Beberapa saat setelah Watchdoc merilis KPK: Endgame, akun media sosial rumah produksi tersebut diretas oleh pihak tak bertanggung jawab.  Teror ini mengindikasikan “sensitivitas” isu yang dibicarakan oleh film tersebut. Sejak dirilis pada Juni 2021, film ini sudah ditonton sebanyak lebih dari tiga juta kali. Tak hanya itu, laman YouTube film ini juga mengajak audiens untuk menandatangani petisi untuk membatalkan pemberhentian pegawai KPK. 

Film dokumenter memang bisa memantik penonton untuk merefleksikan berbagai realita “pahit” yang mungkin selama ini terabaikan.  Mulai dari bagaimana para maling uang rakyat mengontrol lembaga negara yang digambarkan dalam KPK: Endgame, konflik agraria seperti yang digambarkan Mama Malind Su Hilang, hingga krisis lingkungan seperti yang digambarkan dalam Pulau Plastik

Ekosistem film dokumenter memang semakin berkembang. Makin ada ruang-ruang untuk memproduksi film dokumenter seperti dengan hadirnya Festival Film Dokumenter hingga organisasi In-Docs yang mendampingi berbagai proyek dokumenter. Namun, agar dokumenter bisa mendorong perubahan, ia harus bisa diakses secara luas oleh publik. Sementara itu, tak banyak film dokumenter yang berhasil tayang di bioskop. Tak banyak juga pembuat film yang mengunggah karya mereka di YouTube. 

Dalam hal ini, posisi dokumenter masih kalah populer dibandingkan produk media lainnya. Padahal, fitur dokumenter yang menarasikan realita membuatnya menjadi salah satu arena penting dalam kontestasi akan “kebenaran”. Besarnya peran dokumenter dalam mempengaruhi opini publik membuatnya menjadi salah satu medium advokasi yang banyak diproduksi oleh sineas, LSM, hingga jurnalis. Film dokumenter juga bisa mendorong warga, terutama mereka yang selama ini suaranya terpinggirkan, untuk mengupayakan perubahan. 

 

Realita Orang-Orang Biasa

Dokumenter telah lama dianggap sebagai medium untuk menyampaikan kebenaran, karena ia memberikan bukti visual yang bisa merepresentasikan realita. Namun, konsep “kebenaran” bersifat cair, dan realita memiliki banyak sisi. Jadi, realita seperti apa yang dimunculkan dalam dokumenter dan mengapa ia bisa mendorong perubahan?

Film non-fiksi menemukan nafasnya di akhir tahun 1920-an ketika Dziga Vertov bereksperimen untuk merekam realita Uni Soviet ‘sebagaimana adanya’, yaitu dengan merekam perjuangan sehari-hari kelas pekerja. Apa yang dilakukan oleh Vertov tergolong radikal, mengingat pada masa itu media Soviet masih didominasi film propaganda militer. 

Tak lama setelahnya, di awal tahun 1930-an, John Grierson mendefinisikan dokumenter sebagai “perlakuan kreatif terhadap aktualitas”. Menurutnya, film memiliki fungsi yang lebih dari sekedar mendokumentasikan realita, yaitu sebagai media seni yang bisa membentuk opini publik dan meningkatkan partisipasi warga terhadap isu sosial-politik. 

Di tangan Vertov dan Grierson, dokumenter menjadi suatu produk oposisi dari film fiksi yang dinilai burjoius dan membuat publik berjarak dengan realitanya sendiri. Karakteristik inilah yang menjadikan dokumenter dipandang sebagai alat advokasi untuk mengupayakan perubahan. Terlebih karena ia memberi ruang representasi untuk suara-suara yang terpinggirkan dan isu-isu penting yang luput dari media komersial. 

Misalnya, dokumenter Tanah Ibu Kami yang dinaratori oleh jurnalis Febriana Firdaus memberi ruang bagi perempuan-perempuan pedesaan untuk bercerita mengenai perlawanan mereka terhadap eksploitasi sumber daya alam dan perampasan lahan. Film ini tak hanya bisa menumbuhkan kesadaran mengenai konflik agraria, tapi juga memberi ruang bagi subjeknya untuk menarasikan realita mereka sendiri. 

 

Dokumenter Televisi dan Realita Kita

Kehadiran dokumenter seperti KPK: Endgame dan Tanah Ibu Kami yang membawa agenda advokasi memberi warna baru bagi dokumenter Indonesia. Produksi dokumenter sebelumnya masih didominasi oleh televisi, dengan format yang cenderung deskriptif dan narasi yang apolitis. Sejarah produksi dokumenter Indonesia dimonopoli pemerintah dari masa kolonial hingga orde baru dan baru menemukan kebebasan untuk berkembang setelah reformasi (Irawanto, 2012). 

Sifat apolitis dokumenter televisi terlihat dalam bagaimana mereka mengemas dokumenter perjalanan atau travelogue yang hanya menonjolkan kekayaan alam atau keberagaman budaya. Seperti seri Melihat Indonesia yang diproduksi Metro TV, Indonesia Bagus yang diproduksi NET TV, dan Explore Indonesia yang diproduksi Kompas TV. 

Pun ketika makin banyak dokumenter televisi yang mengangkat isu sosial, mereka dinarasikan sebagai bagian dari perjuangan heroik individu atau komunitas tertentu. Misalnya, salah satu dokumenter Lentera Indonesia yang diproduksi NET TV menceritakan seorang warga bernama Sadiman yang menanam ratusan pohon. Meski tindakan Sadiman mulia, dokumenter ini membingkai pelestarian lingkungan sebagai usaha individu. Ia tidak mengelaborasi permasalahan lingkungan yang memotivasi Sadiman ataupun absennya peran pemerintah dalam usaha-usaha Sadiman. 

 Ketika dokumenter membingkai pengalaman personal sebagai sesuatu yang terpisah dari konteks sosio-politis, maka dokumenter tersebut hanya akan menjadi romantisme pengalaman individu atau kelompok (Crawford-Holland, 2020). Formula ini berpotensi membuat audiens abai dengan akar permasalahan dan berjarak dengan realita sosial yang sebenarnya terjadi. 

Melalui penggambaran di atas, kita bisa melihat pola dokumenter televisi yang cenderung membingkai realita melalui sikap optimistis dan nihil dari konflik. Karenanya, kehadiran dokumenter yang membawa perspektif kritis di luar narasi-narasi yang biasa digunakan media arus utama sangatlah penting.

 

Upaya Advokasi

Selain menumbuhkan kesadaran dan memantik percakapan, dokumenter juga bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk memancing keterlibatan warga dalam kegiatan advokasi. 

Dalam esainya, Eric Sasono mengatakan bahwa tingginya partisipasi publik dalam pemutaran Sexy Killers menandakan peran dokumenter dalam memperkuat civic culture (budaya kewargaan). Inisiasi untuk mengadakan pemutaran film tidak hanya datang dari Watchdoc tapi juga dari berbagai kelompok masyarakat yang peduli dengan isunya. Hampir tak ada jarak antara film dengan audiens, begitu juga antara film dengan subjeknya. Misalnya, Watchdoc mengadakan pemutaran untuk warga Desa Mekarsari yang letaknya bersebelahan dengan PLTU batubara. 

Hal ini menunjukkan bahwa publik tak hanya terlibat sebagai penonton yang pasif, melainkan sebagai warga negara yang memiliki peran dalam pembentukan wacana mengenai “realita” mereka. Meski dimentahkan oleh politisi sebagai kampanye golput, tak dapat dipungkiri film ini telah memperkuat rasa kepemilikan bersama atas suatu isu. 

Pembuat dokumenter bisa memilih “kebenaran” seperti apa yang ingin mereka hadirkan ke dalam filmnya. Meski tidak ujug-ujug mengubah dunia, pembuat dokumenter harus memiliki kesadaran bahwa karyanya memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi audiens mengenai realita. Oleh karenanya, upaya-upaya pengarusutamaan film dokumenter yang memantik percakapan dan mendorong perubahan harus selalu diupayakan. 

 

Crawford-Holland, Sasha. (2020). The Politics of Participation in Documentary. American Quarterly 72 (4) pp. 1021-1032.