Miris rasanya ketika membaca berita sekelompok warga Bekasi menutup toko minuman beralkohol karena dituding jadi penyebab banjir di daerahnya. Di wilayah Jakarta Pusat, pernah pula sebuah spanduk yang mengklaim orientasi seksual sebagai penyebab longsor, banjir, gempa dan tsunami viral di media sosial dan diberitakan di media daring. Dua contoh ini menggambarkan bagaimana misinformasi tentang bencana alam, yang sebenarnya berakar dari krisis perubahan iklim, dapat memunculkan bencana baru berupa konflik sosial.

Bukan hanya masyarakat awam yang rentan terhadap misinformasi. Orang nomor satu negeri ini saja menyebut banjir besar yang menerjang Kalimantan awal tahun ini karena curah hujan. Padahal data BMKG menyebut belum pernah ada curah hujan ekstrem di Kalimantan, di mana rata-rata curah hujannya masih di bawah 100 mm per hari.

Tak heran, misinformasi jadi salah satu sebab utama penyangkalan perubahan iklim (climate change denial). Dalam upaya mitigasi krisis perubahan iklim, melawan misinformasi harus jadi agenda penting. Apalagi mengingat bahwa survei global menempatkan Indonesia di posisi teratas sebagai negara dengan penyangkal krisis perubahan iklim terbanyak.

Media, sebagai institusi yang menjaga sirkulasi informasi, sebenarnya berperan strategis dalam penanganan krisis iklim. Sayangnya, banyak media justru mengamplifikasi misinformasi. Platform media sosial global memberikan ruang bagi kampanye misinformasi sistematik dari aktor yang berkepentingan dengan industri fosil. Sedangkan media daring lokal umumnya lalai melakukan verifikasi fakta ilmiah yang ketat pada pernyataan pejabat.

 

Menebarkan Keraguan, Menciptakan Polarisasi

Seperti sebuah wabah penyakit, misinformasi krisis perubahan iklim dapat menular dengan cepat. Studi ilmiah menunjukkan bahwa misinformasi dalam isu perubahan iklim umumnya bekerja dengan menebarkan keraguan dalam tiga aspek (Treen dkk, 2020). 

Pertama, keraguan terhadap realitas perubahan iklim dan peran manusia di dalamnya. Hal ini jamak terlihat dalam narasi seperti: “pemanasan global tidak terjadi,” “level karbondioksida tidak mengalami kenaikan,” atau “kenaikan suhu bumi adalah siklus alamiah.” 

Kedua, keraguan terhadap urgensi krisis perubahan iklim. Klaim bahwa “perubahan suhu tidak berdampak pada kesehatan manusia” atau “tidak ada kaitan antara perubahan iklim dan potensi konflik” adalah contoh narasi yang digunakan untuk meragukan pentingnya isu ini.

Ketiga, keraguan pada temuan ilmiah tentang krisis iklim dan kebijakan mitigasinya. Anggapan bahwa “perubahan iklim masih jadi perdebatan di kalangan ilmuwan” atau “ilmuwan lingkungan terlalu melebih-lebihkan pemanasan global” adalah contoh klaim untuk meragukan sains di balik perubahan iklim. Selain itu, klaim seperti “solusi perubahan iklim tak efektif dan berujung pemborosan” atau “cadangan bahan bakar fosil masih memadai dan lebih terjangkau” juga umum digunakan untuk menyangkal kebijakan berbasis data yang berorientasi pada mitigasi perubahan iklim.

Berbagai narasi misinformasi perubahan iklim ini diidentifikasi dan diklasifikasikan dalam studi terbaru Coan dkk (2021). Mereka memperoleh data ini dengan mengumpulkan ratusan laporan dari berbagai lembaga penelitian konservatif (conservative think-tanks) dan artikel blog kontrarian dengan rentang waktu selama 20 tahun ke belakang. Temuan ini mengindikasikan bahwa, seperti halnya perubahan iklim, misinformasi tentangnya tidak terjadi secara alamiah. Ada upaya sistemik dari berbagai jaringan aktor untuk memproduksi dan menyebarkannya. 

Penyangkalan krisis iklim juga berkaitan dengan kampanye misinformasi dengan tujuan polarisasi politik mengenai isu ini. Penelitian Justin Farrell (2016) menemukan bahwa aktor yang berafiliasi dengan pendanaan korporat cenderung menuliskan narasi yang dengan sengaja mempolarisasi pandangan mengenai perubahan iklim dengan menargetkannya pada pemilih konservatif. Temuan ini didapatkan setelah menelaah data berupa 40.785 dokumen mengenai perubahan iklim yang dipublikasikan 164 individu dan organisasi dalam periode 1993-2013. 

Bukan hanya korporasi, Farrell (2019) juga menyebut lembaga filantropi di Amerika Serikat juga terlibat dalam kampanye misinformasi melalui penyaluran dana sebesar 140 miliar dolar setiap tahun untuk penelitian, publikasi, hingga kampanye untuk memproduksi berbagai klaim yang menyangsikan krisis perubahan iklim.

 

Media Menyuburkan Misinformasi 

Setelah digempur berbagai narasi yang meragukan krisis perubahan iklim, orang yang terpapar misinformasi cenderung membentuk ikatan sosial untuk menguatkan suara penyangkalan. Terlebih ketika berbagai misinformasi ini tersebar melalui media daring dan media sosial yang bekerja dengan algoritma untuk mengamplifikasi bias personal kita. Tak heran, polarisasi terhadap isu perubahan iklim makin parah akibat efek ruang gema (echo chamber) dalam media sosial, di mana paparan informasi hanya menggemakan satu suara penyangkalan dan kebal koreksi dari penjelasan ilmiah.

Bukan hanya karena bias algoritma, misinformasi juga tumbuh subur karena platform media sosial seringkali membiarkan dan malah mengambil keuntungan dari peredarannya. Penelitian lembaga Stop Funding Heat, misalnya, menemukan setidaknya 113 iklan berbayar yang menyatakan bahwa “perubahan iklim adalah hoaks” beredar di Facebook dari Januari-Oktober 2021, dengan biaya iklan sebesar US$58,000-75,000. Berbagai iklan misinformasi ini mendulang setidaknya 13.6 juta views. 

Riset ini juga menemukan 48,700 post yang mengandung misinformasi tentang perubahan iklim di Facebook dari Januari-Oktober 2021. Tetapi, hanya 3.6% dari keseluruhan konten tersebut telah diverifikasi oleh pemeriksa fakta yang digunakan Facebook. Tidak hanya Facebook, peredaran misinformasi juga marak terjadi dalam iklan dan konten bayaran di Youtube, Google, dan Twitter

Menariknya, setelah menelusuri lebih lanjut dari mana sumber informasi dalam 7000 post dan iklan menyesatkan di Facebook dan Google, Center for Countering Digital Hate menemukan bahwa 69% misinformasi ini diproduksi oleh 10 besar media yang disebut sebagai “The Toxic Ten” -- di antaranya, Breitbart, Russia Today, dan Newsmax. Mereka merupakan media-media konservatif yang terafiliasi dengan industri bahan bakar fosil global. 

Berbagai temuan tersebut memperlihatkan bagaimana institusi media konvensional, korporasi, dan lembaga filantropi yang berperan sebagai produsen informasi di hulu berkelindan dengan media sosial di hilir untuk membentuk aliran suplai (mis)informasi tentang perubahan iklim. 

Di Indonesia, informasi yang keliru mengenai krisis perubahan iklim justru seringkali disampaikan oleh pemerintah. Misalnya saja, sebelum klaim Presiden Jokowi di COP26 awal November ini bahwa laju deforestasi menurun jadi kontroversi karena tak sesuai fakta,  Detik dan Republika menelan mentah-mentah data ini dari KLHK. 

Parahnya, media di Indonesia punya tabiat buruk memberikan ruang dominan pada pemerintah dalam memberitakan isu lingkungan, bahkan tanpa verifikasi lanjutan. Padahal, dalam pernyataan pemerintah seringkali ada informasi yang cenderung ditutupi. 

Peristiwa kebakaran hebat yang melanda Pulau Rinca di Taman Nasional Pulau Komodo awal September lalu, misalnya, disebut oleh otoritas pemerintah akibat cuaca. Padahal menurut penelusuran Tirto berdasarkan citra satelit dan keterangan ahli, cuaca tak mungkin jadi penyebabnya. Sayangnya, hanya Tirto yang menelusurinya, sedangkan berita yang diproduksi Tribunnews, Detik, Merdeka, Okezone, hingga Kompas.com hanya latah dengan pernyataan pemerintah.

Selain itu, media di Indonesia seringkali hanya menonjolkan sensasionalitas dalam menyadur berita internasional tentang krisis perubahan iklim. Seperti dilakukan Liputan6, Republika, JPNN, dan Tribunnews yang menyebut pada 2030, bumi akan menuju zaman es. Pemberitaan seperti ini menghilangkan fakta mendasar tentang pemanasan global dan cenderung menyuburkan misinformasi bahwa perubahan iklim adalah sensasi yang dilebih-lebihkan.

 

Kuasa Media Menangkal Misinformasi

Melihat krusialnya peran media, kini mulai muncul banyak tekanan dan tuntutan dari aktivis lingkungan pada institusi media agar lebih tegas menyaring informasi mengenai krisis iklim yang beredar di platform mereka. 

Platform media sosial global, seperti Facebook dan Google, mulai menunjukkan upaya merespon tuntutan ini. Facebook kini mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk tim pemeriksa fakta yang memoderasi dan melabeli konten mengenai perubahan iklim sebagai fakta, opini, atau informasi yang keliru. Google dan YouTube telah menyatakan bahwa mereka akan berhenti menayangkan konten iklan yang mengandung misinformasi perubahan iklim. Masih terlalu dini untuk melihat sejauh apa upaya ini efektif memerangi misinformasi. Tapi, perubahan ini patut diapresiasi.

Untuk media di Indonesia yang beritanya cenderung mengandalkan suara tunggal dari pemerintah, sudah saatnya media menghadirkan suara masyarakat yang terdampak untuk membingkai keterkaitan peristiwa bencana dengan krisis perubahan iklim. Selain itu, media bisa membantu kesadaran publik dengan berkorespondensi pada ilmuwan dan akademisi sebagai narasumber dengan otoritas ilmiah untuk menjelaskan krisis perubahan iklim. Tanpa adanya komitmen dari media, misinformasi krisis iklim makin rampan dan kita terus berhadapan dengan penyangkalan.



 

Artikel ini merupakan bagian dari program Remotivi untuk menerbitkan seri tulisan yang fokus mengupas tentang peran media dan anak muda dalam krisis perubahan iklim. 

 

Baca tulisan lainnya dalam seri ini:

Bagaimana Misinformasi Memperparah Krisis Iklim