Sepanjang tahun 2021, BNPB mencatat Indonesia mengalami sebanyak 3.092 bencana alam. Dengan kondisi Indonesia yang rutin dilanda bencana, kesiapsiagaan komunitas menjadi kunci untuk membangun resiliensi. Tidak ada yang bisa menebak kapan dan bagaimana bencana terjadi, tapi risiko bencana bisa dikurangi. Salah satu caranya, adalah melalui komunikasi. Namun  komunikasi bencana di Indonesia tampaknya belum jadi jadi prioritas.

Ketika Gunung Semeru meletus di bulan Desember kemarin, misalnya, penduduk sekitar merasa tidak mendapat peringatan sehingga mengakibatkan tingginya korban yang berjatuhan.  Tak hanya Semeru, sistem peringatan dini juga telah beberapa kali gagal menyelamatkan nyawa sebelumnya. Pada peristiwa gempa dan tsunami di Sulawesi pada tahun 2018 silam, peringatan dini tsunami hanya berlangsung selama tiga puluh menit—waktu yang begitu singkat untuk menyadarkan masyarakat akan peristiwa bencana yang begitu dahsyat. 

Sistem komunikasi yang berfungsi sebelum dan sesudah bencana, seharusnya menjadi prioritas, terutama bagi negara seperti Indonesia yang langganan tertimpa bencana. Apalagi, dalam konteks sebelum terjadinya bencana, ia bisa memberikan waktu bagi warga untuk menyelamatkan diri. Sistem peringatan dini berkali-kali gagal menyelamatkan nyawa. Ini tanda bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dari cara kita mengkomunikasikan bencana. 

 

Peringatan Bencana

Meski bencana memiliki faktor ketidakpastian, dampak dan risiko dari bencana selalu bisa dikurangi apabila masyarakat memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Ketahanan atau resiliensi bencana yang dimaksud adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan merespons bencana.  Dalam kajian resiliensi bencana, risk communication atau komunikasi risiko adalah bagian dari usaha untuk menumbuhkan resiliensi. Komunikasi risiko mencakup keseluruhan siklus bencana, yaitu mitigasi dan pencegahan, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan pasca bencana (Boersma dkk, 2017). 

Namun, mengkomunikasikan risiko dari bencana yang belum pasti terjadi adalah tantangan tersendiri. Salah satunya, dalam memberikan peringatan dini sebelum terjadinya bencana. Tujuan dari peringatan dini adalah agar masyarakat memiliki cukup waktu untuk mencegah atau meminimalisir kerusakan, kerugian, dan korban jiwa. Ia harus mengandung dua informasi: apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan (Kishorbai dan Vasantbhai, 2017). 

Menurut sosiolog bencana, Sulfikar Amir, ada tiga aspek informasional yang dibutuhkan untuk membangun sistem peringatan dini yang kuat dan terpercaya. Pertama, akurasi informasi yang yang didukung oleh sistem kepakaran dan berlandaskan pada sains. Kedua, diseminasi informasi di mana informasi yang akurat tadi harus bisa menyebar dengan mudah. Ketiga, aspek validasi di mana penerima informasi merasa bisa mempercayai informasi tersebut dan menerimanya. Aspek terakhir ini sekaligus menunjukkan bahwa komunikasi bencana bersifat dua arah. Agar informasi dianggap valid, kepercayaan publik terhadap institusi yang menjadi sumber juga menjadi penting.

Ketiga aspek di atas menunjukkan bahwa komunikasi risiko bencana, khususnya sistem peringatan dini, merupakan sebuah jejaring yang melibatkan berbagai aktor dan mencakup berbagai dimensi mulai dari teknologi sampai sosial. 

 

Letusan Semeru: Konsekuensi Kegagalan Komunikasi

Kegagalan sistem peringatan dini bisa berakibat fatal, yaitu meningkatnya dampak yang dirasakan dari bencana. Sebab, semakin sedikit informasi yang diterima masyarakat, semakin rentan posisi mereka dan semakin kecil kemungkinannya untuk menyelamatkan diri. Fatalnya kegagalan terlihat baru-baru ini ketika Gunung Semeru meletus.  Dalam kasus letusan Semeru, warga tak merasa mendapat peringatan, sehingga mengakibatkan lima puluh satu orang meninggal dunia. 

Sementara itu, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengklaim bahwa institusinya telah memberikan peringatan tiga hari sebelum Semeru mengeluarkan awan panas, melalui grup WhatsApp yang berisi pemerintah daerah, BPBD, dan sejumlah relawan. Meski PVMBG mengklaim bahwa mereka telah memberikan peringatan, nyatanya informasi tersebut tidak sampai ke penduduk di sekitar Gunung Semeru.

Dari kasus Semeru, kita bisa melihat kegagalan tiga aspek informasional yang dirumuskan oleh Sulfikar Amir. Dalam peringatan yang diberikan oleh PVMBG, Gunung Semeru tetap berstatus “waspada.” Tingkat “waspada” digunakan karena letusan Semeru diklasifikasikan sebagai letusan sekunder yang disebabkan oleh interaksi antara curah hujan dengan material pijar. Sedangkan status “siaga” selama ini hanya digunakan untuk letusan yang bersifat primer. Padahal, letusan sekunder tidak kalah berbahayanya daripada letusan primer. Hal ini menunjukkan, ada gap antara status kewaspadaan dengan bahaya riil yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, aspek akurasi informasi belum tercapai di sini. 

Kemudian, dari sisi diseminasi informasi tidak tersebar dengan merata. Meski informasi telah dikeluarkan, tapi ia hanya bersirkulasi di grup WhatsApp yang berisi segelintir orang. Tak ada jejaring komunikasi yang memastikan bahwa informasi dari grup WhatsApp tersebut berhasil diteruskan ke penduduk lain yang tidak tergabung dalam grup. Keterbatasan akses internet juga menjadi salah satu pemicunya, menandakan kurangnya kehadiran infrastruktur komunikasi yang memadai.  

Kedua aspek di atas secara otomatis berakibat pada informasi yang simpang siur dan tidak lengkap. Agar informasi peringatan bencana divalidasi dan diterima oleh masyarakat, harus ada kepercayaan terhadap sumber informasinya. Sedangkan dalam kasus Semeru, peran PVMBG bahkan terkesan tiada dalam memberikan peringatan. 

 

Harus Berbenah 

Besarnya kerugian dan korban jiwa saat letusan Semeru semestinya bisa dihindari, apabila komunikasi bencana di negara ini segera dievaluasi. Sebab, ini bukan kali pertama sistem peringatan dini gagal menyelamatkan nyawa. Selain tsunami Palu dan letusan Semeru, kita masih ingat bagaimana gempa dan tsunami di Selat Sunda tahun 2018 silam menewaskan lebih dari empat ratus orang. 

Salah satu penyebabnya, adalah kesimpangsiuran informasi. Pada mulanya, BMKG merilis pernyataan bahwa kejadian tersebut bukan tsunami, namun satu jam kemudian meralat informasi tersebut dan mengatakan bahwa kejadian itu adalah tsunami. Tak cukup sampai di situ, kesimpangsiuran informasi ini diperparah dengan perdebatan antara BMKG dan PVMBG yang saling melempar tanggung jawab akan siapa yang seharusnya memberi peringatan tsunami. 

Permasalahan birokrasi memang masih menjadi salah satu hambatan dalam membangun sistem komunikasi bencana yang kuat di Indonesia. Kegagalan komunikasi peringatan bencana yang terjadi berkali-kali seharusnya cukup untuk menjadi alarm yang menyadarkan lembaga-lembaga terkait bahwa komunikasi bencana di Indonesia, terutama sistem peringatan dini, masih harus dibenahi. Ketika bencana terjadi, dan banyak nyawa terlanjur hilang, masyarakat berhak untuk mendapatkan lebih dari sekedar klaim pembelaan dan lembaga yang saling melempar tanggung jawab.

Alih-alih melempar klaim yang bertentangan dengan kondisi di lapangan, masing-masing lembaga bisa bersinergi satu sama lain untuk membangun sistem komunikasi bencana yang saling terintegrasi dan yang lebih penting lagi, bisa menjangkau semua warga. Sebab kalau tidak, masyarakat Indonesia akan selalu berada dalam posisi rentan ketika bencana terjadi.