Apa yang dilakukan polisi saat menghadapi laporan kekerasan seksual? Anda bisa tahu jawabannya jika membaca liputan Project Multatuli yang berjudul “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan.”

Liputan tersebut menggambarkan bagaimana Polres Luwu Timur gagal melindungi anak perempuan korban pemerkosaan dan mengabaikan tuntutan sang ibu. Hanya dua bulan berselang dari masuknya laporan, polisi menutup kasus ini tanpa kejelasan, apalagi keadilan bagi korban.

Setelah kasus ini viral, klarifikasi yang dilakukan oleh akun Instagram @humasreslutim justru menambah panjang daftar masalah Polres Luwu Timur.

Pertama, polisi dengan mudahnya melabeli liputan Project Multatuli, yang merupakan produk jurnalistik yang telah dilakukan sesuai kode etik, sebagai hoaks. Kedua, dalam klarifikasinya, polisi malah menyebut nama terang ibu korban yang telah disamarkan dalam liputan—sebuah tindakan yang mengancam upaya perlindungan bagi korban. Ketiga, polisi mengirimkan pernyataan mereka (yang berisi klaim hoaks dan identitas pribadi korban) via direct message Instagram kepada warganet yang melakukan repost artikel Project Multatuli. 

Setelah liputannya viral, Project Multatuli pun mengalami serangan siber yang membuat situs webnya tidak bisa diakses selama beberapa hari. Serangan di akun media sosial Project Multatuli juga dilakukan oleh setidaknya dua akun anonim  dengan 20-30 ribu pengikut. Tak hanya menyebarkan nama penyintas (yang merupakan anak-anak di bawah umur), akun tersebut juga mendelegitimasi laporan Project Multatuli dengan menyebarkan foto dokumen pemeriksaan perkara yang sifatnya rahasia dan terbatas aksesnya. 

Dari liputan Project Multatuli, kita bisa melihat bagaimana institusi kepolisian tidak hanya gagal menangani kasus dugaan kekerasan seksual, tetapi juga membungkam pers yang turut mengadvokasikan kasusnya. Institusi kepolisian—ditambah akun buzzer anonim—telah mendelegitimasi produk jurnalistik yang menyuarakan korban, melakukan doxxing atau penyebaran identitas pribadi pelapor yang seharusnya justru dilindungi, serta memberikan “tekanan” dan mengintrusi privasi warganet yang bersuara memihak terduga korban.

Menanggapi bergulirnya kasus ini, Remotivi menyampaikan empat tuntutan berikut kepada institusi kepolisian:

  1. Buka kembali dan usut tuntas kasus dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur. 

Komentar awal Polri yang menyatakan bahwa “kasus bisa dibuka jika terdapat cukup bukti” cukup mengecewakan. Liputan Project Multatuli mengindikasikan bahwa Polres Luwu Timur mengabaikan bukti yang disodorkan pelapor. Artinya, kepolisian yang semestinya bertanggung jawab untuk mengusut kasus dengan mencari bukti—gagal melaksanakan tugasnya. 

Kuatnya tekanan publik kini membuat Bareskrim Polri turun tangan dalam mengaudit proses penyelidikan meskipun segala proses tetap ditangani Polda Sulsel. Namun, harus dipastikan bahwa langkah ini harus berorientasi untuk penindakan kasus secara adil dan tuntas, bukan berorientasi untuk menyelamatkan wajah institusi kepolisian semata.

  1. Perbaiki prosedur penanganan kasus kekerasan seksual dan lindungi korban dalam proses penyelidikan. 

Inkompetensi lembaga negara, baik kepolisian maupun institusi terkait seperti Puskesmas dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, dalam menangani kasus kekerasan seksual bukan hal baru. Baiq Nuril, yang lapor polisi karena mengalami pelecehan seksual, malah dipenjara. 

Selain itu, kepolisian juga dikenal diskriminatif dan tak sensitif pada korban kekerasan seksual dalam prosedur penyelenggaraan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Misalnya, poin ketujuh dari BAP kasus pemerkosaan, penyidik diharuskan bertanya: “Apa yang saudari rasakan saat saudari disetubuhi oleh terlapor? Jelaskan!” Prosedur ini malah menyudutkan korban dan ini harus diubah.

  1. Cabut label hoaks pada liputan Project Multatuli dan sampaikan permintaan maaf.

Kami sepakat dengan pernyataan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bahwa cap hoaks secara serampangan terhadap produk jurnalistik yang diolah secara profesional dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap jurnalis. UU Pers No. 40/1999, pasal 18 menyebutkan adanya sanksi pidana bagi siapapun yang menghambat atau menghalangi jurnalis dalam melakukan sirkulasi produk jurnalistiknya. Siapapun yang keberatan terhadap produk jurnalistik ada mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi, di mana dalam mekanisme pengajuannya melibatkan Dewan Pers sebagai penengah. Sesuai dasar hukum ini, label hoaks tidak dibenarkan dan kepolisian harus menyampaikan permintaan maaf. 

Selain itu, pelabelan hoaks merupakan upaya untuk merusak kepercayaan publik terhadap jurnalisme profesional dan secara tak langsung menakut-nakuti awak pers dalam bekerja. Kondisi ini memungkinkan swasensor media yang malah merugikan kepentingan publik untuk memperoleh informasi secara bebas, sesuai fakta, dan independen.

  1. Hentikan upaya pembungkaman pers dan penyebaran data korban.

Serangan terhadap Project Multatuli bukan hanya cap hoaks pada beritanya. Situsnya juga diretas, sehingga tak bisa diakses publik. Artinya, telah ada upaya pembungkaman pers. Pembungkaman ini dilawan oleh solidaritas antarmedia yang mempublikasi ulang liputan Project Multatuli—sekalipun adanya cap hoaks oleh institusi kepolisian. Hal ini merupakan bentuk resiliensi warga dalam menghadapi ancaman pada kebebasan pers. Institusi kepolisian seharusnya turut melindungi kebebasan ini dengan menindak serangan siber dan penyebaran data rahasia kasus.

Dari viralnya liputan Project Multatuli, Polres Luwu Timur—dan seluruh institusi kepolisian—harus menyadari bahwa mendelegitimasi laporan korban kekerasan seksual, serta media yang menyuarakan mereka, demi membela diri dan menjaga nama institusi bukanlah tindakan yang patut dilakukan. Semakin jauh polisi meminggirkan korban dan membungkam media, semakin runtuh kepercayaan publik pada institusi kepolisian.

Untuk menjaga nama baik dan kepercayaan publik, institusi kepolisian harus mampu menangani laporan kekerasan seksual dengan profesional dan sensitif korban. Kepolisian juga harus turut andil dalam menjamin kebebasan pers yang berupaya mengawal pelaporan kasus ini. Kecuali kalau institusi kepolisian memang ingin membiarkan warga merasa #PercumaLaporPolisi.