Berbagi cerita pada orang asing di tengah situasi krisis bukanlah hal yang mudah, baik bagi pencerita maupun pendengar. Saya pernah melakukannya--sebagai pendengar di tengah konflik agraria yang baru pertama kali saya datangi. Dipisah jarak sekitar 250 km dari tempat saya tinggal, serta perbedaan sosial-budaya dan ekonomi, kemungkinan salah paham tentu lebih besar. Apalagi waktu itu, status pendengar saya sebagai pers mahasiswa yang melakukan liputan untuk majalah kampus. Bila salah memahami, kesalahan tak berhenti hanya di saya tapi diteruskan oleh pembaca.

Saya pahami kemudian bahwa praktik seperti itu umum disebut jurnalisme parasut. Esai Kevin D. Grant di NiemanLab menyebut praktik jurnalisme parasut tak terbatas pada penugasaan jurnalis untuk ke negara asing tapi juga daerah asing. Pendiri The GroundTruth Project dan presiden Report for America ini menjelaskan jurnalisme parasut harus diakhiri karena setidaknya membahayakan keamanan jurnalis dan bias jurnalis menyebabkan penyederhanaan masalah.

Dua hal tersebut saya alami, terutama soal pengetahuan yang tak memadai yang rentan memantik bias. Sekalipun saya sudah mempelajari permasalahannya, dari menyusun kronologi konflik, menelaah status hukum tanah dan laut objek konflik, hingga menemui wartawan lain yang pernah meliput di sana. Pemahaman saya tetap saja tak memadai ketika sampai lokasi.

Begitu juga soal keamanan, seperti lokasi konflik lainnya yang diawasi intelijen hingga preman bayaran. Salah-salah, kriminalisasi bisa terjadi atau nyawa melayang. Seperti yang dialami 11 warga Myanmar selepas diwawancara CNN ketika huru-hara terjadi, semuanya dijebloskan ke penjara oleh junta militer.

 

Minim Pemahaman, Bias Hasilnya

Ketika konflik Boko Haram meletus, banyak kantor berita dunia menerbangkan jurnalisnya ke Nigeria untuk meliput pemberontakan tersebut. Ganjilnya, beberapa kantor berita yang sudah memiliki koresponden tetap untuk Nigeria tetap melakukannya. Seperti yang disebutkan penelitian Aliyu Odamah Musa, yaitu CNN dan Al Jazeera. Hasilnya, liputan yang disajikan mengandung kesalahpahaman, tanpa konteks lokal, tidak presisi, hingga tak bisa menempatkan posisi keberpihakan.

Menggunakan analisis wacana kritis pada hasil liputan jurnalisme parasut, Aliyu Odamah Musa mencontohkan kesalahan CNN dimana menggabungkan konteks pengeboman gereja sebulan sebelum peristiwa Boko Haram terjadi. Padahal antar peristiwa tak saling berkaitan. Akibatnya laporan tersebut cenderung mengarahkan aktor Boko Haram adalah umat nasrani.

Sementara pada pemberitaan Al Jazeera, jurnalis parasut cenderung mengabarkan hal-hal sensasional yang minim verifikasi. Misalnya, menyebut pemimpin Boko Haram menghendaki gencatan senjata. Padahal, pernyataan tersebut keluar dari orang lain yang pernah melakukan klaim palsu dan pemimpin Boko Haram diketahui tak memiliki juru bicara. Kesalahan lainnya, Al Jazeera menyebut ada pembunuhan yang digambarkan “dibantai seperti domba” terhadap 10 orang nasrani oleh Boko Haram. Pembunuhan benar terjadi, tapi “dibantai seperti domba” belum tentu.

Kesalahan menggunakan konteks yang dilakukan CNN, penggambaran sensasional oleh Al Jazeera, dan minimnya akurasi dan verifikasi pemberitaan oleh keduanya beresiko memancing konflik tak berkesudahan. Aliyu Odamah Musa menyebut penyebab dari kesalahan-kesalahan tersebut lantaran jurnalis yang ditugaskan sedikit memahami permasalahan, kurang mengenali kondisi kejadian, dan energinya terkuras oleh urusan-urusan logistik di tempat baru. 

Hambatan-hambatan tersebut terkonfirmasi dalam esai Sherry Ricchiardi yang menceritakan pengalamannya sebagai jurnalis parasut untuk perundingan Israel-Hizbullah, 2006. Sherry Ricchiardi membanding kinerjanya yang tak efektif dibanding jurnalis lokal lain, karena direpotkan oleh urusan logistik seperti hotel, transportasi, hingga makanan. Bias karena prasangkanya terhadap masalah juga lebih mendominasi.

Di Indonesia, jurnalis Kompas Ahmad Arif menyebut pernah melakukannya ketika meliput Tsunami Aceh 2004. Dalam bukunya “Jurnalisme Bencana, Bencana Jurnalisme”, ia menjelaskan kesulitannya berupa tak ada bekal kemampuan di medan bencana. Selain itu, ia menuturkan tak ada kesiapan mental maupun infrastruktur seperti alat komunikasi satelit hingga bahan makanan. Kondisi tersebut membuat kesulitan untuk menggambarkan korban hingga menempatkan posisi sebagai penyalur informasi dan kontrol sosial terhadap pembuat kebijakan.

 

Parasut Mendarat, Ancaman Keamanan Menghadang

Ancaman keamanan jadi masalah kedua dari praktik jurnalisme parasut. Setidaknya, ada dua preseden keamanan jurnalis Indonesia di wilayah konflik yang menggegerkan publik. Pertama meninggalnya jurnalis RCTI pada konflik GAM-TNI, 2003. Kedua, ditawannya dua jurnalis MetroTV pada perang Irak, 2005. Semuanya bermula dari penerbangan di Jakarta menuju lokasi liputan masing-masing.

Sementara itu, saat Kepala Koresponden Internasional CNN, Clarisa Ward terbang dari London ke Myanmar, ia telah dijamin keamanannya oleh junta militer yang mengkudeta pemerintahan demokratis. Tak mengherankan, ia dengan leluasa mengabarkan di garis depan unjuk rasa warga bersama desingan peluru tentara. Tampak heroik sekali, seolah-olah menukar nyawanya dengan mengabarkan pada dunia tentang apa yang terjadi di Myanmar.

Lantas bagaimana jurnalis yang tak mendapat jaminan keamanan ketika mendarat? Mereka ada yang dijebloskan ke penjara sambil dihajar seperti jurnalis Hiroki Kitazumi dari Jepang atau dideportasi setelah dipukuli di penjara seperti jurnalis foto Robert Bociaga dari Polandia. Melihat kondisi pers di Myanmar tersebut, Reuters Institute mempertanyakan independensi dari jaminan keamanan yang diberikan pada CNN.

Pasalnya tak ada transparansi pada publik—yang terkesima—oleh liputan Clarisa Ward di medan konflik. Temuan Reuters Institute menyebut CNN menggunakan pelobi Israel-Kanada Ari Ben-Menashe untuk mendapat jaminan keamanan. Harga yang harus dibayar Tim CNN tak bebas meliput. Mereka dikawal 24 jam non-stop, tinggal di kompleks militer, perjalanan liputan diikuti enam truk militer, dan tak ada kebaruan dalam liputan lapangannya.

Atas kondisi tersebut muncul mosi terhadap posisi keberpihakan CNN, seperti yang dilakukan Vice. Tak mengherankan juga muncul petisi untuk menuntut CNN memberikan transparansi atas praktik jurnalisme parasutnya. Pasalnya menukar independensi dengan jaminan keamanan bukanlah hal yang bijak, begitu juga menukar keamanan dengan independensi.

 

Kuncinya adalah Kolaborasi

Kolaborasi dengan jurnalis lokal menjadi kunci pemberitaan dari seluruh dunia. Anggapan jurnalis lokal tak mampu mengikuti standar pemberitaan internasional telah terpatahkan. Penelitian Ruth Moon pada jurnalis lokal di Rwanda yang jadi koresponden kantor berita dunia seperti Voice of America, Deutsche Welle, Agence France-Presse, hingga Bloomberg, mengkonfirmasi hal ini.

Menggunakan teori habitus milik Pierre Bourdieu, Ruth Moon menemukan peran agensi pada jurnalis lokal. Agensi yang dimiliki jurnalis lokal di dapat lantaran hidup bersama komunitas setempat. Lewat peran agensinya, kerja-kerja jurnalistiknya lebih efektif. Seperti mudah menggali masalah, menemukan dan dipercaya narasumber, hingga kelenturan menghindari konflik dan ancaman keamanan sekalipun berada di pemerintahan otoriter. Semua itu tak ada pada jurnalis parasut.

Selanjutnya, Ruth Moon menyebut pelatihan dan koordinasi yang baik jadi kunci pencapaian standar pemberitaan internasional oleh jurnalis lokal dengan tetap menghadirkan suara lokalitasnya. Dari pada terus menerbangkan jurnalis parasut, kerjasama kolaborasi dengan jurnalis lokal lebih menjanjikan menghindari ancaman keamanan jurnalis dan kesalahan pemberitaan. Selain itu, biaya produksi berita jadi lebih efektif apalagi di tengah kemajuan teknologi informasi.