d

Riset ini menganalisis 132 berita di lima media daring (Tribunnews.com, Kompas.com, Okezone.com, Grid.id, dan Detik.com) selama 1-7 November 2020. Kelima media tersebut dipilih karena merupakan media daring peringkat tertinggi di Alexa (10 November, 18.15 WIB). Berita dalam penelitian ini kami kumpulkan dengan metode pencarian Google “Vaksin Covid Site:Detik.com/Grid.id/dll”. Berita yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan dua variabel yakni “topik” dan “sumber”. Topik berita ditentukan dengan melihat “lead berita” (paragraf awal berita), sedangkan sumber ditentukan dari kutipan langsung maupun tidak langsung dari buku, jurnal, atau pernyataan narasumber dalam tubuh berita.

Barangkali kita sudah sering mendengar iming-iming vaksin merupakan solusi mengendalikan pandemi yang telah merongrong kita sepuluh bulan terakhir ini. Para ahli di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia, memang, tengah berlomba menciptakan vaksin Covid-19. Persoalannya, sejauh apa harapan itu mendekati realitas? Sejauh apa media, yang peranannya sentral dalam mengabarkan kemajuan vaksin Covid-19, dapat diandalkan pemberitaannya?

Untuk mengetahuinya, kami meneliti  pemberitaan vaksin dari lima media daring (Tribunnews.com, Okezone.com, Grid.id, Kompas.com, dan Detik.com) yang dipublikasikan pada 1-7 November 2020. Fokus utama penelitian ini adalah sejauh apa media memberi ruang pada percakapan ilmiah kala membicarakan vaksin Covid-19. 

Aspek keilmiahan berita menjadi penting mengingat kebanyakan publik awam terhadap proses penciptaan vaksin yang melibatkan kerja ilmu pengetahuan kompleks. Di sini media semestinya bisa menjadi “broker pengetahuan” yang menjelaskan kepada publik bagaimana ilmu dan ilmuwan bekerja. Pemberitaan yang akurat dan berbasis ilmu akan menjejakkan harapan kita pada realitas. Pasalnya, hal terakhir yang kita harapkan di tengah pandemi adalah kegagalan publik mengakses fakta, yang pada gilirannya membuat sebagian besar kita rentan terhadap disinformasi seputar vaksin

Peran media dan wartawan sebagai “broker pengetahuan” (Gesualdo, S. Weber, Yanovitzky, 2019) sangatlah luas. Ia dimulai dari menurunkan abstraksi konsep-konsep keilmuan yang rumit hingga menjembatani ilmuwan untuk berkomunikasi dengan publik. Namun dalam konteks penelitian ini, kami tidak berharap lebih jauh dari sekadar media memenuhi aspek yang terakhir disebutkan. Kami mendefinisikan keilmiahan pemberitaan dari sumber yang digunakan. Sederhananya, berapa banyak media memuat pernyataan ahli (dokter, epidemiolog, dll.) dan/atau buku, jurnal, laporan penelitian berkaitan. Selain itu, untuk menggambarkan pembicaraan seputar vaksin Covid-19 yang beredar di media, kami juga memetakan topik-topik yang mengiringi pemberitaan vaksin. Pemetaan topik yang ditulis media mengindikasikan bingkai pemberitaan yang mereka sodorkan kepada publik.

 

Dominasi Bingkai Politik Seputar Vaksin 

Dalam penelusuran kami, setidaknya ada tujuh kategori topik yang kerap berulang kala media daring membicarakan vaksin Covid-19: 

Secara umum, sudut pandang utama yang disodorkan media dalam pemberitaannya adalah politik atau kebijakan publik. Dari 7 topik yang ada, 4 di antaranya kental nuansa kebijakan publik (“pembelian vaksin”, “peta jalan pengadaan vaksin”, “target waktu pembagian vaksin”, dan “pihak yang diprioritaskan mendapat vaksin). Keempat topik tersebut mengisi 40,9% pemberitaan dari total 132 berita yang menjadi sampel penelitian ini. 

Pada topik-topik yang secara khusus memerlukan keterangan ahli ataupun sumber-sumber ilmiah lain seperti “keamanan vaksin bagi kesehatan” ataupun “uji klinis vaksin”, pejabat negara cukup dominan menjadi narasumber. Pada topik “keamanan vaksin bagi kesehatan”, ada 5 narasumber pejabat dan hanya 6 berasal dari profesional serta akademisi kesehatan. Sementara itu dalam topik “uji klinis vaksin”, 50% sumber informasi terdiri dari profesional dan akademisi kesehatan, 25% pejabat negara, dan 25% sisanya sumber lainnya.

Data di atas menunjukkan betapa kuatnya pembingkaian politik isu vaksin di media. Meskipun secara umum tujuh topik tersebut membutuhkan narasumber maupun sumber yang memiliki keahlian di bidang medis, biologi, epidemiologi, dan ilmu-ilmu pendukung lainnya, kenyataannya narasumber paling banyak di media adalah “pejabat negara”.

Sebagaimana dapat dilihat pada diagram sumber, pejabat negara menjadi sumber paling dominan dalam beberapa isu seperti “target waktu pengadaan vaksin” atau “pihak yang diprioritaskan  mendapatkan vaksin”. Meski dua topik ini terkait isu kebijakan publik, dalam konteks pandemi seperti sekarang keterangan ahli dibutuhkan untuk merasionalisasi kebijakan publik pengadaan vaksin maupun pembagiannya. Pasalnya, kita tidak bisa melepaskan aspek-aspek tersebut dari sudut pandang kesehatan. Alasan logis mengapa beberapa pihak perlu diprioritaskan semestinya disampaikan. Begitu juga dengan pengadaan vaksin, semestinya ada penjelasan proses pembuatan vaksin sehingga menjadi masuk akal bila ia ditargetkan dibagikan pada kurun waktu tertentu. Anehnya, pada kedua topik ini narasumber ahli sangat minim mendapatkan ruang. Tidak banyak komentar ahli maupun sumber kajian ilmiah yang digunakan untuk menjustifikasi pernyataan wakil-wakil pemerintah yang dikutip dalam berita.

Buntut kelalaian mengklarifikasi pernyataan pejabat dengan pandangan para ahli membuat media sekadar menjadi pengeras suara dari janji-janji pemerintah yang belum berbuah. Sejak bulan Oktober, pemerintah melalui Wakil Ketua Komite Pengendalian Covid-19, Luhut Binsar Panjaitan, telah mengatakan bahwa vaksin akan mulai dibagikan pada bulan November. Kenyataannya, di bulan November apa yang kita dapati bukanlah vaksin melainkan janji baru bahwa pembuatan vaksin akan selesai di bulan Desember. Jika saja media sempat mengklarifikasi gelembung-gelembung pernyataan semacam ini tentu kita tidak perlu hanyut dalam harapan palsu. 

 

Minim Agenda, Banyak Mengutip Pejabat

Hasil pantauan atas 132 berita yang kami teliti menunjukkan beberapa hal. Pertama, tidak ada satu aspek khusus yang bisa disoroti dari kinerja masing-masing media yang kami pantau. Satu-satunya aspek khusus yang bisa disoroti adalah absennya narasumber profesional dan akademisi kesehatan di Okezone. Meski demikian, data ini tidak bisa dikatakan sebagai data yang menonjol dan bisa didiskusikan secara khusus. Pasalnya, hanya ada satu berita uji klinis vaksin di Okezone. Sebagaimana kita lihat, kebanyakan profesional dan akademisi kesehatan menjadi narasumber topik “uji klinis vaksin”. 

Fenomena ini menandakan sesuatu yang justru perlu kita khawatirkan yakni minimnya agenda media dalam peliputan isu ini. Hal ini antara lain bisa diidentifikasi dari dua hal. Pertama, topik pemberitaan yang umumnya berangkat dari sudut pandang pemerintah (pejabat negara). Kedua, penggunaan sumber-sumber pejabat yang mendominasi pemberitaan.

Mari kita mulai dari yang pertama. Dari tujuh topik yang kami utarakan dalam laporan ini, semuanya bisa kita lacak kembali pada rencana pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 yang tertuang dalam Peraturan Presiden “Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019” No. 99 Tahun 2020. Pada Pasal 1 ayat 2 Perpres tersebut dikatakan bahwa ruang lingkup Perpres adalah (1) pengadaan vaksin Covid-19, (2) pelaksanaan vaksin Covid-19, (3) pendanaan vaksin Covid-19, dan (4) dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Jika kita simak secara saksama, tujuh topik yang muncul di media adalah reaksi atas poin-poin yang menjadi rencana pemerintah. Topik seperti “peta jalan pengadaan vaksin”, “pembelian vaksin”, “pihak yang diprioritaskan mendapatkan vaksin”, dan “target waktu pembagian vaksin” adalah penjelasan dari berbagai rencana pemerintah dalam Perpres No. 99 Tahun 2020. Temuan ini tentu saja tidak jadi masalah, jika saja pemberitaan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi atau kritik atas rencana tersebut. Namun, data menunjukkan 67,4% narasumber media adalah pejabat negara dan Satgas Covid (juga bagian dari pemerintah).

Memang ada kesan bahwa media mencoba mewakili publik pada isu seperti “keamanan vaksin bagi kesehatan” dan  “halal-haram vaksin”. Namun, harapan ini pun berlebihan kala kita membaca berita yang masuk kategori tersebut. Mereka kebanyakan berisi kampanye pemerintah untuk menenangkan warga dan agar percaya bahwa vaksin aman dan halal. Simak, misalnya, berita Okezone bertajuk “Badan POM Kawal Khasiat dan Mutu Vaksin Covid-19” atau berita Tribunnews yang bertajuk “Masyarakat diminta untuk tidak ragu melakukan vaksinasi covid”. Keduanya berisi keterangan wakil pemerintah dan Satgas Covid supaya publik kelak tidak ragu menerima vaksinasi karena mutunya dijaga BPOM. Dalam konteks bahwa vaksinasi itu perlu dan penting, kita bisa bersepakat. Namun, media idealnya dapat berperan lebih jauh dengan menjelaskan bagaimana vaksin bisa aman dari sudut pandang keilmuan dan ahli yang memiliki kapasitas. 

Hal yang sama bisa dikatakan terkait topik “halal-haram vaksin”. Berita-berita topik ini umumnya mengangkat sentimen kehalalan vaksin dan membenturkannya dengan persuasi pejabat bahwa vaksin halal karena Wakil Presiden telah mengirim wakil Majelis Ulama Indonesia untuk berangkat ke China guna memastikan kehalalan vaksin.

Banyaknya narasumber dari pejabat negara alih-alih ilmuwan menunjukkan bahwa media daring masih beroperasi dengan gaya jurnalisme “resmi”. Jurnalisme ini berpuas diri dengan mengutip pernyataan pejabat tanpa perlu melakukan verifikasi atas kebenarannya. Yang resmi, dalam hal ini, seolah-olah yang benar. 

Dalam situasi pandemi, jurnalisme “resmi” bukan hanya tak membantu mengurai infodemik atau membanjirnya informasi daring dan luring. Ia juga bertolak belakang dengan anjuran setiap ahli bahwa mempercayai ilmu pengetahuan adalah harapan terbesar kita untuk keluar dari krisis kemanusiaan ini.

Daftar Pustaka

Nicole Gesualdo, Matthew S. Weber & Itzhak Yanovitzky (2019). Journalists as Knowledge Brokers. Journalism Studies, 21(1). DOI: 10.1080/1461670X.2019.1632734

Pengumpulan dan analisis data untuk tulisan ini dibantu oleh Ann Putri dan Rangga Naviul Wafi