Pasal 72 UU Cipta Kerja mengandung delapan poin perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Seluruh poin perubahan tersebut bertentangan dengan semangat demokratisasi dan desentralisasi UU Penyiaran. 

UU Penyiaran tahun 2002 memang sudah lawas dan perlu direvisi agar selaras dengan perkembangan teknologi dan industri penyiaran hari ini. Ada cukup banyak isu mendesak bagi revisi UU Penyiaran mulai dari pemusatan kepemilikan, sistem siaran jaringan, reformasi KPI hingga adopsi penyiaran digital. 

UU Ciptaker mengubah pengaturan tentang hal-hal tersebut. Sayangnya, revisi dilakukan bukan dengan semangat demokratisasi dan desentralisasi melainkan sebaliknya: menguatkan kontrol oligarki dan pemerintah atas industri penyiaran. 

Hal ini bertentangan dengan dua prinsip bagi iklim media yang demokratis yakni “keragaman konten” dan “keragaman kepemilikan”. Keragaman konten penting untuk memastikan bahwa kebutuhan informasi dan ekspresi setiap warga terpenuhi. Sementara itu, keragaman kepemilikan menjamin bahwa industri penyiaran memberi keadilan ekonomi, memiliki persaingan yang sehat, dan tidak ada pihak yang mendominasi informasi. 

Berikut ini analisis kami atas masalah yang dikandungnya.

Hingga tulisan ini terbit, ada empat versi UU Ciptaker (dapat dilihat di sini). Kami membandingkan dua versi yakni versi 5 Oktober dan versi 12 Oktober dan tidak menemukan perbedaan substansial pada pasal 72 UU Ciptaker.

Detail perbandingan Pasal 72 UU Ciptaker dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat dilihat di sini.

 

Izin Siar Seumur Hidup

UU Ciptaker Pasal 72 angka 4 menghapus ketentuan Pasal 34 UU Penyiaran tentang perizinan. Pasal yang dihapus ini menetapkan bahwa izin bersiaran dibatasi: 10 tahun untuk stasiun televisi dan 5 tahun untuk radio. Artinya, perizinan diberikan seumur hidup. Konsekuensi lain dari dihapusnya pasal ini adalah hilangnya larangan untuk memperjualbelikan izin bersiaran.  

Dalam aturan sebelumnya, setiap lembaga penyiaran harus memperpanjang izin setelah durasi izinnya habis. Performa mereka pun harus dievaluasi oleh pemerintah dan KPI sebagai perwakilan publik sebelum bisa diberi izin bersiaran kembali. Proses ini memang punya segudang masalah dan perlu diperbaiki, namun tetap penting untuk memastikan penyiaran punya tanggung jawab publik. 

Frekuensi yang digunakan untuk bersiaran adalah sumber daya alam yang terbatas sehingga penggunaannya harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Penghapusan durasi izin oleh UU Ciptaker memberi keleluasaan konglomerat untuk mengontrol industri penyiaran sembari mengecilkan suara publik di dalamnya. 

 

Penyiaran Makin Jakartasentris 

UU Ciptaker membuat perubahan atas Pasal 33 UU Penyiaran dan menetapkan bahwa cakupan wilayah siaran dapat meliputi seluruh Indonesia (UU Ciptaker Pasal 72 angka 3). 

Padahal, UU Penyiaran memiliki ketentuan soal sistem siaran jaringan. Dalam sistem ini, sebuah stasiun hanya dapat bersiaran secara lokal dan harus membentuk jaringan dengan stasiun lokal jika ingin bersiaran di luar wilayahnya. Sistem ini menjamin dua hal: kebutuhan informasi dan ekspresi dari warga lokal serta pengembangan aktivitas ekonomi warga lokal. 

Dengan perubahan ini, penyiaran akan menjadi industri yang semakin terkonsentrasi di Jakarta dan mengabaikan kepentingan ekonomi, informasi, dan ekspresi daerah Indonesia lainnya. 

 

Menyuburkan Konglomerasi

Pada Pasal 72 angka 6 dan angka 7, UU Ciptaker menghapus sanksi pidana bagi dua pelanggaran: pemusatan kepemilikan dan kepemilikan silang. Selama ini memang belum pernah ada sanksi yang dikenakan pada dua pelanggaran ini meski keduanya merupakan kanker dalam industri penyiaran. 

Pemusatan kepemilikan dan kepemilikan silang sangat berbahaya bagi demokratisasi penyiaran karena bertentangan dengan prinsip keberagaman kepemilikan media. Dua hal ini memungkinkan terciptanya ekosistem media yang dikuasai oleh segelintir pemodal besar, rendahnya pemerataan ekonomi dalam industri penyiaran, hingga rawannya intervensi kepentingan politik pemilik. 

Dengan perubahan ini, pemusatan kepemilikan dan kepemilikan silang memang masih menjadi perbuatan yang melanggar hukum. Tapi, tidak ada hukuman jika ada pihak yang melanggar. 

Ikan hiu makan tomat, kan?

 

Pemerintah Menguat, KPI Menciut

UU Ciptaker membuat sejumlah perubahan yang menghilangkan peran KPI dalam proses perizinan dan perumusan sanksi administratif. Sebagai gantinya, pemerintah menjadi satu-satunya pihak yang punya kuasa untuk merumuskan dua aspek sentral dalam pengaturan penyiaran tersebut. 

Selepas Reformasi, KPI dibentuk sebagai pihak independen yang bisa mewakili publik dalam meregulasi industri ini. Tidak melibatkan KPI dalam proses perizinan dan perumusan sanksi adalah satu langkah mendekati regulasi informasi otoritarian.

Ditambah lagi, perubahan tersebut menjadikan pemerintah sebagai otoritas tunggal dalam  merumuskan pasal-pasal yang berpotensi bermasalah. Di antara pasal-pasal tersebut yakni pasal mengenai kewajiban TV untuk “menjaga netralitas”; larangan atas konten yang “bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong”; atau “mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan”. Berkaca dari Orde Baru dan penerapan UU ITE, pasal-pasal semacam ini cenderung digunakan untuk membungkam informasi dan kritik publik.

Performa KPI dalam pengawasan dan pengembangan isi siaran memang buruk, tapi kita masih butuh model pengawasan penyiaran yang dilakukan oleh otoritas independen yang mewakili publik. Yang dibutuhkan adalah penguatan KPI, baik secara kewenangan, institusional, hingga perbaikan mekanisme pemilihan komisioner yang berintegritas dan kompeten. UU Ciptaker justru mundur ke model pengaturan penyiaran ala Orde Baru yang menyerahkan kontrol kepada pemerintah pusat. 

 

Menjegal TV Digital

Sejak 2011, Indonesia mencanangkan migrasi penyiaran dari teknologi analog menjadi digital. Namun, proses ini tak kunjung dimulai karena alotnya proses politik dan kuatnya kepentingan ekonomi di baliknya. 

Salah satu keutamaan televisi digital adalah kemampuan penyiaran jamak. Satu kanal frekuensi yang dalam sistem analog hanya bisa dipakai bersiaran oleh satu stasiun televisi, bisa menyiarkan hingga dua belas stasiun televisi dalam sistem digital. Artinya, akan ada dividen digital atau sisa frekuensi. Di berbagai negara dunia, dividen digital ini dialokasikan, salah satunya, untuk mengembangkan internet pita lebar. 

Namun, keuntungan ini hanya dapat diperoleh jika pengaturannya dijalankan dengan tepat serta dirumuskan secara transparan dan demokratis. Sayangnya, kemungkinan tercapainya hal ini mengecil dengan pengesahan UU Ciptaker. UU tersebut menetapkan bahwa pengaturan televisi digital dilakukan melalui peraturan pemerintah, bukan undang-undang. 

(Baca lebih lanjut mengenai penerapan TV digital dalam artikel “Membedah Televisi Digital” Bagian 1 dan Bagian 2, dan ringkasan perdebatan mengenai mux di sini).

Dalam hemat kami, pengaturan teknologi ini harus ditentukan pada level undang-undang yang perumusannya lebih demokratis dan terbuka kepada publik, bukan pada level peraturan pemerintah. 

 

Bukan Sekadar Produk Gagal, tetapi Juga Undang-Undang Ilegal

Menilik analisis di atas, pengaturan penyiaran dalam UU Ciptaker masuk dalam deretan panjang produk gagal legislasi Indonesia. Namun, jika kita melihat prosesnya,  undang-undang ini cacat formil dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum pembuatan undang-undang Indonesia. 

Dengan kata lain, proses pembuatannya ilegal.

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa seruan Jokowi dan segenap pendukungnya untuk memperkarakan UU Cipta Kerja ke MK ngawur. Ini adalah undang-undang yang dibuat secara ilegal dan tidak layak untuk disahkan. 

Apabila Jokowi menandatangani dan mengesahkan undang-undang ini, ia pun turut bersekongkol dalam perbuatan melanggar hukum.