Saat Sintang dikepung Banjir, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengklaim bahwa ia telah mengusir 20 perusahaan sawit yang menolak membantu warga terdampak banjir. Aksi Sutarmidji diberitakan di mana-mana. Sekilas, apa yang dilakukannya seperti memberi harapan bahwa masih ada pemimpin yang tegas dan peduli terhadap lingkungan. Namun apa yang diklaim Sutarmidji dan diberitakan media, ternyata berbeda dengan realita sesungguhnya. Berdasarkan penelusuran Tirto, Sutarmidji setidaknya menerbitkan 357 izin usaha untuk perusahaan tambang selama tiga tahun terakhir.

Sutarmidji bukan yang pertama, dan tentunya bukan yang terakhir. Pada Festival Iklim 2021, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa Indonesia sangat serius mengatasi krisis iklim. Padahal, ia disinyalir sebagai salah satu aktor yang berada di belakang bisnis tambang di Papua. Dalam skala global, Greta Thunberg mengkritik COP26 sebagai kampanye humas yang berisi janji-janji kosong, karena minimnya aksi nyata yang benar-benar yang dilakukan oleh pemimpin dunia.  

Editor Lingkungan The Guardian, Damian Carrington, menyebut mereka sebagai climate bullshitters atau, dengan bahasa yang lebih halus, pembohong iklim (climate liars). Kebohongan terstruktur untuk menampilkan citra “peduli lingkungan” ini disebut sebagai greenwashing. Greenwashing yang awalnya merupakan bentuk strategi marketing perusahaan belakangan juga diadopsi dalam pendekatan komunikasi pejabat publik, ditandai dengan banyaknya pernyataan pemerintah yang berkontradiksi dengan kebijakan yang mereka buat. 

Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi tuntutan publik, terutama anak muda. Ketika aktivisme anak muda bertujuan untuk memberi tekanan politik dan mempengaruhi kebijakan, pemerintah justru membalasnya dengan jargon-jargon “hijau” dan janji kebijakan yang tak kunjung direalisasikan. 

 

Berawal dari Strategi Pemasaran

Meski prakteknya sudah ada sejak lama, istilah greenwashing muncul di tahun 1980an dalam sebuah esai yang ditulis oleh aktivis lingkungan Jay Westerveld. Istilah ini merujuk pada strategi pemasaran yang digunakan korporasi untuk membangun citra “ramah lingkungan” tanpa benar-benar melakukan sesuatu yang berdampak bagi lingkungan. Korporasi pun bisa melenggang bebas melakukan aktivitas yang destruktif tanpa harus khawatir dikecam oleh publik dan pembuat kebijakan. 

Praktek ini semakin marak, lantaran terbukti bisa menambah profit. Survei Nielsen menemukan 66% konsumen global rela membayar lebih untuk produk dengan label ramah lingkungan. Tak hanya itu, banyak perusahaan juga menjadikan anak muda sebagai target pemasaran mereka, lantaran lingkungan merupakan isu prioritas bagi kelompok demografi ini. 

Misalnya, Shell meluncurkan kampanye bertajuk “Make the Future” yang dikemas secara khusus untuk Milenial dan Gen Z. Salah satunya, dengan berkolaborasi bersama musisi global seperti Jennifer Hudson dan Steve Aoki untuk membuat video musik. Namun, kampanye ini tidak menutup fakta bahwa komitmen Shell terhadap energi bersih tidak sebanding dengan investasi besar-besaran mereka untuk bahan bakar fosil

DeSmog, media yang didirikan khusus untuk menangkis disinformasi krisis iklim, juga mengekspos bahwa walikota London ikut terlibat dalam kampanye greenwashing yang dilakukan Shell. Padahal seharusnya, pembuat kebijakan lah yang bisa mengawasi praktek greenwashing yang dilakukan perusahaan.  

Dari kasus Shell, setidaknya ada dua hal yang bisa dipetik. Pertama, anak muda adalah kelompok yang paling berpotensi menjadi sasaran strategi komunikasi ini. Kedua, greenwashing tak hanya dilakukan oleh perusahaan, tapi juga oleh aktor-aktor lain termasuk pejabat publik. 

 

Omong Kosong Kebijakan

Jejak-jejak greenwashing banyak ditemukan dalam panggung politik global. Uni Eropa, misalnya, telah menjanjikan “kesepakatan hijau” yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Eropa. Namun, mereka justru mengalokasikan dana lebih besar untuk proyek-proyek energi yang merusak lingkungan. Dalam dunia politik, gaya komunikasi ini sering disebut sebagai doublespeak; permainan bahasa yang membuat kebohongan terdengar seperti kebenaran dan secara efektif menyamarkan realita sebenarnya. Greenwashing sendiri adalah bentuk environmental doublespeak

Tak mau kalah, pemerintah Indonesia juga mahir melakukan greenwashing. Masyarakat, khususnya anak muda, sudah sering menyuarakan aspirasi mereka terkait kebijakan untuk mengatasi krisis iklim. Berdasarkan riset ISEAS, 84,8% responden di Indonesia merasa pemerintah pusatlah yang paling bertanggung jawab untuk menangani krisis iklim. Berkali-kali juga aktivis lingkungan dan anak muda mendesak pemerintah untuk mendeklarasikan darurat iklim

Namun alih-alih mendeklarasikan darurat iklim, pemerintah justru lebih sering membuat klaim akan capaian-capaian kebijakan dan janji-janji besar untuk menangani krisis iklim. Di hadapan anak muda, pemerintah mengaku mendukung pelestarian lingkungan. Misalnya, KLHK mengaku mendukung “green leadership” bagi generasi muda. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahkan mengajak anak muda untuk peduli terhadap krisis iklim. Ironis, karena berbagai survei justru membuktikan anak muda telah lebih peduli dibanding orang-orang generasi Menteri Luhut.

Tak hanya itu, dalam forum-forum global pemerintah juga berani menjanjikan keseriusan mengatasi perubahan iklim. Seperti misalnya, berjanji untuk mengakhiri deforestasi di tahun 2030 serta mencapai target Nol Emisi Karbon di 2060. Sayangnya, label “hijau” yang disematkan dalam komunikasi pemerintah, seringkali berkontradiksi dengan kebijakan yang sesungguhnya berlaku di lapangan. Beberapa hari setelah UU Ciptaker dinyatakan tidak konstitusional, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya malah terang-terangan meyakinkan investor bahwa izin kelola hutan tidak akan dipersulit karena UU Ciptaker tetap berlaku. 

Kebijakan pemerintah yang tidak memihak lingkungan tak hanya terlihat dalam hal pemberian izin, tapi juga dari bagaimana pemerintah sendiri juga menjadi aktor deforestasi. Pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK No. 24 yang memperbolehkan kawasan hutan lindung, termasuk lahan gambut, untuk dialihfungsikan menjadi lumbung pangan atau food estate. 

 

Implikasi yang Luas

Ucapan pemerintah yang seringkali kontradiktif dengan kebijakan di lapangan adalah tanda bahaya bagi mitigasi perubahan iklim. Sebab selain menyesatkan, komunikasi greenwashing bisa berdampak terhadap kebijakan yang ada. 

Eric Jenner (2005) menyebutkan bahwa konsekuensi dari komunikasi greenwashing selain ia bersifat menyesatkan, ia juga bisa berfungsi sebagai public lobbying yang secara aktif mengontrol wacana publik terhadap isu ini. Perusahaan dan pemerintah tidak harus menunggu publik memiliki kesadaran terhadap isu ini untuk melakukan greenwashing. Dengan berada satu langkah di depan, pihak-pihak yang tidak menginginkan kebijakan pro-lingkungan bisa mengontrol agar kesadaran publik tetap rendah. 

Melalui informasi yang hanya separuh benar, atau sama sekali tidak benar, pemerintah memberi kesan sudah melakukan upaya maksimal dalam mengatasi krisis iklim. Dengan kesimpangsiuran ini, publik dan anak muda akan kesusahan dalam mengawasi kebijakan. Untuk mengatasi kesimpangsiuran informasi, media memiliki peranan penting untuk menindaklanjuti ucapan pemerintah dan mengecek fakta lapangan. Seperti yang dilakukan CNN, Tirto dan Tempo

Tak hanya media, aktor-aktor lain seperti peneliti, aktivis lingkungan dan anak muda, juga harus bekerja sama untuk menangkis komunikasi greenwashing pemerintah. Sebab yang kita butuhkan lebih dari apapun adalah keseriusan yang ditunjukkan melalui aksi nyata, bukan janji belaka.

 

Artikel ini merupakan bagian dari program Remotivi untuk menerbitkan seri tulisan yang fokus mengupas tentang peran media dan anak muda dalam krisis perubahan iklim. 

 

Baca tulisan lainnya dalam seri ini:

Krisis Iklim di Depan Mata, Bagaimana Media Memberitakannya?

Bagaimana Misinformasi Memperparah Krisis Iklim

Peran Anak Muda sebagai Komunikator Krisis Iklim