Ketika berbicara mengenai krisis iklim, sosok Greta Thunberg seringkali menjadi nama yang muncul di benak banyak orang. Selama beberapa tahun terakhir, Greta muncul sebagai figur dominan yang menjadi wajah dari aktivisme lingkungan. Popularitas Greta yang meningkat dalam waktu singkat tak lepas dari peran media. Berbagai media mancanegara, mulai dari koran hingga majalah remaja, kompak membuat profil soal Greta dan kontribusinya dalam menginisiasi Fridays for Future – sebuah gerakan mogok sekolah global yang dilakukan pelajar untuk mendesak pemerintah bertindak mengatasi krisis iklim. 

Tahun lalu, Greta dipilih sebagai cover majalah Vogue Scandinavia. Untuk majalah yang meliput fesyen dan gaya hidup sekelas Vogue, hanya selebritas dan model ternama yang biasanya dipilih untuk mengisi sampul depan. Fenonema Greta menunjukkan bagaimana media menyematkan status selebritas dalam diri aktivis lingkungan, dan memotret mereka sebagai eco-celebrity, atau figur idola yang mendukung isu lingkungan. 

Namun, status selebritas yang diperoleh Greta tidak lepas dari kritik. Greta sendiri pernah mengkritik budaya selebritas yang menyelimuti aktivismenya. Sebab, media lebih fokus meliput dirinya ketimbang ilmuwan atau komunitas terdampak krisis iklim. Di satu sisi, adanya figur dominan yang menjadi wajah gerakan yang diidolakan bisa menginspirasi publik untuk berpartisipasi. Di sisi lain, kemunculan figur dominan, terutama figur kulit putih, juga berpotensi meminggirkan suara komunitas marjinal yang justru terdampak langsung oleh krisis iklim. 

 

Eco-celebrity dan Wajah Aktivisme

Selebritas yang terjun ke dalam aktivisme bukanlah fenomena baru, khususnya dalam isu lingkungan. Misalnya, pada tahun 2016 aktor Hollywood Leonardo DiCaprio menjadi produser dari film dokumenter berjudul Before the Flood yang menyoroti dampak pemanasan global. Di Indonesia, hal serupa juga dilakukan oleh aktor Nicholas Saputra, dengan membuat film dokumenter berjudul SEMES7A. Kedua aktor ini merupakan contoh dari eco-celebrity konvensional. Mereka tidak harus memiliki latar belakang keahlian dalam sebuah isu, namun sebagai selebriti mereka memiliki modal dan platform yang besar untuk melakukan advokasi. 

Namun beberapa tahun belakangan, ketika aksi iklim menjadi semakin masif, muncul eco-celebrity jenis baru, yaitu sosok aktivis muda yang menjadi wajah dari gerakan iklim. Salah satunya ialah Greta Thunberg. Menurut Murphy (2021), Greta bisa menjadi sangat populer karena ia merupakan “performer yang ideal.” Murphy menjelaskan, media membingkai Greta sebagai remaja biasa yang mampu melakukan hal luar biasa. Narasi inilah yang membuat sosok Greta menjadi sangat fenomenal, dan membawa nuansa yang lebih “autentik” ketimbang eco-celebrity yang lain. 

Apabila sebelumnya eco-celebrity adalah mereka yang sudah lebih dulu memiliki modal kultural berupa ketenaran atau keahlian, Greta justru mendapat popularitas karena aktivisme yang dilakukannya. Acap kali ketika media mengangkat isu mengenai krisis iklim, sosok eco-celebrity seperti Greta-lah yang menjadi sorotan. 

Di Indonesia, hal serupa terjadi kepada Aeshnina Azzahra, aktivis muda dari Gresik yang mengirim surat kepada kepala negara maju untuk berhenti mengekspor sampah plastik ke Indonesia. Profil Aeshnina diberitakan di banyak media, dengan bingkai yang menyoroti “prestasi” Aeshnina sebagai aktivis yang berhasil go international. 

Ketenaran mungkin bukan hal yang sengaja mereka kejar. Medialah yang membuat mereka menjadi eco-celebrity. Ketika media mengangkat isu lingkungan melalui sosok tertentu, figur-figur inilah yang dianggap sebagai wajah yang merepresentasikan aktivisme iklim. Namun, ketika media fokus memotret persona individual aktivis, upaya personalisasi ini mengandung paradoks bagi politik representasi dalam gerakan sosial. 

 

Paradoks Figur Dominan

Di satu sisi, adanya figur dominan terbukti berdampak baik bagi gerakan. Penelitian Sabherwal dkk (2020) menunjukkan sebuah fenomena yang disebut Greta Thunberg Effect–mereka yang familiar dengan sosok Greta lebih besar kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam gerakan iklim. Pasalnya, hadirnya figur seperti Greta mampu membuat orang percaya terhadap kekuatan kolektif untuk membuat perubahan.

Di sisi lain, ketika media hanya mengangkat aktivisme iklim melalui segelintir aktor saja, hal ini berpotensi mendiskreditkan dan meminggirkan suara individu, lembaga, dan komunitas lain–terutama komunitas marjinal di negara dunia ketiga–yang seringkali justru jadi garda depan gerakan kolektif krisis iklim global. Dalam sebuah esai yang diterbitkan Green European Journal, Alast Najafi (2020) menulis bahwa pada Greta Effect, ada gejala bias rasial yang terstruktur. Adanya bias rasial ini berdampak pada suara siapa yang paling nyaring terdengar dan didengar dalam gerakan iklim. 

Dalam skala global, atensi yang diberikan media kepada Greta–aktivis berkulit putih dari negara maju, berpotensi mengeksklusi pengalaman komunitas marjinal dari negara-negara lain yang berada dalam posisi rentan. Misalnya, dalam sebuah foto yang diterbitkan oleh Associated konferensi iklim di Davos, aktivis Uganda Vanessa Nakate di-crop dari foto tersebut. Sehingga, yang muncul di foto tersebut hanyalah aktivis kulit putih yang berdiri di sebelahnya. Dengan menghapus foto Nakate, media juga telah menghapus komunitas marjinal dari percakapan mengenai aktivisme iklim.

Isu politik representasi tak hanya terjadi di level global. Di level nasional, laporan VICE mengenai sampah plastik di Bali diprotes karena mengangkat sosok kakak beradik keturunan Belanda, Melati Wijsen dan Isabel Wijsen, yang merupakan founder dari komunitas Bye Bye Plastic Bags. Masalahnya, pada liputan ini Melati dan Isabel dibingkasi sebagai sosok yang paling berjasa di balik advokasi kebijakan sampah plastik. Padahal, ada banyak aktivis lokal, komunitas, dan lembaga lain yang terlibat dalam advokasi ini. 

 

Pendekatan Alternatif

Problem representasi kelompok marjinal dalam mitigasi iklim bukanlah persoalan memperebutkan perhatian media. Politik representasi adalah soal pengakuan bahwa krisis iklim bersifat interseksional, dan artinya mensyaratkan bahwa mitigasi krisis iklim harus inklusif. Sebab, konsekuensi dari representasi yang tidak berimbang adalah kebijakan yang yang semakin merugikan komunitas marjinal, yang seringkali jadi pihak paling terdampak dari kebijakan. 

Pembangunan bendungan hidroelektrik Barro Blanco di Panama, misalnya, menjadi salah satu keluaran kebijakan dari Protokol Kyoto yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon. Namun, ternyata pembangunan bendungan ini merebut ruang hidup masyarakat adat di Panama yang suaranya tidak terwakilkan dalam forum global yang memutuskan isi protokol Kyoto. 

Untuk mendukung terciptanya aktivisme krisis iklim yang lebih inklusif, media harus mulai mempertimbangkan representasi kelompok marjinal, khususnya masyarakat adat, dalam liputan mereka. Roosvall dan Tegelberg (2015) mengusulkan suatu pendekatan agar representasi komunitas marjinal dilakukan bukan hanya membingkai mereka sebagai korban dari krisis iklim, melainkan sebagai aktor politik yang memiliki peran dalam mitigasi iklim. Sebab dengan mengangkat pengalaman dan perspektif komunitas adat, media memberi ruang agar masyarakat adat turut dilibatkan dalam isu yang mempengaruhi hidup mereka. 

Di satu sisi, kehadiran figur dominan dalam gerakan seperti eco-celebrity mampu menggalang partisipasi publik. Krisis iklim merupakan isu yang kompleks dan melibatkan pengalaman yang beragam. Tetapi, ketika media membingkainya melalui perspektif segelintir orang, eksklusi terhadap kelompok marjinal tak dapat dihindari. Media harus menyadari paradoks representasi ini untuk mengambil pendekatan yang lebih adil bagi mereka yang terdampak.