4. Konteks pemberitaan harus tepat dengan fakta yang benar.

Berita soal kemiskinan yang sesuai dengan panduan tersebut, misalnya, terlihat dalam laporan Bale Bengong soal pedagang asongan serta dalam artikel Project Multatuli soal pedagang kaki lima. Dua media ini memfasilitasi suara orang dengan kemiskinan dan menempatkan mereka sebagai subjek yang di tengah pandemi posisi mereka rentan terhadap argumen bias kelas. Cerita yang dibawakan tidak menghakimi dan memberikan penjelasan atas kondisi yang mereka hadapi sesuai konteks yang tepat. Pilihan bahasa dan foto juga tak stereotip. Pemberitaan seperti ini yang kita butuhkan, yang advokatif terhadap yang miskin dan tidak mengeksploitasinya.