Transaksi dagang melalui e-commerce berkembang sedemikian cepat hari ini. Seseorang bisa membeli kebutuhan primer hingga tersier hanya dari gawai dan klik. Sebagai konsumen, transaksi yang bersifat digital ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sisi baik dari transaksi elektronik yaitu fleksibel, praktis, cepat, dan efisien. Baik produsen, distributor, dan konsumen tak perlu bertemu langsung. Di sisi lain, aneka platform transaksi digital juga memberikan promo/cashback yang menguntungkan, aliran dana yang masuk dan keluar bisa terpantau, bersifat lintas negara sehingga transaksi e-commerce menjadi pilihan sebagian besar masyarakat.

Meski begitu, perlindungan konsumen dalam transaksi dagang elektronik masih menjadi pertanyaan. Posisi tawar konsumen masih dirasa lemah karena risiko yang dialami lebih besar dibandingkan dengan transaksi konvensional. Risiko itu di antaranya: barang yang dibeli tak sesuai dengan yang tertera di layar, konsumen jadi lebih konsumtif saking banyaknya promo yang diberikan, hingga risiko penyalahgunaan data pribadi dan privasi. Sayangnya, Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum menjangkau hingga ke ranah risiko transaksi digital ini.

Dalam upaya melindungi konsumen di masa Revolusi 4.0, pemerintah kemudian menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan yang ramai diperdebatkan yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Peraturan itu diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan Permenkominfo mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan registrasi ke pemerintah.

Kendati demikian, peraturan tersebut menuai protes dari berbagai kalangan termasuk konsumen. Protes yang paling besar menyoroti terkait pola pikir blokir pemerintah dan beleid karet dari Permenkominfo.

Kepentingan Pemerintah dan Konsumen

Sepintas, Permenkominfo tentang PSE nampaknya didorong oleh kepentingan pemerintah yang sejalan dengan kepentingan masyarakat, yang sebagian besar merupakan konsumen dari produk dan jasa elektronik. Pemerintah dalam klaim-klaimnya terdengar ingin melindungi melindungi konsumen dari kemungkinan eksploitasi oleh PSE sekaligus mendongkrak pendapatan pajak

Kominfo menyatakan bahwa dengan didaftarkannya PSE, pemerintah jadi tahu siapa di balik PSE. Dengan ini, mereka dapat mewujudkan PSE yang “andal, aman, dan terpercaya”, juga mengendalikan (meminimalisir) risiko ekosistem digital. Praktik bisnis yang merugikan pengguna bisa mendapat teguran dan penghentian dari Kominfo, baik sementara maupun permanen. Pendaftaran ini juga diklaim dapat membantu aparat pemerintah melakukan penegakan hukum apabila terjadi permasalahan hukum transaksi elektronik yang berlaku di masyarakat. Pendaftaran PSE dalam logika ini adalah persoalan tata kelola ruang digital dan pembangunan ekosistem digital.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pendaftaran PSE dapat membantu pemerintah mendalami kegiatan usaha wajib pajak. Dampaknya adalah ada potensi peningkatan pendapatan negara dari pajak yang cukup berarti. Belakangan, setelah mendapatkan tentangan dari masyarakat sipil, Kominfo menerbitkan artikel berjudul "Blokir Bukan untuk Menindas". Direktur Jenderal (Dirjen) Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, “negara berada di barisan terdepan untuk membersihkan konten internet yang mengancam dan membahayakan masyarakat.”

Sementara itu, kepentingan konsumen secara umum adalah bisa melakukan transaksi PSE secara aman dan kredibel. Dalam urusan ini, konsumen adalah pihak yang selama ini sangat rentan terhadap eksploitasi oleh PSE. Imam Salehudin dan Tangges Varen di The Conversation menjabarkan tiga bentuk eksploitasi konsumen yang lazim dijumpai.

Pertama, konsumen menjadi sasaran layanan digital yang tidak sehat. PSE memiliki tujuan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari konsumen. Ini terutama dapat dijumpai pada app shoping yang melakukan eksploitasi tidak nyata untuk mendorong pembelian secara impulsif. Ini terjadi pula pada aplikasi game online yang ingin penggunanya menghabiskan banyak sumber daya, dari waktu, tenaga, dan pikiran hanya untuk bermain. Monetisasi agresif ini berujung membentuk adiksi konsumen.

Kedua, konsumen menjadi sasaran pelanggaran privasi/data pribadi. Hal ini tak bisa dilepaskan juga dari masih rendahnya pengetahuan konsumen atas isu privasi. Ini terlihat dari begitu mudahnya konsumen memberikan akses privasi mereka pada platform-platform digital tertentu, padahal kebocoran data dan privasi bisa mengakibatkan trauma psikologis pada konsumen.

Ketiga, menjadi korban layanan finansial berbahaya. Literasi keuangan konsumen Indonesia masih sangat kurang. Jika tidak waspada, masyarakat dapat terjerat iming-iming investasi bodong, tidak masuk akal yang disertai syarat-syarat menjebak. Yang paling jelas sudah terjadi adalah masyarakat menjadi korban pinjol (pinjaman online). Mereka yang terjebak kemudahan berutang di pinjol kini banyak yang menjadi korban teror harian. Teror ini bahkan menimpa bahkan anggota keluarga atau teman yang sendirinya tidak meminjam.

Risiko dan Pelanggaran PSE

Terlepas dari lemahnya posisi konsumen dan klaim itikad pemerintah melindungi mereka, penerapan peraturan PSE malah kontraproduktif untuk beberapa alasan. Dengan kecenderungan pemerintah untuk main blokir, pemerintah berpotensi melarang hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat.

Pemblokiran Paypal menjadi contohnya. Pihak yang paling banyak menanggung risiko pemblokiran ini adalah pekerja freelancer. Vice menulis “[r]isiko PayPal kembali terblokir tanpa opsi setara bisa membuat 33 juta freelance di Indonesia kalah kompetitif di bursa kerja global.” Berpindah aplikasi pembayaran tak serta-merta menyelesaikan persoalan. PayPal sudah menjadi “bintang emas” industri freelancing lintas negara—lebih populer ketimbang Payoneer dan Wise karena dianggap cepat dan aman. 

Apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat digambarkan dengan seorang bapak yang melihat anaknya rentan terpapar dampak buruk WhatsApp, lantas memerintahkannya menghapusnya tanpa mempertimbangkan fungsinya yang sudah tak tergantikan bagi kehidupan sehari-hari. Pada waktu peraturan PSE hendak diterapkan tempo hari, kita bukan cuma sempat terancam kehilangan akses PayPal, Steam, Yahoo Search Engine melainkan juga Gmail, Google, WhatsApp dan lain-lain yang tanpa mereka kita tak bakal bisa bekerja sama sekali.

Risiko lain yang ditanggung oleh pihak konsumen adalah pelanggaran hak asasi mereka. “Remember folks, arbitrary censorship is a clear violation of human rights!” Begitu kalimat yang tertulis dalam laman Kominfu.com sebagai tandingan web Kominfo. Web Kominfu memperlihatkan detik-detik menuju “kiamat internet” di Indonesia. Tagar #BlokirKominfo membanjiri Twitter dan warganet menulis kekecewaannya di berbagai media sosial. Protes tak hanya dilatarbelakangi pemblokiran melainkan juga beberapa pasal karet dan bermasalah dalam Permenkominfo No. 10/2022, di antaranya Pasal 3 ayat 4, Pasal 9 ayat 3 dan 4, Pasal 14, Pasal 21, dan Pasal 36. Pasal-pasal ini secara umum membungkam kritik, mengancam kebebasan berekspresi, dan melawan Hak Asasi manusia (HAM).

Indonesia sebetulnya memiliki peraturan yang mengatur hak-hak konsumen. Pada UU Perlindungan Konsumen, terdapat sembilan hak konsumen, yaitu: (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; (2) Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut; (6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (9) Hak-hak lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, dalam implementasi hak-hak ini, kebijakan sepihak dengan cara pemblokiran tak bisa diterima lantaran risiko-risiko yang sudah disebutkan. Pemerintah perlu menghadirkan semua pihak yang terlibat untuk menyusun peraturan yang adil. Selain itu, program-program perlindungan perlu dilakukan dengan menghadirkan berbagai pihak yang berkepentingan, juga melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan konsumen maupun pihak swasta, seperti pembinaan, pengawasan, hingga sosialisasi regulasi.

Penegakan hukum untuk melindungi konsumen daring yang menjunjung demokrasi sudah dicoba diterapkan terhadap perusahaan di beberapa negara. Ada kesadaran bahwa hak konsumen perlu ditegakkan dengan menghindari jebakan-jebakan otoritarianisme digital. CSIS dalam laporannya menulis pendekatan yang strategis diperlukan untuk melakukan ini. Membangun kerja sama antara pemerintah dan swasta menjadi salah satu langkahnya. Hal lain yang juga bisa dilakukan yakni mengintegrasikan pakar demokrasi, aktivis HAM, dan pemerintah dalam upaya memantapkan keamanan siber di samping menambah sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi. 

Keamanan, baik keamanan nasional, keamanan publik, hingga keamanan privasi juga bisa dibangun lewat penerapan kebijakan enkripsi yang konsisten. Enkripsi yang kuat akan menggagalkan kejahatan digital dan menjaga privasi. Enkripsi banyak memberi manfaat bagi populasi atau ekosistem yang rentan, kelompok bisnis, juga pemerintah. Teknologi yang telah terenkripsi dapat mendukung dan meningkatkan keamanan digital yang menjadi cita-cita bersama.