Pada tanggal 31 Agustus lalu, Remotivi dimintai masukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk agenda revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Salah satu poin penting dalam masukan kami adalah menuntut transparansi dan akuntabilitas KPI dalam menjalankan kerja organisasionalnya. Tidak disangka, dua hari setelahnya, kami menerima rilis tentang kasus perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi sejak 2012-2017 di dalam KPI Pusat. Tuntutan kami pada KPI jadi lebih mendesak dengan terbukanya kasus ini.

KPI harus transparan dan akuntabel bukan hanya dalam mengawasi industri, tetapi juga pengelolaan internal lembaganya. Pelaku maupun korban merupakan pegawai KPI Pusat. Pelaku diduga berjumlah 7 orang laki-laki. Selama bertahun-tahun mereka mengintimidasi, memukul, memaki, menghina, hingga puncaknya pelaku menelanjangi dan mencoret-coret organ intim seorang korban lalu mendokumentasikannya. Kejahatan pelaku telah menimbulkan trauma dan masalah kesehatan bagi korban. 

Sejak 2017, korban telah berusaha mencari perlindungan dan keadilan ke beberapa institusi, mulai dari Komnas HAM, polisi, hingga mengadu ke atasannya di KPI. Namun, upayanya itu hanya membuatnya dipindahtugaskan ke ruangan lain di tahun 2019, sementara para pelaku masih dibiarkan bekerja di KPI, di bawah gedung yang sama dengan korban.

Setelah rilis pengalaman korban tersebar di jaringan wartawan, kasus ini mulai mendapatkan perhatian lebih. Amarah publik yang mendesak KPI dan pihak kepolisian membuat kedua institusi ini merespons dan mengusut kasus ini. KPI menyatakan akan melindungi dan mendampingi upaya pemulihan korban, melakukan investigasi internal, serta mendukung aparat hukum untuk menindak kasus ini. Tindakan ini semestinya dilakukan KPI sejak awal untuk melindungi korban dan privasinya. 

Sayangnya, KPI sangat lambat dalam mengambil langkah yang tepat. KPI baru bertindak empat tahun sejak korban mengadukan kasus ini. Keberpihakan pada korban baru ditunjukkan setelah kasusnya viral seolah-olah untuk menyelamatkan muka dari amarah publik semata.

Rencana KPI untuk revisi aturan yang mengatur penyiaran, P3SPS, bisa jadi titik reflektif bagi aturan kelembagaan KPI sendiri. Artinya, KPI juga harus akuntabel terhadap kinerja dan pengelolaan lembaga, terlebih karena mereka adalah pejabat publik yang dibiayai pajak rakyat. Oleh karena itu, Remotivi mendesak KPI untuk:

  • Bersikap akuntabel dan transparan dalam investigasi internal yang dilakukan. KPI wajib melaporkan hasil investigasi pada publik, serta langkah apa yang dilakukan untuk menghukum pelaku dan melindungi korban. Dalam hal ini, KPI harus berkoordinasi dengan berbagai lembaga yang berfokus pada perlindungan dan pemulihan korban.

  • Membuat perubahan institusional di dalam tubuh lembaga untuk mencegah kekerasan di tempat kerja terjadi di masa depan. KPI perlu membentuk mekanisme internal untuk menindak kasus perundungan dan kekerasan seksual yang melibatkan pegawai maupun pimpinannya. Mekanisme internal ini bisa meliputi: 1) Layanan aduan yang menjamin anonimitas korban; 2) Pembentukan tim investigasi independen untuk menindaklanjuti laporan dan aduan; 3) SOP perlindungan dan pemulihan korban; dan 4) SOP pemberhentian dan penghukuman pelaku.

Sikap KPI yang baru berpihak setelah korban mempublikasikan ceritanya kepada publik adalah sikap yang tidak ideal dalam penanganan kasus perundungan dan kekerasan seksual. Mengekspos pengalaman ke hadapan “pengadilan massa” lewat media biasanya menjadi opsi terakhir bagi korban setelah putus asa dengan jalan institusional yang telah berupaya ditempuh. Langkah ini pun berisiko bagi korban, mulai dari risiko privasi karena terbuka identitasnya, risiko kredibilitas jika ada publik yang meragukan pernyataannya (gaslighting), hingga trauma ganda. Kini, korban tak hanya dibebani trauma yang datang dari kekerasan yang dialaminya, tetapi juga trauma kedua yang datang dari atensi negatif dari lingkungan maupun warganet ketika ceritanya tersebar.

Berkaca dari kasus yang terjadi di KPI, sudah seharusnya setiap lembaga memiliki mekanisme internal untuk melindungi pegawai dari perundungan dan kekerasan seksual di tempat kerja, agar korban tidak harus menggunakan opsi terakhir ini.