Akibat topiknya yang sensitif, kita tidak banyak menemui dark jokes atau humor gelap di media arus utama. Tapi bukan berarti skena lelucon gelap sepi peminat. Coki Pardede dan Tretan Muslim, dua komika yang sama-sama meminati dark comedy, akhirnya mendirikan Majelis Lucu Indonesia untuk mengakomodasi genre ini. Sampai hari ini, akun YouTube mereka sudah memiliki dua juta subscribers. 

Namun, kehadiran genre humor gelap dalam skena komedi Indonesia tidak lepas dari kontroversi. Coki sendiri, beberapa kali menjadi target kemarahan warganet lantaran leluconnya yang dinilai tidak sensitif dan cenderung problematis. Salah satunya, ketika ia berkelakar di media sosial dengan memasang foto anak-anak di Afrika yang dilanda krisis kelaparan. 

Timbul sebuah pertanyaan. Di mana sebenarnya batas antara humor gelap yang bisa diterima? Perlukah kita menarik batas toleransi atas kebebasan menyampaikan humor gelap?

Komedi dapat berperan sebagai medium kritik, tak terkecuali humor gelap. Di satu sisi, humor gelap bisa bersifat emansipatoris karena ia bisa menjadi satir sekaligus menjadi titik masuk untuk membicarakan problem penting yang terhalang tabu. Di sisi lain, humor gelap tidak bebas dari konsekuensi—terlebih ketika ia memperkuat status quo yang merugikan kelompok marjinal. 

 

Batas Abu-Abu

Tak ada yang tak bisa dibicarakan melalui humor gelap, baik itu tentang kematian, agama, ras, seksualitas, bencana, hingga genosida. Humor gelap adalah genre yang  membenturkan komedi dan tragedi dengan mengubah ketidakbahagiaan menjadi lelucon

Humor gelap bisa berfungsi menjadi mekanisme pertahanan atau defense mechanism dalam menghadapi situasi kelam dengan mengizinkan subjek mengambil jarak dari penderitaan yang dialaminya. Salah satu contohnya adalah ketika komika Dani Aditya memasukkan pengalamannya sebagai difabel ke dalam materi penampilannya:

“Saya itu suka tawuran. Sayangnya, teman-teman saya gak suka ngajak saya. Anak cacat kalau tawuran itu memegang bagian paling penting, yaitu provokator. Tapi begitu saya keluar kelas mau tawuran, tawurannya sudah bubar...ganti pengajian. Padahal enak ya kalau anak kayak saya tawuran...yang lain lempar batu, saya lempar kursi roda…”

Dalam konteks ini, humor gelap bisa menjadi alat perlawanan karena ia dilontarkan oleh orang-orang yang mengalaminya. 

Lalu bagaimana dengan kelakar yang dilemparkan Coki, yang secara gamblang menargetkan kelompok tertentu? Di sinilah letak utama perdebatan mengenai humor gelap yang menyajikan beberapa pertentangan pendapat.

Ian Wilkie (2018) menulis bahwa lelucon sudah sepatutnya diperbolehkan untuk menyinggung, bahkan menghina.  Sebab, yang paling utama dari humor gelap, ialah humornya. Sehingga, tugas komedian yang paling penting adalah membuat audiens tertawa, terlepas dari seberapa menyinggung lelucon yang dibawakannya. Pun menurut Wilkie, lelucon hanya memprovokasi audiens untuk tertawa, dan tidak bisa mengubah perilaku. 

Sebaliknya, Sarah Ilott (2018) menulis bahwa komedian harus bisa mempertanggungjawabkan lelucon mereka, meski memiliki hak untuk menyinggung. Komedian harus bisa bertanggung jawab sebab mereka memegang kuasa akan bagaimana sebuah kelompok direpresentasikan dalam leluconnya. Dalih ‘hanya lelucon’ bisa berbahaya ketika ia dijadikan pembenaran atas sebuah lelucon yang mempromosikan ideologi yang merugikan kelompok tertentu. Terlebih, menurut Ilott, banyak komedian yang akhirnya membebaskan diri dari konsekuensi ini dan memposisikan diri sebagai korban dari political correctness ketika lelucon mereka dikritik. 

Kondisi di atas bisa dilihat di Indonesia hari ini. Misalnya, Deddy Corbuzier disomasi karena podcast-nya yang berjudul “Orang Gila Bebas Covid.” Meski meminta maaf, Deddy membela diri dengan mengatakan konteks pernyataan tersebut adalah sebagai lelucon. Beberapa minggu kemudian, Deddy mengeluarkan podcast berjudul “Terlalu Dark Komedi Ini, SJW Jangan Nonton Ya Alamat Disomasi”. Judul tersebut mengisyaratkan bahwa mereka yang melayangkan somasi terlalu sensitif untuk bisa menerima humor gelap. 

Padahal, konteks dari kedua video berbeda. Somasi tersebut diberikan karena podcast Deddy dinilai bisa merugikan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Artinya, yang diprotes bukan seberapa “gelap” humornya, tapi konsekuensi yang ditimbulkan, terutama pada kelompok ODGJ. 

 

Humor Gelap dan Konsekuensinya

Humor gelap memiliki implikasi yang lebih luas terutama ketika subjek yang menjadi target adalah kelompok marjinal. Meski sifat alamiah dari humor gelap adalah untuk menyinggung, penting untuk diperhatikan apakah targetnya menyerang ke atas atau ke bawah (Lockyer dan Pickering, 2008). 

Dengan kata lain, ada relasi kuasa dalam humor. Seksisme, rasisme, ableism, dan bentuk diskriminasi lainnya adalah manifestasi berbagai ketimpangan relasi kuasa yang mudah menyelinap ke dalam humor gelap. 

Menurut penelitian Ford (2015), konsekuensi dari bentuk humor yang ofensif bukan terletak pada potensinya untuk menumbuhkan prasangka diskriminatif di benak audiens. Melainkan, memberi justifikasi bagi audiens yang sedari awal sudah memiliki prasangka tersebut. Akibatnya, humor bisa menjadi alat untuk menormalisasi status quo.

Misalnya, lelucon seksis terbukti memiliki konsekuensi sosial yang bisa melanggengkan diskriminasi berbasis gender, karena ia memvalidasi stigma terhadap perempuan. Selain itu, lelucon yang menargetkan kelompok penyandang disabilitas, terbukti melanggengkan posisi mereka sebagai kelompok yang terpinggirkan. 

Di Kanada, seorang komedian terkenal bernama Mike Ward berakhir di kursi pengadilan karena leluconnya yang menargetkan Jeremy Gabriel, seorang penyanyi anak yang memiliki disabilitas. Ward dilaporkan karena leluconnya membuat Gabriel menghadapi perundungan yang berdampak terhadap kondisi mentalnya.

Dengan demikian, lelucon—terlebih yang bersifat ofensif, tidak bisa direduksi sebagai banyolan tanpa makna. Ketika sebuah lelucon dibingkai sebagai “sekedar lelucon,” ia bisa mengaburkan konsekuensi yang timbul daripadanya. 

 

Membatasi Kebebasan Berekspresi?

Perdebatan mengenai humor gelap sering berujung pada polarisasi antara fatsun politik (political correctness) dan kebebasan berekspresi. Dalam esainya, Geger Riyanto berargumen bahwa yang membuat lelucon Coki Pardede problematis, selain karena humornya yang mempromosikan kebejatan, ialah bagaimana baik Coki maupun pendukungnya mengeksploitasi narasi kebebasan berekspresi untuk membela formula lelucon yang digunakannya. 

Coki pun bukan satu-satunya. Tretan Muslim dan Popon Kerok adalah dua contoh lain yang menggunakan formula serupa. Popon Kerok bahkan beberapa kali menargetkan perempuan dalam leluconnya.  Ketiga sosok ini memiliki basis pengikut yang cukup besar. Dan meski berkali-kali tersandung kontroversi, humor mereka tetap diminati. 

The right to offend yang ditampilkan lelucon gelap adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Tapi, ia terbukti memiliki konsekuensi. Dalam wawancara dengan Whiteboard Journal, komika Sakdiyah Ma’ruf mengatakan bahwa censorship adalah musuh terbesar seniman. Namun, komedian harus memiliki sensitivitas terkait posisi mereka dalam relasi kuasa—siapa yang menjadi objek humornya dan apa konsekuensinya.

Kritik terhadap humor gelap bukanlah bentuk superioritas moral, melainkan sebuah refleksi atas dampak dari sebuah lelucon. Ketika komedian mengeksploitasi kelompok marjinal untuk materi humor penuh sensasi,  ia berpotensi untuk melanggengkan stigma. 

Humor gelap tumbuh dari keberdayaan untuk mengambil jarak dari penderitaan, ia memang sepatutnya bersifat provokatif dan “mengganggu.” Namun tak ada yang provokatif dari lelucon yang justru melanggengkan status quo.

 

Lockyer, Sharon & Pickering, Michael. (2008). You Must be Joking: The Sociological Critique of Humour and Comic Media. Sociology Compass 2 (3) p. 808-820.