Residu perang siber antara "cebong" vs "kampret" pada perhelatan Pemilu 2019 masih dirasakan gemanya hingga sekarang. Siang dan malam mendekati pemungutan suara, Twitwar simpatisan pihak "cebong" (pendukung Jokowi) dan "kampret" (pendukung Prabowo) saling menyerang. Nuansa kebencian dan kegaduhan saling didengungkan, saling menjatuhkan. Perang siber ini berasal dari akun anonim hingga akun bot yang tidak jelas asal usulnya. Dukungan publik kemudian dimobilisasi dengan cara yang kotor lewat distorsi informasi oleh jaringan ribuan akun tak kasat mata di media sosial.

Tak hanya di kasus Pemilu, perdebatan yang kurang sehat juga terjadi pada kasus-kasus viral yang terjadi di beberapa tahun ke belakang di media sosial. Di antaranya jaringan bot dan informasi palsu terkait isu Papua; narasi viral tidak organik juga muncul ketika isu "Percuma Lapor Polisi"; hingga serangan "pasukan siber" yang hendak melemahkan KPK. Suara-suara kritis terhadap kebijakan pemerintah sering pula diserang dan digeruduk oleh ratusan tweet atau DM berisi kritik hingga ancaman dan hinaan. Kemunculan ribuan tweet yang muncul secara tiba-tiba, seragam, dan terlihat mengikuti komando ini adalah contoh nyata keberadaan pasukan siber yang sengaja mempolarisasi opini publik di media sosial.

Penelitian etnografi digital hasil kolaborasi berbagai akademisi menyingkap detail menarik terkait “industri gelap” pasukan siber. Tim peneliti dalam riset itu mewawancara sebanyak 78 pendengung (buzzer) dan pesohor (influencer). Wijayanto dan Ward Barenschot, sebagai peneliti utama, mendefinisikan pasukan siber sebagai "jaringan pasukan bayaran daring yang mendapat pemasukan dari kampanye daring ad-hoc yang mendukung isu politik tertentu." Menurut temuan mereka, pasukan siber mulai menjadi industri yang terorganisir bersamaan dengan momen penting dalam kompetisi politik elektoral, terutama pada Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Pemilu adalah momen di mana mobilisasi politik populer terjadi, dan media sosial menjadi kanal yang ampuh untuk mendulang perhatian publik, dengan propaganda sebagai strategi utama. 

Kehadiran pasukan siber menjadi sebuah “industri” karena mereka bekerja secara terkoordinir, terstruktur, dan metodis dengan rencana yang jelas untuk mendapatkan semaksimal mungkin perhatian publik. Mereka adalah para pasukan bayaran yang sudah terlatih, terorkestrasi, dan berorientasi komersial, sehingga sangat mudah disetir dan digerakkan tergantung siapa yang membayar. Cara kerja mereka cukup cair dan informal. Mereka bekerja secara temporer dengan waktu dan tempat yang fleksibel karena bisa dilakukan kapan dan di mana saja asal ada gawai, laptop/komputer, dan kuota.

 

Siapa yang Menjadi Pasukan Siber?

Pasukan siber terdiri dari empat kelompok, yaitu pendengung tanpa nama (buzzer), pesohor (influencer), koordinator, dan pembuat konten. Buzzer contohnya, mereka berternak akun dengan mengelola sebanyak mungkin akun palsu (puluhan hingga ribuan) yang digunakan untuk menyebarkan propaganda. Pesan yang diinstruksikan oleh koordinator kemudian dieksekusi oleh pembuat konten dan diamplifikasi siarnya oleh para pesohor (influencer). Jejaring ini memungkinkan suatu isu tertentu dapat di-blow up dengan cepat. Bahkan di antara para pasukan siber ini menggunakan bot (robot) pula untuk mengirimkan pesan secara otomatis di jam tertentu.

Ciri-ciri dari pasukan siber di antaranya: 1) menggunakan banyak akun anonim/pseudonim, 2) menggunakan bahasa yang berulang, 3) profil akun yang tidak jelas (samaran), 4) foto tidak asli (seperti anime atau niche tertentu), serta 5) menyebarkan propaganda. Konten yang mereka unggah bermacam-macam dari status, foto, video, jingle, meme, polling, tagar, give away, dan lain sebagainya. Kemudian mereka melakukan penyerangan atas dasar moral, antara yang baik dan yang buruk. Kemudian memainkan emosi netizen untuk membesarkan isu sentimen melalui tombol like, share, dan comment.

Dari pekerjaan tersebut pasukan siber mendapatkan uang yang berasal dari elite-elite belakang layar. Meski dana ini masih tergolong asalnya abu-abu, namun yang jelas hanya segelintir golongan yang berkelimpahan dan berkuasa saja yang memesan kampanye-kampanye pasukan siber. Seperti para elite politik, elite ekonomi, hingga para pebisnis yang menjilat untung pada penguasa untuk meloloskan izin bisnis mereka. Bahkan ada pasukan siber yang tak peduli dengan politik yang dipesankan penyuruhnya, tapi mereka hanya tertarik pada cuan. Mereka umumnya dipekerjakan untuk menguatkan cengkraman elite terhadap kekuasaan, meloloskan kebijakan, dan mempertebal otoritarianisme digital.

Dalam Pemilu di Indonesia, tim siber kemudian bermetamorfosis menjadi tim sukses (timses) serbaguna. Mereka tidak hanya mengurusi kampanye dan mempengaruhi keputusan pemilih dalam pertarungan elektoral tertentu, tapi juga mengorkestrasi propaganda isu-isu strategis dan kebijakan nasional, seperti revisi UU KPK pada September 2019; dukungan dan pengesahan terhadap Omnibus law yang diloloskan parlemen pada Oktober 2020; hingga menggiring publik dalam mendukung kebijakan new normal saat pandemi Covid-19.



Dampak Pasukan Siber

Bagian penting dari kampanye pasukan siber adalah mereka membungkam para pengkritik yang kritis melalui kampanye negatif, merisak secara daring (trolling), dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin (doxing). Sebagaimana yang pernah dialami musikus dan aktivis Ananda Badudu yang ditangkap terkait uang yang dihimpunnya melalui media sosial, kemudian disalurkan untuk membantu demonstrasi mahasiswa yang menentang RKUHP dan UU KPK.

Penyerangan dan penangkapan juga terjadi pada beberapa aktivis. Seperti yang dialami Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah yang mendapat serangan secara digital berupa doxing karena kerap mengkritik pemerintah di bidang pertambangan dan pembangunan dalam media sosialnya. Atau terjadi pula pada aktivis Papua Veronica Koman yang menjadi tersangka karena dugaan provokasi dan penyebaran informasi bohong melalui media sosial Twitter atas insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya. 

Tantangannya kemudian, media sosial menjadi medan kontestasi dan polarisasi wacana yang justru mengancam demokrasi di Indonesia. Apalagi ancaman pasukan siber ini terus berkembang. Tak hanya itu, pasukan siber juga menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi di Indonesia karena hanya elite-elite tertentu saja alias orang kaya dan berkuasa saja yang bisa menyewa jasa pasukan siber. Ini gawat karena kemudian para penguasa menjadi pasukan siber sebagai alat untuk membela kepentingan mereka.

Untuk itu, berbagai langkah diperlukan untuk membendung pasukan siber dan membatasi pengaruh mereka dalam memanipulasi opini publik. Manipulasi ini tentu saja tidak etis, selain merendahkan ruang publik dan demokrasi, pasukan siber juga menghambat debat publik yang sehat melalui kebohongan dan kesalahan tafsir. Pasukan siber memperdalam ketimpangan di berbagai sektor, baik pengetahuan, politik, atau ekonomi yang kondisinya sudah cukup memprihatinkan di Indonesia.



Perlindungan Dari Pasukan Siber

Di tengah kondisi yang telah dijelaskan di atas, netizen perlu menyiapkan ‘payung’ dan melindungi diri dari hujan postingan pasukan siber, rendaman like dan retweet, kemudian mengakibatkan banjir informasi. Pasukan siber menjadi “virus nyata” dan “hama ekspresi” dalam demokrasi, meskipun pasukan siber sulit untuk diberantas karena menyalahgunakan hak warga negara dalam kebebasan berekspresi.

Netizen perlu membangun pertahanan yang berlangsung lama dari serangan pasukan siber. Caranya dengan mengenali jenis postingan yang berasal dari pasukan siber lewat ciri-ciri yang terlihat di postingan dan akun mereka. Di saat netizen punya “kapasitas penyaringan” sendiri, netizen punya kekuasaan untuk memilih informasi. Konstruk pemikiran netizen akan lebih berkualitas ketika mereka bisa membedakan postingan mana yang benar dan yang hoaks. 

Di ranah yang lebih struktural, Yatun Sastramidjaja menyebut peran Civil Society Organisation (CSO) penting dalam mengadvokasi hak-hak digital dan meningkatkan literasi digital dari ancaman siber. Termasuk yang dilakukan oleh SAFENet, AJI, MAFINDO, ToRDiLaS, juga program Social Network Analisis (SNA) oleh Drone Emprit. Masyarakat membutuhkan informasi berbasis bukti dari serangan postingan yang dikerahkan pasukan siber. Kesadaran akan peran dan dampak pasukan siber yang berkembang akan memicu berbagai upaya dari netizen, CSO, hingga platform itu sendiri untuk melawan disinformasi. Sebagaimana yang dilakukan Twitter yang memberikan aturan ketat untuk memangkas banyak akun palsu (anonim).