Tak sulit menemukan pembahasan isu kemiskinan dalam pemberitaan media. Beragam topik biasanya menyertai pembahasan isu kemiskinan seperti perumusan bantuan sosial, bencana alam, atau kisah-kisah inspiratif. Isu kemiskinan kian marak dijadikan berita setiap ada momen politik tertentu.

Dalam bukunya yang berjudul Jurnalisme Kemiskinan: Representasi Kemiskinan di Media Lokal (2020), Idi Subandy Ibrahim menemukan bahwa pemberitaan yang mengangkat isu kemiskinan akan meningkat signifikan jika ada kasus-kasus penyertanya. Pada masa kampanye pemilihan umum, misalnya, para kandidat kerap membangun kedekatan emosional dengan rakyat melalui janji politik, kegiatan blusukan, atau klaim-klaim keberpihakan pada rakyat.

Pemberitaan isu kemiskinan semacam ini sayangnya hanya spot news, berita pendek yang membahas suatu kejadian tanpa menggali lebih jauh permasalahannya—misal, apa penyebab kemiskinan, faktor apa yang mempersulit orang keluar darinya, atau bagaimana mengatasi permasalahan ini. Media juga tidak banyak menulis laporan mendalam (in-depth report) atau melakukan investigasi terkait permasalahan kemiskinan.

Idi Subandy (2020), yang dalam bukunya meneliti media cetak Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar, menyatakan bahwa media harus melakukan humanisasi ruang representasi. Artinya, mereka perlu memberikan panggung lebih besar bagi orang-orang miskin dan memosisikan mereka sebagai subjek yang mengalami kemiskinan.

Untuk mengetahui apakah media memiliki agenda keberpihakan pada kelompok miskin atau setidaknya melihat bagaimana media memperlakukan kelompok ini dalam pemberitaannya, kami meneliti pemberitaan soal tunawisma di lima media daring (Okezone.com, Tribunnews.com, Detik.com, Kompas.com, dan Pikiran-Rakyat.com). Kami mengambil berita yang diterbitkan antara 1 Januari 2020 hingga 13 Januari 2021.

Rentang waktu ini kami pilih dengan asumsi media mengangkat isu tunawisma jika ada kasus atau momen penyerta. Setelah Risma dilantik sebagai Menteri Sosial pada tanggal 23 Desember 2020, media berbondong-bondong memberitakan kegiatan blusukan Risma bertemu dengan banyak tunawisma, terutama di Jakarta. Dengan adanya momen ini, kami membandingkan pemberitaan tunawisma sebelum dan sesudah dilantiknya Risma sebagai Mensos.

 

Eskalasi Pemberitaan Tunawisma Sebelum dan Sesudah Pelantikan Risma

Dari hasil pemantauan atas 199 berita yang diteliti, kami menemukan fenomena yang sama dengan yang ditemukan oleh Idi (2020) dalam risetnya. Terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah berita setelah momen politik. Sebelum Risma dilantik, media hanya 34 kali memberitakan isu tunawisma. Sementara itu, setelah pelantikan terjadi lonjakan pemberitaan menjadi sebanyak 165 berita.

Dalam penelusuran kami, setidaknya terdapat enam topik mengenai tunawisma yang muncul dari 1 Januari 2020 hingga 22 Desember 2020. Topik yang paling banyak dibahas berkaitan dengan razia tunawisma oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pendataan sensus oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pemberitaan topik ini juga umumnya membahas tindak lanjut pasca razia seperti pendataan atau assessment oleh pihak Dinas Sosial terkait.

Topik kedua yang paling banyak dibahas adalah kemunculan tunawisma pasca pandemi yang diberitakan sebanyak sebelas kali. Kompas.com paling banyak berkontribusi dalam pemberitaan topik ini yakni sebanyak tujuh kali. Pemberitaan topik ini banyak mengangkat suara orang-orang yang menjadi tunawisma akibat pandemi. Salah satu beritanya yakni tentang tunawisma yang awalnya mantan karyawan toko namun terpaksa tinggal di pinggir jalan. Sayangnya, berita ini justru dilanjutkan dengan mengutip pernyataan pihak Dinas Sosial yang mengatakan ada fenomena orang berpura-pura menjadi tunawisma agar mendapat bantuan.

Kebijakan pemerintah mengenai tunawisma menjadi topik berikutnya yang banyak dibahas. Dalam pemantauan kami, ada dua hal yang dibahas dalam topik ini yaitu kebijakan pemerintah mengalihfungsikan Gelanggang Olahraga (GOR) sebagai penampungan tunawisma dan larangan memberikan bantuan kepada mereka. Pelarangan ini diberitakan dengan memosisikan tunawisma sebagai pengganggu ketertiban atau perusak estetika kota.

Sebagai salah satu kelompok yang rentan terpapar Covid-19, topik kesehatan tunawisma di masa pandemi hanya diberitakan sebanyak delapan kali. Mayoritas pemberitaan hanya membahas tunawisma yang menjalani rapid test untuk mendeteksi virus Covid-19 setelah terjaring razia.

Topik selanjutnya yang dibahas adalah pembinaan dan pelatihan tunawisma yakni sebanyak 6 kali serta berita terkait bantuan sosial dari masyarakat yakni 1 kali. Berita dengan topik pembinaan dan pelatihan tunawisma hanya menyatakan para tunawisma yang terjaring razia akan mendapatkan bantuan pelatihan tanpa diberikan keterangan tindak lanjut pasca pelatihan atau rincian dari pelatihan tersebut.

Terkait narasumber, narasumber yang paling banyak dikutip dalam pemberitaan adalah institusi yang menangani tunawisma seperti Satpol PP, Dinas Sosial, serta pemerintah daerah. Berita yang mengutip narasumber ini umumnya hanya membahas kejadian tertentu seperti razia, pendataan, atau pembinaan tunawisma. Sang narasumber umumnya hanya dimintai keterangan atau konfirmasi terkait kejadian yang berlangsung. Tidak sedikit pula narasumber yang memiliki sentimen negatif terhadap tunawisma. Dinas Sosial Kota Serang, misalnya, menghimbau dalam berita agar masyarakat tidak memberikan bantuan langsung kepada pengemis dan gelandangan. 

Pemantauan kami juga menemukan media tidak banyak memberikan panggung kepada tunawisma. Pada diagram di atas, tunawisma hanya dijadikan narasumber sebanyak empat kali. Bahkan, dari 4 pemberitaan tersebut, pernyataan 1 tunawisma digunakan dalam 2 berita yang hanya dibedakan angle-nya yaitu berita ini dan ini. Dengan demikian, total tunawisma yang diberikan panggung hanya tiga orang.

Pasca pelantikan Risma, media berbondong-bondong memberitakan berbagai kegiatan mantan Wali Kota Surabaya ini, terutama setelah publik ramai membicarakan blusukannya menemui tunawisma di Jakarta yang dianggap sudah direncanakan sebelumnya atau settingan. Media mengamplifikasi perbincangan ini dengan memberitakan berbagai topik terkait blusukan Risma dan pertemuannya dengan para tunawisma.

Hasil penelusuran kami terhadap 165 berita dari tanggal 23 Desember hingga 13 Januari 2021 menunjukkan setidaknya terdapat 4 topik yang mendominasi pemberitaan mengenai tunawisma. Keempat topik ini berkaitan dengan kegiatan blusukan Risma, selaras dengan asumsi awal kami bahwa momen politik tertentu akan meningkatkan jumlah pemberitaan.

Dua topik yang mendominasi pemberitaan adalah tanggapan pejabat publik dan anggota partai politik atas blusukan Risma serta bantuan dan janji bantuan Risma kepada para tunawisma. Media memberitakan tanggapan atas blusukan Risma sebanyak 64 kali. Mayoritas berita dengan topik ini membahas sanggahan atas apa yang ditemui Risma. Pejabat publik di DKI Jakarta seperti wakil gubernur, wali kota, hingga camat mendominasi sanggahan atas keberadaan tunawisma yang ditemui Risma. Sayangnya, kelompok tunawisma tidak diposisikan sebagai subjek. Media terlalu sibuk mengutip para pejabat yang membela diri terkait adanya tunawisma yang ditemui Risma, misal dalam berita ini dan ini.

Dalam berita dengan topik bantuan dan janji bantuan risma kepada para tunawisma yang diberitakan sebanyak 63 kali, media memperlakukan tunawisma sebagai objek yang tidak berdaya dan butuh pertolongan. Sementara itu, Risma diposisikan sebagai pejabat yang memberikan pertolongan bagi kelompok lemah tanpa mempertanyakan tindak lanjut yang dapat dilakukan Risma selaku Mensos baru.

Sejak pelantikan Risma, pemberitaan media mengenai tunawisma langsung terfokus pada kegiatan blusukannya. Berdasarkan temuan kami, kegiatan blusukan Risma diberitakan sebanyak enam puluh kali dalam rentang waktu 23 Desember hingga 13 Januari 2021. Dalam berita dengan topik ini, media sibuk memberitakan kegiatan blusukan Risma yang menemui tunawisma dan respons para pejabat atas pertemuan risma dengan tunawisma. Simak misalnya berita bertajuk “Risma Temukan Tunawisma di Sudirman-Thamrin, Blusukannya Jadi Pro dan Kontra”.

Berita dengan topik terbanyak selanjutnya adalah identitas tunawisma yang ditemui oleh Risma di jalan protokol Sudirman, Jakarta. Sejak pertemuan Risma dengan tunawisma ini menuai polemik, media dengan segera membahas identitas tunawisma yang ditemuinya. Pemberitaan topik ini banyak mengutip Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang mengaku diperintahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencari sosok tunawisma yang ditemui Risma. Kita bisa melihat bagaimana media memperlakukan tunawisma, salah satunya dalam berita Tribunnews.com berjudul “Inilah Nur Saman, Tunawisma yang Risma Temui di Sudirman, Ternyata ini Pekerjaannya, Pantas Viral”.

Saat awal memberitakan identitas tunawisma yang ditemui oleh Risma di Sudirman, media mengutip cuitan warganet yang menerka-nerka pekerjaan asli sang tunawisma. Media sudah lebih dulu memberitakan komentar-komentar yang beredar di Twitter tanpa melakukan proses verifikasi, seperti misalnya dalam berita ini, ini, dan ini. Walhasil, ketika tuduhan para warganet ternyata tidak benar, media terlanjur memberitakannya. Salah satu korban kesalahan media ini adalah seorang pedagang poster yang dituduh berpura-pura sebagai tunawisma

Dari 17 berita yang mengutip komentar warganet di Twitter, Tribunnews.com menyumbang paling banyak dengan 11 berita. Media ini mengutip komentar warganet yang bernada sinis terhadap tunawisma, misalnya lewat berita berjudul “Inilah Sosok Nur Saman Dianggap Gelandangan Settingan Drakor Saat Menteri Risma Blusukan” dan “Twitter PDIP Mendadak Jadi Sorotan, Posting Aksi Mensos Risma Blusukan ke Pemulung dan Gelandangan”. 

Dua narasumber yang paling banyak dikutip media adalah Risma dan pemerintah daerah yang didominasi pejabat Pemprov DKI Jakarta. Media banyak mengutip dialog Risma saat berbincang dengan tunawisma dalam blusukan serta sanggahan atas tuduhan blusukan terencana dan pencitraan. Sementara itu, pernyataan dari para pejabat Pemprov DKI Jakarta yang paling banyak dikutip oleh media adalah sanggahan atas keberadaan tunawisma di jalan protokol Jakarta dan komentar atas kegiatan blusukan risma yang dinilai berdampak pada kemunculan tunawisma di beberapa wilayah di Jakarta.

Narasumber yang paling banyak dikutip ketiga dan keempat adalah anggota partai politik serta DPR dan DPRD. Pernyataan para politisi ini mayoritas membahas pro dan kontra kegiatan blusukan Risma alih-alih membahas para tunawisma. Hal ini menunjukkan media sibuk memperkeruh masalah politik akibat blusukan Risma.

Dalam penelitian ini, kami juga menemukan akademisi atau pakar hanya dikutip sebanyak enam belas kali. Dari keenambelas narasumber ini, semuanya membahas permasalahan politik berkaitan dengan posisi Risma sebagai Mensos. Tidak ada satupun yang membahas permasalahan tunawisma itu sendiri. Media hanya mengutip tunawisma sebanyak 23 kali. Mayoritas tunawisma diwawancara semata guna mengonfirmasi identitas mereka atau meminta tanggapan atas bantuan yang diberikan Risma.



Kesimpulan

Berdasarkan temuan atas 199 berita selama 1 tahun dan 13 hari, kami dapat menyimpulkan beberapa hal terkait pemberitaan mengenai tunawisma. Pertama, media menjadikan tunawisma sebagai komoditas yang bisa diangkat permasalahannya ketika ada isu atau kasus lain yang dianggap mampu menarik minat pembacanya. Minimnya agenda media dalam meliput masalah tunawisma terlihat dari topik dan narasumber yang mendominasi pemberitaan.

Media juga melakukan apa yang disebut oleh Iyengar (dalam Feezel, Glazier, dan Boydstun, 2019) sebagai episodic frame. Para pembaca berita ini akan mengatribusikan tanggung jawab atas masalah tunawisma terhadap individu, misalnya menyalahkan tunawisma atas kondisi ekonominya. Persoalannya, permasalahan tunawisma merupakan masalah struktural yang harus dituntaskan dengan membenahi banyak kebijakan atau bahkan yang paling ekstrem adalah sistem ekonomi.

Selanjutnya, media terlalu banyak memberikan ruang bagi para politisi untuk saling serang satu sama lain. Walhasil, permasalahan nyata tunawisma tenggelam dalam ingar-bingar perdebatan politik, padahal kelompok tunawisma merupakan salah satu yang paling terdampak pandemi. Kelompok ini kesulitan menerapkan protokol kesehatan mengingat keadaan tempat tinggal, terkendala biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli perlengkapan medis seperti masker atau hand sanitizer serta akses terhadap air bersih.

Ikrar Nusa Bhakti dalam kata pengantar di buku Jurnalisme Kemiskinan (Ibrahim,2020:xx) menulis satu hal yang menarik mengenai posisi sosial wartawan:

“Latar budaya para wartawan mempengaruhi wawasannya mengenai kemiskinan dan mengapa pemberitaan mengenai kemiskinan menjadi penting. Posisi sosial seorang wartawan juga menentukan apakah ia memiliki kepekaan sosial mengenai kemiskinan, apakah ia bisa mengupas kaitan antara kemiskinan dan keamanan, apakah ia bisa juga mengupas secara tajam mengapa seseorang menjadi miskin serta bagaimana ada timbal-balik antara kemiskinan dan konflik sosial, serta apa kaitan antara perang dan kemiskinan,”

Artinya, jika seorang wartawan memiliki kepekaan tinggi atas permasalahan kemiskinan, mereka masih bisa menulis berita dengan empati dan mengedepankan sisi kemanusiaan. Hanya saja, kita tetap tidak bisa memungkiri bahwa masih banyak praktik-praktik intervensi yang mengganggu kerja jurnalistik para wartawan.

*Pengerjaan riset ini dibantu oleh Muhamad Heychael

 

Ibrahim, Idi Subandy. 2020. Jurnalisme Kemiskinan: Representasi Kemiskinan di Media Lokal. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Feezell, Jessica T., Rebecca A. Glazier dan Amber E. Boydstun. 2019. “Framing, identity, and responsibility: do episodic vs. thematic framing effects vary by target population?” Politics, Groups, and Identities. DOI: 10.1080/21565503.2019.158475.

 

Riset ini menganalisis 199 berita di lima media daring (Tribunnews.com, Kompas.com, Okezone.com, Pikiran-Rakyat.com, dan Detik.com) selama 1 Januari 2020-13 Januari 2021. Kelima media tersebut dipilih karena merupakan media daring peringkat tertinggi di Alexa (14 Januari, 16:45 WIB). Berita dalam penelitian ini kami kumpulkan dengan metode pencarian Google “Tunawisma Gelandangan Site:Detik.com/Kompas.com/dll”. Berita yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan dua variabel yakni “topik” dan “narasumber”. Topik berita ditentukan melalui inti informasi di tiap paragraf yang menjadikan tunawisma/gelandangan sebagai subjek atau objek. Sementara itu, narasumber ditentukan dari kutipan langsung maupun tidak langsung. Lampiran: