Dunia penyiaran Indonesia sepertinya tak pernah kehabisan akal untuk membuat penonton putus asa. Baru saja kita marah pada KPI yang membiarkan kekerasan seksual terjadi bertahun-tahun di lembaganya. Sehari setelahnya, KPI membiarkan stasiun televisi menyambut keluarnya Saipul Jamil, yang baru keluar dari penjara karena dakwaan pedofilia, dengan gegap gempita. Trans TV, misalnya, mengunggah penggalan program Kopi Viral yang mengundang Saipul Jamil dengan judul “Masyaallah, Ini Kisah Pilu Saipul Jamil di Penjara” ke akun YouTube mereka.

Warga merespon dengan membuat petisi “Boikot Saipul Jamil Mantan Narapidana Pedofilia Tampil di Televisi Nasional dan YouTube”, yang menuntut agar Saipul tidak muncul kembali di industri hiburan. Meski diprotes warga, ketua KPI Agung Suprio mengatakan Saipul Jamil boleh hadir di televisi untuk “edukasi bahaya predator.” Bukan hanya industri penyiaran yang problematik karena berlomba menjual sensasi dan kontroversi Saipul Jamil, tapi juga lembaga negara yang berwenang mencegah glorifikasi predator seks justru membiarkannya dengan dalih yang sungguh merusak akal sehat kita.  

Kembalinya Saipul Jamil ke industri hiburan dan bagaimana media menyambutnya memiliki konsekuensi yang besar terhadap usaha pencegahan kekerasan seksual di Indonesia. Dengan menyambut Saipul Jamil, industri penyiaran tak menunjukkan komitmen untuk mencegah kekerasan seksual. Padahal di industri inilah selebriti seperti Saipul Jamil bisa menyalahgunakan kekuasaannya sebagai figur publik untuk melakukan pelecehan. 

Media yang memegang peranan penting untuk mengadvokasi pentingnya pencegahan kekerasan seksual justru menormalisasi kekerasan seksual dengan bersimpati kepada pelaku. Media seolah amnesia pada tindak pedofilia Saipul Jamil, dan meliputnya sebagai korban, bukan pelaku pencabulan. Dalam berita yang mengedepankan sensasi, media mengabaikan, bahkan merenggut, hak korban untuk merasa aman, untuk sembuh dari trauma. Ketika media mengglorifikasi Saipul Jamil, media sejatinya justru menambah derita korban dan menganggap kekerasan seksual sebagai kejahatan yang trivial.

 

Menyepelekan Kekerasan Seksual

Dari awal Saipul Jamil dilaporkan pada tahun 2016 hingga dibebaskan dari penjara di tahun 2021, media cenderung membingkainya secara sensasional dan menghilangkan konteks dari konsekuensi perbuatan Saipul. Misalnya saja, melalui judul berita Kronologi Saipul Jamil Lakukan Tindakan Asusila terhadap Remaja Pria Pemijatnya atau Cerita Bujuk Rayu Saipul Jamil Kelabui Remaja Pria DS, kekerasan seksual diperhalus melalui penggunaan diksi “tindakan asusila”, “bujuk rayu”, dan “kelabui”. 

Di samping itu, media juga mengaburkan permasalahan yang terjadi dengan menyoroti orientasi seksual Saipul Jamil. Seperti pada berita Saipul Jamil Kepepet Cabuli Sesama Jenis atau Diduga Cabuli Remaja Pria Saipul Jamil Punya Masalah Kejiwaan. Dengan pembingkaian tersebut, media melanggengkan stigma terhadap kelompok LGBT dan menimbulkan persepsi yang salah bahwa orientasi seksual Saipul-lah yang mendorongnya untuk melakukan pelecehan. Padahal, tidak ada kaitan antara orientasi seksual dan perilaku predator.

Kemudian ketika Saipul akhirnya dibebaskan, media lagi-lagi memanfaatkan momen tersebut untuk memproduksi berita sensasional. Kali ini, melalui pembingkaian yang bersimpati terhadap Saipul. Seperti berita Saipul Jamil Bebas Murni: Saya Trauma di Penjara atau Saipul Jamil Tak Dendam ke Pria Muda yang Membuatnya Masuk Penjara

Glorifikasi industri hiburan terhadap pelaku pelecehan seksual tidak hanya terjadi di Indonesia. Pada tahun 2003, Roman Polanski—sutradara yang menjadi tersangka kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur—tetap menerima piala Oscar. Tak hanya itu, teman-teman selebriti Polanski juga membelanya, termasuk produser film Harvey Weinstein yang belakangan juga menjadi tersangka pelecehan seksual. 

Sikap permisif media terhadap selebriti pelaku kekerasan seksual menandakan bagaimana sebuah institusi mengabaikan korban. Dengan memberi panggung kepada pelaku kekerasan seksual, media dan industri hiburan tengah menyepelekan perbuatan para pelaku dan di saat yang bersamaan memarjinalkan suara dan pengalaman korban. 

 

Trauma Ganda

Tak ada yang edukatif dari media yang mengamplifikasi suara pelaku dan menyudutkan pengalaman korban. Korban dari Polanski, Samantha Geimer yang pada waktu kejadian masih berumur 13 tahun, dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa ia dilecehkan dua kali, pertama oleh Polanski dan kedua oleh media. Media membuatnya merasa tersudutkan dan traumanya menjadi berkali-kali lipat. Sampai-sampai, Geimer memutuskan untuk menarik gugatannya.

Menurut Mary Iliadis dkk (2021), media bisa membuat korban pelecehan seksual mengalami trauma sekunder, yakni trauma kedua yang harus dialami korban ketika ia diingatkan kembali dengan pelecehan yang dialaminya. Terutama ketika media justru memberi panggung bagi pelaku yang memiliki kuasa lebih untuk membantah, menyepelekan, hingga mengabaikan dampak dari perbuatan mereka. 

Dengan merayakan bebasnya Saipul Jamil dengan kalung bunga dan liputan prime time, media membangun narasi bahwa kekerasan seksual adalah sesuatu yang trivial. Padahal, meski Saipul Jamil sudah menjalani masa hukuman di penjara, hal itu tak lantas menghapus dampak dari perbuatannya dan menghilangkan trauma yang dialami korban. 

Selain itu, industri hiburan yang membuka pintu lebar-lebar untuk Saipul Jamil menyiratkan bahwa ia telah dimaafkan dari perbuatannya—setidaknya oleh dunia penyiaran. Namun berdasarkan kajian Prieto-Ursua (2021), memaafkan atau menerima kembali pelaku kekerasan seksual adalah proses individu yang sepenuhnya menjadi hak korban, bukan masyarakat apalagi media. Dengan demikian, media telah merenggut hak korban untuk bisa sembuh dari traumanya, karena “dipaksa” menerima mentah-mentah kembalinya pelaku ke ruang publik, tanpa adanya jaminan bahwa ia akan terlindungi. 

 

Harus Berorientasi Korban

Aliansi Jurnalis Independen sebenarnya sudah mewanti-wanti agar media menitikberatkan perspektif korban dalam memberitakan kekerasan seksual. Sebab, kekerasan seksual bukan kejahatan biasa. Media yang berperspektif korban berperan penting untuk menumbuhkan empati pada korban dan mengadvokasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual. 

Dalam panduan yang dibuat oleh Remotivi, terdapat empat hal penting yang seharusnya diperhatikan oleh media terkait kasus kekerasan seksual. 

  1. Memastikan sumber berita yang kredibel. 

  2. Melindungi identitas korban dan menaruh fokus pada isu kekerasan seksual sebagai kejahatan yang harus dihapuskan.

  3. Media bisa membantu pemulihan penyintas misalnya dengan memberitakan proses hukum atau pemulihan fisik dan psikologis korban.

  4. Menggunakan framing tematik untuk membantu pembaca memahami konteks kekerasan seksual sebagai permasalahan struktural. 

Berkaca dari kasus Saipul Jamil, nampaknya imbauan dan panduan yang sudah ada belum cukup membuka mata media untuk memperbaiki diri. Di sisi lain, panduan seperti ini, termasuk kode etik jurnalistik, seringkali dianggap hanya berlaku untuk wartawan dan tidak berlaku untuk industri infotainment yang bekerja dengan logika komersial. Padahal, tayangan infotainment menggunakan frekuensi publik dan karenanya memiliki tanggung jawab kepada publik. 

Dalam artikel Konde.co, jurnalis sekaligus anggota AJI Evi Mariani mengatakan kode etik belum efektif untuk mendorong industri entertainment yang lebih beretika dalam menayangkan pelaku kekerasan seksual.  Padahal menurutnya, sebenarnya tak perlu kode etik untuk lebih sensitif pada korban. 

Ada berbagai cara untuk mengedukasi publik mengenai kekerasan seksual, misalnya dengan mengundang lembaga yang mendampingi korban atau meliput perkembangan RUU PKS. Yang pasti, bukan dengan memberi panggung bagi pelaku apalagi bersimpati kepadanya.