Lagi-lagi publik dibuat geram dengan sinetron yang tayang di Indosiar. Setelah sempat ramai dengan adegan jenazah masuk gilingan semen dan joget Tiktok untuk menyembuhkan orang sakit, kini mereka kembali menarik perhatian warga melalui sinetron besutan Mega Kreasi Films (MKF) berjudul Suara Hati Istri Zahra. Sinetron yang baru tayang pada 24 Mei 2021 ini dinilai mempromosikan poligami dan menormalisasi pernikahan anak, serta mempekerjakan anak di bawah umur untuk adegan dewasa.

Gemuruh kegusaran ini disikapi KPI dengan tiga hal. Pertama, KPI sebatas menyatakan komitmennya dalam melindungi anak dan remaja dalam setiap tayangan di layar kaca. Kedua, KPI meminta Indosiar untuk mengganti pemeran karakter Zahra dengan aktor yang usianya lebih dewasa. Sampai artikel ini ditulis, tokoh Zahra dalam sinetron tersebut sudah diganti aktor baru dengan cara membuat karakternya jatuh ke jurang lalu melakukan operasi plastik. Ketiga, KPI mengeluarkan sanksi penghentian sementara pada Jumat, 4 Juni 2021 dan meminta Indosiar mengubah jalan ceritanya.

Sejumlah orang di media sosial mulai mengubah ekspresi negatifnya kepada KPI menjadi positif setelah kabar penghentian sementara beredar. Petisi pun ditutup dengan label “Kemenangan”. Perbincangan panas mulai mereda dan yang tersisa hanya meme-meme yang mungkin terlambat di-posting. Padahal, sampai Minggu, 6 Juni 2021, sinetron Suara Hati Istri: Zahra masih tayang seperti biasa. Surat sanksi penghentian sementara yang dimaksud KPI pun belum nampak terpublikasi di situsnya dan kita belum tahu mulai dari kapan hingga kapan penghentian sementara itu berlaku.

Drama yang terjadi antara Indosiar, KPI, dan warga beberapa hari belakangan ini bukan hal yang benar-benar baru. Polanya pun mirip: ada tayangan bermasalah yang diributkan warga, KPI menemui perusahaan televisi tanpa melibatkan warga lalu mengeluarkan keputusan-keputusan kasuistik yang dirasa bisa meredam amarah warga terhadapnya. Jika pola kerja seperti ini terus dipelihara, bukankah kita sedang terancam dengan program televisi yang buruk seumur hidup?

Kami merunut sejumlah isu yang menjadi gamblang selepas gonjang-ganjing sinetron ini:

 

Pernikahan Anak, Kawin Paksa, Poligami, dan KDRT Ditampilkan Selesai dengan Kesetiaan Pasangan?

Kisah Suara Hati Istri: Zahra bercerita tentang seorang perempuan yang baru lulus SMA bernama Zahra diculik dan diancam untuk dipersunting secara paksa sebagai istri ketiga pria kaya bernama Tirta. Sepanjang cerita, Zahra mengalami berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Tirta dan kedua istrinya. Kekerasan yang ia alami merentang dari kekerasan verbal hingga upaya pengguguran kandungan paksa dengan racun.

Meski mengalami berbagai perundungan dan tindak kriminal, Zahra tetap digambarkan sebagai sosok yang kuat secara mental. Ia tetap sabar dalam menghadapi serangan-serangan dari “kakak” sepersuami dan ibu mertuanya. Dengan kelapangan dada itu pula Zahra tetap mencoba menjadi istri yang baik bagi suami yang selalu membentaknya. Lambat-laun, Tirta mulai jatuh cinta dengan Zahra. Begitu pun sebaliknya.

Penggambaran Zahra sebagai istri yang memaafkan dan menerima semua nasibnya mendorong pemakluman terhadap praktik pernikahan anak, kawin paksa, poligami dan KDRT. Memang, penggambarannya di layar kaca membuat kita membenci praktik-praktik ini. Namun, pesan dari kisah pilu tersebut selalu perempuan sebagai korbanlah yang perlu berpasrah diri, terus menjadi “istri yang baik” dan berserah kepada Tuhan untuk membereskan sisanya. 

Pesan semacam ini nampak mulia namun sebenarnya berbahaya. Ia bisa melanggengkan spiral kekerasan yang ditampilkannya. Praktik-praktik pernikahan anak, kawin paksa, poligami, dan KDRT harus dihadapi dengan langkah legal yang tegas. Korban memerlukan konsultasi dan akses perlindungan hukum agar lingkaran kekerasan benar-benar dapat dipatahkan. Sementara itu, cerita Zahra justru mendorong korban untuk terus mengalah. Penonton diajak untuk percaya keadaan perempuan yang dihadapkan pada kejahatan-kejahatan mengenaskan ini bakal membaik semata karena kesetiaan dan ketaatan.

Dan cerita Zahra merupakan pucuk gunung es dari sinetron kita yang mengulang-ulang tema serupa.

 

Sejumlah Pelanggaran di Sinetron Suara Hati Istri Zahra

Hingga saat ini, KPI belum menyatakan dengan jelas dan persisnya apa aturan yang dilanggar sinetron Suara Hati Istri: Zahra. Hal ini berbahaya bagi lembaga yang punya wewenang kuat untuk memberikan sanksi. Meski kita setuju dengan keputusan penghentian sementara, tetap saja KPI perlu merilis dasar aturan yang dilanggar agar kesalahan yang sama tidak terulang berkali-kali. Oleh karena itu, kami akan sedikit membantu meringankan beban kerja KPI yang, kita tahu, banyak sekali.

KPI menyebutkan sinetron Suara Hati Istri: Zahra adalah program dengan klasifikasi R. Di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pasal 21, program siaran dengan klasifikasi R ditujukan untuk remaja, yaitu khalayak yang berusia 13-17 tahun. Pada P3SPS pasal 37 ayat pertama termuat:

“Program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja.”

Sementara itu, kisah Zahra sebagai anak tujuh belas tahun dipenuhi kejadian-kejadian mengerikan seputar rumah tangga. Posisi Zahra bahkan bukan lagi sebagai anak. Jika penetapan klasifikasi R pada sinetron Suara Hati Istri berangkat dari pasal 37 tersebut, KPI mestinya dengan mudah menemukan ketidakcocokan antara isi sinetron dengan situasi kejiwaan remaja. Klasifikasi R juga bertentangan dengan P3SPS pasal 37 ayat 3 yang berusaha melindungi remaja dari muatan seksualitas:

“Program siaran klasifikasi R dapat mengandung pembahasan atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas serta pergaulan antar pria-wanita sepanjang disajikan dalam konteks pendidikan fisik dan psikis remaja.” 

Salah satu poin yang juga diprotes oleh warga adalah adegan ranjang yang sempat tayang di YouTube dengan judul Malam Pertama Zahra dan Pak Tirta! Istri Pertama & Kedua Panas? | Mega Series SHI - Zahra Episode 3. Dalam adegan tersebut, hubungan seks dipresentasikan dengan mengerikan. Hal ini sangat tidak sensitif dengan realitas bahwa masih banyak orang menganggap pemerkosaan dalam status suami-istri itu tidak ada. Tak hanya itu, Zahra yang kemudian hamil diracuni oleh istri Tirta yang lain agar keguguran. Mau berpikiran positif seperti apa pun, konteks pendidikan fisik dan psikis remaja tidak terlihat dalam cerita ini. 

Tirta sebagai pelaku kekerasan seksual tidak mengalami konsekuensi apa pun. Ia justru perlahan digambarkan menjadi lelaki yang perhatian kepada Zahra yang sedang hamil. Salah satunya terlihat dalam adegan ketika Zahra mengalami kram perut lalu Tirta mencium perut Zahra dengan lembut. Seketika itu, rasa sakit Zahra hilang. Lewat suasana harmonis itu, penonton digiring melupakan kekerasan terhadap Zahra. Hal ini membawa kita pada pelanggaran berikutnya yaitu P3SPS pasal 19 ayat 3: “Program siaran dilarang memuat pembenaran bagi terjadinya pemerkosaan dan/atau menggambarkan pemerkosaan sebagai bukan kejahatan serius.”

 

Basa-basi KPI

Melihat rangkaian pelanggaran dalam tayangan Suara Hati Istri: Zahra, kita patut berharap KPI sebagai pengawas lembaga penyiaran mengeluarkan sikap untuk menunjukkan posisinya. Respons pertama KPI mengenai hal ini hanya menerbitkan artikel yang mencoba mengingatkan kita bahwa KPI berkomitmen untuk melindungi anak dan remaja dari siaran televisi. Seperti deja vu, respons KPI itu hanya lip service untuk meredam kemarahan dan mengais simpati publik. Sejumlah peristiwa dengan metode yang sama pernah terjadi seperti kasus Blackpink Shopee, Spongebob Squarepants, hingga wacana pengawasan Netflix dan YouTube.

Beberapa hari kemudian, KPI melakukan mediasi dengan Indosiar. Keputusan yang keluar adalah mengganti pemeran Zahra dengan aktor yang lebih dewasa. Keputusan ini dipatuhi dengan cepat oleh Indosiar. Namun, amarah warga masih bergema karena mengganti pemeran hanya menjawab satu persoalan saja. Mengingat banyaknya keresahan dalam isi cerita, warga masih menuntut KPI untuk menghentikan sinetron tersebut.

Sebagai institusi yang dipercaya mengawasi dan punya wewenang mengatur isi siaran televisi, KPI tidak pernah membuka wacana tayangan yang bermasalah kepada publik. Wacana semacam selalu dicetuskan publik. Hal Ini sangat disayangkan, terlebih bagi lembaga yang punya track record bagus dalam mengecewakan warga. Ketidakpekaan KPI sebagai pengawas lembaga penyiaran membuat kita patut khawatir, jangan-jangan kualitas program televisi kita akan seburuk ini sampai akhir hayat.