Ralat: Kami meralat tulisan ini karena memuat redaksional yang membuat pernyataan kami dipahami secara berbeda dari yang dimaksudkan. Dalam versi sebelumnya, tulisan ini mendetilkan salah satu pokok ketidaksetujuan kami dengan Ade Armando. Setelah ditunjukkan oleh sejumlah pihak, kami menyadari bahwa elaborasi tersebut tidak relevan dalam kasus ini sekaligus memberi kesan ada justifikasi bagi kekerasan.

Selang beberapa jam, peristiwa pengeroyokan Ade Armando di tengah demonstrasi mahasiswa menjadi perbincangan publik. Foto dan video peristiwa tersebut ramai dibagikan di media sosial dan media daring. Spekulasi mengenai motif dan identitas provokator pun ramai dicetuskan pengguna media sosial. 

Remotivi tidak bersepakat dengan beberapa pandangan Ade Armando, namun hal tersebut menjadi tidak relevan sekarang. Bagi kami, tidak ada justifikasi bagi kekerasan yang dialami oleh Ade Armando. Tindak kekerasan bukanlah jawaban bagi perbedaan pendapat. Kami berharap penegak hukum menangani kasus ini dengan sebenar-benarnya.

Sementara itu, kami juga menyerukan bagi media untuk tidak larut dalam pembingkaian episodik mengenai kasus Ade Armando dan kehilangan gambaran yang lebih besar. Bingkai episodik adalah rangkaian berita yang berfokus pada detail dan kronologi peristiwa tertentu. Informasi mengenai kronologi peristiwa serta penyidikan atasnya tentu penting untuk diketahui publik. Namun, ia bukan satu-satunya yang penting.

Dalam penilaian kami, kasus kekerasan ini tidak bisa dilepaskan dari diskusi tentang ancaman kemunduran demokrasi yang bisa kita identifikasi dari setidaknya dua hal.

Pertama, kekerasan dan represi yang terjadi dalam demonstrasi, baik yang dilakukan oleh aparat maupun demonstran, adalah ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Diskusi mengenai bagaimana kekerasan terjadi, apa kelemahan sistem pengamanan demonstrasi, dan bagaimana masing-masing pihak dapat berperan dalam mengurangi kekerasan sangat dibutuhkan bagi iklim demokratisasi Indonesia. Selain itu, Ade Armando bukanlah satu-satunya yang mengalami kekerasan dan represi. Ada, misalnya, ancaman pencabutan kartu KJP bagi pelajar yang mengikuti aksi hingga penangkapan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap demonstran. Liputan yang terlalu fokus pada kasus Ade Armando tentu berpotensi membuat publik gagal melihat konteks penting yang meliputinya. 

Media bukannya tidak melakukan bingkai tematik, tapi ia mengambil bingkai yang bermasalah dalam membicarakan kasus ini. Selang beberapa jam setelah peristiwa kekerasan terjadi, beberapa media mengeluarkan berita yang mengorek hubungan dan profil istri Ade Armando, meskipun informasi ini tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa kekerasan (Kami sengaja tidak memberi tautan berita agar tidak menyebarkan lagi berita yang bermasalah). 

Media juga ramai menulis berita mengenai “kontroversi” Ade Armando, seolah memberi justifikasi dan semakin “mengompori” peristiwa penganiayaan yang terjadi. 

Kedua, isu mengenai penolakan Jokowi tiga periode serta tuntutan-tuntutan lain dalam aksi. Media perlu lebih fokus menggali dan menguji perspektif mengenai tuntutan-tuntutan ini. Berfokus pada aspek kekerasan akan membuat media terjerumus pada rutinitas “paradigma protes”, yang berfokus pada aspek tontonan dari aksi, alih-alih substansi. 

Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Apabila wacana Jokowi 3 periode ini terlaksana, kita akan menghadapi kemunduran demokrasi yang serius di atas serangkaian problem yang sudah mengemuka sebelum-sebelumnya. 

Simpang siur informasi merupakan hal yang kerap muncul bersamaan dengan terjadinya peristiwa yang menyita perhatian publik. Jurnalisme bertugas untuk membantu publik memilah informasi yang dapat dipercaya, sekaligus memandu publik memahami dan memaknai peristiwa. Jika media tidak setia pada tugas ini, kami khawatir berita akan berakhir jadi sirkus yang hanya relevan untuk melayani emosi ketimbang substansi.