Dalam setahun terakhir, tak ada provinsi di Kalimantan yang lolos dari bencana banjir. Dengan tingginya penurunan luas tutupan hutan, banjir ini merupakan alarm bahaya deforestasi. Namun di hadapan para pemimpin dunia, Presiden Jokowi mengklaim bahwa laju deforestasi telah menurun. Klaim ini kemudian dikritik oleh Greenpeace, yang kemudian berujung pada aduan UU ITE oleh Cyber Indonesia.

Adu klaim antara pemerintah dengan organisasi lingkungan bukan yang pertama kali terjadi. Hal ini menambah rumit komunikasi perubahan iklim yang sedari awal memang kompleks dan seringkali sulit untuk dibahasakan kepada masyarakat awam. 

Meski demikian, perubahan iklim adalah krisis nyata yang didukung oleh bukti ilmiah dari penelitian demi penelitian. Ilmuwan yang tergabung dalam Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC bahkan telah memberi peringatan, jika kita tidak mengubah keadaan maka suhu bumi akan naik 1,5 derajat celcius dalam dua dekade mendatang. Karena itulah, urgensi krisis iklim semestinya tak lagi jadi kontroversi. 

Di sinilah media seharusnya mengambil peran penting dalam menyiarkan fakta dan membantu publik memahami urgensinya. Melalui framing atau pembingkaian peristiwa, media bisa menjernihkan isu dan membantu publik memahami kompleksitas perubahan iklim lewat pengalaman yang dekat di kehidupan nyata. Sehingga pembaca bisa memahami akar permasalahannya dan terdorong untuk mengambil sikap. 

Pemberitaan perubahan iklim banyak memiliki kesamaan dengan pemberitaan Covid-19; keduanya merupakan fenomena sains, keduanya sama-sama disangkal oleh penganut teori konspirasi, dan keduanya merupakan isu global yang konsekuensinya ditanggung secara lokal. 

Namun dengan skala isu yang begitu besar, media belum membuat publik memahami akar persoalan dan konsekuensi dari krisis iklim. Kedaruratan bencana ekologis yang sedang kita hadapi, dan dampaknya di kemudian hari, samar-samar tenggelam dalam pemberitaan peristiwa sesaat yang seolah tak terkait satu sama lain, meskipun ia erat kaitannya dengan perubahan iklim.

 

Membingkai Realita Krisis Iklim

Seperti pandemi, perubahan iklim merupakan fenomena global yang dampaknya ditanggung di level lokal. Akibatnya, realita perubahan iklim dibingkai secara berbeda oleh media di berbagai negara. 

Dalam beberapa media internasional, situasi gawat darurat dari perubahan iklim nampak dalam pembingkaian. Misalnya, Al Jazeera membingkai perubahan iklim sebagai peristiwa yang lebih berbahaya dari konflik karena menyebabkan banyak penduduk tersingkirkan dari tempat tinggalnya. Selain itu, The Guardian bahkan memutuskan untuk mengganti istilah “perubahan iklim” menjadi “krisis iklim” di semua artikel mereka, karena dirasa lebih akurat menggambarkan situasi yang sedang terjadi. 

Bingkai media terbukti bisa mempengaruhi persepsi publik. Penelitian Dayrell dan Urry (2015) menemukan bahwa media Brazil berhasil meningkatkan kesadaran publik mengenai urgensi isu perubahan iklim. Kuncinya, media Brazil tidak memberi tempat bagi pandangan yang masih mempertanyakan kebenaran perubahan iklim. Ilmuwan, organisasi lingkungan, dan PBB merupakan sumber-sumber utama dalam berita mereka. Dampaknya tidak main-main, sebanyak 80% warga Brazil percaya bahwa perubahan iklim adalah ancaman serius dan disebabkan oleh perbuatan manusia. 

Sementara itu di Indonesia, perubahan iklim sendiri kalah populer dibanding topik-topik lain seperti korupsi, pemilu, dan terorisme. Tidak hanya kuantitas berita, cara media membingkainya juga belum bisa membuat publik memahami urgensi isu ini. Dalam pemberitaan mengenai deforestasi, misalnya, CIFOR (2015) menemukan bahwa ada pergeseran bingkai dari politik global ke politik dalam negeri. Artinya, ketika perubahan iklim yang merupakan isu global dikontekstualisasikan ke isu politik lokal, ia seringkali dibingkai melalui kacamata pemerintahan. Tak ayal,  47% sumber dalam berita lingkungan didominasi suara pemerintah. 

Dengan mengandalkan pemerintah sebagai sumber utama, pembingkaian krisis iklim seringkali tidak menyentuh akar permasalahan dan cenderung memperhalus krisis yang sedang terjadi. Misalnya, dalam berita Kompas.com mengenai Kampung Iklim yang mengutip Dirjen KLHK, program Kampung Iklim digadang-gadang sebagai aksi komunitas yang mampu meredam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Padahal, karhutla lebih banyak disebabkan oleh kegiatan industrial korporasi. Kita juga masih ingat bagaimana di awal tahun ini, berbagai media kompak menelan mentah-mentah perkataan KLHK bahwa banjir di Kalimantan Selatan bukan terjadi karena kerusakan lingkungan, tapi karena anomali cuaca. 

Krisis iklim merupakan fenomena sains yang mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Ketika krisis iklim hanya direpresentasikan melalui satu suara saja—dalam kasus ini suara pemerintah—ada dimensi realita yang hilang dalam pemberitaan media, yaitu realita mengenai penyebab perubahan iklim dan realita mengenai konsekuensi perubahan iklim. 

 

Situasi Negara dan Kultur Jurnalistik

Perbedaan bingkai urgensi krisis iklim yang jamak ditemui di media internasional tapi jarang terlihat dalam media di Indonesia dilatarbelakangi oleh kondisi sosiologis yang lebih luas. Menurut Tien Vu dkk (2019), perbedaan bingkai media disebabkan oleh perbedaan kondisi sebuah negara. Kondisi tersebut secara spesifik adalah a) kerentanan terhadap bencana alam,  b) intensitas emisi karbon, c) perkembangan ekonomi, d) efektivitas pemerintahan, dan e) dan kebebasan pers. Dari kelima faktor tersebut, perkembangan ekonomi merupakan prediktor terkuat.

Hal inilah yang menurut Tien Vu dkk membuat negara berpendapatan rendah seringkali memberitakan isu perubahan iklim dalam bingkai hubungan internasional, sebab minimnya modal dan sumber daya untuk mengatasi permasalahan ini. Misalnya, Tempo.co mengutip Sri Mulyani yang mengatakan bahwa negara kaya gagal memenuhi komitmennya untuk membiayai negara berkembang dalam mencapai Net Zero Emission.

Namun di samping faktor ekonomi, kultur jurnalistik juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pemilihan bingkai. Menurut Painter (2010), peneliti Reuters, minimnya urgensi dalam liputan perubahan iklim disebabkan oleh beberapa kendala. Di antaranya yaitu kurangnya pelatihan untuk jurnalis dalam meliput perubahan iklim, kurangnya sumber daya, serta relasi erat antara media dengan elit politik yang berpotensi mengakibatkan bias dalam pemberitaan.

Tentunya, faktor-faktor yang disebutkan Painter tak bisa dipisahkan dari seberapa besar ruang yang dimiliki jurnalis untuk meliput perubahan iklim. Sebab, pelestarian lingkungan berkorelasi dengan kebebasan pers. Di Indonesia, di mana kerusakan lingkungan merupakan  kejahatan terorganisir yang melibatkan lingkaran kekuasaan, meliput isu lingkungan secara adil adalah risiko tersendiri. Sebab tak jarang, jurnalis lingkungan mengalami represi, bahkan dibunuh karena vokal

 

Defisit Informasi dan Skeptisisme di Tengah Bencana 

Cara media membingkai realita iklim memiliki konsekuensi nyata. Indonesia adalah negara dengan jumlah climate deniers atau penyangkal perubahan iklim paling tinggi, sebanyak 18% warganya tidak percaya bahwa perubahan iklim disebabkan oleh manusia. Padahal,  Indonesia memiliki peran ganda dalam perubahan iklim, yaitu sebagai salah satu negara rentan yang paling terdampak sekaligus sebagai negara kontributor pemanasan global. Ini adalah realita yang seharusnya dibingkai oleh media.  

Salah satu cara yang bisa mengubah persepsi publik adalah dengan menghadirkan kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh krisis iklim dalam liputan. Misalnya, VICE menyoroti imbas perubahan iklim terhadap kemiskinan dan angka prostitusi di pesisir utara Jawa. Dengan mengangkat pengalaman empiris, liputan ini menunjukkan konsekuensi nyata dari perubahan iklim yang harus dihadapi oleh kelompok rentan. 

Selain itu, media juga bisa memproduksi liputan investigasi yang membongkar struktur yang bekerja di balik kerusakan lingkungan. Seperti investigasi Tempo yang mengungkap soal deforestasi terencana yang melibatkan peran pemerintah. Selain mematahkan klaim Jokowi, liputan investigasi ini bisa membantu pembaca memahami kegiatan dan aktor yang berada di belakang perubahan iklim.

Kedua liputan di atas merupakan hasil kerjasama dengan organisasi nirlaba internasional Pulitzer Center yang mendukung liputan perubahan iklim dari seluruh dunia. Dengan kultur jurnalistik dan kebebasan pers yang belum mendukung, kolaborasi merupakan salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kualitas pemberitaan. Realita krisis iklim, terutama di Indonesia, nampak suram. Sudah saatnya media lebih menggaungkan urgensinya.