Televisi Jakarta yang bersiaran secara nasional sudah lama mengundang masalah. Praktik siaran tersentralisaasi menggusur informasi yang relevan untuk suatu daerah tertentu dan menggantikannya dengan informasi yang hanya berguna bagi warga Jakarta. Siaran tersentralisasi ini pun berpotensi—dan telah terbukti dalam berbagai kasus—mematikan televisi lokal dan komunitas yang kalah bersaing dengan raksasa-raksasa dari pusat tersebut.

Untuk memastikan televisi menyediakan informasi yang relevan bagi publik Indonesia yang beragam, Undang-Undang Penyiaran No. 32/2002 sebenarnya sudah mengatur tentang Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Dengan diberlakukannya sistem ini, tidak akan ada lagi stasiun televisi Jakarta yang bersiaran secara nasional. Apabila stasiun televisi Jakarta ingin bersiaran di luar daerahnya, maka ia harus bekerjasama dengan televisi lokal di daerah tersebut untuk me-relay sebagian dari tayangannya sambil tetap membiarkan televisi lokal memproduksi kontennya sendiri. Selain kerjasama, konsep stasiun jaringan juga bisa diterapkan dengan membuka cabang di daerah. Dengan demikian, konten yang berasal dari Jakarta tidak lagi menjajah daerah. Melalui sistem jaringan, stasiun-stasiun lokal diharapkan bisa tumbuh sehingga mampu menyediakan konten yang sesuai dengan kebutuhan publik tempatnya bersiaran.

 Dalam dominasi stasiun televisi Jakarta yang bersiaran secara nasional, seluruh kegiatan ekonomi pun hanya berputar di Jakarta. Sebagian besar jatah kue iklan dihabiskan oleh stasiun-stasiun televisi Jakarta yang bersiaran secara nasional. Tenaga kerja yang diserap pun kebanyakan berasal dari orang-orang yang tinggal di Jakarta. SSJ diharapkan mampu memecah konsentrasi ekonomi dunia penyiaran di Jakarta, serta menyuburkan industri penyiaran lokal. Industri ini pada gilirannya diharapkan mampu menyerap tenaga kerja daerah. Penghasilan iklan stasiun televisi Jakarta pun diharapkan bisa mengalir pada rekan-rekan jaringannya. 

Sayangnya, harapan tinggal harapan. Peraturan tentang SSJ seharusnya sudah diterapkan pada tahun 2007. Hari ini, tujuh tahun kemudian, peraturan tersebut tersebut belum juga berjalan.

Apa sebenarnya faktor utama yang membuat SSJ belum juga berjalan sampai saat ini? Masihkah ada peluang sistem ini diberlakukan? Apa tantangan pemerintahan baru, yang digadang-gadang akan membawa perubahan, dalam bidang penyiaran berjaringan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, awal Oktober 2014 lalu Yovantra Arief dan Wisnu Prasetya Utomo dari Remotivi mewawancarai Ade Armando, mantan Komisioner KPI periode 2004-2007. Ade adalah dosen Komunikasi Universitas Indonesia yang juga menulis buku Televisi Jakarta di Atas Indonesia: Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan di Indonesia (2011). Berikut petikan wawancaranya.


Kenapa SSJ belum juga diberlakukan sampai sekarang?

Ada dua masalah. Pertama, industri televisi besar berkeras untuk tidak melakukannnya. Memang ada beberapa yang berusaha, namun terlihat tidak serius. Misalnya, MNC Grup berusaha menyisipkan muatan lokal sekitar setengah sampai satu jam di setiap kota. Namun itu berbeda dengan amanat UU Penyiaran yang menyebutkan bahwa untuk berjaringan harus ada stasiun televisi di daerah. Bukan sekadar bermain di konten lokal.

Kedua, pemerintah dan KPI sama sekali tidak berniat untuk menerapkan kewajiban SSJ. Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan aturan mengenai stasiun jaringan. Namun peraturan tersebut serampangan dan tidak operasional, sehingga tidak bisa dijalankan.

Seperti apa peraturan-peraturan itu?

Misalnya, aturan mengenai kepemilikan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa seseorang boleh memiliki 100% saham stasiun pertama. Stasiun kedua maksimal 49% saham, stasiun ketiga maksimal 25%, dan stasiun keempat, 5%. Jika dilihat dalam konteks jaringan, itu tidak operasional.

Kalau Anda pemilik RCTI dan tinggal di Jakarta, maka Anda memiliki stasiun televisi RCTI Jakarta. Itu disebut perusahaan pertama. Kemudian kalau mau bikin RCTI di Bandung, berarti itu perusahaan kedua.  Lantas berikutnya RCTI di Semarang, itu perusahaan ketiga. Artinya, pemilik RCTI bisa memiliki RCTI secara total hanya di Jakarta, sementara kepemilikannya di RCTI Bandung turun menjadi 49%, dan seterusnya.

Saya yakin peraturan tersebut dibuat bukan dalam konteks stasiun jaringan, melainkan untuk membatasi konglomerasi. Aturan itu akan lebih efektif jika Anda memiliki RCTI dan kemudian membangun stasiun kedua, misalnya Global TV. Kepemilikan Anda terhadap Global TV pun turun menjadi 49%. Dalam sistem jaringan, peraturan tersebut tidak operasional karena implikasinya RCTI Jakarta dan Bandung harus berdiri secara terpisah. Hal ini justru berpotensi menghancurkan RCTI, dan kita kan juga tidak mau RCTI dihancurkan.

Kalau soal cetak biru?

Soal cetak biru tidak usah ditanya—kita memang tidak punyaPeraturan-peraturan yang ada pun tidak memberi penjelasan detail tentang bagaimana peraturan tersebut dijalankan. Kalau seseorang melanggar, ia bisa bilang, “Ya kami juga tidak mengerti maksud Anda (pemerintah) dengan ini semua.”

Sejak judicial review UU Penyiaran tahun 2012 kemarin, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa peraturan dibuat oleh pemerintah. Masalahnya, pihak yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan ini tidak melaksanakannya.

Kalau saja hanya bunyi peraturan yang tidak sempurna, mungkin masih tidak apa-apa. Tapi setelah ada aturan, pemerintah tidak menjalankannya. Artinya tidak ada usaha mendisiplinkan atau menindak mereka yang tidak menjalankan SSJ. Ketika Muhamad Nuh menjadi Menteri Kominfo tahun 2007 sebenarnya sudah ada aturan, tapi nggak dijalankan. Lantas waktu Tifatul Sembiring menjabat sebagai Menkominfo tahun 2009, dia bilang tahun depan (2010) SSJ sudah harus berjalan. Tidak kejadian juga.

Jadi di satu sisi memang kita bisa melihat industri sebagai biang kerok kekacauan penyiaran, tetapi di sisi lain pemerintah juga secara sadar tidak menjalankan kewajibannya. Pertanyaan saya, kenapa pemerintah tidak kunjung menjalankan kewajibannya?

Apakah SSJ masih mungkin dikerjakan pada periode pemerintahan Jokowi?

Sebenarnya persoalannya tidak rumit-rumit amat. Untuk soal cetak biru ada banyak negara yang bisa dijadikan contoh. Tidak perlu bikin studi banding. Sekarang saja kita sudah tahu caranya. Bikin cetak biru itu tidak sulit.

Memang ada persoalan-persoalan yang perlu diantisipasi. Misalnya terkait digitalisasi penyiaran televisi yang baru mau dilaksanakan. Menurut saya, yang ideal adalah DPR melahirkan UU Penyiaran baru yang, misalnya, dilebur dengan UU Telekomunikasi sehingga bisa menjadi payung segala peraturan di bawahnya, termasuk digitalisasi itu. Namun tentu saja DPR butuh waktu untuk melahirkan Undang-Undang. Mungkin itu ganjalannya.

Tapi membuat Undang-Undang kan butuh waktu lama

Kalau kita mengesampingkan agenda penyempurnaan Undang-Undang Penyiaran yang tak kunjung selesai itu, cetak biru itu mudah. Prinsip-prinsip dasar, misalnya, tiap TV tidak boleh melampaui wilayah siaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu sudah ada rujukannya sebenarnya. Sejak saya jadi Komisioner KPI tahun 2004-2007 itu sudah ada. Jadi tinggal memberlakukan peraturan bahwa setiap televisi punya tiga pilihan agar bisa bersiaran di luar wilayah siarannya.

Pertama, mengakuisisi stasiun TV lokal, kedua berafiliasi dengan TV lokal, atau ketiga mendirikan TV lokal sendiri. Anda tinggal bikin ketetapan tentang proporsi tayangan lokal dan relay, dan seterusnyaHal ini tidak membutuhkan waktu yang lama.

Persiapan peraturan bisa dalam setengah tahun, asal ada tim yang benar-benar paham. Ada banyak contoh di luar negeri jadi Anda tidak memulai dari nol. Paling gampang lihat Amerika Serikat, atau negara-negara tetangga seperti Korea Selatan atau Jepang. Kita tinggal bikin penyesuaian-penyesuaian.

Tapi memang harus tetap realistis. Tidak mungkin langsung memberlakukan SSJ di 34 provinsi dalam waktu satu tahun. Jadi ditargetkan, misalnya, satu tahun Jawa selesai, setelah itu Sumatra, dan seterusnya. Kalau standard of procedure (SoP) dan cetak birunya sudah jelas, kuncinya adalah political will dari pemerintah terkait penyiaran dan SSJ.

Menurut Anda, dalam menjalankan SSJ, apakah perlu penguatan kewenangan KPI?

Penguatan KPI tentu diperlukan. Namun, yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kualitas KPI dan KPID. Mereka tidak memiliki dewan etik yang mengawasi kinerjanya. Mereka hanya dikontrol oleh DPR. Nah, DPR mana ada waktu untuk mengontrol KPI?

Apakah stasiun-stasiun televisi sudah siap melaksanakan SSJ?

Kapan pun dipaksa, mestinya mereka siap. Kalau sudah ada peraturan, kan tugas mereka tinggal menjalankan. Kalau mau berkelit soal dana investasi, lihat pemasukan dari belanja iklan mereka berapa trilyun per tahun. Kalau hitung-hitung dana, pasti cukup. Untuk membangun TV lokal kita tidak butuh yang besar-besar dulu. Bahkan kalau dananya benar-benar terbatas, gedung operasionalnya bisa dengan menyewa ruko. Televisi berjaringan di Amerika banyak kok yang begitu. Untuk tingkat pendapatan mereka, saya pikir sangat mungkin untuk membangun di 34 provinsi.

Ditambah lagi, sejak undang-undang disahkan pada tahun 2003, mereka sudah tahu kok kalau SSJ harus dilaksanakan. Jadi tidak relevan alasan tidak siap. Itu sudah sebelas tahun lalu, kok belum siap juga? Ya memang pasti ada goncangan dalam industri karena penerapan sistem baru, tapi itu pasti terjadi. Itu normal di mana pun.

Kenapa kalangan industri televisi terkesan takut dirugikan?

Mereka memang sanggup berinvestasi untuk membangun stasiun jaringan. Biayanya kecil kalau dibandingkan pendapatan mereka. Tapi pilih mana, keluar uang untuk investasi stasiun berjaringan, atau tidak sama sekali? Daripada harus keluar dana untuk membangun jaringan, lebih baik mereka keluarkan dana untuk membuat KPI dan Kemenkominfo bungkam. Itu jauh lebih murah. Ditambah lagi, industri televisi juga tidak mau membagi iklan dari Jakarta ke daerah. Makanya mereka berkeras tidak mau berjaringan.

Tapi itu kalau kita melihat model di Amerika. Peraturan kita belum jelas soal itu. Kekhawatiran ini sebenarnya mengada-ada. Dalam jangka panjang, SSJ lebih menguntungkan secara bisnis karena memungkinkan penyiaran di setiap daerah untuk tumbuh. Dengan begitu sektor bisnis juga tumbuh.

Bagaimana kesiapan stasiun televisi lokal dalam menghadapi era SSJ?

Secara teoretik, tiap daerah bisa melakukannya. Tentu, kapasitas dan kualitasnya berbeda-beda. Sumber daya manusia juga memang belum merata. Tapi itu bisa dibuat, bisa dilatih. Biasanya orang Jakarta dikirim ke daerah untuk memberi pelatihan. Ada yang bilang, kualitas jurnalistik di daerah masih jelek. Padahal stasiun televisi swasta Jakarta, waktu pertama memproduksi konten sendiri, juga jelek acaranya. Lawaknya tidak lucu, penyiarnya kaku. Tapi dalam satu-dua tahun, orang mestinya bisa belajar, dong.

Tadi Anda menyinggung soal mengantisipasi migrasi ke teknologi digital dalam SSJ. Apa pengaruh rencana migrasi tersebut?

Memang akan memakan dana yang lebih besar. Kalau migrasi digital sudah diberlakukan, stasiun televisi Jakarta yang ingin bersiaran di daerah harus berjaringan dengan stasiun televisi lokal yang memakai format digital. Kalau terpaksa harus membangun stasiun televisi sendiri, investasi infrastrukturnya lebih mahal dari membangun stasiun televisi analog.

Dilemanya memang di sini. Anda tidak mungkin membangun stasiun televisi lokal dengan teknologi analog, tapi begitu migrasi ke teknologi digital diberlakukan, harus berinvestasi lagi untuk teknologi baru. Jadi memang, dalam isu SSJ, perlu diantisipasi juga masalah digitalisasi. Tapi pengaruhnya hanya sampai di situ: bahwa biayanya lebih mahal.

Beberapa kalangan menganggap bahwa, begitu teknologi digital diterapkan, isu SSJ tidak relevan lagi, karena kanal yang tersedia lebih melimpah. Artinya, televisi lokal bisa tumbuh di daerah. Itu keliru. Kalau suatu stasiun televisi mau bersiaran di satu daerah, dia harus meminjam frekuensi daerah tersebut. Karena dia meminjam frekuensi di daerah itu, dia harus membawa kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat daerah itu.

Misalnya, kalau ingin bersiaran di Solo, harus membawa manfaat untuk masyarakat Solo. Salah satu manfaat adalah secara ekonomi. Kalau stasiun televisi bersiaran di Solo, harusnya ada orang yang hidup dari industri penyiaran di Solo. Bentuknya apa? Production house, stasiun televisi lokal, mahasiswa lulusan broadcasting di Solo bisa langsung kerja di sana, tidak perlu pergi jauh-jauh ke Jakarta.

Jadi televisi lokal tetap bisa berkembang meski akan banyak kanal?

Jumlah kanal yang banyak tidak berarti televisi lokal bisa berkembang. Televisi lokal tetap mati kalau mereka harus bersaing dengan industri penyiaran yang datang dari Jakarta, dengan modal besar-besaran. Iklan yang jadi sumber pemasukan ekonomi televisi rela membayar besar karena memperhitungkan bahwa stasiun televisi tersebut bersiaran secara nasional. Lebih mudah keluar membayar sedikit lebih besar pada televisi di Jakarta, tapi siarannya sampai ke daerah-daerah, daripada dia harus berkeliling ke daerah untuk memasang iklan di tiap televisi lokal.

Apakah, dengan digitalisasi, televisi lokal bisa bersaing dengan industri raksasa ini? Tidak masuk akal. Isu SSJ tetap relevan dengan migrasi ke sistem digital. Kalau pemerintah yang baru ini pintar, mereka justru akan membuat persiapan SSJ yang juga mengantisipasi migrasi penyiaran ke sistem digital.

Mestinya keluar Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, atau apa pun, untuk merancang persiapan sistem berjaringan dengan teknologi digital. Supaya tidak perlu menunggu Undang-Undang baru yang entah kapan keluarnya.

Apakah isu konglomerasi televisi juga memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan SSJ?

Isu konglomerasi tidak punya hubungan langsung dengan SSJ. Isu konglomerasi adalah penguasaan frekuensi; bahwa satu pemilik tidak boleh meminjam lebih dari satu frekuensi siar. Jika, misalnya, Hari Tanoe melepas MNC dan Global TV, RCTI tetap harus melaksanakan siaran berjaringan.

Yang ingin dicapai melalui penerapan SSJ adalah jangan sampai stasiun televisi Jakarta menjajah daerah. Jangan sampai stasiun televisi Jakarta bersiaran di daerah tanpa membawa manfaat langsung pada daerah tersebut. Tidak ada urusan dengan kepemilikan stasiun televisinya. Tidak ada bedanya, apakah sepuluh stasiun televisi di Indonesia dimiliki oleh satu orang, atau ada sepuluh orang yang memiliki sepuluh stasiun televisi; mereka tetap harus berjaringan. Meskipun konglomerasi pecah, SSJ tidak otomatis terjadi. []