Lebih dari separuh populasi penduduk Indonesia tak memiliki akses perbankan, sekitar 181 juta orang. Bisa dibayangkan tantangan apa yang mereka hadapi, dari kesulitan mendapatkan modal usaha, merencanakan keuangan saat pensiun, hingga menabung untuk hal khusus, misalnya tabungan pendidikan. Timpangnya akses keuangan ini jadi salah satu penyebab tak meratanya kesejahteraan publik secara umum.

Kemunculan berbagai aplikasi teknologi finansial (fintech) yang bisa diakses melalui perangkat pribadi dimaksudkan untuk menjawab masalah dan mengisi ceruk pasar tersebut. Fintech dapat menyediakan akses keuangan yang lebih inklusif pada publik dengan mempermudah syarat dan proses birokrasi dalam meminjam uang untuk pembiayaan modal ataupun kebutuhan pribadi. Selain itu, fintech lebih akomodatif pada kebutuhan pengguna lewat variasi jenis layanannya dibanding perbankan konvensional yang kaku.

Meski idenya potensial, dalam penerapannya, regulasi dan pengawasan yang lemah menyebabkan fintech yang ada di Indonesia belum bisa menjamin akses keuangan yang inklusif. Malah, kita mendengar ribuan kasus penyalahgunaan fintech, mulai dari tingkat bunga pinjol yang predator, biaya administrasi yang tak transparan, pencurian data, hingga banyaknya pinjol ilegal yang beroperasi dan memburu kelompok masyarakat rentan. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 1.026 fintech ilegal pada 2020. Sebelumnya, pada 2019 ada 1.490 fintech ilegal. Kebanyakan fintech ilegal berjenis pinjaman online (pinjol), sementara itu hanya ada 106 fintech pinjol yang terdaftar per Oktober 2021. Tak sebandingnya jumlah fintech legal dengan ilegal membuat pengguna rentan mengalami pencurian data, kecurangan operasional hingga penipuan. Apalagi kondisi literasi keuangan Indonesia yang masih minim.

 

Inklusivitas Fintech

Penelitian World Bank pada 2017 menyebut persentase inklusivitas akses keuangan Indonesia hanya 49% -- tertinggal jauh dibanding Singapura yang 98%, Malaysia yang 85%, dan Thailand yang 82%. Tak meratanya pembangunan menyebabkan setidaknya 181 juta orang di Indonesia tak memiliki akses perbankan.

Hambatan inklusivitas akses keuangan tersebut melatarbelakangi munculnya berbagai perusahaan teknologi finansial yang memanfaatkan infrastruktur digital untuk menyasar kekosongan pasar tersebut. Selain itu, orientasi kehadiran fintech pada kebutuhan pengguna berbanding terbalik dengan perbankan konvensional. Sehingga membuat fintech lebih inklusif pada publik, seperti temuan Yan Andriariza dan Lidya Agustina.

Beragamnya pilihan layanan yang ditawarkan fintech di Indonesia secara umum terdiri dari tiga kelompok. Pertama pembayaran, layanan yang fokus sebagai alat pembayaran non tunai yang dapat digunakan untuk transaksi dengan merchant. Kedua pendanaan, memberikan layanan pendanaan dengan beragam jenis dari mempertemukan debitur dengan kreditur, pinjaman kredit hingga gadai, pinjol masuk dalam kelompok ini. Ketiga fintech lainnya di luar layanan pembayaran dan pendanaan, contohnya crowdfunding dan bank digital. Umumnya kelompok fintech lainnya merupakan penyedia jasa keuangan konvensional yang bertransformasi dengan perkembangan teknologi.

Sayangnya, fintech, khususnya jenis pinjol, jauh dari kata inklusif. Data LBH Jakarta pada 2018 menyebut ada 1.330 korban pinjol yang mengadukan kasusnya. Selain itu, LBH Jakarta menemukan 89 fintech yang melanggar peraturan dimana 25 fintech terdaftar legalitasnya di OJK. 

Pengaduan paling umum lantaran proses penagihan yang intimidatif dan penuh teror, skema bunga yang tidak jelas perhitungannya, nihilnya perlindungan data pribadi, hingga aturan terkait denda dan biaya administrasi yang tidak transparan.

 

Regulasi dan Pengawasan yang Lemah

Kajian LBH Jakarta terkait jerat masalah pinjol dan fintech pada umumnya menjelaskan lemahnya regulasi.  Regulasi yang kurang memadai menyebabkan pengawasan oleh otoritas terkait jadi lemah. Kajian tersebut meneliti 16 kebijakan terkait fintech, mulai peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan OJK. Hasilnya ditemukan tiga faktor yang menjadi masalah praktik fintech di Indonesia. 

Pertama, aturan yang ada tidak didasarkan pada kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga manfaatnya tak ada,  misalnya aturan mengenai penjatuhan sanksi. Berdasarkan POJK Nomor 77/2016, sanksi terberat adalah pencabutan status legalitas fintech. Akibatnya,  semakin banyak aplikasi pinjol tidak terdaftar tapi tetap beroperasi dan OJK  tak mau bertanggung jawab atas hal tersebut, misalnya dengan melakukan pengawasan.

Kedua, tidak memadainya regulasi untuk melindungi publik ketika berhadapan dengan fintech. Misalnya, aturan batas bunga pinjaman konsumtif hanya diatur dalam kode etik AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yaitu 0,4% per hari. Sanksi yang dikeluarkan AFPI bila ada fintech pinjol yang melanggar kode etik tersebut hanya dicabut statusnya sebagai anggota yang berarti fintech ilegal. Hasilnya tidak menyelesaikan permasalahan dililitnya pengguna oleh tingginya bunga pinjol. Sementara otoritas pemerintah—dari OJK, Kominfo, Kementerian Keuangan, hingga Bank Indonesia—belum memiliki aturan dan mekanisme yang memadai untuk melindungi publik yang rentan terjerat bunga predator pinjol.

Ketiga, ketidakseragaman pengaturan sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum. Banyaknya aturan yang tercecer justru malah berakibat pada ketidakjelasan menerapkan aturan terhadap kondisi yang ada. Contohnya, dalam hal pengawasan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh penyelenggara. Pada beberapa aturan, hal tersebut harus disampaikan dalam evaluasi berkala perusahaan, sedangkan pada aturan lain hal tidak perlu disampaikan pada evaluasi berkala perusahaan.

Tiga faktor tersebut membuat posisi pengguna fintech rentan. Khususnya pengguna pinjol, sekalipun fintech yang mereka gunakan ilegal tapi hutang yang mereka pinjam berkekuatan hukum wajib dikembalikan, seperti temuan penelitian Rayyan Sugangga. Artinya perlu terobosan regulasi yang ketat untuk menguatkan posisi pengguna fintech.

 

Rendahnya Literasi Keuangan

Sementara regulasi dan pengawasan masih sangat lemah, masalah lain yang tak kalah penting adalah tingkat literasi keuangan publik yang rendah. Penelitian World Bank 2017 menyebut literasi keuangan Indonesia hanya mencakup 32% populasi penduduk, kalah dengan Malaysia dengan 36% dan Singapura yang 59%. Padahal dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bertanggung jawab meningkatkan literasi keuangan publik.

Rendahnya literasi keuangan makin membuat publik rentan, pasalnya tanpa literasi keuangan yang mapan sulit bagi seseorang mengambil keputusan keuangan dan mengatur resiko yang tepat. Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebagai pedoman program pemerintah untuk pengadaan finansial inklusif, disebutkan bahwa pilar pertama inklusi keuangan adalah literasi yang memadai. Bagaimanapun perkembangan teknologi memfasilitasi kebutuhan publik tanpa literasi akan sia-sia saja.

Setidaknya tiga hal di atas jadi tantangan mewujudkan fintech yang inklusif. Yaitu penguatan regulasi dan pengawasan serta peningkatan literasi keuangan. Supaya tak ada kasus lagi seorang dipaksa menari telanjang, menjual ginjalnya, hingga bunuh diri gara-gara terjerat utang dari fintech.