Suasana di dalam restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 4 Februari 2013, cukup ramai. Di antara ramainya para pengunjung, terlihat dua orang asyik mengobrol sambil bersantap siang. Ia adalah Agus Haryadi, sosok di balik tayangan Swara Liyan, sebuah tayangan dokumenter yang disiarkan TVRI setiap Selasa pukul 21.00 WIB. Sementara yang satunya adalah Hardi, pengusaha yang tergerak membangun sekolah di Lombok Utara setelah menyaksikan sebuah episode Swara Liyan.

Hardi adalah contoh nyata dari pengaruh Swara Liyan bagi subjek tayangan yang diangkat, yakni masyarakat marginal atau yang dimarginalkan. Sejak tayang pada 2011, tayangan ini memang konsisten mengangkat beragam permasalahan di berbagai pelosok tanah air. Dengan pendekatan yang berpihak pada warga, tayangan ini, misalnya, bercerita soal diskrimasi terhadap waria, akses pendidikan yang terbatas di daerah tertentu, hingga hak warga atas tanah yang dirampas.

Konsistensi Swara Liyan dalam menggali akar persoalan sebuah masalah, serta pendekatannya yang empatik terhadap subjek tayangannya, membawa Swara Liyan meraih dua penghargaan di Anugerah KPI 2012, yakni pada kategori Dokumenter TV dan Feature TV. Kepada Indah WulandariArdi Wilda, dan Roy Thaniago dari Remotivi, Agus Haryadi yang dalam Swara Liyan bertindak sebagai produser pelaksana, reporter, penulis naskah, dan narator ini, dengan bersemangat berbagi perihal ideologi di balik tayangan ini, mulai dari konsep, posisi yang diambil tayangan ini, sampai kritiknya terhadap tayangan dokumenter di televisi.


Sejauh ini isu-isu apa saja yang sudah pernah diangkat oleh Swara Liyan?

Isu yang hampir ada di setiap daerah adalah konflik agraria. Agaknya, ada persoalan warisan masa silam yang terkait dengan lahan—yang membuat masyarakat dan relasinya dengan negara dan korporasi selalu berada dalam posisi yang berhadap-hadapan. Ada persoalan dari masa lampau yang belum terpecahkan; yang belum mencapai titik temu hingga sekarang. Isu-isu lain yang pernah kami angkat antara lain, anak-anak dan kekerasan atau anak-anak korban konflik di Aceh, juga skandal  tentang manipulasi terhadap rekrutmen pegawai negeri sipil di Medan, Sumatera Utara. Di beberapa daerah di Jawa, kami juga beberapa kali mengangkat isu mengenai warga negara yang pada 1965 dituduh sebagai PKI (Partai Komunis Indonesia) dan terwariskan hingga sekarang dengan stigmatisasi.

Sepertinya banyak juga tayangan lain yang angkat isu sejenis...

Tayangan yang mencoba menyuarakan masyarakat yang terlanggar haknya, saya kira bukan cuma Swara Liyan. Namun, yang khas dari Swara Liyan barangkali adalah, Swara Liyantidak ingin terjebak pada dramatisasi atau pun eksploitasi atas kesedihan-kesedihan. Yang ingin Swara Liyan lakukan adalah membongkar apa yang terjadi di balik kesedihan-kesedihan itu. Saya kira, sebuah tayangan tidak boleh berhenti pada hiruk pikuk tangis dan eksploitasi kesedihan, tapi gagal membongkar akar permasalahan yang ada di baliknya. Kesedihan, dalam pandangan kami, adalah gejala; adalah sesuatu yang manifes. Dalam konteks ini,  Teori Kritis Habermas berlaku: membongkar yang laten di balik manifes.

Jadi siapa yang dimaksud “liyan” dari Swara Liyan?

Mereka yang terlanggar haknya. Mereka adalah bagian dari kita, yang karena hak-hak dasarnya terlanggar, menjadi terasing dan anomik. Misalnya, lantaran preferensi seksual yang berbeda, waria bisa dianggap bukan bagian dari kenormalan hidup warga negara. Batas-batas kenormalan itu kemudian diinterpretasikan secara lain untuk mereka. Posisi Swara Liyan berdiri di sana. 

Bagaimana cara Anda dan tim memilih topik yang hendak diangkat?

Pertama, kami berkeras untuk mengakomodasi bukan hanya persoalan-persoalan yang muncul di  Jakarta dan Jawa.  saja. Namun, berbicara mengenai hak yang terlanggar, saya khawatir, ketika pergi ke mana pun, kita dapat menemukan kasus tersebut dengan mudah. Yang berat adalah menetapkan semacam “skala prioritas” isu, karena adanya keterbatasan waktu. Padahal, semua isu itu, boleh jadi, sama pentingnya.

Seperti apa proses penggodokan isu dalam tim Swara Liyan?

Pertama, kami melakukan riset pra-produksi selama dua sampai tiga minggu untuk memahami peta masalah. Idealnya, harus riset ke lapangan terlebih dahulu untuk bisa menyusun rancangan kerja. Tapi kami tidak bisa lakukan itu karena keterbatasan anggaran dan sebab-sebab lainnya. Maka, kami mengandalkan komunikasi intens dengan teman-teman terutama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait persoalan yang diangkat. Juga dengan lembaga swadaya masyarakat lainnya, yang memiliki rekam jejak  yang baik untuk isu-isu seperti pendidikan, advokasi terhadap korban konflik, korban kekerasan seksual, anak-anak korban eksploitasi seksual, dan lainnya. Kami pun melakukan komunikasi dengan teman-teman yang selama ini melakukan pendampingan di sana. Mereka yang memberikan data, informasi, dan menceritakan apa yang terjadi di sana.

Hanya dengan itulah, menurut saya, kita bisa membongkar persoalan dalam durasi waktu yang hanya 30 menit. Tantangannya memang relatif berat. Jika saya ditanya adakah “alternatif solusi”, saya khawatir, waktu 30 menit memang bukan waktu yang cukup untuk membicarakan solusi.

Prinsip-prinsip apa yang diterapkan selama proses peliputan?

Kami, tim Swara Liyan, harus bisa membangun sikap seperti seorang antropolog. Harus memakai pendekatan yang relativis dalam memandang kebudayaan. Tidak boleh memandang hal yang berbeda dengan cara pandang diri sendiri, yang berakibat merendahkan atau munculnya prasangka-prasangka. Egosentrisme, itu sesuatu yang harus dibunuh. Ketika kami harus masuk di komunitas waria, misalnya, selama dua malam kami hanya sekadar nongkrong di Taman Lawang (Jakarta), nemenin teman-teman waria ngobrol, bicara panjang lebar, curhat, untuk membangun rasa empati atas perihal yang menimpa mereka selama ini.

Selain itu, Swara Liyan tidak memakai host atau presenter. Kami menolak kehadiran “orang kota” yang datang ke sebuah daerah sebagai malaikat penolong atas sebuah kejadian yang menimpa masyarakat. Kami ingin satu-satunya interpretasi hanya ada dalam narasi, yang itu pun kami dapatkan melalui kesaksian korban.

Apa yang kerap terjadi pasca penayangan suatu episode?

Pertama, komunikasi dengan narasumber masih kami bangun. Saya bersyukur bergabung di TVRI, yang tidak memandang sebuah tayangan sebagai industri yang membangun komunikasi hanya pada saat syuting. Bagi saya pribadi, salah satu momen paling mengharukan kerap hadir setelah tayangan itu muncul. Ada orang yang mengirimkan SMS atau telepon dan bertanya, “Apa yang bisa kami lakukan buat mereka?” Kami lelah di lapangan, tapi terbayar oleh hal-hal semacam itu. Kami terbatas untuk melakukan sesuatu, tapi kami memediasi orang-orang untuk menyelesaikan sebagian kecil dari persoalan mereka. Bahwa ada persoalan sistemik yang harus dilakukan, iya. Kami memahami itu, dan negaralah yang harus bertanggung jawab mengatasinya. Tapi, sedikitnya, (ada) suatu bentuk filantropis dari masyarakat. Kesadaran berbagi adalah obat bagi kami.

Swara Liyan percaya dengan jurnalisme keberpihakan?

Imparsial kan prinsip jurnalistik. Positioning kami adalah, memberikan ruang terhadap hak warga negara yang terlanggar. Dan independensi kami tegakkan dengan cara tidak memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain untuk memberikan pengaruh terhadap keberpihakan kami. Kami tidak akan berdiri di belakang korporasi atau pun penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran.

Walaupun ada anggapan bahwa hal tersebut tidak menerapkan prinsip jurnalistik seperti cover both sides...

Ruang cover both sides tetap dilakukan. Persoalannya adalah, apakah itu digunakan atau tidak.

Kebanyakan tidak?

Kebanyakan memilih untuk menghindar. Misalnya, pada salah satu episode Swara Liyanyang menang pada Anugerah KPI kemarin adalah tentang Sokola Pesisir (Makassar, Sulawesi Selatan). Salah satunya adalah guru muda Habibie yang memberikan kesaksian bahwa mereka setiap tahun harus mengeluarkan sejumlah besar anggaran yang harus disetorkan ke Dinas Pendidikan. Artinya, ada orang yang memberikan kesaksian, ayo, benar nggak ini? Untuk bilang nggak benar pun, saya merasa, sulit bagi Dinas Pendidikan untuk mengatakan bahwa itu tidak benar. Nah, situasi itu yang membuat Dinas Pendidikan di sana memilih untuk tidak memberikan kesaksian atau klarifikasi.

Swara Liyan itu sebenarnya berbicara kepada siapa?

Swara Liyan pertama-tama ditujukan kepada penyelenggara negara. Bahwa kemudian itu memberikan efek atau daya gugah ke dalam benak masyarakat untuk mengambil sikap berbagi dengan yang lain, tentu tidak kami halangi. Tapi yang kita harapkan adalah penjelasan sistemik. Penyelesaian di mana negara mengambil peran di sana. Yang kita butuhkan adalah penyelesaian yang bersinambung.

Seberapa efektifkah itu?

Saya agak khawatir sebetulnya kalau ditanya seberapa efektif. Tapi, beberapa episode Swara Liyan pernah diminta oleh “Cikeas”. Dan biasanya, beberapa bulan setelahnya ada penyelesaian yang bisa kita dapatkan. Ada laporan dari teman-teman yang kasusnya kami angkat. Tapi, respon penonton (kebanyakan) itu bersifat charity. Dan dengan berat hati kami tidak bisa menampung keinginan publik untuk mengirimkan sejumlah besar anggaran. Yang bisa kami lakukan adalah memfasilitasi mereka yang punya hati dermawan itu untuk bertemu langsung dengan korban. Sejak awal TVRI sudah mengambil posisi untuk tidak masuk ke area itu. 

Kenapa?

Saya khawatir, akhirnya saya harus menggunakan alasan bahwa sumber daya kami terbatas. Dan hal lainnya, mengumpulkan sejumlah besar anggaran kan menuntut akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas itu saya pikir jadi catatan buat media ketika mengumpulkan anggaran. Sistem pertanggungjawaban atas pengumpulan dana dan barang itu tidak pernah cukup jelas. TVRI tidak mau mengambil risiko untuk hal-hal semacam itu. 

Artinya, jurnalistik tidak perlu berperan ganda: menginformasikan dan juga mengelola masalah?

Penyelesaian masalah yang diangkat Swara Liyan saya kira tetap tanggungjawab negara. Bahwa masyarakat berinisiatif, itu satu hal. Tapi, kenapa kemudian negara hadir, itu kan sebagai konsensus. Saya khawatir, jika semua penyelesaiannya menggunakan pendekatancharity, maka pendekatan itu sangat kasuistik. Dia bisa bertahan hanya dalam kurun waktu tertentu, dalam lokus tertentu. 

Tayangan TV kan butuh cerita, apakah karena itu Swara Liyan dituntut membuat semacam skenario dan akting para tokoh di dalamnya?

Itu adalah hal yang “ditabukan” dalam Swara Liyan. Artinya, bertindak atau berbuatlah sebagaimana lumrahnya. Kami menghindari situasi di mana orang bertingkah “seolah-olah”. Aspek dramaturgi memang kami lakukan. Bukan dramatisasi. Misalnya, bagaimana menceritakan sebuah sekolah yang anak-anaknya tiap hari datang, tapi gurunya tidak pernah ada? Aspek dramaturgi yang dilakukan adalah dengan mengambil visual anak-anak yang sedang ada di dalam kelas, kemudian gambarnya bergerak ke arah meja dan kursi guru yang kosong. Di Swara Liyan, penonton tidak akan menemukan seorang bapak atau ibu yang menangis meraung-raung sambil memeluk kaki pembawa acara. Memang ada beberapa reka adegan yang kami lakukan, dan kami menuliskan bahwa itu adalah reka adegan. Misalnya, untuk menggambarkan bagaimana teknis transaksi yang terjadi antara seorang laki-laki yang datang ke pelacuran anak-anak, kami tidak mungkin menghadirkan anak-anak itu. Cukup narasumber yang menceritakan, dan kami membuat ilustrasi. Di luar itu, tidak ada rekayasa adegan dalam Swara Liyan.

Seberapa leluasa posisi Swara Liyan di TVRI?

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), TVRI harus clear posisinya. Ideologi LPP cuma satu: kepentingan publik. Di mana ada kepentingan publik, TVRI berdiri di sana. Nah, Swara Liyan sebagai salah satu mata acara di TVRI mencoba memperjuangkan itu. Kalau bicara soal keleluasaan, relatif. Pada awal berdirinya, Swara Liyan tidak terlalu mendapat prioritas atau perhatian yang cukup. Tapi seiring perjalanan waktu, Swara Liyan sudah mendapatkan posisinya sendiri. Sekarang relatif lebih leluasa lah.

Memang, prioritas yang dibutuhkan seperti apa?

Yang namanya konsistensi jam tayang untuk sebuah tayangan di televisi adalah satu hal yang penting. Boleh saja disiarkan malam, tapi perhatikan konsistensinya. Masalahnya, sebuah tayangan televisi sifatnya repetitif. Publik mengingat, misalnya, Swara Liyan hadir tiap Selasa jam 9 malam. Ketika sebuah tayangan berubah-ubah jam tayangnya tiap pekan, jangan pernah berharap tayangan itu dianggap penting. Jadi ukurannya sederhana saja, yaitu kemampuan untuk menjaga konsistensi jam tayang. Hal itu adalah salah satu ukuran sebuah stasiun televisi memberikan perhatian pada sebuah tayangan. Nah, Swara Liyan tak pernah mendapatkan perhatian itu di awal. Saya kira, saya harus berterimakasih kepada KPI yang sudah memberikan penghargaan. Dalam beberapa hal, penghargaan ini memberikan pencerahan bagi kami dan ruang yang lebih leluasa untuk bergerak bagi Swara Liyan di TVRI.

Artinya Anugerah KPI 2012 sangat berpengaruh pada Swara Liyan?

Salah satu yang membuat Swara Liyan mendapat tempat memang itu. Tapi, di lain pihak memang jajaran direksi yang baru memiliki kesadaran baru. Mereka relatif memberikan ruang yang lebih leluasa bagi Swara Liyan.

Dalam ingatan kolektif kita, TVRI adalah lembaga propaganda suatu rezim pemerintahan. Tapi Swara Liyan justru banyak mengangkat isu yang menggugat negara. Adakah perdebatan di internal TVRI?

Saya ingin tegaskan bahwa TVRI adalah lembaga negara seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau pun KPI. Tapi, posisinya sebagai lembaga negara adalah sebagai LPP. Dan LPP seperti TVRI bukanlah satu-satunya di dunia. Misalnya ada ABC (Australian Broadcasting Corporation) dan BBC (British Broadcasting Corporation). Ketika Inggris melakukan invasi ke Irak dan skandal kebohongan terkait senjata pemusnah massal terungkap, yang pertama memberitakan adalah BBC sebagai lembaga negara. Basis filosofisnya, kami dibiayai bukan oleh pemerintah, tapi pajak masyarakat. Karena TVRI dibiayai oleh pajak masyarakat, maka harus mengabdi pada masyarakat. Bahwa TVRI menjadi lembaga negara, iya, tapi kami tidak menjadi corong bagi pemerintah atau bagi partai yang sedang berkuasa, misalnya. 

Seberapa ideal keadaan TVRI saat ini untuk Swara Liyan (ketersediaan waktu, pembiayaan, dan lain-lain)?

Atas nama keterbukaan informasi publik, saya kira ini penting (untuk diinformasikan). Ini juga mekanisme pertanggungjawaban, karena kami menggunakan dana APBN yang berasal dari pajak masyarakat. Pagu satu paket produksi Swara Liyan maksimal dua puluh juta. Soal leluasa atau tidaknya, kalau daerahnya relatif terjangkau, ya oke lah. Agak relatif sulit bagi kami, misalnya, untuk ke Papua, satu-satunya daerah yang belum kami angkat. Padahal, persoalannya begitu banyak. Kami sendiri sedang berpikir keras bagaimana cara mencari sponsor dengan medium iklan, misalnya. Tapi ini masih dalam proses. Kalau yang lain-lain relatif tidak masalah.

Apakah memungkinkan bagi TV swasta untuk menghadirkan tayangan sepertiSwara Liyan?

Yang jelas, yang namanya frekuensi punya publik harus berkhidmat kepada kepentingan publik. Kalau menggunakan milik publik, jangan mencari untung diri sendiri. Itu kan logika paling sederhana. Jadi, sebenarnya konsep TV publik bukan hanya milik TVRI. Gagasan besar mengenai TV publik adalah milik semua stasiun televisi yang menggunakan frekuensi publik. Karena itu, sesungguhnya diferensiasi TV publik dengan swasta seolah-olah membuat TV swasta tidak punya tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan publik.

Kenapa memilih bentuk tayangan dokumenter? Seberapa efektif format dokumenter? 

Medium bisa apa saja, tapi kami merasa dokumenter paling efektif untuk membangkitkan semacam daya gugah dan membangkitkan kesadaran. Sesuatu yang selama ini kita jalani sehari-hari dan kita anggap biasa ternyata adalah sebuah kesalahan. Menularkan kesadaran-kesadaran seperti itu saja adalah bagian yang penting. Dan, memang medium atau format dokumenter, sementara waktu, kami anggap paling ideal, ketimbang misalnya melalui dialog. Saya tidak tahu seberapa banyak orang masih menikmati dialog. Bahwa dialog perlu dilakukan, iya. Tapi saya kira, dokumenter membuat kita menjadi lebih leluasa untuk memahami permasalahan, dengan melihat langsung ke akar permasalahannya, ketimbang dialog-dialog di studio yang seringkali berjarak, antara apa yang dikatakan dengan realitas yang ada.

Sekalipun peluangnya besar bagi dokumenter untuk mereduksi kenyataan?

Dokumenter itu kan mensyaratkan kedekatkan realitas dalam visual. Problemnya, kalau buat saya sendiri misalnya, muncul ketika saya menyusun narasi.  Ada intrepretasi saya di sana. Ada jarak antara realitas yang hendak saya gambarkan dengan interpretasi saya dalam narasi. Itu coba saya bunuh semaksimal mungkin, dengan cara memberikan ruang pada narasumber untuk bertestimoni. Artinya, taste yang coba saya telurkan lewat narasi hanya mungkin mendapatkan pembenaran kalau narasumber juga memberikan kesaksian serupa. Itu yang kami olah dan lakukan. 

Bagaimana Anda melihat dokumenter-dokumenter di televisi secara umum?

Tayangan teman-teman di Metro TV dan TV One relatif paling baik. Bumi dan Manusia di TV One  dan Melawan Lupa di Metro TV adalah contoh dua tayangan yang perlu diapresiasi. Saya kira, ke depannya kita harus lebih banyak mengangkat tayangan yang tidak hanya mengandalkan rating dan share, dan kemudian mengedepankan sensasi dengan memanfaatkan logika kapital, lantas mengabaikan pentingnya substansi. Saya tidak percaya dengan apa yang disebut dengan selera pasar. Saya khawatir, orang-orang yang percaya bahwa selera pasar adalah sesuatu yang natural, bisa menjadi bentuk kebohongan yang lain. Selera pasar adalah selera yang dibentuk.

Menurut Anda, isu-isu apa yang perlu diangkat dalam dokumenter TV?

Salah satunya adalah problem pluralisme. Kemajemukan masih menjadi problem serius. Penting bagi semua stasiun televisi untuk mempunyai visi yang seragam soal bagaimana kita memandang kemajemukan sebagai sesuatu yang harus kita rayakan. Saya khawatir, ada beberapa tayangan yang barangkali tidak ada niat untuk melakukannya, tapi terjebak dalam logika untuk memperuncing atau menyebarkan kebencian lewat tayangan. Yang paling sederhana misalnya sinetron. Sinetron selalu membelah manusia dalam baik dan jahat. Tapi bukan baik dan jahatnya yang jadi ukuran, melainkan labeling yang disematkan pada baik dan buruk tersebut. Misalnya, “baik” selalu dikonotasikan dengan pakaian atau jubah tertentu. Sementara ”jahat” dengan masyarakat yang coraknya dekat dengan mereka yang menganut agama tertentu. Pembelahan-pembelahan seperti ini harus kita hentikan. Monopoli kebenaran tidak boleh lagi dilakukan. Ruang kebenaran harus diberikan kepada sebanyak mungkin pihak. Dan itu tantangan bagi media-media kita. Berhentilah menyebarkan kebencian lewat media. Media terlalu mudah terjebak menjadi agen penyebar kebencian di masyarakat. Jahat sekali kalau demi uang mengorbankan kemanusiaan. 

Otokritik terhadap tayangan ini?

Banyak. Ini proses belajar yang tak pernah berhenti. Kadang kalau melihat tayangan Swara Liyan yang sudah tayang, saya merasa harusnya bisa berbuat lebih bagus dari ini. Misalnya narasinya, alurnya, dan banyak hal lainnya. Kalaupun ada koreksi yang bisa diejawantahkan, yaitu terhambatnya prinsip cover both sides karena berbagai halangan. Mudah-mudahan ini bukan karena kami tidak mau berjuang. Saya merasa, kalaulah saya mewajibkan diri untuk lebih keras, seharusnya hak orang untuk memberikan klarifikasi mendapat tempat yang sama. Pihak yang barangkali seharusnya ikut bertanggungjawab kurang mendapatkan tempat di Swara Liyan. Namun, bukan karena Swara Liyan tidak ingin memberikan tempat, tapi karena mereka tidak mau menggunakan hak mereka untuk memberikan penjelasan atas apa yang terjadi.

Apa yang ingin dikejar tayangan ini ke depan? 

Target besarnya adalah tetap bisa konsisten untuk menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Harus diakui, satu waktu saya harus berhenti dari Swara Liyan. Harus ada proses keberlanjutan dengan teman-teman yang lain untuk mengelola hal yang sama. Yang paling berat bukan ancaman, tapi godaan. Godaan itu bisa membunuh dan menghampiri siapa saja. Komitmen dan konsistensi kami untuk menjaga agar Swara Liyan tidak boleh tercemar oleh hal-hal yang tidak patut, terlebih saat bekerja dalam tim. Tapi saya bersyukur, sejauh ini kami masih bisa bertahan di batas terjauh. []