Awal Juli ini media ramai mengabarkan pemerkosaan yang dilakukan petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur terhadap anak perempuan berinisial NF. P2TP2A adalah lembaga yang berfungsi sebagai rumah aman bagi mereka yang mengalami pemerkosaan. Sebelumnya, NF adalah penyintas pemerkosaan yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Ia berada di P2TPA Lampung Timur untuk menjalani rehabilitasi psikis. Ironisnya, kala dalam lindungan lembaga inilah dan oleh salah satu petugasnya NF kembali diperkosa. 

Melalui kasus ini, media berpeluang mengurai persoalan struktural dari pemerkosaan. Bagaimana mungkin seorang penyintas justru kembali diperkosa kala mendapat perlindungan dari sebuah institusi yang bermitra dengan negara? Apakah liputan media berhasil menyigi hal tersebut atau justru terjebak dalam mitos-mitos mengenai pemerkosaan?

Dalam panduan berjudul Moving toward prevention: A guide for reframing sexual violence yang dibuat oleh Berkeley Media Studies Group dan National Sexual Violence Resource Center (NSVRC), ada tiga mitos mengenai pemerkosaan yang kerap digambarkan oleh media. Pertama, pemerkosaan sebagai peristiwa tunggal yang tidak berhubungan dengan permasalahan struktural seperti ketimpangan relasi gender dan kuasa antara pelaku dan penyintas. Kedua, pemerkosaan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu yang terlampau jahat atau bad apple. Terakhir, pelaziman pemerkosaan sebagai masalah yang tak mungkin atau terlalu besar untuk diselesaikan. 

Kami memantau pemberitaan kasus ini di empat media daring yakni Detik, Kompas, Tribunnews, dan Grid.id. Empat media tersebut dipilih karena merupakan empat media daring paling banyak dikunjungi menurut situs pemeringkatan Alexa (9 Juli 2020). Pemantauan dilakukan sepanjang tiga hari pada kurun 5-7 Juli 2020. Dengan metode yang diterangkan wikiHow dan menggunakan kata kunci kekerasan seksual/pemerkosaan P2TP2A Lampung, kami menemukan ada 27 berita yang memenuhi kriteria di empat media tersebut.

Berangkat dari asumsi ini, kami menyusun instrumen pemantauan yang mempersoalkan tiga aspek pemberitaan kasus NF. Pertama, apakah berita melihat kasus ini sebagai isu tunggal atau ia mengaitkannya dengan konteks struktural yang melingkupinya? Kedua, bagaimana media membingkai pelaku dan tindakannya? Terakhir, apakah berita memberi gambaran jalan keluar dari kasus pemerkosaan semacam ini? Jika ya, apakah solusinya bersifat tunggal atau struktural?

 

Pemerkosaan sebagai Kasus Tunggal

Wartawan yang meliput pemerkosaan seperti pada kasus NF memiliki banyak pilihan sudut pandang untuk menuliskan berita. Sebelum kita uraikan kemungkinan-kemungkinan sudut pandang penceritaan yang bisa ditulis, mari kita telusuri beberapa Informasi penting dari kasus ini. 

Sang penyintas NF adalah seorang anak berusia 14 tahun. Ia datang dari keluarga ekonomi lemah, ditandai oleh informasi bahwa ayahnya adalah seorang buruh pembuat batu bata dan ibunya TKW yang sedang bekerja di luar negeri. NF diamankan di P2TP2A sejak tahun 2019 karena sebelumnya diperkosa oleh pamannya sendiri. 

Sedangkan pelaku DA adalah seorang petugas di P2TP2A yang ditugasi memberikan bimbingan kepada NF. Alih-alih membimbing, DA justru berulang kali memperkosa NF, baik di lingkungan P2TP2A maupun di rumah DA dan rumah NF. Tidak hanya itu, menurut pengakuan NF, DA juga menjualnya pada pria lain dengan harga Rp700 ribu. Terakhir, LBH Lampung mengatakan bahwa DA juga diduga melakukan pemerkosaan terhadap dua penyintas lain yang sama-sama ditempatkan di P2TP2A Lampung.

Melalui serangkaian informasi itu, wartawan setidaknya punya dua pilihan. Pertama, menyusun berita kronologi kekerasan yang dialami NF atau mengabarkan perkembangan proses hukum yang tengah berjalan. Dengan kata lain menjelaskan kapan, di mana, berapa kali tindakan pemerkosaan dilakukan. Kedua, berbekal informasi tersebut wartawan dapat pula membangun asumsi untuk diuji lewat pencarian data dan informasi tambahan. Asumsi ini, misalnya, apa hubungan latar belakang ekonomi penyintas dengan kekerasan yang dialaminya (dengan menggunakan kasus-kasus serupa yang pernah terjadi sebagai data)? Mengapa DA, seorang petugas P2TP2A bisa membawa pulang penyintas ke rumahnya? Bagaimana prosedur P2TP2A dalam merawat dan melindungi penyintas? Jika benar DA melakukan pemerkosaan pada lebih dari satu orang dalam institusi P2TP2A, apa yang salah dari sistem perlindungan penyintas atau evaluasi kinerja petugas di P2TP2A? 

Pilihan pertama kami sebut sebagai berita dengan bingkai tunggal, sedangkan yang kedua kami sebut sebagai bingkai “struktural”. Manakah dari dua jenis pembingkaian tersebut yang dominan dalam pemberitaan kasus ini?

Temuan kami menunjukkan bahwa berita mengenai kasus pemerkosaan di rumah aman masih berkutat pada pembingkaian tunggal. Kebanyakan berita menyoroti aspek kronologis dari peristiwa. Narasumber yang paling sering dikutip adalah penyintas, ayah penyintas, dan kuasa hukumnya. Meski hal ini baik dalam rangka memberi suara pada penyintas, penekanan terus-menerus pada aspek ini tidaklah ideal. Fakta bahwa peristiwa ini terjadi di tempat di mana penyintas (terlebih penyintas anak) semestinya mendapat perlindungan terlalu penting untuk diabaikan. Pasalnya, liputan yang bersifat struktural memungkinkan media berkontribusi pada perubahan mekanisme perlindungan penyintas di P2TP2A. Sayangnya, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di atas, mayoritas berita abai pada aspek struktural.

Pengecualian tentu saja ada. Dari lima media yang kami amati, Kompas merupakan media yang paling banyak menaruh perhatian pada aspek struktural. Salah satu contohnya adalah berita yang bertajuk “Kepala P2TP2A Diduga Perkosa Anak, KPAI Minta Aturan Rekrutmen ASN Perlindungan Anak Dikaji”. Berita ini mengutip komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasa Putra, yang mengatakan “Agar kementerian terkait, lembaga dan daerah diingatkan manajemen resiko jika memilih petugas yang tidak jelas track record-nya, kemudian bekerja dengan anak”. Dalam berita tersebut, Kompas menggemakan kritik Jasa mengenai rekrutmen P2TP2A yang dinilainya berkontribusi pada kekerasan yang terjadi. 

Berita dengan pembingkaian struktural juga dapat kita temukan di Detik. Jika Kompas menggunakan pernyataan Jasa Putra, Detik menjadikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga sebagai narasumbernya. Dalam berita tersebut, Menteri Bintang mengangkat pentingnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sebagai solusi untuk menangani maraknya pemerkosaan.

Sayangnya, baik Kompas maupun Detik tidak melakukan penelusuran lebih jauh atas dua pernyataan narasumbernya. Berita Kompas meninggalkan kita dengan pertanyaan yang belum selesai dijawab. Misalnya, “track record” seperti apa yang semestinya menjadi kriteria penilaian rekrutmen? Atau apa yang salah dari proses rekrutmen P2TP2A Lampung sehingga orang seperti DA bisa bekerja di sana? Alih-alih memberi konteks yang utuh, Kompas berhenti pada kutipan Jasa. Hal yang sama juga dilakukan Detik. Pernyataan Menteri PPPA menjadi penutup berita tanpa penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana RUU PKS bisa menjadi solusi bagi masalah pemerkosaan.

 

Pembingkaian Pelaku dan Tindakannya

Bagaimanakah sebaiknya berita membingkai pelaku pemerkosaan dan tindakannya? Dalam Moving toward prevention: A guide for reframing sexual violence, dijelaskan bahwa cara terbaik adalah dengan mendeskripsikan pelaku serealistis mungkin tanpa penghakiman moral yang berlebihan. Penggambaran pelaku sebagai orang “bejat” atau “tidak punya hati” bukanlah cara yang tepat. 

Pembingkaian dengan penekanan berlebihan pada moralitas pelaku membuat pembaca tidak awas akan kejahatan seksual. Pembingkaian ini juga rentan menyesatkan pembaca dengan pemahaman pemerkosaan dan pelakunya tak mungkin ada di sekitar mereka. Sebagai manusia, kita cenderung berpikir bahwa orang-orang sekitar kita adalah orang-orang baik yang tidak mungkin melakukan tindak kejahatan, terutama tindak kejahatan separah pemerkosaan. Padahal dalam banyak kasus, pemerkosaan dilakukan oleh orang-orang yang terlihat wajar dan kenal dengan penyintas.

Lalu bagaimana wartawan seharusnya menggambarkan pemerkosaan? Hal yang tidak boleh luput adalah penggambaran ketimpangan relasi kuasa dan gender. Ketimpangan ini bisa termanifestasi lewat perbedaan posisi antara pelaku dan penyintas (orang tua/anak, paman/keponakan, dokter/pasien, atau pendamping pemerkosaan/penyintas), manipulasi pelaku terhadap penyintas karena faktor perbedaan usia yang jauh, atau pemaksaan dengan ancaman kekerasan fisik/mental/ekonomi. 

Dari pengamatan kami, pembingkaian DA dan tindakannya dilakukan dengan cukup baik. Atribut yang dilekatkan kepada pelaku kebanyakan adalah profesinya. Mayoritas pemberitaan menyoroti kontradiksi profesi pelaku sebagai pelindung penyintas pemerkosaan dengan tindakannya. Sangat jarang penggambaran karakter yang dapat membuat pembaca menganggap pelaku sebagai orang biadab. Meski begitu, masih ada media yang melakukannya seperti yang dilakukan Tribunnews berikut ini: “Seperti tak punya hati, pelaku pemerkosaan anak di bawah umur tersebut adalah DA, Kepala UPT P2TP2A sendiri.”

Penggunaan frasa “seperti tak punya hati” seolah membangun pembedaan antara kita, manusia normal yang punya hati dengan pelaku yang tidak memiliki hati. Penggambaran yang tidak memanusiakan pelaku adalah salah satu cara mendeskripsikan yang berbahaya. Ia membuat kita terfokus pada karakter alih-alih konteks yang memungkinkan pemerkosaan terjadi. 

Di luar catatan khusus untuk berita Tribunnews di atas, media yang kami pantau menunjukkan performa yang baik kala menggambarkan tindakan pemerkosaan yang dilakukan DA. Pernyataan penyintas seperti “Kalau gak nurut saya mau dicincang-cincang sama DA, saya takut jadi terpaksa ikutin kemauannya,” dikutip berulang di banyak media yang kami pantau. Beberapa media bahkan mencoba menguraikan lebih jauh dengan narasi seperti yang ditulis berita Grid.id di bawah:

“Pada banyak kasus pemerkosaan, sebagian besar korban enggan untuk menceritakan hal yang dialaminya. Mereka enggan untuk menceritakannya karena berbagai macam alasan, mulai  merasa malu, kurang percaya terhadap pendengar.

Takut akan adanya pembalasan, hingga takut tidak dipercaya akan apa yang diceritakannya. Tak jarang, akhirnya beban psikologis dan fisik harus ditanggung sendiri oleh korban.” 

Paragraf dari Grid.id cukup memadai menjelaskan alasan mengapa penyintas baru melaporkan pemerkosaan yang dialaminya setelah beberapa waktu. Kalimat “takut akan adanya pembalasan, hingga takut tidak dipercaya akan apa yang diceritakannya” menjelaskan kepada pembaca konteks budaya yang kerap menghalangi penyintas menuntut keadilan. Ini adalah contoh baik pembingkaian tindakan pemerkosaan.
 

Minim Solusi, Minim Elaborasi

Bagian lain dari peliputan pemerkosaan adalah pentingnya penulisan laporan yang memberikan solusi. Hal ini diperlukan agar pembaca tidak terjebak pada mitos bahwa pemerkosaan adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh perempuan. Solusi ini sepatutnya terdiri dari keadilan untuk penyintas (tunggal) dan pencegahan pemerkosaan secara menyeluruh (struktural).

Bagaimanakah wartawan mempresentasikan solusi tunggal dan struktural ini dalam pemberitaan NF? Temuan kami 30% berita tidak memuat solusi.

Solusi kasus yang ditampilkan di berita masih berkutat pada solusi tunggal. Hal ini dapat dipahami. Kala berita berfokus pada bingkai peristiwa tunggal, solusi yang logis ditampilkan adalah solusi tunggal. Meski begitu, kami juga menemukan tiga berita yang menyentuh solusi struktural. Kami mengumpulkan tipe-tipe narasi solusi yang muncul dalam pemberitaan dalam tabel di bawah. 

Sayangnya, solusi struktural yang diajukan minim elaborasi. Berita Tribunnews bertajuk “Oknum Petugas Lembaga Anak Perkosa dan Jual Remaja Korban Pencabulan” dibuka dengan penjelasan apa yang dialami NF. Kemudian, ia mengutip pernyataan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Lampung, Komisaris Besar Pol Zahwani Pandra Arsyad, yang mengatakan bahwa pelaku akan dijerat dengan Perpu No 1 tahun 2016. Alasannya, “Perppu ini dikeluarkan mengingat banyaknya kasus pemerkosaan terhadap anak. Tentunya dengan dikeluarkan perppu tersebut pemerintah berharap bisa memberi efek jera bagi pelaku pemerkosaan”. Tidak ada penjelasan lebih lanjut soal efek jera yang dimaksud. Alih-alih itu, berita sekonyong-konyong masuk pada isu lain yakni pemerkosaan yang dialami anak di Sukabumi. 

Meski sedikit lebih baik, gejala yang sama juga kita saksikan dari pemberitaan Detik. Salah satu berita Detik mengutip pernyataan Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Theresia Iswarini berikut:

“Kepentingan korban dan psikologisnya harus diprioritaskan. Mengingat korban kebanyakan perempuan dan anak-anak, seringkali keberadaan para laki-laki apalagi yang tidak memahami perspektif korban justru akan menyebabkan korban merasa tidak nyaman dan leluasa untuk memberikan informasi sensitif saat didampingi. Keberadaan laki-laki sebaiknya ada di posisi-posisi yang bukan pengambil keputusan atau berhadapan langsung dengan korban”. 

Konteks kutipan di atas adalah rekomendasi Iswarini agar P2TP2A sebagai lembaga yang berfungsi melindungi penyintas pemerkosaan memikirkan aspek gender dalam perekrutan pegawainya. Ia menilai sebaiknya pegawai laki-laki tidak diberi tugas yang bersentuhan langsung dengan penyintas atau sebagai pengambilan keputusan. 

Kita tentu berharap berita ini bisa menjelaskan asumsi yang melatarbelakangi kritik Iswarini dan memberikan gambaran konkret bagaimana rekomendasinya bisa diterapkan. Namun, sampai akhir berita kita hanya mendapati keterangan tambahan bahwa Komnas Perempuan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayan Perempuan dan Anak terkait rekomendasi yang diusulkan. Padahal, jika saja wartawan mengelaborasi komentar tersebut, berita yang dipublikasikannya berpeluang menjadi sarana edukasi gender publik. 
 

Isu pemerkosaan Belum Mendapat Perhatian Layak

Pengamatan atas berbagai pemberitaan dalam kasus ini membuat kami menyimpulkan bahwa media tidak memberikan perhatian yang semestinya terhadap kasus ini. Ada beberapa indikasinya. Pertama, ketidaktepatan laporan. Pada 5-6 Juli, kebanyakan media melaporkan bahwa DA adalah Kepala P2TP2A Lampung. Setelah adanya pernyataan Direktur YLBHI LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan, barulah informasi tersebut direvisi. Fakta ini menunjukkan lemahnya kerja verifikasi wartawan sekaligus ketergantungan yang besar pada “jurnalisme mulut”.

Hampir semua berita yang menjadi objek pengamatan ditulis dengan “jurnalisme mulut”, sejenis jurnalisme yang semata mengandalkan pernyataan narasumber tanpa kerja-kerja verifikasi yang memadai. Jurnalisme ini pun hanya sesekali menambahkan informasi di luar yang diberikan narasumber. 

Buruknya validitas informasi membuktikan media tidak memiliki agenda khusus dalam melaporkan kasus ini. Tiap berita diombang-ambing oleh pernyataan narasumber yang kebanyakan pejabat negara. Narasumber dalam kebanyakan berita bahkan tidak ditempatkan sebagai sumber informasi yang hendak digali dari perspektif tertentu. Sebaliknya, apa yang dikatakan narasumber mendefinisikan isi berita. Inilah mengapa kita sangat jarang menemukan elaborasi mendalam penyebab maupun solusi pemerkosaan yang terjadi.

Identifikasi lainnya adalah tidak adanya konsistensi dalam penggunaan bahasa. Istilah korban/penyintas, /pemerkosaan/dirudapaksa digunakan secara bergantian tanpa kesadaran politik untuk mengusung istilah yang lebih berperspektif penyintas. Tak hanya itu, penyebutan penyintas sebagai “remaja”, “bocah” juga menunjukkan ketidakpedulian media pada implikasi psikologis dan budaya dari pelabelan tersebut. Dalam konteks budaya kita, remaja dipakai untuk menyebut individu dalam rentang usia belasan hingga awal dua puluhan. Sementara “bocah” bukan cuma merujuk pada usia tapi juga kondisi psikologis seseorang yang tidak dewasa (tidak peduli usia). Dalam konteks ini, bagi kami lebih baik jika media menggunakan istilah anak diikuti dengan keterangan usianya. Langkah ini mengacu pada UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. 

Pun, di media Grid.id dan Tribunnews, laporan terkait kasus ini ditulis dengan sangat buruk. Berita sering kali ditulis dengan alur yang tidak nyambung, minim koherensi antar kalimat dan paragraf. Belum lagi, kebanyakan berita di dua situs tersebut adalah pengulangan dengan penambahan satu-dua paragraf baru saja.

Grid.id bahkan masih belum sadar etika dasar liputan pemerkosaan yang mensyaratkan perlindungan identitas penyintas dan keluarganya. Sejak berita ini muncul ke permukaan, inisial penyintas (NF) kerap kali disebut, diikuti dengan nama terang ayah penyintas dan daerah tempat tinggal penyintas. Penyebutan hal ini terjadi di enam berita Grid (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Terakhir, kurangnya keseriusan dari redaksi dalam melaporkan berita pemerkosaan seperti dalam kasus ini bisa sama-sama kita saksikan dari minimnya penempatan penulis perempuan. 

*pengumpulan data dilakukan dengan mengodekan nama-nama penulis di situs masing-masing media. Kategori dibuat mengacu pada nama-nama yang secara kultural biasa menjadi nama perempuan atau laki-laki. Misalnya, nama “Michael” kami koding sebagai laki-laki dan “Sania” kami kategorikan sebagai perempuan. Berita yang tak memiliki keterangan penulis atau namanya sulit kami ketahui merepresentasikan gender apa kami kategorikan “Tidak diketahui”. 

Kami pun sadar bahwa penulis perempuan tidak menjamin sebuah berita lebih peka gender. Akan tetapi, hal ini setidaknya menunjukkan upaya redaksi memberikan perhatian khusus pada isu pemerkosaan. 

Studi ini menunjukkan harapan agar peliputan pemerkosaan diperlakukan sebagai isu yang serius agaknya berlebihan. Praktik “jurnalisme mulut” maupun pengabaian etika dalam penulisan berita adalah masalah umum media daring. Kini kita belajar, bahkan isu seserius pemerkosaan sekalipun tidak mampu menggugah media daring untuk sejenak berhenti jadi abdi klik.

 

Pengumpulan dan analisis data untuk artikel ini dibantu oleh Purnama Ayu Rizky dan Ann Putri



Ralat:

Pembaca yang baik, kami melakukan dua ralat terhadap dua hal dalam tulisan ini. Pertama, terkait dengan isi tabel “Narasi Solusi Struktural Vs Tunggal”. Sebelumnya salah satu poin narasi struktural tertulis, “Pemberatan pidana bagi pelaku mengacu pada Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Keterangan tersebut merupakan kesalahan karena semestinya “Pemberatan pidana bagi pelaku mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Pada keterangan pertama kami menulis Peraturan Pemerintah, padahal yang benar adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). 

Kedua, tautan berita dari Tribunnews yang berjudul “Oknum Petugas Lembaga Anak Perkosa dan Jual Remaja Korban Pencabulan" in valid, sehingga tidak bisa dibuka, karena itu dalam ralat ini kami tambahkan tautannya yang benar agar pembaca bisa langsung merujuk pada berita yang dimaksud. Ketiga, pada kalimat kedua di paragraf pertama yang sebelumnya tertulis “ P2TP2A adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai rumah aman bagi mereka yang mengalami pemerkosaan”. Kami menghilangkan kata “negara” dalam kalimat tersebut karena P2TP2A bukanlah lembaga negara, melainkan lembaga mitra negara yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Lampung Timur pada 2016.

Atas tiga hal ini, kami memohon maaf. Terimakasih sebesar-besarnya pada Emerald Magma Audha dan Hendry Sihaloho  yang telah membantu kami mengenali kesalahan dalam tulisan ini.